Momentum Hari Pahlawan dan Dua Ujian Besar Kepemimpinan Nasional
Hari Pahlawan bukan sekadar momentum untuk mengenang mereka yang telah gugur di medan perjuangan. Hari Pahlawan seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk bertanya: apa yang harus kita perjuangkan hari ini?
Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan penjajahan dengan senjata, hari ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda. Musuh terbesar bukan selalu datang dari luar. Ia bisa hadir dalam bentuk ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi kewenangan, lemahnya integritas lembaga negara, dan hilangnya keberanian untuk menegakkan kebenaran.
Karena itu, pada momentum Hari Pahlawan 10 November 2026 ini, ada satu pesan yang patut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto:
“Jadilah pahlawan, Pak Presiden”
Bukan pahlawan dalam pengertian heroik dan seremonial. Tetapi menjadi pemimpin yang berani memastikan bahwa hukum bekerja, institusi negara bersih, dan kebenaran tidak boleh kalah oleh kepentingan kekuasaan.
Ada setidaknya dua persoalan besar dalam dua pekan terakhir yang menurut hemat saya harus diselesaikan secara tuntas dan berkelanjutan.
Pertama: Putusan MA Jangan Berhenti sebagai Berita
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek perkara dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, disertai perintah penarikan serta pemusnahan surat tersebut.
Putusan ini tentu tidak boleh dibaca hanya sebagai persoalan administratif mengenai selembar surat.
Di balik persoalan tersebut terdapat pertanyaan yang jauh lebih fundamental:
Bagaimana negara memastikan bahwa seluruh proses administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan jabatan publik, benar-benar memenuhi prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum?
Presiden tidak perlu masuk ke wilayah kewenangan yudikatif. Justru sebaliknya.
Presiden harus menjadi orang pertama yang memastikan putusan pengadilan dihormati.
Tidak boleh ada kesan bahwa ketika putusan menguntungkan kekuasaan maka ia disambut, sementara ketika putusan merugikan kekuasaan maka dicari jalan untuk menghindarinya.
Negara hukum membutuhkan standar yang sama untuk semua orang.
Karena itu, persoalan ini membutuhkan penyelesaian yang tuntas, bukan sekadar perdebatan politik di ruang publik.
Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka konsekuensi administratif dan ketatanegaraan dari putusan tersebut, lembaga mana yang bertanggung jawab menindaklanjuti, serta bagaimana memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum.
Lebih dari itu, persoalan ini harus menjadi momentum untuk membenahi sistem verifikasi dan validasi dokumen pendidikan bagi pejabat publik.
Jangan sampai persoalan serupa kembali muncul pada masa yang akan datang.
Selesaikan kasusnya, benahi sistemnya.
Itulah kepemimpinan yang berani.
Kedua: Dugaan Penyadapan Presiden Adalah Alarm Serius bagi Negara
Persoalan kedua bahkan lebih sensitif.
Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak.
Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 dan menyasar sejumlah nomor, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Ini bukan sekadar persoalan siapa menyadap siapa.
Ini menyentuh jantung keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Apalagi jika benar terdapat tindakan penyadapan terhadap kepala negara tanpa prosedur hukum yang
Muhammad Isnaeni Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hidayatullah
