Beranda blog Halaman 28

Menuju Peradaban yang Mencerahkan, Menguji Makna Membangun Visi Islam bagi Dunia

Mas Imam Nawawi
-
0
Menuju Peradaban yang Mencerahkan, Menguji Makna Membangun Visi Islam bagi Dunia

DALAM wacana modern, istilah peradaban kerap digunakan sebagai simbol kemajuan dan kebanggaan. Ia dilekatkan pada pencapaian material, teknologi, serta tatanan sosial yang dianggap unggul. Namun, sejarah mencatat bahwa istilah ini memiliki beban masa lalu yang kompleks

Sejarawan Bruce Mazlish, melalui karyanya Civilization and Its Contents, menunjukkan bahwa pada abad ke-18, istilah peradaban pernah berfungsi sebagai instrumen ideologis. Ia digunakan untuk membedakan kelompok manusia yang dianggap beradab dengan mereka yang dicap liar atau terbelakang, sehingga memuat muatan rasisme dan klaim superioritas budaya.

Bagi Hidayatullah yang mengusung visi membangun peradaban Islam, kritik Mazlish tersebut tidak dipahami sebagai penyangkalan terhadap cita-cita peradaban, melainkan sebagai peringatan konseptual. Ia menjadi pijakan reflektif agar gagasan peradaban tidak dibangun di atas fondasi eksklusivisme, hierarki rasial, atau dominasi simbolik. Peradaban yang diperjuangkan harus berpijak pada nilai universal yang memuliakan manusia sebagai manusia, bukan sebagai objek klasifikasi historis.

Mazlish, yang selama lebih dari lima dekade berkiprah sebagai profesor di Massachusetts Institute of Technology, mengajukan gagasan penting tentang pergeseran cara pandang terhadap peradaban.

Ia mendorong agar peradaban tidak dipahami sebagai produk statis berupa bangunan megah atau teknologi canggih, melainkan sebagai proses panjang pembentukan manusia. Konsep proses peradaban ini memiliki irisan kuat dengan prinsip tarbiyah dan dakwah dalam Islam, di mana peradaban dipahami sebagai transformasi batin dan sosial yang berkesinambungan.

Dalam perspektif Islam, peradaban tidak diukur dari kemampuan menaklukkan atau mendominasi, melainkan dari keberhasilan mengelola diri. Jika dalam pemahaman umum peradaban identik dengan pengendalian kekerasan fisik, Islam meluaskannya ke ranah pengendalian hawa nafsu sebagai jihad akbar.

Dari proses internal inilah lahir dimensi sosial berupa empati dan kepedulian. Tingginya peradaban tercermin dalam kemampuan melahirkan semangat itsar, yakni mendahulukan kepentingan orang lain. Nilai ini menjadi ruh dari praktik filantropi yang dijalankan misalnya melalui berbagai program kemanusiaan BMH.

Peradaban dan Tanggungjawab Kemanusiaan

Sejalan dengan Mazlish, Abdul Mannan dalam bukunya Era Peradaban Baru juga mengkritisi narasi peradaban yang terjebak pada bayang-bayang konflik historis. Ia secara khusus menyoroti pandangan Samuel Philips Huntington dalam The Clash of Civilization, yang menurutnya merepresentasikan imajinasi peradaban yang obsesif terhadap masa-masa kelam.

Abdul Mannan menilai Huntington sedang membangun ketakutan kolektif dengan apa yang ia sebut sebagai “hantu teror peradaban”, sebuah narasi yang justru menghambat inisiatif perdamaian global. Pandangan ini disampaikan Abdul Mannan dalam Era Peradaban Baru halaman 261.

Menurut Abdul Mannan, peradaban Islam dan para pengusungnya tidak pernah memandang perbedaan sebagai keniscayaan yang harus bermuara pada benturan. Islam memposisikan manusia sebagai khalifah yang diberi amanah membawa jalan keselamatan bagi semesta. (idem, 263)

Dengan demikian, perbedaan dipahami sebagai ruang pengabdian dan kerja kemanusiaan, bukan sebagai alasan konflik. Abdul Mannan menegaskan bahwa inti pengaktualan manhaj Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kembali peradaban adalah prinsip ibda’ binafsik, memulai transformasi dari diri sendiri. (Era Peradaan baru, hal. 446)

Gagasan tentang peradaban sebagai proses kemanusiaan global juga menjadi titik temu antara pemikiran Mazlish dan visi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mazlish menolak pandangan yang memecah manusia ke dalam kotak-kotak benturan antarperadaban.

Islam, dalam konteks tersebut, hadir bukan untuk membangun tembok identitas, tetapi untuk merajut jembatan kemanusiaan. Praktik konkret seperti pengelolaan wakaf produktif di Mamuju atau rehabilitasi rumah penyintas banjir di Aceh Tamiang merupakan manifestasi dari proses peradaban yang nyata dan kontekstual.

Mazlish juga mengingatkan bahaya memahami sejarah secara desultory, yakni terpecah, acak, dan tanpa arah. Pesan ini relevan dalam konteks perjuangan organisasi. Membangun peradaban menuntut arah yang jelas, kerja yang sistematis, serta kesinambungan nilai.

Visi Hidayatullah dalam membangun peradaban Islam memerlukan literasi yang kuat dan kepemimpinan yang berintegritas agar gerakan tidak berhenti pada keramaian sesaat, melainkan menjadi arus panjang yang menyalurkan nilai-nilai wahyu ke tengah krisis spiritual dunia modern.

Jika Mazlish sempat mengusulkan agar istilah peradaban dipensiunkan karena beban sejarahnya, maka Islam justru menawarkan upaya pemurnian makna. Peradaban yang dibangun menempatkan Tuhan sebagai pusat orientasi, dan manusia sebagai khalifah yang memikul amanah memakmurkan bumi.

Inilah peradaban yang tidak melahirkan rasa unggul untuk menindas, tetapi kesadaran mendalam untuk melayani dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.

*) Mas Imam Nawawi, penulis pegiat literasi Hidayatullah

Dari Wilayah Tapal Batas Indonesia, Semangat Belajar Al-Qur’an Menyatukan Generasi

Hidayatullah.or.id
-
0
Dari Wilayah Tapal Batas Indonesia, Semangat Belajar Al-Qur’an Menyatukan Generasi

NUNUKAN (Hidayatullah.or.id) — Di wilayah perbatasan utara Indonesia, tepatnya di sejumlah titik pelosok Kabupaten Nunukan, aktivitas pembelajaran Al-Qur’an berlangsung setiap hari.

Di empat wilayah binaan, lantunan ayat suci tidak hanya terdengar dari suara anak-anak, tetapi juga dari para lanjut usia yang mengikuti proses belajar membaca Al-Qur’an secara rutin.

Para peserta didik tersebut merupakan bagian dari 66 santri yang terdaftar di Rumah Qur’an binaan Muslimat Hidayatullah (Mushida) Nunukan. Kehadiran santri lansia menjadi gambaran keterlibatan lintas usia dalam pembelajaran keagamaan yang diselenggarakan di kawasan perbatasan negara.

Rumah Qur’an ini menjadi salah satu sarana pendidikan Al-Qur’an yang diakses masyarakat setempat tanpa memandang latar usia.

Siti Aisyah, pengajar Mushida Nunukan, menyampaikan pengalamannya mendampingi para santri lansia dalam proses belajar.

“Melihat antusiasme nenek-nenek di sini adalah suntikan semangat bagi kami. Bayangkan, dari yang awalnya buta huruf, sama sekali tidak mengenal huruf hijaiyah, kini alhamdulillah sudah lancar membaca Al-Qur’an,” ungkap Siti Aisyah pada Sabtu, 5 Sya’ban 1447 (24/1/ 2026). Ia menjelaskan bahwa pembelajaran dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing santri.

Untuk mendukung keberlanjutan kegiatan tersebut, Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Laznas BMH) Perwakilan Kalimantan Utara kembali menyalurkan dukungan operasional bagi Rumah Qur’an Mushida Nunukan.

Dukungan tersebut mencakup pembiayaan operasional, penyediaan mushaf Al-Qur’an, serta buku Iqra resmi yang direncanakan berlangsung sepanjang tahun 2026.

Kepala Unit Layanan Zakat (ULZ) BMH Nunukan, Safriadi, menjelaskan bahwa dukungan berkelanjutan menjadi bagian penting dari proses pembelajaran di wilayah binaan. Empat lokasi yang menjadi fokus pendampingan meliputi Mambunut Dalam, Mambunut Luar, Kampung Baru, dan Selisun.

“Dukungan ini adalah bentuk apresiasi kami atas semangat luar biasa para santri dan guru mengaji. Kami ingin memastikan alat dan biaya tidak lagi menjadi kendala bagi mereka yang rindu membaca firman-Nya,” tutur Safriadi.

Bagi para santri lansia di Nunukan, Rumah Qur’an berfungsi sebagai ruang pembelajaran sekaligus tempat berkumpul untuk mengikuti kegiatan keagamaan secara teratur.

Aktivitas ini berlangsung di wilayah perbatasan Indonesia, memperlihatkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan Al-Qur’an yang terus berjalan melalui kerja sama antara Mushida Hidayatullah dan Laznas BMH.

Pertemuan Hidayatullah Sulteng dan Wali Kota Palu Perkuat Komunikasi Organisasi dan Daerah

Hidayatullah.or.id
-
0
Pertemuan Hidayatullah Sulteng dan Wali Kota Palu Perkuat Komunikasi Organisasi dan Daerah

PALU (Hidayatullah.or.id) — Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Sulawesi Tengah bersama Panitia Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Sulawesi Tengah melakukan kunjungan silaturahim ke kediaman Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, pada Jumat pagi, 4 Syaban 1447 (23/1/2026). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membangun dan memperkuat keterhubungan antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah daerah.

Kunjungan tersebut berlangsung bertepatan dengan agenda open house rutin yang diselenggarakan oleh Wali Kota Palu. Agenda ini terbuka bagi berbagai unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas untuk bersilaturahim sekaligus menyampaikan pandangan serta aspirasi. Dalam kesempatan tersebut, rombongan DPW Hidayatullah Sulawesi Tengah dan Panitia Rakerwil diterima secara langsung oleh Wali Kota Palu.

Dalam pertemuan itu, Panitia Rakerwil yang juga merupakan Pengurus DPW Hidayatullah Sulawesi Tengah, Mursalin Ukasya, menyampaikan rencana pelaksanaan Rakerwil Hidayatullah Sulawesi Tengah yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Januari 2026.

Ia juga menyampaikan undangan resmi kepada Wali Kota Palu untuk hadir dan membuka kegiatan tersebut. “Kami menyampaikan rencana Rakerwil DPW Hidayatullah Sulawesi Tengah dan mengundang langsung Wali Kota Palu untuk dapat hadir sekaligus membuka acara,” ujar Mursalin Ukasya.

Menanggapi undangan tersebut, Wali Kota Palu menyatakan kesediaannya untuk memenuhi undangan dan memberikan dukungan terhadap agenda organisasi tersebut. “Insya Allah saya siap hadir dan mendukung pelaksanaan Rakerwil Hidayatullah Sulawesi Tengah,” kata Hadianto Rasyid dalam pertemuan tersebut.

Selain agenda Rakerwil, silaturahim ini juga dimanfaatkan untuk membahas peluang kerja sama antara DPW Hidayatullah Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu.

Salah satu pokok pembahasan adalah rencana perbaikan akses jalan menuju Kampus Madya Hidayatullah Kota Palu. Akses tersebut dinilai penting untuk menunjang aktivitas pendidikan dan kegiatan dakwah yang berlangsung di lingkungan kampus.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Palu juga menyampaikan rencana Pemerintah Kota Palu terkait pembangunan taman di kawasan pesisir Pantai Tondo. Lokasi rencana pembangunan tersebut berada di area belakang Kampus Madya Hidayatullah Kota Palu.

Menurut Hadianto, pembangunan taman pesisir ini dirancang untuk penataan kawasan pantai sekaligus memberikan ruang publik bagi masyarakat sekitar.

Silaturahim ini menjadi ruang komunikasi antara Hidayatullah Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu dalam membahas agenda organisasi, infrastruktur, serta rencana penataan wilayah, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan dan kemasyarakatan.

Ketua Umum Hidayatullah Ingatkan Tanggung Jawab Publik Menuntut Keteladanan Pribadi

Hidayatullah.or.id
-
0
Ketua Umum Hidayatullah Ingatkan Tanggung Jawab Publik Menuntut Keteladanan Pribadi

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah KH Naspi Arsyad mengingatkan pemangku amanah bahwa tanggung jawab publik menuntut keteladanan pribadi karena setiap peran yang bersentuhan dengan kepentingan orang banyak selalu membawa konsekuensi moral dan sosial.

Demikian hal itu ditekankan Naspi saat menjadi pengisi dalam program pembinaan spiritual dan kelembagaan yang diselenggarakan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) di Jakarta pada Rabu, 2 Sya’ban 1447 (21/1/2025).

Menurutnya, dalam ruang publik, individu tidak hanya dinilai dari kapasitas struktural atau kewenangan formal yang dimilikinya, tetapi juga dari konsistensi antara ucapan, kebijakan, dan perilaku sehari-hari. Dia menegaskan, keteladanan pribadi menjadi titik temu antara legitimasi sosial dan kepercayaan publik.

Naspi menguraikan bahwa dalam berbagai bidang tidak hanya dalam dunia filantropi seperti pendidikan, pemerintahan, pelayanan sosial, keagamaan, maupun dunia profesional, tanggung jawab publik menempatkan seseorang sebagai rujukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan dan tindakan yang diambil memiliki dampak yang melampaui kepentingan personal, karena memengaruhi persepsi, sikap, dan bahkan tindakan orang lain.

“Oleh karena itu, amil harus terdepan dalam kebaikan karena tanggung jawab sosial publik tidak dapat dipisahkan dari kualitas pribadi yang menopangnya,” katanya.

Disamping itu, amil harus terus update dan upgrade pengetahuan, wawasan bahkan skill serta tidak cukup berhenti sampai pada posisi mengajak orang lain dalam kebaikan tetapi harus terdepan dalam kebaikan.

KH. Naspi Arsyad menjelaskan bahwa menjadi teladan dalam kebaikan diwujudkan melalui praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ia mendorong para amil untuk memiliki sejumlah amalan utama yang dijaga secara konsisten, sembari tetap mengajak orang lain untuk berbuat baik. Dalam penjelasannya, ia mengaitkan antara ajakan kepada donatur dan muzakki dengan keteladanan personal amil.

“Kalau kita mengajak orang lain, donatur dan muzakki berbuat baik, kita jangan kalah. Orang kita ajak infak, kita infak dengan tekun dan disiplin,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa amil memiliki keterikatan kuat dengan ibadah personal. Dalam pemaparannya, ia mengatakan bahwa amil tidak meninggalkan ibadah, mulai dari tahajud, tilawah, hingga salat sunnah lainnya. Penekanan ini disampaikan sebagai bagian dari gambaran aktivitas spiritual yang dijalani oleh amil dalam keseharian.

KH. Naspi Arsyad mengaitkan kualitas ibadah dengan perilaku sosial. Ia menyampaikan bahwa kualitas salat berhubungan dengan kualitas zakat dan infak, serta tercermin dalam perilaku amil. “Karena dasar dari perintah salat agar kita tidak melakukan keburukan dan kekejian apalagi kemunkaran,” ucapnya.

Selain aspek ibadah, pembinaan ini juga menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas diri amil. KH. Naspi Arsyad mendorong para amil untuk terus memperbarui dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta keterampilan.

“Ini tuntutan zaman kata orang. Tapi ini perintah Allah kepada kita, jangan berhenti belajar dan terus belajar,” katanya, seraya menegaskan proses belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran amil.

Pelatihan Juleha di Lombok Utara Dorong Penguatan Ekosistem Halal

Hidayatullah.or.id
-
0
Pelatihan Juleha di Lombok Utara Dorong Penguatan Ekosistem Halal

LOMBOK UTARA (Hidayatullah.or.id) — Lembaga Sembelih Halal (LSH) Hidayatullah Perwakilan Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) pada Rabu, 2 Sya’ban 1447 (21/1/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor hulu halal, khususnya pada mata rantai penyembelihan hewan, yang memiliki peran strategis dalam menjaga kehalalan produk pangan asal hewani.

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Tresnahadi. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa peningkatan kompetensi juru sembelih halal merupakan kebutuhan mendasar daerah yang memiliki potensi peternakan dan pariwisata berbasis halal.

“Ketahanan pangan yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan kepastian halal. Pelatihan ini kami pandang sebagai investasi sosial untuk memastikan proses penyembelihan memenuhi kaidah syariat, higienitas, dan kesejahteraan hewan,” ujar Tresnahadi.

Tresnahadi mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan seperti LSH Hidayatullah merupakan model sinergi yang efektif.

“Kami berharap pelatihan ini melahirkan juru sembelih halal yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas. Dengan demikian, masyarakat memperoleh jaminan bahwa produk yang dikonsumsi aman, sehat, dan halal,” katanya.

Melalui kegiatan ini, LSH Hidayatullah NTB dan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmen bersama dalam membangun sistem pangan halal yang berkelanjutan.

Menurut Tresnahadi, pelatihan juru sembelih halal tidak hanya menjawab kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran nilai, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan berkontribusi pada penguatan ekosistem halal nasional yang kredibel, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan,” harapnya.

Amanah Syariat

Program pelatihan ini menghadirkan Ketua LSH Hidayatullah Pusat, KH. Nanang Hanani, S.Pd.I., MA, sebagai narasumber utama. Ia adalah sebagai pakar penyembelihan halal dan penguatan standar halal dari sisi hulu.

Dalam pemaparannya, Nanang Hanani menegaskan bahwa juru sembelih halal adalah penjaga amanah syariat sekaligus aktor penting dalam ekosistem halal nasional.

“Kehalalan produk hewani sangat ditentukan pada satu titik krusial, yakni proses penyembelihan. Jika di hulu sudah benar, maka mata rantai berikutnya akan lebih terjamin,” jelasnya.

Pelatihan ini menyajikan pendekatan akademis-praktis yang memadukan pemahaman fikih penyembelihan, standar teknis operasional, serta aspek etika dan keselamatan kerja.

Peserta dibekali materi tentang syarat sah penyembelihan menurut syariat Islam, teknik pemotongan yang tepat, penanganan hewan sebelum dan sesudah disembelih, serta prinsip kebersihan dan sanitasi. Hal ini, jelas Nanang, sejalan dengan kebutuhan ekosistem halal yang menuntut integrasi antara aspek religius, kesehatan masyarakat, dan mutu pangan.

Nanang mengatakan penguatan kompetensi juru sembelih halal memiliki relevansi tinggi. Indonesia telah menetapkan kebijakan jaminan produk halal yang menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen.

Pada sektor pangan asal hewan, penyembelihan yang sesuai syariat dan standar teknis menjadi prasyarat utama sebelum produk memasuki proses distribusi dan konsumsi.

“Karena itu, ketersediaan juru sembelih halal yang terlatih dan tersertifikasi menjadi kebutuhan mendesak, terutama di daerah-daerah dengan aktivitas peternakan dan pemotongan hewan yang tinggi,” kata Nanang.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran kolektif tentang halal sebagai sistem, bukan sekadar label.

“Ekosistem halal mencakup regulasi, sumber daya manusia, proses produksi, hingga edukasi publik. Juru sembelih halal berada di garis depan ekosistem ini. Ketika mereka memahami peran strategisnya, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh,” tuturnya.

Dengan memperkuat kompetensi di tingkat hulu, Nanang menambahkan, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi kehalalan.

Rakerwil Perdana Hidayatullah Jambi Rumuskan Program Dakwah dan Kemandirian

Hidayatullah.or.id
-
0
Rakerwil Perdana Hidayatullah Jambi Rumuskan Program Dakwah dan Kemandirian

TANJAB BARAT (Hidayatullah.or.id) — Hidayatullah Jambi berkomitmen akan menunaikan amanah organisasi dengan pendekatan 4K, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Demikian diantara yang menjadi salah satu pokok komitmen dalam Rapat Kerja Wilayah Hidayatullah Provinsi Jambi.

Komitmen tersebut disertai dengan rencana program penguatan sumber daya insani melalui pendirian Sekolah Dai untuk ditugaskan ke seluruh wilayah Jambi, pengembangan kemandirian ekonomi kreatif, serta aktivasi dakwah bagi mualaf di pedalaman Suku Anak Dalam.

Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Provinsi Jambi melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Pesantren Hidayatullah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Rakerwil ini tercatat sebagai pelaksanaan perdana rapat kerja wilayah Hidayatullah di tingkat provinsi tersebut.

Pembukaan Rakerwil dihadiri oleh pendamping kegiatan, Iwan Abdullah, M.Si., yang menyampaikan pengantar terkait pelaksanaan rapat kerja. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa Rakerwil diharapkan dapat menghadirkan solusi pencapaian program yang efektif, efisien, adaptif, kolaboratif, dan berdampak luas.

Rakerwil Hidayatullah Provinsi Jambi diikuti oleh seluruh Ketua Dewan Pengurus Daerah Hidayatullah se-Provinsi Jambi. Selain itu, hadir pula jajaran Pengurus Wilayah Muslimat Hidayatullah, Pengurus Wilayah Pemuda Hidayatullah, serta seluruh pengurus amal usaha dan badan usaha Hidayatullah di tingkat wilayah Provinsi Jambi. Kehadiran unsur-unsur tersebut menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi organisasi wilayah.

Tema yang diusung dalam Rakerwil ini adalah Konsolidasi Jati Diri dan Transformasi Organisasi Menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh. Tema tersebut menjadi landasan pembahasan dalam perumusan program kerja wilayah serta penjabaran arah organisasi untuk periode selanjutnya.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Provinsi Jambi, Subur Pramudya, M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan bahwa dakwah dan tarbiyah merupakan bagian dari tugas kenabian. Keterangan tersebut disampaikan dalam konteks penegasan amanah yang diemban oleh pengurus dan kader Hidayatullah dalam menjalankan program organisasi.

Dalam sambutan yang sama, Subur Pramudia menyampaikan bahwa DPW Hidayatullah Jambi berkomitmen menunaikan amanah organisasi dengan prinsip 4K.

Ia juga memaparkan sejumlah program yang akan diusung, meliputi penguatan sumber daya insani melalui pendirian Sekolah Dai untuk penugasan ke seluruh wilayah Jambi, pengembangan kemandirian ekonomi kreatif, serta aktivasi dakwah mualaf di wilayah pedalaman Suku Anak Dalam.

Iwan Abdullah, selaku Ketua Departemen Pembinaan Anggota Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, bertindak sebagai pendamping Rakerwil Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Rakerwil merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Pelaksanaan Rakerwil dimaksudkan untuk memastikan program-program utama, khususnya di bidang dakwah dan tarbiyah, yang telah ditetapkan di tingkat pusat dapat dijalankan dan ditindaklanjuti di tingkat wilayah dan daerah.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakerwil berkaitan dengan mekanisme permusyawaratan yang diatur dalam Pedoman Dasar Organisasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (15) serta Pasal 50 ayat (1) dan (2). Penjelasan tersebut disampaikan dalam rangka memberikan pemahaman struktural mengenai posisi Rakerwil dalam sistem organisasi.

Selain itu, Iwan Abdullah memaparkan bahwa tema Rakerwil merupakan amanah yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam menjalankan tugas di Hidayatullah. Ia juga menyampaikan penjelasan mengenai transformasi organisasi sebagai proses perubahan menyeluruh pada struktur dan strategi organisasi.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyebutkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 memuat penekanan pada ketahanan pangan, energi hijau, dan investasi sumber daya manusia yang juga perlu diperhatikan agar selaras dengan program.

Menjelang penutupan pemaparan, disampaikan beberapa program strategis yang akan diusung oleh Pengurus Wilayah Hidayatullah Jambi. Program-program tersebut meliputi pendirian Sekolah Dai, pendirian Rumah Qur’an, perwujudan masjid percontohan, pengembangan kegiatan ekonomi kreatif, serta pembinaan mualaf.

Peran Murabbi dan Keterikatannya bagi Kehidupan Sosial Masyarakat

Abdul Ghofar Hadi
-
0
Peran Murabbi dan Keterikatannya bagi Kehidupan Sosial Masyarakat
ist – murabbi

AL-QUR’AN merupakan petunjuk bagi manusia yang bertujuan agar hidup manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya yaitu beribadah kepada Allah (Abdullah) dan menjadi wakil Allah (Khalifatullah) untuk memakmurkan bumi.

Upaya dalam mewujudkan manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah adalah dengan pendidikan. Dengan demikian peran sebagai pendidik merupakan hal yang terpenting bagi pendidikan yang akan berdampak baik pula pada keimanan dan moral manusia.

Berprofesi sebagai pendidik merupakan tugas mulia dan amanah yang begitu berat untuk mengaplikasikannya dengan benar. Peradaban di bumi ini yang pernah jaya karena keberadaan sosok pendidik yang luar biasa. Hal ini dikarenakan sebagai pendidik harus dapat untuk membimbing dan mengarahkan peserta didiknya untuk mengenal Tuhannya, tunduk, mengabdi dan menjadi wakil Allah di muka bumi ini.   

Secara umum, pendidik bisa siapa saja. Pendidik yang pertama kali dijumpai oleh setiap manusia adalah orang-tuanya sendiri sehingga dikenal ibu dan bapak adalah madrasatul ‘ula. Pendidik berikutnya pada pendidikan formal yang dikenal dengan istilah guru, ustadzah, muallim atau mudaris di lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal. Di tengah masyarakat, pimpinan masyarakat juga dapat berfungsi sebagai pendidik untuk masyarakatnya.

Dalam sejarah pendidikan klasik Islam, istilah murabbi adalah kata yang sering dipakai pada pendidik. Hal ini tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu dibalik pengertian makna istilah yang digunakan dalam sejarah pendidikan Islam. Sebagaimana yang banyak ditemui dalam tulisan-tulisan sejarah pendidikan Islam di antaranya, al-fikr at-tarbawī ʻinda Ibn Khaldūn.

Adanya infansi para penjajah juga memberikan dampak terhadap perubahan penggunaan istilah murabbi pada pendidikan. Ini juga bagian dari Ghawzul fikri atau perang pemikiran dengan mengubah istilah-istilah Islam untuk distorsi ajaran Islam.

Tentulah perubahan tersebut dapat menghilangkan makna yang terpenting dalam istilah murabbi yang terhimpun dari ilmu, iman, dan akhlak pada diri seorang pendidik. Sebab arti dari sebuah kata dalam bahasa Arab memiliki makna yang unik yang tak dimiliki pada bentuk kata dari bahasa-bahasa lain.

Murabbi adalah merupakan kata bentuk sabjek atau pelaku (isim faʻil), yang berasal dari kata rabba, yarubbu, yang memiliki arti sebagai pendidik. Dalam kaedah bahasa, kata murabbī yang berasal dari kata rabba merupakan kata kerja taʻdiyah (menjadikan kalimat pasif menjadi aktif). Sehingga memiliki makna “mendidikan” atau “menjadikan sesuatu menjadi berpendidikan”.

Ruang lingkup murabbi lebih luas ruang geraknya dan tidak dibatasi oleh ruang-ruang kelas atau hanya di halaqah. Murabbi hadir dalam ruang kehidupan mutarabbi (peserta didiknya) dalam semua aspek kehidupan.

Syekh Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa yang dimaksud murabbi bukan mereka yang jebolan fakultas ilmu pendidikan atau memiliki gelar magister dan doktor dalam bidang pendidikan. Melainkan mereka yang memiliki bobot kualitas keimanan yang tinggi, kekuatan ruhani, kesucian jiwa, kekukuhan kehendak, kematangan emosi dan kemampuan dalam mempengaruhi orang lain.

Murabbi lebih komperhenship ruang lingkup dalam mendidik memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengembangkan, memberikan kasih sayang, mengajar, membimbing, dan memelihara potensi siswa, sekaligus membantu mereka mengembangkan bakat serta kemampuan yang dimiliki. Adapun obyek pendidikannya seluruh aspek yang ada pada peserta didik, baik dari kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.

Peran murabbi memiliki paket lengkap yaitu berfungsi sebagai instruktur (mu’allim), pembina adab (mu’adib), pelatih (mudarrib), penasihat (muwajjih), serta konsultan (murshid). Di sinilah penting untuk fungsionalisasi murabbi dalam halaqah dan kehidupan sehari-hari.

Keberadaan murabbi adalah sebagai standar spritual, moral dan intelektual bagi anggota sebuah organisasi. Artinya murabbi memiliki standar kompetensi yang melekat dalam dirinya dan menjadi rujukan atau teladan sehingga murabbi harus senantiasa update dan upgrade dalam tiga aspek tersebut.

Murabbi dan keluarganya harus terdepan dalam pengetahuan dan pengamalan spritual, moral dan intelektual. Kehadiran murabbi menjadi jawaban bagi kehidupan bermasyarakat yang sebagian terjebak dalam dekadensi moral, lemah spritual dan tersesat pemikirannya.

Krisis keteladanan hari ini bisa dijawab oleh hadirnya sosok murabbi sebagai sosok yang bisa memerankan fungsinya sebagai standar spritual dan moral di tengah masyarakat. Meski demikian status murabbi tidak menjadi beban tapi tantangan yang dijawab dengan standardisasi kompetensi dan komitmennya.

Salah satu cara untuk update dan upgrade kompentensi adalah Iqra’ atau membaca buku-buku referensi tentang kemurabbian. Ini adalah cara paling fundamental sebagaimana pertama kali Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dengan perintah pertama Iqra’. Tanpa membaca, maka murabbi akan ketinggalan informasi dan kalah dengan realitas karena tidak bisa menjadi inspirasi dan memberikan solusi.

Selanjutnya murabbi juga harus meninggalkan legacy ilmiah berupa tulisan terkait pengalaman dan pemahamannya menjadi murabbi. Ini sebagai bagian dari pengamalam al-Qolam agar ada pewarisan nilai yang dilakukan tidak hanya secara verbal dan oral tapi melalui media tulisan.[]

*) Dr Abdul Ghofar Hadi, penulis Ketua Bidang Perkaderan DPP Hidayatullah

Rakerwil untuk Penguatan Peran Memajukan Dakwah dan Kehidupan Berbangsa

Hidayatullah.or.id
-
0
Rakerwil untuk Penguatan Peran Memajukan Dakwah dan Kehidupan Berbangsa

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah Bidang Organisasi, Dr. Dudung Amadung Abdullah, menegaskan pentingnya penguatan jatidiri Hidayatullah sebagai gerakan dakwah dan tarbiyah. Ia menyampaikan bahwa penguatan jatidiri tersebut memiliki relevansi langsung dengan peran Hidayatullah sebagai bagian dari masyarakat Muslim Indonesia yang berkontribusi dalam memajukan dakwah dan kehidupan berbangsa.

Hal itu disampaikan dia saat memimpin gelaran rapat koordinasi persiapan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2026 secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 1 Syaban 1447 (20/12026), dan diikuti oleh para Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah dari 37 provinsi di seluruh Indonesia.

Rapat koordinasi tersebut difokuskan pada penyelarasan arah, pemantapan kerangka kerja, serta kesiapan penyelenggaraan Rakerwil 2026 di tingkat wilayah.

Dalam arahannya, Dudung menyampaikan bahwa Rakerwil memiliki posisi strategis dalam sistem organisasi Hidayatullah karena menjadi penghubung antara kebijakan nasional yang dirumuskan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan pelaksanaan program di tingkat wilayah dan daerah.

Ia menjelaskan bahwa Rakerwil merupakan forum permusyawaratan resmi organisasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar Organisasi (PDO), khususnya Pasal 37 ayat (15) serta Pasal 50 ayat (1) dan (2). Dengan dasar tersebut, terangnya, Rakerwil menjadi instrumen konsolidasi yang memastikan kesinambungan kebijakan dan pelaksanaan program organisasi secara terstruktur.

Dalam konteks tema nasional Konsolidasi Jatidiri dan Transformasi Organisasi menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh, Dudung menjelaskan jatidiri organisasi mencakup kejelasan arah ideologis, sistem kerja yang tertata, serta keberlanjutan program yang dirancang secara berkesinambungan.

Dalam konteks keindonesiaan, penguatan jatidiri ini dipandang sebagai upaya memastikan bahwa peran dakwah dan pendidikan yang dijalankan Hidayatullah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial di Indonesia.

Dudung menambahkan bahwa transformasi organisasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas internal tanpa mengubah karakter dasar perjuangan Hidayatullah. Proses transformasi tersebut disampaikan sebagai langkah terencana dan terukur yang dijalankan dalam kerangka sistem organisasi yang telah ditetapkan.

Waktu Pelaksanaan Rakerwil

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Rakerwil 2026 akan dilaksanakan oleh seluruh DPW Hidayatullah di Indonesia dalam rentang waktu 20 Januari hingga 16 Februari 2026.

Pelaksanaan Rakerwil di masing-masing wilayah diarahkan untuk memastikan bahwa program utama derivasi DPP dapat direncanakan dan dijalankan secara optimal sesuai dengan kondisi dan kapasitas wilayah.

Selain program utama, DPW juga diarahkan untuk menyusun program pendukung berdasarkan skala prioritas dan kemampuan riil masing-masing wilayah. Penyusunan program tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan efektif dan terukur.

Rapat koordinasi ini juga membahas tujuan dan keluaran Rakerwil, antara lain pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan orientasi bagi pengurus DPW dan Dewan Pengurus Daerah (DPD), unsur organisasi pendukung, pengelola amal usaha, serta badan usaha di tingkat wilayah.

Rakerwil diharapkan menghasilkan dokumen Program Kerja DPW dan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPW yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan organisasi.

Masih dalam paparannya, Dudung menekankan pentingnya kedisiplinan manajerial dan tata kelola organisasi, termasuk kesiapan dokumen sebelum dan setelah Rakerwil.

Seluruh DPW diminta menyiapkan perencanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta mendokumentasikan hasil Rakerwil dalam bentuk berkas digital sebagai bagian dari akuntabilitas organisasi.

Kunjungan Educourse ke DPP Hidayatullah Bahas Pengembangan Pendidikan Digital

Hidayatullah.or.id
-
0
Kunjungan Educourse ke DPP Hidayatullah Bahas Pengembangan Pendidikan Digital

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Lembaga pendidikan digital Educourse melakukan kunjungan ke Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah. Kunjungan tersebut dilaksanakan di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, pada Selasa, 1 Syaban 1447 (20/12026).

Agenda pertemuan ini menjadi bagian dari silaturahmi kelembagaan sekaligus forum pemaparan program yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.

Rombongan Educourse diterima oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Bidang Pendidikan, Muzakkir Usman, Ph.D. Dalam penerimaan tersebut, ia didampingi oleh Syamsul Bahri yang berasal dari Hidayatullah Institute (HI). Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog dan pemaparan program dari pihak Educourse kepada jajaran DPP Hidayatullah.

Dalam pengantar pertemuan, disampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki kerja sama strategis di bidang pendidikan digital. Fokus pembahasan diarahkan pada pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam konteks pendidikan di Indonesia. Seluruh pembahasan disampaikan dalam kerangka pertukaran informasi antar lembaga.

Educourse diperkenalkan sebagai lembaga pendidikan digital yang bergerak di bidang kursus dan pelatihan. Hingga saat ini, Educourse tercatat telah melatih lebih dari 600.000 siswa yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan dan wilayah di Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh Subhan Prawira. Informasi tersebut disampaikan sebagai gambaran umum mengenai latar belakang dan skala layanan Educourse.

Dalam sesi pemaparan program, Educourse menjelaskan Gerakan Sejuta Siswa Digital (GESIT) sebagai salah satu program unggulan. Program ini disebut telah berjalan di 250 sekolah. Pelaksanaan GESIT dilakukan melalui dua skema, yaitu berbayar dan gratis. Dalam implementasinya, program tersebut didukung oleh kolaborasi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari sejumlah mitra, termasuk lembaga keuangan syariah dan Paragon.

Salah satu bentuk kolaborasi yang disampaikan dalam pertemuan adalah program Coding bersama Paragon Disabilitas. Program ini melibatkan peserta tunarungu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut menghadirkan juru bicara sebagai sarana komunikasi. Program ini disampaikan sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan yang dapat diakses oleh berbagai kelompok peserta didik.

Educourse juga memaparkan sebaran wilayah pelaksanaan programnya yang saat ini telah mencakup tujuh provinsi di Indonesia. Dari aspek kurikulum, Educourse menyampaikan bahwa pembelajaran yang dijalankan mengintegrasikan Kurikulum Nasional dengan American Curriculum. Integrasi tersebut menjadi bagian dari pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam program-program Educourse.

Dalam bidang inovasi pembelajaran, Educourse memperkenalkan Robot Edubite sebagai salah satu media pendukung proses belajar. Robot tersebut dilengkapi dengan sensor cahaya dan sensor mata.

Selain itu, Educourse juga mengembangkan dan menggunakan berbagai Alat Peraga Edukasi (APE). APE tersebut digunakan dalam pembelajaran sains, teknologi, dan pemrograman dengan pendekatan interaktif.

Selain menyasar peserta didik, Educourse juga memaparkan program peningkatan kompetensi pendidik. Program pelatihan guru menjadi salah satu bagian dari kegiatan yang dijalankan.

Pelatihan ini berlangsung selama tiga bulan. Skema pelaksanaannya diawali dengan pelatihan intensif selama lima hari, kemudian dilanjutkan dengan on training atau pendampingan berkelanjutan.

Pada bagian akhir forum, tersimpul harapan bersama dapat membangun sinergi dalam memperluas akses pendidikan digital yang berkualitas, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman, guna mencetak generasi unggul di masa depan.

Sinergi Hidayatullah dan Pemda Perkuat Kesiapan Lombok Barat Menuju Wajib Halal 2026

Hidayatullah.or.id
-
0
Sinergi Hidayatullah dan Pemda Perkuat Kesiapan Lombok Barat Menuju Wajib Halal 2026

LOMBOK BARAT (Hidayatullah.or.id) — Lembaga Sembelih Halal (LSH) Hidayatullah Perwakilan Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Juru Sembelih Halal pada Senin hingga Selasa, 30 Rajab-1 Sya’ban 1447 (19–20/1/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia halal, sekaligus persiapan daerah dalam menghadapi kebijakan wajib halal nasional yang akan berlaku penuh pada Oktober 2026.

Pembukaan Diklat yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh lembaga, antara lain Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah NTB, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Drs. H. Haryadi Iskandar, serta Bupati Lombok Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Lombok Barat, H. Rizky Bani Adam, S.STP., M.H.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber utama Ketua LSH Hidayatullah Pusat, KH. Nanang Hanani, S.Pd.I., MA, yang dikenal sebagai pakar di bidang penyembelihan halal dan penguatan standar halal dari sektor hulu.

Dalam sambutannya, Sekretaris DPW Hidayatullah NTB, Fardin Rabbani, M.Pd., menekankan bahwa Indonesia memiliki peluang strategis untuk tampil sebagai pusat ekosistem halal dunia. Potensi tersebut ditopang oleh jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia serta regulasi negara yang semakin kokoh.

Fardin menegaskan bahwa halal tidak semata dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga mencerminkan standar mutu, kesehatan, dan daya saing ekonomi nasional.

Fardin mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana.

“Pemerintah menargetkan penerapan wajib halal secara penuh pada Oktober 2026”, kata Fardin. Sehingga, lanjutnya menegaskan, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan penyedia layanan pangan, perlu melakukan persiapan secara sistematis.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, Hidayatullah NTB menghadirkan empat lembaga halal yang terintegrasi, yakni Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah, Lembaga Sembelih Halal Hidayatullah, Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal Hidayatullah, serta Sasambo Halal sebagai lembaga konsultasi. Keempatnya dirancang untuk memperkuat ekosistem halal dari hulu hingga hilir.

Fardin menjelaskan bahwa LSH Hidayatullah hingga tahun 2025 telah menyelenggarakan delapan kali Diklat Juru Sembelih Halal, dan kegiatan ini merupakan diklat ke-9 sekaligus yang pertama pada tahun 2026.

Ia menegaskan bahwa LSH Hidayatullah menjadi satu-satunya lembaga di NTB yang secara aktif melakukan sertifikasi juru sembelih halal sebagai upaya menjaga kehalalan produk sejak tahap awal.

Pada sisi lain, LPH Hidayatullah mencatat prestasi nasional dengan menempati peringkat kedua terbaik setelah MUI. Di wilayah NTB, lembaga ini tercatat aktif mendampingi lebih dari 300 pelaku usaha sepanjang 2025, mencakup hotel, restoran, rumah tahanan, hingga dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, LP3H Hidayatullah berfokus pada pendampingan UMKM skala kecil secara gratis agar sertifikasi halal dapat diakses secara merata. Sasambo Halal melengkapi ekosistem tersebut dengan layanan konsultasi dan edukasi halal sejak tahun 2025.

Dukung Ekosistem Halal Daerah

Sementara itu, Kepala Diskominfotik Lombok Barat, H. Rizky Bani Adam, S.STP., M.H, menyampaikan apresiasi atas nama Bupati Lombok Barat kepada seluruh pihak yang terlibat.

“Kegiatan ini sangat strategis dalam rangka menjaga kehalalan produk pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung penguatan ekosistem halal di Kabupaten Lombok Barat,” katanya.

Rizky Bani Adam menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendukung penuh program yang sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk implementasi Jaminan Produk Halal dan persiapan menuju wajib halal 2026.

Menurutnya, keberadaan juru sembelih halal yang kompeten, bersertifikat, dan berintegritas merupakan elemen penting dalam membangun rasa aman dan kepercayaan publik.

Kepala Diskominfotik berharap peserta diklat tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga menghayati nilai amanah, profesionalisme, dan ihsan. Rizky Bani Adam menutup sambutan dengan harapan agar diklat ini membawa manfaat luas, meningkatkan kualitas layanan halal daerah, serta menghadirkan keberkahan bagi masyarakat Lombok Barat.

1...272829...691Halaman 28 dari 691

Press Release

Khutbah Jum'at

Senggang

Hidayatullah.or.id

TONTON TVHID DI SINI