Beranda blog Halaman 573

Majelis Ulama Tegaskan Indonesia Bukan Negara Kafir

Ainuddin Chalik
-
0
Majelis Ulama Tegaskan Indonesia Bukan Negara Kafir

Hidayatullah.or.id – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Indonesia bukan negara kafir sehingga perlu dipertahankan segala keragamannya oleh seluruh umat Islam agar keutuhan Indonesia tetap terjaga.

Dia menekankan, Indonesia dibentuk atas kesepakatan antara umat Islam dan umat agama lain. Maka dari itu, lanjut Kiai Ma’ruf, Indonesia bukanlah negara kafir karena umat Islam turut berperan dalam pembentukannya.

Kiai Ma’ruf mengutarakan hal tersebut kala memberi sambutan di acara Milad MUI yang ke 42 di Balai Sarbini, Jakarta, Rabu malam (26/7).

“Indonesia adalah wilayah kesepakatan. Bukan negara kafir. Bukan negara perang,” katanya.

Kiai Ma’ruf lalu mengatakan, umat Islam di Indonesia harus memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.

Umat Islam, menurut Kiai Ma’ruf, berkewajiban memelihara dasar negara Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI secara bersama-sama.

“Serta menjaganya dari segala bentuk rongrongan, pengkhianatan atas kesepakatan oleh siapa pun, alasan apa pun, dan ideologi apa pun,” ujarnya.

Kiai Ma’ruf mengingatkan bahwa hubungan antarumat beragama merupakan suatu kewajiban untuk dijaga oleh umat Islam di mana pun berada, seperti diperintahkan oleh agama.

Di samping itu, menjaga kedamaian antarumat beragama juga termasuk dalam kesepakatan yang telah terjalin lama antara umat Islam dan agama lain.

Oleh karenanya, lanjut Kiai Ma’ruf, umat Islam harus berpegang teguh kepada kesepakatan tersebut agar tidak ada perpecahan yang merujuk kepada disintegrasi bangsa.

“Hubungan antarumat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan muslim dan nonmuslim adalah hubungan saling berjanji secara damai, saling mencintai dan menyayangi,” ujarnya.

Tanpa kerukunan itu, kata Kiai Ma’ruf, Indonesia tidak akan pernah dapat meraih tujuannya.

MUI menghelat acara milad yang ke-42 di Balai Sarbini, Jakarta tadi malam. Selain dipenuhi oleh anggota MUI dari berbagai kalangan, acara tersebut juga dihadiri pejabat-pejabat negara serta tokoh nasional.

Mereka adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta Odang.

Hadir pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, serta Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. (cnn/hio)

Dai Hidayatullah Masuk Hutan Bina Suku Terasing Togutil

Ainuddin Chalik
-
0
Dai Hidayatullah Masuk Hutan Bina Suku Terasing Togutil

Hidayatullah.or.id – Puluhan orang dari berbagai lembaga dan ormas menggelar “Ekspedisi Syahadat” di pedalaman Pulau Halmahera, Maluku Utara (Malut), selama sepekan, 18-25 Juli 2017. Mereka masuk-keluar hutan untuk menyukseskan ekspedisi ini.

“Alhamdulillah kita dari dai tangguh Baitul Maal Hidayatullah dan dai AMCF (Asia Muslim Charity Foundation) bersama tim GPMP (Gerakan Peduli Muslim Pedalaman) bergerak ke hutan untuk mensyahadatkan suku terasing pedalaman Halmahera, Suku Togutil,” ujar Nurhadi (34), dai Hidayatullah yang ikut serta dalam ekspedisi itu.

Tim Ekspedisi Syahadat bergerak menulusuri daerah Kecamatan Maba Utara dari hutan Desa Patlean, lanjut daerah Trans Siap Pemukiman (SP) 1, daerah Trans SP 2, dan Desa Wasileo.

“Kita dengan tim berjumlah sekitar 10 orang. Masuk ke hutan selama satu minggu tanpa sinyal HP. Sehingga kehilangan kontak dengan dunia luar, putus komunikasi waktu sampai di tempat,” kata Nurhadi.

“Daerah ini pun hanya bisa dilalui via kapal kayu yang hanya seminggu beberapa kali saja. Sementara jalan darat belum tembus ke daerah ini,” tuturnya kepada hidayatullah.com melalui sambungan jarak jauh, Selasa (25/07/2017).

Nurhadi bertutur, kadang tim berjalan kaki setiap dua hari dan menginap di hutan. Mereka berjalan menelusuri hutan, bukit-bukit, dan menyeberangi sungai.

“Bahkan sungai rawa yang banyak buayanya pun kita lewati,” ungkap dai yang biasa berdakwah di pedalaman ini.

Demi menempuh perjalanan itu, sampai-sampai mereka rela makan nasi dengan lauk nasi karena kehabisan bekal di perjalanan. Mereka masak nasi ala orang Suku Togutil, yaitu menggunakan bambu yang diisi beras lalu dibakar di atas bara api.

Tujuan ekspedisi ini antara lain mensyahadatkan puluhan warga Suku Togutil.

Lelah-letih yang mereka rasakan menuai hasil, setelah akhirnya Tim Ekspedisi Syahadat berhasil menemui dan membimbing warga demi warga yang akan masuk Islam.

“Alhamdulillah dari jerih payah itu, puluhan orang Suku Togutil pun ikut bersyahadat masuk Islam yang sebelumnya belum beragama,” ungkapnya.

Tutur Nurhadi, mereka merasa jerih payah perjalanan panjang itu lenyap setelah suksesnya prosesi pensyahadatan itu.

“Rasanya capek dan lelah berjalan masuk ke hutan pun hilang ketika ada saudara-saudara seiman kita. Allahu Akbar!” ungkapnya.

Prosesi masuk Islam warga Suku Togutil itu berlangsung di beberapa titik. Antara lain di hutan Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara dan di masjid Trans SP 1, Maba Utara, Halmahera Timur.

“Yang lain di hutan-hutan seperti Desa Patlean,” tuturnya.

Sebelumnya, diberitakan hidayatullah.com, sebanyak 21 warga Suku Togutil, Selasa (23/05/2017), juga telah mengikrarkan syahadat.

Prosesi yang diselenggarakan DPW Hidayatullah (Malut) bersama Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malut dan bertempat di Pondok Pesantren Hidayatullah Ternate ini berjalan lancar, dibimbing Ketua DPW Hidayatullah Tertanet, Ryadi Poniman.*/Hidcom

Donatur Tanggung Pengobatan Santri Hidayatullah Karimun

Ainuddin Chalik
-
0
Donatur Tanggung Pengobatan Santri Hidayatullah Karimun

Hidayatullah.or.id – Sedikitnya seratusan santri Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang mengalami keracunan makanan beberapa waktu lalu sudah tertangani. Penanganannya ditanggung sepenuhnya dengan sukarela oleh donatur pemberi makanan tersebut.

Pesantren Hidayatullah yang terdapat di Sememal, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, menyatakan kejadian tersebut merupakan musibah dan tidak ada unsur kesengajaan dari pihak donatur pemberi makanan. Bahkan donatur dan keluarganya pun juga keracunan.

Pemberi bantuan nasi kotak tersebut, Bapak Rosman (41) tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Niatnya hanya sedekah yang bertepatan dengan acara keluarganya di hari tersebut dan mengirimkan makanan untuk para santri sebagaimana telah sering dia lakukan.

Rosman menyatakan akan menanggung 100 persen biaya pengobatan terhadap puluhan santri yang keracunan.

Sejumlah pihak menaruh perhatian terhadap musibah ini. Seperti dilakukan Lembaga Menajemen Infak (LMI) Karimun dan Baznas Karimun yang telah memberikan bantuan.

Sebelumnya diberitakan media, keracunan makanan menimpa sekitar 130 santri dan pengajar Pesantren Hidayatullah Kariumn, Senin (24/7/2017).

Korban mendapat perawatan di RSUD Muhammad Sani dan RS Bakti Timah. Sejak hari kejadian sebagian santri sudah dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang. Sisanya, masih menjalani rawat inap. (ybh/hio)

Ekonomi Syariah Berpotensi Jadi Arus Baru di Indonesia

Ainuddin Chalik
-
0
Ekonomi Syariah Berpotensi Jadi Arus Baru di Indonesia
Pembicara dan panelis menyampaikan materinya dalam diskusi panel MUI dengan tema Peran Ekonomi Syariah dalam Arus Baru Ekonomi Indonesia di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (24/7).

Hidayatullah.or.id – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin mengatakan ekonomi syariah dapat menjadi arus baru ekonomi Indonesia.

Hal itu disampaikan beliau dalam Diskusi Panel “Peran Ekonomi Syariah Dalam Arus Baru Ekonomi Indonesia” di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (24/7).

Dia menegaskan, ekonomi syariah mampu mendorong pengembangan ekonomi secara menyeluruh dan mendorong kemitraan/kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.

“Era baru ekonomi Indonesia ini ditandai dengan hadirnya tiga hal utama. Pertama, lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden RI,” katanya.

Kedua, lanjutnya, pencanangan Jakarta sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia. Dan, ketiga, arus baru ekonomi Indonesia yang didukung oleh ekonomi syariah.

“Untuk mendorong ekonomi syariah ini, saat ini tengah dilakukan pembenahan-pembenahan. Bukan hanya sektor keuangan syariah saja yang dilakukan pembenahan tetapi juga pada sektor lainnya termasuk sektor bisnis dan wisata syariah,” kata Kiai Ma’ruf.

Menurutnya, arus baru ekonomi Indonesia ini juga merupakan momentum perubahan paradigma ekonomi yang semula lebih banyak menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (top-down), maka di waktu mendatang akan lebih di dorong pendekatan dari bawah ke atas (bottom up).

Oleh karena itu, tambahnya, ke depan ekonomi nasional harus ditopang kuat oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat.

“Potensi kita terbesar, tapi riil marketnya masih kecil. Jadi bagaimana mengubah riil market sesuai potential market,” kata Kiai Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf menilai, hadirnya komitmen pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam upaya mendorong percepatan tumbuh dan kembangnya ekonomi syariah ini.

Pemerintah secara intensif membenahi beberapa peraturan perundangan yang dinilai menjadi faktor penghambat kebijakan percepatan tersebut.

Apabila komitmen pemerintah dapat berjalan dengan mulus, kata dia, maka dapat dipastikan Indonesia akan menjadi pemain dan sekaligus pasar ekonomi syariah yang memiliki prospek cerah.
Karena selain Indonesia menjadi potensial market dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, juga karena ekonomi syariah memberikan manfaat ekonomi bagi para pelakunya.

Peran MUI dalam merumuskan fatwa diharapkan dapat menjadi stimulan, akselerator, dan integrator dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Mulai dari sisi peraturan perundang-undangan, terbentuknya lembaga dan keuangan syariah, prodi di perguruan tinggi, dan pembentukan kurikulum mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Masyarakat madani akhirnya membentuk arus baru ekonomi syariah di Indonesia.

“Saat ini adalah momentum emas untuk seluruh pihak secara bersama-sama melakukan gerakan ekonomi syariah secara nasional sebagai arus baru kebijakan ekonomi nasional,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo pada kesempatan yang sama mengatakan Bank Indonesia terus mendorong peran ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.

Diskusi yang dilaksanakan pihaknya bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kerangka kerja nyata yang dapat diimplementasikan bagi kemajuan perekonomian Indonesia.

Ekonomi syariah dinilai Agus merupakan salah satu jawaban atas permasalahan ekonomi yang masih terdapat di Indonesia, yaitu kesenjangan sosial.

“Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya,” kata Agus.

Dia menerangkan, ekonomi syariah juga dilengkapi dengan mekanisme distribusi harta kepada masyarakat miskin serta dorongan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi bagi kepentingan publik, sehingga bersifat inklusif.

Seirisan dengan itu, Ketua Departemen Kewirausahaan dan Koperasi DPP Hidayatullah Hamzah Akbar yang turut hadir sebagai undangan dalam acara tersebut menyatakan optimismenya pertumbuhan positif ekonomi syariah di Indonesia.

Hamzah juga mengapresiasi gagasan Gubernur BI yang ingin memantapkan peran global Indonesia dalam kancah sistem ekonomi syariah dan memberi kestabilan ekonomi khususnya beberapa negara di Timur Tengah.

“Pada prinsipnya baik pemateri maupun para panelis berjalan sangat normatif, namun tentunya tetap dalam semangat memantapkan arus baru perekonomian syariah di Indonesia,” kata Hamzah.

Diskusi panel ini diselenggarakan dalam rangka memberi draf konsep ekonomi syariah dalam Milad 42 MUI yang selanjutnya bisa menjadi rekomendasi ke pemerintah untuk menata ekonomi indonesia ke depan. (ybh/hio)

Semua Anak Bangsa Harus Saling Ingatkan Jaga NKRI

Ainuddin Chalik
-
0
Semua Anak Bangsa Harus Saling Ingatkan Jaga NKRI

Hidayatullah.or.id – Semua anak bangsa harus saling mengingatkan agar menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar “kapal NKRI” ini tidak bocor atau tenggelam.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. TGH. M. Zainul Majdi ketika menjadi pembicara dalam acara Tabligh Akbar dan Dialog Kebangsaan yang digelar Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Jawa Timur, Sabtu Malam (22/7/2017).

Saat itu, Gubernur TGB juga menjelaskan hadist yang mengilustrasikan umat manusia yang terbagi dalam dua kelompok dalam sebuah kapal yang berlayar mengarungi lautan.

Diuraikannya, bahwa kelompok pertama digambarkan berada di bagian bawah kapal dan ingin melubangi kapal supaya mudah untuk mendapatkan air tanpa memikirkan kelompok lain yang berada di atas kapal.

Kata dia, apabila kapal bocor dan tenggelam maka yang jadi korban adalah semua penumpang kapal. Bukan hanya pelaku atau kelompok yang melubangi kapal tersebut.

“Jika kapal yang berlayar itu diumpamakan NKRI, maka semua kelompok, semua etnis dan semua anak bangsa ini, harus saling mengingatkan untuk menjaga NKRI ini supaya tidak tenggelam,” pesan TGB.

“Semua kelompok hendaknya menghadirkan kebaikan dalam kehidupan NKRI,” lanjutnya menegaskan.

Umat Islam yang mayoritas haruslah bersama sama umat lain dapat bekerja sama dalam bingkai NKRI, ujar TGB.

Diingatkannya kembali, bahwa perbedaan bukan hanya terjadi pada zaman ini saja. Namun sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Karenanya, tegas dia, perbedaan tidak boleh dijadikan ajang menimbulkan perpecahan.

Di dalam Islam, kata TGB Zainul Majdi, setiap saat kita dituntun untuk selalu optimis dalam menghadirkan kebaikan. Untuk itu, TGB berpesan agar umat Islam selalu menebarkan kasih sayang dan kebaikan.

Diakhir tausiyahnya, TGB juga memberikan panduan menyikapi isu perpecahan ummat dan bangsa saat ini, yaitu dengan cara menjauhi saling berburuk sangka dan saling menyalahkan.

Kemudian, lanjutnya, ikatan sesama umat dan anak bangsa hendaknya didasari atas 5 pondasi, yakni: ad-din (agama), persaudaraan, hubungan kekerabatan, mahabbah atau saling mencintai dan kebersamaan dalam bingkai keberagaman. (ntb/prov/hum)

Gubernur NTB Bangga Kiprah Hidayatullah untuk Nusantara

Ainuddin Chalik
-
0
Gubernur NTB Bangga Kiprah Hidayatullah untuk Nusantara
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dalam Tabligh Akbar dan Dialog Kebangsaan yang digelar Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Jawa Timur, Sabtu Malam (22/7/2017).

Hidayatullah.or.id – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengungkapkan rasa bangganya terhadap pondok pesantren dan gerakan Hidayatullah selama ini.

Bahkan diceritakannya, jauh sebelum menimba ilmu di Al Azhar Kairo Mesir, TGB sudah mendengar tentang berbagai kiprah dan keberadaan organisasi Hidayatullah.

Hal yang paling dikaguminya adalah kegigihan para santri Hidayatullah yang terus memberikan pencerahan ke seluruh penjuru nusantara.

Karenanya, TGB merasa sangat bersyukur dapat hadir di tengah para santri dan santriwati untuk bermuzakarah, berdialog menuju jalan kebaikan atau berdiskusi tentang keilmuan dalam acara Tabligh Akbar dan Dialog Kebangsaan yang digelar Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Jawa Timur, Sabtu Malam (22/7/2017).

Acara itu juga mendiskusikan bagaimana mayoritas Islam membawa kebaikan dalam kehidupan berbangsa. Sebab agama menurut TGB adalah penguat suatu bangsa, bukan sebaliknya melemahkan suatu bangsa.

“Dalam ajaran agama Islam, sudah sangat jelas diajarkan tentang nilai- nilai kebaikan. Di dalam Al Qu’ran disebut “Baldatun toyyibatun warabbun gafur,” tegas Gubernur Majdi yang juga Hafidz Qur’an itu.

Oleh karenanya, TGB mengatakan lebih senang menggunakan kata muzakarah dibanding Tabligh Akbar. Alasannya karena kata majelis Muzakarrah, bermakna sebagai majelis yang memberikan ruang diskusi keilmuan.

“Jika ada dua orang berilmu berdiskusi maka akan lahir ilmu yang ketiga,” terangnya.

“Sedangkan tabligh akbar, lebih bermakna pada harapan harapan besar yang tentunya tetap dalam kebaikan kebaikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, TGB mengajak Umat Islam Indonesia menjadi penguat bangsa, dengan cara mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya.

“Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia, bukanlah suatu kebetulan, tetapi merupakan salah satu cara Allah untuk memastikan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap terjaga,” terang TGB, seraya menandaskan bahwa umat Islam di dunia diciptakan untuk amal makruf nahi mungkar. (lkc/hio)

Dialog Kebangsaan di Hidayatullah Surabaya, TGB Zainul Majdi Didoakan Jadi Pemimpin Mencerahkan

Ainuddin Chalik
-
0
Dialog Kebangsaan di Hidayatullah Surabaya, TGB Zainul Majdi Didoakan Jadi Pemimpin Mencerahkan
Pembina Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Ust H Abdul Rahman, saat ,memberikan sambutan dalan acara Tabligh Akbar dan Dialog Kebangsaan yang digelar pada Sabtu, 22 Juli 2017

Hidayatullah.or.id – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. TGH. M. Zainul Majdi menghadiri acara acara Tabligh Akbar dan Dialog Kebangsaan yang digelar Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Jawa Timur, Sabtu Malam (22/7/2017).

Pada kesempatan tersebut Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang juga merupakan cucu dari Tuan Guru Pancor TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid (pendiri Nahdlatul Wathan), didoakan agar menjadi pemimpin yang mencerahkan.

Acara yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut bertajuk “Tabligh Akbar dan Dialog Kebangsaan: Meningkatkan Ukhuwah Menuju Indonesia Modern”.

Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi yang dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) menghadiri silaturahim dan narasumber menyampaikan tausiyah dalam acara itu.

Dalam lawatannya selama dua hari di Provinsi Jatim, Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya ini merupakan lokasi keempat yang dikunjungi TGB.

Pembina Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya Ust H. Abdul Rahman dalam sambutannya menyampaikan rasa bahagia atas terselenggaranya acara tersebut terlebih dengan kehadiran tokoh sekaliber TGB Zainul Majdi yang tidak asing lagi.

“Beliau termasuk sosok yang tampil sebagai Gubernur yang sukses,” kata Ust Abdul Rahman.

Menurut Abdul Rahman yang juga mantan Ketua Umum DPP Hidayatullah ini, TGB Zainul Majdi merupakan pemimpin yang mampu memberi solusi bagi kehidupan keummatan dan kebangsaan.

Beliau mendoakan agar TGB Zainul Majdi meneruskan kiprahnya yang selama ini dikenal sebagai tokoh yang hadir dari rakyat dan hidup bermasyarakat serta memiliki kepeduliaan merasakan langsung beban kehidupan tersebut.

“Semoga Allah Subhanahu Wata’ala memberikan maunah-Nya sehingga negeri kita dihadirkan sosok pemimpin yang bisa mencerahkan,” katanya. (ybh/hio)

Hidayatullah dan Ormas Islam Hadiri Halal Bihalal Kapolri

Ainuddin Chalik
-
0
Hidayatullah dan Ormas Islam Hadiri Halal Bihalal Kapolri
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Dr HM Din Syamsudin, MA, saat memberi taushiah dalam acara halal bihalal Kapolri dengan ormas Islam / net

Hidayatullah.or.id – Sejumlah pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah menghadiri undangan halal bihalal Kapolri dengan ormas Islam digelar di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (20/7) malam.

Tampak hadir juga dalam kesempatan tersebut alim ulama dan tokoh Islam diantaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin, Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsudin dan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir.

Dalam sambutannya mewakili alim ulama dan ormas Islam, Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa semua warga negara Indonesia adalah bersaudara meski berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa.

“Mari kita bersyukur karena Bung Karno berhasil merumuskan nilai-nilai Pancasila, yang lalu diterima oleh seluruh elemen bangsa. Bahkan para ulama rela saat tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus,” kata Ma’ruf Amin.

Menurut Ma’ruf Amin, Indonesia yang berdasarkan Pancasila diterima oleh umat Islam sebagai negara wilayah kesepakatan (darul ‘ahdi).

Ma’ruf menegaskan semua elemen bangsa saling berjanji untuk hidup berdampingan, saling menyayangi, mawaddah wa rahmah, sehingga hidup harmoni.

“Mawadah wa rahmah itu tidak hanya berlaku untuk suami-istri, tapi juga untuk berbangsa. Selain berjanji hidup saling berdampingan, juga saling bekerjasama, berta’awun, saling membantu, sehingga kita jadi bangsa yang bersatu. Inilah inti dari silaturahim, yang sering kita sebut dengan istilah Halal Bihalal,” ujar Ketua MUI.

Kiai Ma’ruf yang juga merupakan Rais Aam Syuriah PB NU, mengemukakan empat bingkai kerukunan untuk menjaga keutuhan NKRI.

Pertama, terang dia, bingkai politis dengan empat pilarnya yakni Pancasila, UUD 45, NKRI, dan bhinneka tunggal ika.

Kedua, bingkai juridis yakni penegakan hukum. Ketiga, bingkai sosiologis yakni kearifan lokal yang bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial.

Dan, Keempat, bingkai teologis, yakni membangun teologi kerukunan antar agama, bukan teologi konflik.

“Dengan empat bingkai kerukunan yang kita jaga, maka kehidupan berbangsa akan menjadi rukun, harmonis, mawadah wa rahmah,” kata Ma’ruf Amin.

Di kesempatan yang sama Din Syamsuddin dalam sambutannya membahas tema halal bihalal tersebut, yakni merajut kebersamaan menuju cita bangsa. Dia membahas lebih dulu frasa kedua, yakni cita bangsa, mengacu pada empat pilar kebangsaan.

Keempat pilar kebangsaan, menurut Din, bersesuaian dengan nilai-nilai Islam. Karena itu ia mengingatkan umat Islam jangan mau diperhadapkan, apalagi dipertentangkan dengan Pancasila, sehingga bangsa ini kehabisan energi dan elan vital untuk mencapai cita-citanya.

Sebaliknya, ia juga mengingatkan agar Pancasila jangan dijauhkan dari Islam.

“Jangan jauhkan negara Pancasila dari Islam. Itu mustahil dan tdk mungkin. Saya mohon, dalam membangun kebersamaan, janganlah Pancasila dijauhkan dari Islam,” kata Din.

Sementara itu Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian mengatakan halal bihalal ini sebagai wadah dialog antara kepolisian dengan ormas Islam dan juga para alim ulama.

“Tentang dialog inilah sebetulnya maksud dari pada kegiatan hari ini, yaitu mengambil momentum yang masih suasana hari raya Lebaran Idul Fitri,” kata Tito.

Tito menambahkan bahwa dialog menjadi kunci penting untuk sebuah negara yang cukup besar dan penuh dengan Kebhinekaan.

Adapun ormas Islam yang hadir yakni PP Muhammadiyah, PBNU, Hidayatullah, PP GPII, HMI, PB PII, Komli Himpsi Jaya, FKPPI, Kammi, GP Ansor, DPP Syariat Islam, Parmusi, Dewan Masjid Indonesia, PB Putera Pembebas Bangsa, PP Muslimat NU, PP GPI Islam, PP GP Ansor, DPP LDII, PP GPI Islam, FPPI. (dbs/hio)

Murid SD Hidayatullah Timika Harumkan Indonesia di Vietnam

Ainuddin Chalik
-
0
Murid SD Hidayatullah Timika Harumkan Indonesia di Vietnam

Hidayatullah.or.id – Pelajar SD Integral Hidayatullah Timika Papua mengharumkan nama bangsa Indonesia khususunya Kabupaten Mimika bersama dengan utusan dari Indonesia lainnya di ajang kompetisi Matematika Internasional dalam Final Round World Mathematics Invitational (WMI) di Vietnam, tanggal 15-17 Juli 2017.

Direktur Lembaga Pendidikan Hidayatullah Timika Ustad Abdul Syakir, S.Pd.I, mengatakan rombongan peserta kompetisi ini berangkat dari Timika, Papua, pada Kamis (13/7) lalu terdiri dari 6 orang siswa, 1 orang guru pendamping dan 2 orang tua murid.

“Kami sangat bangga dengan apa yang telah diraih oleh anak-anak didik kami ini, karena mereka telah mengharumkan nama bangsa dan negara khususnya Kabupaten Mimika di Vietnam,” katanya dikutip Timika Express.

Dalam ajang tersebut SD Integral Hidatullah Timika berhasil mempersembahkan 4 medali perak, 1 medali perunggu dan 1 penghargaan yang disetai sertifikat penghargaan.

“Suatu kebanggaan bagi kami khususnya SD Integral Hidayatullah Timika, yang mampu bersaing dengan 10 negara yang ikut berpartisipasi dalam ajang tersebut,” kata Syakir.

Syakir berharap pemerintah daerah bisa memberikan sumbangsih ataupun dukungan moril khususnya bagi anak-anak ini, agar mereka tetap semangat dalam berkompetisi di -level yang lebih tinggi lagi nantinya.

Ia menambahkan, seluruh pembiayaan akomodasi dan transportasi rombongan Hidayatullah ke Vietnam murni dari orang tua dan sekolah.

Karenanya ia berharap kepada pemerintah kiranya dapat membantu sekolah pada even-even Internasional yang akan datang karena akan membawa nama Kabupaten Mimika di kancah Internasional.

“SD Integral Hidayatullah akan mempersiapkan anak didik, untuk berkompetisi di ajang Olimpiade Saint dan Matematika yang akan diselenggarkan oleh Surya Institute di Bangkok Thailand pada bulan September mendatang,” paparnya.

Sementara itu, guru pendamping SD Hidayatullah, Ustad Muammar mengatakan, dalam kompetisi tersebut negara Iran berhasil merebut medali terbanyak yang membawa mereka keluar sebagai juara umum.

Sedangkan Indonesia hanya bisa meraih 5 besar dari negara peraih medali terbanyak di atas Amerika Serikat, Malaysia dan Singapura.

“Keberadaan anak-anak SD Hidayatullah Timika di Vietnam, bagi saya adalah suatu kehormatan bagi kami yang dapat mewakili Indonesia, Papua, maupun Kabupaten Mimika, di ajang Internasional,” katanya.

Sedangkan, Nowo Putro mewakili salah satu orang tua siswa dari Zaki Irsyada Putra, menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak sekolah, komite, dan semua pihak yang telah memberikan fasilitas dan bimbingan pada anak-anak sehingga dapat berkompetisi di ajang WMI di Vietnam.

“Kiranya kedepannya kami berharap kepada sekolah untuk tetap membimbing anak-anak kami untuk mencapai yang lebih baik lagi di even-even yang lain. Karena dengan bimbingan dari sekolah kami yakin anak-anak kami akan meraih hasil yang terbaik,” jelasnya.

WMI yang diselenggarakan di kota Ho Chi Minh Vietnam, 14 – 18 Juli 2017 ini, diikuti siswa dari berbagai Negara, termasuk Indonesia. Dalam ajang itu, tim Indonesia berhasil meraih 35 emas, 82 perak, dan 91 perunggu

Adapun nama-nama murid SD Integral Hidayatullah Timika yang ikut Kompetisi di Vietnam:

Khalilul Fathir Munandar (kelas 4)
Muh. Abid Ilham (kelas 3)
Azisah Fibriana Putri (kelas 3)
Maraja Puang Latonra (kelas 4)
Chairiil Iriansyah (kelas 4
Zaki Irsyada Putra (kelas 4)

Lahirnya Perppu Ormas Dinilai Ciderai Semangat Reformasi

Ainuddin Chalik
-
0
Lahirnya Perppu Ormas Dinilai Ciderai Semangat Reformasi
Ketua Biro Hukum DPP Hidayatullah, Dr Dudung A. Abdullah, MH

Hidayatullah.or.id – Lahirnya Perppu No.2/2017 tentang Organisasi Massa dinilai tak sejalan dengan semangat reformasi.

Ketua Biro Hukum DPP Hidayatullah, Dr Dudung A. Abdullah, memandang Perppu Ormas tersebut merupakan kecelakaan sejarah yang telah mencederai semangat reformasi.

“Reformasi berupaya menghilangkan berbagai macam bentuk arogansi pemerintah serta meniadakan sikap otoriter dari penguasa. Maka, lahirnya Perppu tersebut bukan penyempurnaan atau kemajuan, melainkan kemunduran dari semangat reformasi,” kata Dudung Abdullah di Jakarta, Kamis (20/07/2017).

Dudung menilai, Perppu No.2/2017 memberikan peluang demikian lebar bagi pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk langsung mencabut izin kegiatan Ormas, melakukan pembubaran ormas dengan azas contrrius actus bahkan mempidanakan setiap pengurus dan anggota ormas yang dilarang sebagaimana dimuat dalam Pasal 82A.

Asas contrarius actus merupakan sebuah kewenangan pemerintah selaku pembuat keputusan untuk memberikan evaluasi hingga mencabut keputusan yang dibuatnya. Dalam hal ini keputusan menerbitkan izin pendirian ormas.

Dengan dimasukkannya asas tersebut di Perppu, pemerintah dapat mencabut izin pendirian alias pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) tanpa melalui pengadilan.

“Ini jelas bertentangan dengan hak masyarakat untuk berserikat, berkumpul daan turut serta dalam organisasi masyarakat,” imbuhnya.

Menurutnya, proses pembubaran ormas dan pemberian sanksi pidana bagi pengurus dan anggota ormas oleh pemerintah ini bentuk kesewenang-wenangan Pemerintah sebagai lembaga eksekutif.

“Padahal sejatinya pengadilanlah sebagai lembaga Yudikatif yang bertugas menilai dan memutuskan penegakan konstitusi dan undang-undang. Dihapusnya Pasal 63 sampai dengan Pasal 80 UU No.17/2013 adalah wujud kesewenang-wenangan tersebut,” kata Dudung menyesalkan.

Poin-poin tersebut dinilai Dudung menunjukan bahwa Perppu No.2/2017 adalah bentuk kejahatan negara (state crime) karena bertentangan dengan konstitusi, hak dasar masyarakat, prinsip negara hukum dan semangat reformasi.

“Oleh karenanya wajar jika masyarakat reaktif menolak karena hak-haknya sudah dicederai,” imbuh pendiri Kantor Hukum DRDR ini.

Dudung berpandangan reaksi penolakan publik terhadap Perppu No 2/2017 terjadi sangat massif sebab keputusan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi negara.

Lahirnya Perppu No.2/2017 juga dianggap bertentangan dengan UUD 45, khususnya Pasal 22 (1), dimana di sana dengan tegas dinyatakan bahwa Penetapan Perppu oleh Presiden adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

“Terkait dengan Perppu tersebut, kegentingan apa yang mendorong pemerintah menerbitkan Perppu tersebut,” tandas Dudung. (ybh/hio)

1...572573574...702Halaman 573 dari 702

Press Release

Khutbah Jum'at

Senggang

Hidayatullah.or.id

TONTON TVHID DI SINI