JAKARTA (hidayatulllah.or.id) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) sukses menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII pada 24–26 Juli 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta. Mengusung tema “Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat”, forum nasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi umat Islam sekaligus merumuskan langkah-lalaDr.ngkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan kebangsaan dan keumatan.
Kongres dihadiri jajaran Pengurus MUI Pusat dan MUI Provinsi, serta perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam dan lembaga keislaman dari seluruh Indonesia.
Selama tiga hari penyelenggaraan, kongres menghadirkan sejumlah narasumber strategis dari berbagai unsur, mulai dari menteri kabinet, pimpinan TNI dan Polri, instansi pemerintah, pimpinan partai politik, hingga para ulama dan cendekiawan Muslim. Berbagai isu strategis dibahas secara komprehensif, mencakup penguatan ekonomi umat, pengembangan keuangan syariah, penegakan hukum, politik kebangsaan, pendidikan, serta penguatan etika dan akhlak bangsa.
Sebagai unsur Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI Pusat sekaligus sebagai Wakil Ketua Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, K.H. Dr. Nashirul Haq, Lc., M.A. menilai tema yang diangkat dalam kongres memiliki makna yang sangat strategis bagi masa depan bangsa.
Menurutnya, persatuan umat bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan bangsa yang berdaulat dan negara yang kuat.
“Persatuan umat merupakan prasyarat lahirnya kekuatan bangsa. Karena itu, hasil-hasil Kongres Umat Islam Indonesia tidak boleh berhenti sebagai rekomendasi di atas kertas, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah nyata yang memberikan manfaat bagi umat dan bangsa,” ujar Kiai Nashirul
Kiai Nashirul menekankan pentingnya implementasi berbagai rekomendasi yang dihasilkan, khususnya dari Komisi Keagamaan. Salah satunya adalah penguatan ekosistem dakwah di ruang digital melalui penyediaan konten keislaman yang kredibel dan berotoritas, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat agar mampu menyaring informasi keagamaan secara bijak.
Selain itu, Kiai Nashirul juga menekankan perlunya membangun kesadaran politik umat yang berlandaskan etika, akhlak, serta prinsip fikih siyasah yang moderat, sehingga partisipasi politik umat mampu memperkuat demokrasi sekaligus menjaga persatuan nasional.
Dalam sidang-sidang komisi, kongres turut membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian umat. Salah satunya adalah gagasan pembentukan Danantara Syariah sebagai instrumen untuk mengonsolidasikan ekosistem ekonomi syariah nasional. Konsep tersebut diarahkan agar berbagai sektor ekonomi syariah yang selama ini berjalan secara terpisah, meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, BPRS, BMT, ekonomi pesantren, hingga pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat terintegrasi dalam sebuah sistem yang lebih kuat dan saling menopang.
Kongres juga memberikan perhatian serius terhadap berbagai tantangan moral yang dihadapi bangsa, termasuk berkembangnya kampanye LGBT di ruang publik. Dalam forum tersebut ditegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga, pendidikan karakter, serta pembinaan moral generasi muda yang berlandaskan ajaran agama dan nilai-nilai konstitusi.
Menanggapi hal tersebut, Kiai Nashirul mendukung perlunya penguatan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya preventif melalui pendidikan, pembinaan keluarga, dan dakwah. Menurutnya, seluruh ikhtiar tersebut harus dilakukan secara konstitusional, edukatif, dan berorientasi pada terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia serta menjaga kemaslahatan bersama.
KUII VIII diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi strategis, tetapi juga menjadi titik tolak penguatan sinergi antara ulama, umara, dan seluruh elemen bangsa dalam membangun Indonesia yang semakin maju, berdaulat, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang moderat, rahmatan lil ‘alamin, serta menjunjung tinggi persatuan nasional.
