Beranda blog Halaman 106

Sidang Senat Wisuda XIII STIE Hidayatullah Tegaskan Urgensi Perlindungan Hukum Bisnis Digital

0

DEPOK (Hidayatullah.or.id) — Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Adv. Dr. Dudung Amadung Abdullah, M.Ag., M.H., menegaskan pentingnya pembaruan regulasi untuk melindungi pelaku usaha daring di tengah pesatnya transformasi digital.

Hal itu disampaikan Dudung dalam Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda ke-XIII Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Hidayatullah di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu, 19 Rabi’ul Akhir 1447 (11/10/2025).

Dalam orasi ilmiah berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian Kontrak Digital bagi Pelaku Usaha Daring dalam Bingkai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Dudung menekankan bahwa perkembangan ekonomi digital tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks.

“Transformasi digital telah mengubah paradigma kegiatan pelaku usaha menjadi lebih sederhana, namun di balik kemudahan itu muncul problematika hukum yang kompleks, mulai dari keabsahan kontrak digital hingga penyelesaian sengketa,” ujarnya di hadapan wisudawan, dosen, dan tamu undangan.

Tantangan Hukum di Era Daring

Menurut Dudung, kontrak digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, persoalan yang sering muncul adalah sulitnya memverifikasi identitas para pihak dalam transaksi daring.

“Anonimitas para pihak dalam transaksi digital kerap menimbulkan hambatan dalam memastikan identitas dan tanggung jawab hukum,” jelasnya.

Ia juga mengutip data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menunjukkan bahwa hingga 2024, sekitar 30 persen transaksi daring di Indonesia berisiko mengalami kebocoran data. Kondisi ini, kata dia, dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem transaksi digital.

Dudung menyoroti masih rendahnya literasi hukum digital di berbagai daerah. Perbedaan tingkat pemahaman ini berpengaruh terhadap ketimpangan perlindungan hukum.

“Kesenjangan digital melemahkan perlindungan hukum di sekitar 40 persen wilayah Indonesia. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko penipuan daring dan pelanggaran kontrak,” paparnya.

Ia menilai bahwa pelaku usaha daring dan konsumen membutuhkan instrumen hukum yang lebih adaptif. Negara, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi pengamat, melainkan harus aktif menjamin keadilan di ruang digital.

Kolaborasi Lintas Sektor

Dalam paparannya, Dudung menguraikan tiga fokus utama yang perlu diperhatikan pemerintah: keabsahan kontrak digital, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa elektronik.

“Perlindungan hukum terhadap kontrak digital merupakan prasyarat bagi keberlanjutan bisnis daring di Indonesia,” ujar pendiri Kantor Hukum DRDR ini.

Ia mendorong sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem digital yang aman dan inklusif. “Dengan pendekatan interdisipliner dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat menjadi pelopor keadilan digital di kawasan ASEAN,” lanjutnya.

Menurutnya, penyelesaian sengketa digital memerlukan model baru yang menggabungkan pendekatan hukum, teknologi, dan sosiologi. Hal ini penting agar penegakan hukum mampu mengikuti perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi blockchain yang kian mempengaruhi pola transaksi masyarakat.

Akademisi Garda Depan Inovasi

Menutup orasi ilmiahnya, Dudung menekankan peran dunia akademik dalam memperkuat sistem hukum nasional.

Pemerintah, tegas dia, memiliki tanggung jawab moral dan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40A UU ITE 2024 untuk menjamin ekosistem digital yang aman.

“Dunia akademik harus menjadi garda inovasi dalam penegakan hukum digital,” tegasnya menekankan.

Ia mengajak para lulusan STIE Hidayatullah untuk ikut berperan dalam mewujudkan keadilan ekonomi berbasis nilai-nilai etika dan hukum.

“Kita harus memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memuliakan manusia, bukan menindasnya,” tutupnya.

Pentingnya Budaya Musyawarah dan Nasihat untuk Hindari Kekeliruan

0

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Dalam catatan hikmah singkatnya, Anggota Dewan Mudzakarah Hidayatullah Ustadz Akib Junaid Kahar mengangkat tema hakikat kesalahan manusia, pentingnya taubat, serta budaya musyawarah dan saling menasihati dalam menjaga kesehatan suatu jamaah.

Ia membuka pesannya dengan mengutip sabda Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa kesalahan adalah bagian dari fitrah manusia.

“Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat” (HR. Ibnu Majah).

Ustadz Akib menjelaskan bahwa sabda Nabi ini penegasan teologis tentang kemanusiaan. Tidak ada manusia yang sepenuhnya terhindar dari kesalahan, sekalipun memiliki kedudukan tinggi atau kehati-hatian luar biasa dalam menjaga diri.

“Sabda Rasulullah ini menegaskan bahwa kesalahan adalah bagian dari fitrah manusia. Siapa pun dia, apapun status dan kedudukannya, meskipun memiliki tekad kuat dan kehati-hatian luar biasa dalam menjaga diri, tetap akan ada saat di mana ia tergelincir dalam kekhilafan,” ujar Akib yang dikutip dalam notes-nya, pada Selasa, 22 Rabi’ul Akhir 1447 (14/10/2025).

Ia menambahkan bahwa bahkan para nabi dan rasul yang menjadi teladan umat pun tidak dikecualikan dari kemungkinan berbuat salah. Namun, kesalahan mereka selalu diikuti dengan teguran langsung dari Allah sebagai bentuk kasih sayang dan pendidikan bagi umat manusia.

“Para nabi dan rasul, manusia pilihan yang dimuliakan Allah, pun tidak luput dari kesalahan. Bahkan, dalam Al-Qur’an, Allah menampilkan beberapa kisah mereka yang diberi teguran langsung,” jelasnya.

Melalui penjelasan tersebut, Akib menekankan pentingnya sikap rendah hati dan kesadaran diri, terutama bagi mereka yang memegang amanah kepemimpinan atau tanggung jawab publik. Ia menilai bahwa klaim kebenaran mutlak atau merasa diri suci dari kesalahan merupakan bentuk keangkuhan yang harus dihindari.

“Maka, sungguh mengherankan bila ada manusia yang merasa diri selalu benar, apalagi bila ia adalah seorang pemangku amanah,” katanya.

Dalam pandangan Akib, salah satu cara efektif untuk mencegah kesalahan dan memperbaiki keputusan adalah melalui musyawarah. Prinsip ini bukan hanya tuntunan sosial, tetapi juga metode spiritual yang mengandung keberkahan bila dilakukan dengan niat yang tulus.

“Musyawarah adalah jalan penyelamat, yang dapat meminimalisir kesalahan. Meski tidak menjamin kebenaran mutlak, musyawarah membuka ruang bagi pendapat lain yang mungkin luput dari pandangan kita,” tuturnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa musyawarah yang kehilangan keikhlasan akan kehilangan fungsinya sebagai sarana koreksi bersama. Bila hanya dijadikan formalitas atau alat pembenaran bagi kepentingan tertentu, maka manfaatnya akan sirna.

“Namun, bila musyawarah hanya dijadikan formalitas, atau alat legitimasi niat tersembunyi, maka keberkahannya pun sirna,” lanjutnya.

Ustadz Akib kemudian mencontohkan bagaimana Allah memperlakukan para rasul yang melakukan kekeliruan. Dalam setiap peristiwa itu, terdapat pola pendidikan Ilahi yang menunjukkan pentingnya bimbingan dan koreksi agar kesalahan tidak berlarut.

“Para rasul yang menjadi teladan umat manusia tidak dibiarkan terjerumus terlalu jauh. Setiap kali mereka keliru, Allah langsung memberikan teguran atau koreksi, agar kesalahan tidak berlanjut,” ucapnya.

Dari peristiwa tersebut, ia menarik dua pelajaran penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan individu maupun jamaah atau harakah. Pertama, manusia harus menyadari bahwa kesalahan merupakan keniscayaan. Kedua, setiap kesalahan harus disikapi dengan kelapangan hati untuk menerima teguran dan memperbaiki diri.

“Dari sini, setidaknya ada dua pelajaran penting. Pertama, kita harus sadar bahwa sebagai manusia biasa, pasti ada saatnya kita berbuat salah. Kedua, kita harus memiliki kelapangan hati untuk menerima teguran dengan jiwa besar,” terangnya.

Lebih lanjut, Ustadz Akib menegaskan bahwa suatu jamaah atau organisasi hanya dapat bertahan dalam kondisi sehat bila di dalamnya tumbuh budaya saling menasihati dengan kasih sayang. Prinsip saling mengingatkan, menurutnya, merupakan mekanisme sosial yang mencegah penyimpangan dan menumbuhkan solidaritas.

“Sebuah jamaah akan berjalan stabil dan sehat bila dalam tubuhnya tumbuh budaya saling menasihati dengan penuh kasih sayang. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk saling menjaga agar tidak ada yang larut dalam kesalahan,” jelasnya.

Namun, ia juga memberikan peringatan tegas tentang bahaya ketika budaya kritik dan nasihat mulai dianggap sebagai ancaman. Jika setiap bentuk teguran diartikan sebagai upaya menjatuhkan, maka organisasi atau jamaah tersebut sedang menuju keruntuhan moral dan struktural.

“Namun, sebaliknya, jika budaya saling mengingatkan dianggap sebagai gangguan dan semua bentuk kritik disimpulkan sebagai upaya menjatuhkan, maka kehancuran hanyalah soal waktu,” katanya.

Dalam bagian penutup pesannya, Ustadz Akib memperingatkan tentang fenomena yang lebih berbahaya, yakni munculnya kesepakatan diam di dalam kelompok. Ketika setiap anggota memilih untuk tidak saling menegur demi menjaga kenyamanan semu, maka kebenaran kehilangan tempatnya dan kesalahan menjadi hal yang biasa.

“Lebih mengerikan lagi bila dalam sebuah jamaah tumbuh kesepakatan tak tertulis untuk tidak saling ‘mengganggu’. Setiap orang bebas berkreasi sesuai minat dan kepentingannya, asal tidak menyentuh wilayah kepentingan kelompok lain. Ini adalah awal dari budaya diam yang mematikan, di mana kesalahan dibiarkan dan kebenaran menjadi sunyi,” tegasnya menutup pesan hikmah tersebut.

STIE Hidayatullah Gelar Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana XIII, Bersiap Menjadi Universitas

DEPOK (Hidayatullah.or.id) — Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Hidayatullah menggelar Sidang Senat Terbuka bertajuk “Sinergi Ekonomi Berkeadaban dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” dalam rangka Wisuda Angkatan ke-XIII di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu, 19 Rabi’ul Akhir 1447 (11/10/2025).

Ketua Yayasan Hidayatullah Depok, Ust. Lalu Mabrul, S.Pd., M.Pd., mengajak para wisudawan STIE Hidayatullah Depok untuk menjadi generasi emas yang berakhlak mulia, adaptif, dan berdaya saing global.

Dalam sambutannya Lalu Mabrul menegaskan bahwa momentum wisuda bukanlah akhir perjalanan belajar, tetapi awal dari perjuangan nyata di tengah masyarakat.

“Hari ini adalah titik awal, bukan titik akhir. Hari ini adalah puncak dari proses panjang, penuh perjuangan, kerja keras, air mata, dan doa yang tiada henti,” ungkapnya di hadapan para wisudawan, dosen, dan tamu undangan.

Mabrul menekankan, Indonesia tengah memasuki fase penting menuju tahun 2045 — satu abad kemerdekaan. Dalam periode ini, bangsa Indonesia menargetkan terwujudnya Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar untuk menjadikan negara ini maju, adil, dan berdaya saing global.

“Namun pertanyaannya, siapa yang akan menjadi penggeraknya? Jawabannya adalah generasi muda saat ini. Merekalah yang hari ini kita wisuda, dan kelak akan memimpin di berbagai sektor ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan teknologi,” ujarnya.

Mabrul mengingatkan bahwa kecerdasan intelektual semata tidak cukup untuk membangun bangsa. Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara ilmu, akhlak, dan spiritualitas.

“Wisuda bukanlah akhir dari proses belajar. Ia adalah gerbang menuju dunia nyata, tempat Anda akan diuji bukan lagi oleh soal ujian, tetapi oleh realitas kehidupan,” katanya di hadapan ratusan wisudawan.

Mengutip hadis Rasulullah SAW, ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan sejati terletak pada kemanfaatan diri bagi sesama. “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya,” ucapnya.

Mabrul berharap lulusan STIE Hidayatullah Depok menjadi pribadi yang berilmu, berkarakter, dan siap mengabdi di tengah masyarakat. “Jadilah insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas spiritual, berkarakter, dan berakhlak mulia,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Mabrul juga mengumumkan bahwa Yayasan tengah berikhtiar meningkatkan status kampus STIE Hidayatullah menjadi universitas. “Insyaallah, sebentar lagi STIE Hidayatullah akan berubah status menjadi universitas. Mohon doanya agar proses ini dimudahkan Allah SWT,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa Yayasan bersama civitas akademika terus berkomitmen memperkuat mutu pendidikan, memperluas jaringan, serta memastikan para lulusan dapat bersaing di tingkat nasional dan global tanpa kehilangan jati diri keislaman.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh dosen, staf akademik, dan lembaga mitra yang telah mendukung proses pendidikan. Ia menyebut peran Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan para donatur yang terus memberikan dukungan terhadap mahasiswa boarding. “Semoga Allah membalas segala amal baik dengan pahala berlipat ganda,” ujarnya.

Tak lupa, ia memberikan ucapan selamat kepada para orang tua dan wali mahasiswa. “Anak-anak Anda telah menuntaskan satu fase penting dalam hidup mereka. Terima kasih telah mempercayakan pendidikan putra-putri Anda kepada kami,” katanya.

Menutup sambutannya, Mabrul berharap agar para lulusan menjadi insan yang jujur, amanah, dan membawa keberkahan di manapun berada.

“Semoga ilmu yang Anda miliki menjadi cahaya, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi umat dan bangsa ini,” tutupnya dengan pantun yang sarat makna.

Bunga mawar mekar di taman,
Harumnya semerbak di pagi hari,
Semoga wisuda hari ini membawa amanah dan kemenangan,
Untuk masa depan yang penuh inspirasi

Kerja Bakti Kolosal Hidayatullah, Merawat Tradisi Menyemai Kebersamaan

0

BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) — Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 ormas Hidayatullah, aroma kebersamaan kembali mengudara dari Gunung Tembak, Balikpapan.

Di tengah hiruk-pikuk persiapan acara besar itu, warga pondok pesantren, santri, hingga dosen tak sibuk dengan rapat atau seremonial—melainkan dengan cangkul, serok, dan semangat gotong royong.

Pagi yang cerah di Ahad, 20 Rabi’ul Akhir 1447 (12/10/2025), menjadi saksi bagaimana kebersamaan khas Indonesia menemukan napasnya di pesantren.

Sekretaris Pembina Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, Ustadz Abdul Latief Usman, menegaskan bahwa kerja bakti bukan sekadar rutinitas bersih-bersih.

“Kerja bakti ini adalah bentuk kebersamaan dan tradisi positif yang telah berlangsung turun-temurun di Gunung Tembak,” ujarnya di sela kegiatan.

Menurutnya, kegiatan semacam ini memperkuat ikatan sosial sekaligus menjadi cermin nilai yang diwariskan para pendiri pesantren.

Sejak pagi, seluruh lapisan warga pesantren berbaur tanpa sekat. Santri, mahasantri, guru, ustadz, hingga para pembimbing dan pengurus bahu-membahu membersihkan empang besar di area pesantren.

Mereka mencabut eceng gondok, memungut sampah, dan menata kembali keindahan danau yang menjadi pusat kehidupan kampus tersebut.

Di antara tawa dan keringat, semangat kolektif menyala. “Ayo angkat! Satu, dua, tiga. Allahu Akbar!” seruan itu menggema, disambut sorak para santri yang penuh antusias.

Pemandangan ini seakan meneguhkan makna gotong royong yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Dalam bingkai keislaman, kerja bakti di Gunung Tembak tak ubahnya bentuk nyata dari ukhuwah dan kesalehan sosial. Di sinilah nilai luhur bangsa bertemu dengan nilai iman, melebur dalam tindakan sederhana namun bermakna: membersihkan lingkungan bersama-sama.

Salah seorang santri dengan nada riang menyebut kegiatan itu “seru dan asyik.” Ungkapan ringan nan tulus itu menggambarkan suasana penuh keakraban di tengah lumpur dan tumpukan eceng gondok. Tak ada rasa lelah yang tersisa, hanya kepuasan melihat danau kembali bersih, memantulkan langit biru Balikpapan.

Setelah kerja keras berjam-jam, kegiatan ditutup dengan makan bersama di tepi danau. Kue dan nasi bungkus hasil patungan warga dibagikan dan disantap bersama, menambah rasa kekeluargaan yang hangat. Tanpa seremoni, tanpa podium, hanya canda, tawa, dan rasa syukur yang mengalir di antara sendok nasi.

“Selamat Musyawarah Nasional VI Hidayatullah,” ucap Sekretaris YPPH Balikpapan, Ustadz Abul A’la Maududi, menutup kegiatan dengan nada penuh harap.

Kerja bakti hari itu bukan hanya persiapan menyambut Munas, demikian Maududi menyiratkan, tetapi juga pernyataan simbolik bahwa kekuatan sejati organisasi ini lahir dari kebersamaan, dari tubuh tubuh yang rela letih dan berpeluh demi kebaikan bersama.

Kolaborasi UPZ Bank DKI dan BMH Bangun Ekonomi-Spiritual Mualaf Baduy

0

LEBAK (Hidayatullah.or.id) — Di tengah semangat keindonesiaan yang menjiwai setiap pelosok negeri, kampung mualaf Baduy di Leuwidamar, Lebak, Banten, menjadi salah satu potret indah dari perjalanan kebangsaan yang terus belajar untuk saling menguatkan.

Di tempat di mana tradisi masih berdenyut kuat dan alam menjadi guru kehidupan, kolaborasi antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank DKI dan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) menghadirkan harapan baru.

Program yang digelar pada Kamis, 17 Rabi’ul Akhir 1447 (9/10/2025) ini tak sekadar soal penyaluran dana zakat. Lebih dari itu, ia merupakan upaya konkret untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi dan spiritual para mualaf Baduy. Dalam konteks bangsa yang majemuk, langkah ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang tumbuh dari akar budaya Indonesia.

Pengurus UPZ Bank DKI, Ahmad Syaefullah, menegaskan pentingnya membangun kemandirian di tengah masyarakat adat. Ia menaruh harapan besar agar para mualaf mampu berdiri tegak secara ekonomi, namun tetap menjaga identitas dan keberadaan mereka di lingkungan Baduy.

“Tujuannya agar mereka semangat belajar mengaji dan memperdalam agama. Dengan demikian, kehidupan mereka akan menjadi lebih baik,” ujarnya dengan nada optimis.

Ahmad menambahkan bahwa penyaluran dana zakat ini memiliki dasar yang kuat dan tepat sasaran. “Kebetulan, dana zakat untuk asnaf mualaf belum tersalurkan. Karena itu, kami menggandeng BMH sebagai lembaga yang kami percayai untuk menyalurkan dana tersebut dengan profesional dan penuh tanggung jawab,” jelasnya.

Dari pihak BMH, Tim CSR Ikhwanuddin menegaskan bahwa kerja sama ini memiliki nilai strategis yang besar. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya membantu mualaf secara material, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan karakter dan kecerdasan bangsa.

“Program seperti ini sangat penting karena menjadi bagian dari membangun umat dan mencerdaskan bangsa. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat menjadi modal kuat dalam membangun manusia seutuhnya,” tuturnya.

Ikhwanuddin menilai, langkah UPZ Bank DKI untuk mempercayakan penyaluran zakat kepada BMH merupakan wajah zakat yang progresif yang tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga mengangkat martabat manusia.

Harapannya, tambah dia, program ini menjadi gerakan berkelanjutan yang menumbuhkan semangat kemandirian dan keimanan para mualaf Baduy tanpa memutus akar budaya mereka.

“Ini demi menciptakan kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat bagi para mualaf,” pungkas Ikhwanuddin.

LPH Hidayatullah Ajak Masyarakat Pastikan Kehalalan Produk Konsumsi

0

BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) — Di negeri yang kaya cita rasa ini, kehalalan bukan sekadar urusan agama, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan perlindungan konsumen. Dalam suasana kuliner yang berlimpah, pertanyaan tentang kepastian halal produk sering kali terlewat.

Kesadaran inilah yang menjadi pesan utama dalam Hidayatullah Halal Festival 2025, yang digelar di Asrama Haji Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Sabtu, 19 Rabi’ul Akhir 1447 (11/10/2025).

Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Hidayatullah, Muhammad Faisal Thamrin, menegaskan bahwa kepastian halal harus menjadi perhatian utama masyarakat dan pelaku usaha.

“Kita tidak bisa hanya melihat asal hewan atau bahan dasarnya. Meski ayam itu halal, proses penyembelihan dan pengolahannya harus dipastikan sesuai syariat. Tanpa itu, status halalnya belum tentu terjamin,” ujarnya dalam seminar bertema ‘Urgensi Sertifikat Halal, Kewajiban atau Pilihan?’

Faisal juga mengingatkan bahwa kehalalan produk menyangkut kepercayaan publik. Ia mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap makanan yang dikonsumsi.

“Apakah makanan yang kita santap setiap hari benar-benar halal? Apakah semua rumah makan yang kita kunjungi sudah memiliki sertifikat halal?” katanya memancing refleksi peserta.

Festival yang diinisiasi oleh LPH Hidayatullah ini merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Agama Kota Balikpapan, Lembaga Pendampingan Proses Sertifikasi Produk Halal (LP3H) Hidayatullah, serta Pemuda Hidayatullah Kota Balikpapan.

Kegiatan berlangsung sejak pagi hingga sore dengan rangkaian acara edukatif, bazar kuliner halal, serta lomba-lomba islami untuk anak-anak.

Kepala Kementerian Agama Kota Balikpapan, Masrivani, dalam paparannya menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi batas akhir penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman di Indonesia.

“Balikpapan memiliki sekitar 87 ribu pelaku usaha, namun yang telah bersertifikat halal baru sekitar tiga ribu,” ungkapnya. Ia mengajak para pelaku usaha memanfaatkan program sertifikasi halal gratis melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah.

Selain seminar, panitia membuka layanan konsultasi dan pendaftaran sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI bersama LPH Hidayatullah. Bagi anak-anak, diselenggarakan berbagai lomba islami seperti mewarnai, tahfidz Juz 30, dan azan, dengan hadiah berupa piala, sertifikat, serta uang pembinaan.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Sejak pagi, area bazar dipadati pengunjung yang ingin mencicipi beragam sajian halal dari pelaku UMKM lokal, termasuk binaan BMH. Panitia juga menyiapkan doorprize bernilai jutaan rupiah untuk menambah semangat peserta.

Melalui kegiatan ini, terang Faisal, LPH Hidayatullah berharap masyarakat semakin memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari komitmen menjaga kepercayaan, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap produk konsumsi.

Festival Halal Balikpapan 2025 pun, Faisal menambahkan, menjadi momentum memperkuat ekosistem halal di Kalimantan Timur, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat.*/

Paradigma Sistematika Wahyu Kontribusi Penting Bagi Sosiologi Pengetahuan Islam

0

MAKASSAR (Hidayatullah.or.id) — Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) Irfan Yahya mengatakan paradigma Sistematika Wahyu (SW) merupakan kontribusi penting bagi sosiologi pengetahuan Islam.

Paradigma SW, menurut Irfan, memperlihatkan bahwa pengetahuan adalah hasil dialektika antara wahyu dan sistem sosial, bersifat transenden sekaligus historis, spiritual sekaligus empiris.

Dengan berpijak pada kerangka Kuntowijoyo tentang Islam sebagai paradigma aksi dan Masri Muadz tentang berpikir sistem, Paradigma SW menghadirkan sintesis antara epistemologi dan praksis sosial.

Irfan menjelaskan, di tengah krisis ilmu modern yang memisahkan fakta dari nilai, paradigma ini mengembalikan keterpaduan bahwa pengetahuan sejati berakar pada tauhid dan bermuara pada keadilan sosial.

Karena itu, jelas Irfan, Munas IV Hidayatullah menjadi momentum strategis untuk merefleksikan dan mengaktualisasikan Paradigma Sistematika Wahyu sebagai panduan berpikir, berorganisasi, dan berperadaban, sebagai ikhtiar profetik untuk menegakkan ilmu yang memerdekakan manusia dan memuliakan kehidupan.

Menurut Irfan, Paradigma SW hadir sebagai upaya membaca ulang orientasi perjuangan Hidayatullah. Dalam opininya di harian Tribun Timur, Jumat, 18 Rabi’ul Akhir 1447 (10/10/2025), ia menjelaskan bahwa gerakan ini tidak dimaknai hanya sebagai dakwah dan tarbiyah, tetapi juga sebagai sistem sosial yang telah berproses selama setengah abad dan kini bersiap memasuki lima puluh tahun kedua.

Paradigma ini menempatkan wahyu bukan semata sebagai sumber nilai keagamaan, melainkan juga sebagai dasar epistemologi dan kerangka sosial bagi pembangunan peradaban.

Paradigma, dalam konteks ini, tidak sekadar kerangka berpikir ilmiah, tetapi juga sistem nilai yang mengatur orientasi tindakan sosial. Secara teoritis, istilah paradigma awalnya diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn untuk menjelaskan pergeseran cara berpikir dalam ilmu pengetahuan. Namun, dari perspektif sosiologi pengetahuan, paradigma mencakup dimensi yang lebih luas.

Dijelaskan akademisi dan peneliti pada Puslit Opini Publik LPPM Unhas ini, cara manusia mengetahui dan bertindak selalu berhubungan erat dengan struktur sosial tempat pengetahuan itu dihidupi. Dengan demikian, wahyu bukan hanya teks transenden, tetapi juga struktur sosial yang hidup dan terus menuntun perubahan peradaban Islam.

Menurut irfan, Paradigma Sistematika Wahyu mengintegrasikan nilai-nilai wahyu dengan realitas sosial. Ia berfungsi sebagai sumber epistemik dan etis bagi perubahan masyarakat. Paradigma ini bersandar pada urutan turunnya wahyu (tartib nuzuli) yang dijadikan fondasi epistemologis dan metodologis sosial.

Lima tahapan awal menjadi dasar pembentukan struktur pengetahuan dan masyarakat: Tauhid (Al-‘Alaq), Fikrah dan Akhlak (Al-Qalam), Tarbiyah dan Spiritualitas (Al-Muzzammil), Dakwah dan Aksi Sosial (Al-Muddatsir), serta Integrasi Islam Kaffah (Al-Fatihah). Setiap fase berhubungan satu sama lain dan membentuk proses berkesinambungan dari kesadaran spiritual menuju sistem sosial yang nyata.

Pola ini, menurut Irfan, sejalan dengan teori sosiologi pengetahuan yang dikemukakan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tentang eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

“Kesadaran wahyu diekspresikan melalui ajaran dan amal, menjadi obyektif dalam bentuk lembaga dan norma sosial, lalu diinternalisasi kembali dalam kesadaran moral individu,” urai Irfan. Paradigma SW menggambarkan proses ini secara integral: dari kesadaran transenden menuju realitas sosial yang hidup dan berfungsi.

Dalam tradisi pemikiran Islam modern, gagasan Paradigma SW juga menemukan kesetaraan dengan pemikiran Kuntowijoyo. Dalam karyanya Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, Kuntowijoyo menegaskan perlunya pergeseran dari Islam normatif menuju Islam historis, dari kesalehan individual menuju kesalehan sosial.

Ia menyebut tiga prinsip utama: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Paradigma SW menerjemahkan ketiga prinsip tersebut ke dalam mekanisme epistemologis konkret dengan menjadikan kesadaran tauhid dan penguatan moral sebagai landasan bagi setiap perubahan sosial.

Dalam dimensi sistemik, Paradigma SW juga beririsan dengan pemikiran Masri Muadz tentang Paradigma Al-Fatihah yang menempatkan berpikir sistem sebagai cara memahami keterpaduan ajaran Islam.

Masri menggambarkan Al-Fatihah sebagai totalitas sistem nilai, pengetahuan, dan amal. Menurut Irfan, Paradigma SW mengadopsi semangat itu dengan memandang tartib nuzuli sebagai sistem dinamis, di mana setiap fase menjadi prasyarat bagi fase berikutnya.

Irfan dalam opininya menyebutkan bahwa kesadaran tauhid melahirkan akhlak, akhlak membentuk spiritualitas, spiritualitas menuntun dakwah, dan dakwah memuncak dalam pembentukan masyarakat kaffah. Pendekatan sistemik ini menjadikan wahyu bukan sekadar sumber normatif, tetapi konstruksi sosial bagi tegaknya peradaban.

Dari sudut pandang sosiologi pengetahuan, Paradigma SW memperlihatkan bagaimana pengetahuan ilahiah dapat diinstitusionalisasi menjadi struktur sosial. Peter L. Berger menegaskan bahwa setiap sistem pengetahuan memperoleh legitimasi sosial melalui institusi dan simbol yang menopangnya.

Paradigma SW memberikan pedoman tentang bagaimana kesadaran religius bergerak dari ranah ide menuju obyektivasi sosial yang nyata. Fase tauhid melahirkan orientasi nilai, fase tarbiyah menghasilkan lembaga pendidikan dan spiritual, fase dakwah membentuk struktur komunikasi dan mobilisasi sosial, sedangkan Islam kaffah menegaskan lahirnya sistem sosial yang berkeadilan.

Paradigma ini juga menjadi upaya menghindari dua ekstrem epistemologis: positivisme yang memisahkan fakta dari nilai, serta reduksionisme teologis yang menutup ruang rasionalitas. Dalam kerangka Berger dan Luckmann, Paradigma SW dapat dipahami sebagai usaha membentuk kembali pengetahuan kolektif umat agar berpijak pada wahyu.

Internalisasi wahyu melalui dakwah dan tarbiyah melahirkan kesadaran kolektif baru yang menumbuhkan struktur sosial Islami. Dalam pandangan Max Scheler, agama berfungsi sebagai sumber makna dan orientasi tindakan sosial. Paradigma SW menghidupkan fungsi ini sebagai energi moral yang menstrukturkan kesadaran dan mendorong tindakan kolektif.

Paradigma SW bekerja dalam empat lapisan epistemik: ontologis (tauhid), epistemologis (fikrah dan akhlak), aksiologis (tarbiyah dan dakwah), dan teleologis (Islam kaffah). Setiap lapisan berkorespondensi dengan struktur sosial, mulai dari individu, komunitas, lembaga, hingga peradaban.

Dengan demikian, jelas Irfan, Paradigma SW bukan sekadar model pemikiran keagamaan, tetapi juga kerangka praksis bagi pembangunan masyarakat yang berakar pada wahyu. Ia menawarkan peta konseptual bagi integrasi pengetahuan, iman, dan amal.

Dari perspektif sejarah sosial Islam, jelas Irfan, Paradigma SW dapat dibaca sebagai aktualisasi manhaj nubuwwah, yaitu metode kenabian dalam membangun masyarakat. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa kekuatan spiritual dan solidaritas sosial (asabiyyah) merupakan dua pilar utama peradaban.

Paradigma SW menghidupkan sintesis tersebut dengan menjadikan wahyu sebagai energi spiritual dan rasionalitas sosial. Melalui pendekatan sistemik yang berpijak pada wahyu, Irfan menegaskan, paradigma ini menyediakan kerangka untuk membangun masyarakat berilmu dan berkeadilan tanpa memisahkan iman dan institusi.

Iqra’ Jalan Kehidupan Menuju Pemahaman dan Kepemimpinan Sejati

0

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Anggota Dewan Mudzakarah Hidayatullah Ust. Akib Junaid Kahar menyampaikan pesan tentang hakikat ilmu pengetahuan dan relevansinya terhadap kepemimpinan serta kehidupan sosial. Melalui penjelasan bernuansa tafsir dan refleksi sejarah keislaman, ia mengajak untuk merenungi kembali makna perintah pertama dalam Al-Qur’an.

Menurutnya, wahyu pertama yang disampaikan kepada Rasulullah SAW merupakan titik awal dari peradaban ilmu dan pengetahuan dalam Islam.

“Kalimat pertama sekaligus perintah pertama yang diturunkan dalam Al-Qur’an melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW adalah ‘Iqra’’. Sebuah isyarat yang sangat jelas tentang urgensi ilmu pengetahuan,” ujar Akib yang dikutip dalam notes-nya, pada Jumat, 18 Rabi’ul Akhir 1447 (10/10/2025).

Ustadz Akib menekankan bahwa makna iqra’ tidak semata berarti membaca teks tertulis, tetapi mencakup seluruh upaya manusia dalam memahami realitas kehidupan. Perintah ini adalah panggilan universal untuk mengembangkan potensi akal dan rasa melalui berbagai cara memperoleh pengetahuan.

“Sebab, makna hakiki dari iqra’ adalah segala bentuk ikhtiar untuk mengetahui dan memahami sesuatu, baik secara lisan, tulisan, pengamatan, maupun pengalaman,” lanjutnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa ada tiga objek utama yang menjadi fokus dari proses pencarian ilmu sebagaimana terkandung dalam konsep iqra’.

“Tiga hal utama yang menjadi objek penting dari proses iqra’ adalah: Allah (Rabb), alam semesta (makhluk), dan manusia itu sendiri,” terangnya.

Dalam pandangannya, keseimbangan dalam memahami ketiga objek itu menjadi fondasi moral dan intelektual bagi setiap insan. Ketidakseimbangan atau kekeliruan dalam memahami salah satunya dapat menimbulkan kesalahan dalam bertindak dan bersikap.

“Memahami ketiganya secara benar menjadi kunci agar seseorang tidak salah dalam bersikap dan bertindak. Sebab kurangnya pengetahuan akan berdampak langsung pada cara berinteraksi, baik dengan Tuhan, sesama, maupun lingkungan,” katanya menambahkan.

Ustadz Akib juga menyoroti bahwa banyak persoalan sosial dan bencana kemanusiaan di dunia ini berakar dari kesalahan dalam berinteraksi akibat ketidaktahuan. Ketika manusia gagal memahami relasinya dengan Tuhan, sesama, dan alam, maka muncul krisis spiritual dan sosial yang berdampak luas.

“Dalam kehidupan nyata, berbagai teguran atau hukuman dari Allah—termasuk bencana alam, konflik sosial, kemarahan, kebencian, dan permusuhan antar manusia—sering kali bermula dari kesalahan dalam interaksi. Dan kesalahan itu umumnya berakar dari ketidaktahuan,” ungkapnya.

Untuk memperkuat pesan tersebut, ia mengutip kisah Nabi Adam AS sebagai refleksi tentang keunggulan ilmu pengetahuan dibanding sekadar status penciptaan. Dalam peristiwa itu, malaikat yang semula mempertanyakan pengangkatan Adam sebagai khalifah akhirnya tunduk setelah Allah menunjukkan ilmu yang dimiliki Adam.

“Kisah Nabi Adam AS menjadi pelajaran penting. Meski awalnya para malaikat mempertanyakan pengangkatan Adam sebagai khalifah, akhirnya mereka tunduk dan mengakui keunggulannya. Kenapa? Karena Adam memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Kompetensi itulah yang mengangkat derajatnya,” jelasnya.

Dari kisah tersebut, Ustadz Akib menyimpulkan prinsip penting dalam kepemimpinan dan tanggung jawab sosial, yakni, amanah harus diberikan kepada mereka yang memiliki kompetensi, bukan sekadar karena usia, sejarah, atau senioritas.

“Pesan ini menegaskan pentingnya memberi amanah kepada yang berkompeten, bukan sekadar kepada yang senior. Bahkan jika seseorang tergolong ‘pendatang baru’, selama ia memiliki kapasitas dan kualitas, maka sudah semestinya ia mendapat tempat. Di sisi lain, para senior pun harus berlapang dada menerima kenyataan, jika memang sudah saatnya tongkat estafet berpindah tangan,” tuturnya.

Ia mengingatkan tentang bahaya besar yang muncul bila manusia terjebak pada glorifikasi masa lalu dan menolak kenyataan perubahan. Sikap demikian, katanya, mencerminkan keangkuhan iblis yang merasa lebih mulia hanya karena lebih dulu diciptakan.

“Bahaya besar mengintai ketika seseorang lebih mengandalkan status, sejarah panjang, atau jasa masa lalu, lalu menutup mata terhadap perkembangan zaman. Itulah ciri penyakit iblis: menolak realita karena merasa lebih dulu, lebih senior, atau lebih mulia. Padahal, sikap semacam itu bisa menggugurkan seluruh amal dan pengabdian,” tegasnya.

Dalam bagian akhir catatannya, Ustadz Akib menekankan karakter seorang pemimpin sejati yang tidak berhenti belajar dan memperbaiki diri. Kepemimpinan, menurutnya, bukan sekadar soal posisi, tetapi tentang tanggung jawab untuk terus beradaptasi dengan perubahan agar tetap bermanfaat.

“Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang memiliki rasa tanggung jawab, dan tak pernah berhenti memperbaiki diri. Ia tak larut dalam nostalgia masa lalu, tapi terus meng-upgrade kapasitas agar tetap relevan dan bisa memberi kontribusi terbaik di masa kini dan masa depan,” ujarnya menutup catatan hikmah tersebut.

Ustadz Akib menegaskan bahwa Islam menempatkan ilmu sebagai pondasi utama dalam membangun peradaban. Melalui pemahaman mendalam terhadap makna iqra’, manusia diingatkan agar tidak hanya membaca teks, tetapi juga membaca diri, alam, dan realitas sosialnya.[]

DPP Hidayatullah Minta Pemerintah Larang Atlet Israel Datang ke Indonesia

0

JAKARTA (Hiudayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah menyampaikan penolakan atas keikutsertaan atlet Israel dalam ajang olah raga internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia. Penolakan ini disampaikan secara tegas oleh Ketua Umum DPP Hidayatullah Dr. Nashirul Haq di Jakarta pada Kamis, 17 Rabi’ul Akhir 1447 (9/10/2025).

“Kami dengan tegas menolak rencana kehadiran atlet Israel ke Indonesia dengan alasan apapun. Mereka telah melakukan kebiadaban terhadap warga Gaza dan Palestina melalui penjajahan, perampasan wilayah, pembantaian, genosida, dan pelaparan hingga saat ini. Pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus bersikap tegas menolak rencana kehadiran atlet Israel ke Indonesia,” jelas Nashirul.

Menurut Nashirul, Israel adalah negara penjajah. Bukti dan fakta hal tersebut sudah sangat nyata, baik dari catatan sejarah bagaimana mereka merebut wilayah Palestina, maupun kekejaman yang mereka lakukan kepada masyarakat Palestina hingga hari ini.

Di sisi lain, Indonesia secara tegas telah menyatakan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena itu, menolak kedatangan atlet Israel telah sesuai dengan dasar negara, karakter bangsa, bahkan kehendak para pendahulu kita. “Penolakan ini merupakan sikap sesuai amanat konstitusi dan dilandasi panggilan keimanan dan kemanusiaan,” tegas Nashirul.

Lebih jauh Nashirul mengingatkan bahwa atlet Israel yang rencananya bakal datang ke Indonesia tidak sekadar membawa dirinya, namun juga membawa nama bangsa dan negaranya. Ia datang dengan membawa segala atributnya seperti bendera, lagu kebangsaan, dan simbol-simbol nasional lainnya.

“Jika kita menerima mereka, sama saja seperti kita telah mengakui Israel sebagai negara yang sah. Padahal, mereka masih menjajah Palestina dan kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan mereka,” tegas Nashirul.

Ia juga mengingatkan bahwa jika delegasi olah raga Israel benar-benar datang maka hal tersebut bakal melukai perasaan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Sebab, selama ini, masyarakat Indonesia sangat mendukung upaya Palestina membebaskan diri dari penjajahan Israel. Bentuk-bentuk dukungan tersebut sudah sangat jelas dari banyaknya aksi yang dilakukan, mulai dari penggalangan dana hingga aksi demo sebagai bentuk protes atas kekejaman Israel.

Sebetulnya, Indonesia memiliki rekam jejak yang panjang dalam upaya menolak partisipasi Israel di setiap ajang olah raga internasional. Mulai dari perhelatan SEA Games 1962 di mana Indonesia tidak mengundang atlet Israel, hingga tahun 2023 di mana Indonesia menolak keikutsertaan tim Israel dalam Piala Dunia U-20. Penolakan terakhir ini menyebabkan FIFA memindahkan lokasi pertandingan ke Argentina. (Mahladi/Biro Humas DPP Hidayatullah)

Wali Kota Rahmad Mas’ud Apresiasi Komitmen Hidayatullah Bentuk Generasi Berkarakter

0
Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud menghadiri pernikahan mubarak santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Hidayatullah pada Sabtu, 4 Oktober 2025 (Foto: BorneoFlash/Niken Sulastri)

BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) — Suasana khidmat mewarnai acara pernikahan mubarak santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, Sabtu, 12 Rabi’ul Akhir 1447 (4/10/2025).

Dalam momentum penuh makna tersebut, Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud menyampaikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Hidayatullah yang dinilainya berperan besar dalam membentuk generasi bangsa yang berakhlak mulia dan tangguh.

“Atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, saya menyampaikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Hidayatullah yang terus berkomitmen membina para santri, bukan hanya dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam membentuk akhlak dan karakter tangguh bagi masa depan bangsa,” ujar Rahmad.

Menurutnya, pendidikan pesantren memiliki posisi strategis dalam membangun fondasi moral dan spiritual generasi muda. Ia menilai komitmen Hidayatullah tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu keislaman, melainkan juga pada pembentukan karakter yang siap menghadapi tantangan zaman.

Dalam kesempatan itu, Rahmad juga memberikan pesan khusus kepada 11 pasangan pengantin santri yang baru saja menikah. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan kesabaran sebagai kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

“Satu kunci saya dalam menjalani pernikahan hingga saat ini dan selamanya adalah komunikasi yang baik,” ucapnya. “Laki-laki dan perempuan sudah ditakdirkan berbeda pandangan. Karena itu perlu kesabaran dan keimanan yang kuat, karena cobaan itu pasti ada,” tambahnya.

Rahmad berbicara tidak hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga berdasarkan pengalaman pribadi. Ia menuturkan bahwa selama 26 tahun membina rumah tangga bersama sang istri, perjalanan itu diwarnai suka dan duka yang dijalani dengan keikhlasan.

Pengalaman tersebut, kata Rahmad, menjadi bukti bahwa pernikahan membutuhkan kesungguhan dalam menjaga komitmen dan saling menghargai.

Lebih lanjut, Rahmad menegaskan bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW yang sangat mulia. Ia menggambarkan pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga bentuk ibadah dan penyempurna separuh agama.

“Saya yakin dan percaya, pasangan-pasangan yang hari ini dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan akan menjadi keluarga yang taat dan melahirkan generasi Qur’ani,” ungkapnya di hadapan para hadirin.

Kepada para mempelai, Rahmad berpesan agar menjadikan rumah tangga sebagai tempat ibadah dan ladang pahala. Ia mengingatkan agar setiap pasangan senantiasa menjadikan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup.

“Bagi mempelai pria, pelajarilah sifat Rasulullah dalam memimpin rumah tangga. Begitu juga mempelai wanita, teladanilah sifat istri Rasulullah agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah,” pesannya.

Acara pernikahan mubarak tersebut menjadi momen penting yang tidak hanya mempertemukan dua insan dalam ikatan suci, tetapi juga memperkuat nilai-nilai pendidikan karakter yang selama ini ditanamkan di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatullah.

Rahmad menutup sambutannya dengan doa agar seluruh pasangan diberkahi Allah SWT, dikaruniai keturunan yang saleh dan salehah, serta menjadi keluarga yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan agama.