Beranda blog Halaman 67

Sekretaris Jenderal DPP Hidayatullah Buka Pelatihan Kepemimpinan Amil Leader BMH Batch3

Hidayatullah.or.id
-
0
Sekretaris Jenderal DPP Hidayatullah Buka Pelatihan Kepemimpinan Amil Leader BMH Batch3

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Candra Kurnianto, membuka secara remsi Pelatihan Kepemimpinan Amil Leader Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 2025 Batch3 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin, 24 Shafar 1447 (18/8/2025).

Kegiatan ini akan berlangsung hingga 22 Agustus 2025 dengan mengusung tema “Pemimpin Manhaji: Profesional dan Transformatif.”

Candra Kurnianto dalam sambutannya menekankan pentingnya kesiapan kader menghadapi era disrupsi teknologi.

“Kita hidup pada sebuah era yang ditandai oleh disrupsi besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Harapan hidup manusia tidak lagi berdiri di atas kepastian, melainkan dipengaruhi oleh dinamika perubahan yang begitu cepat dan kompleks,” katanya.

Kemajuan zaman menurutnya menghadirkan tantangan baru, di mana tenaga manusia perlahan diposisikan sejajar bahkan digantikan oleh kecerdasan buatan, robotika, serta berbagai inovasi teknologi lainnya.

Fenomena ini, jelas Candra, menuntut adanya kesiapan kolektif, terutama dari para pemimpin, untuk mampu membaca arah perubahan zaman dengan cermat.

Kepemimpinan tidak lagi cukup hanya berlandaskan pada pengalaman masa lalu, melainkan harus disertai visi strategis yang berorientasi pada masa depan.

“Seorang pemimpin dituntut mampu merancang strategi adaptif, bukan hanya untuk mempertahankan keberlangsungan, tetapi juga untuk memastikan kemajuan dalam menghadapi arus perubahan yang terus bergerak,” katanya.

Dengan demikian, tambahnya, kepemimpinan pada era disrupsi bukan sekadar soal manajemen sumber daya, tetapi juga kemampuan merespons perubahan dengan kebijaksanaan, keberanian, dan kecerdikan.

“Inilah tantangan nyata bagi para pemimpin, yakni menjadikan perubahan sebagai peluang, bukan sekadar ancaman,” tekannya.

Dalam rancangan kurikulum, peserta akan dibekali beragam modul mulai dari kepemimpinan Islam dan Hidayatullah, shariah compliance, tata kelola lembaga amil zakat, literasi keuangan dasar, hingga decision making berbasis data.

Selain itu, materi seperti logical framework analysis, komunikasi efektif, networking, serta keterampilan negosiasi juga menjadi bagian penting dari program.

Direktur BMH Supendi dalam sambutannya di kesempatan yang sama mengatakan program ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin amil yang manhaji, profetik, dan profesional, sehingga pengelolaan zakat dapat semakin transparan, akuntabel, dan berdampak serta menjadi langkah strategis dalam memperluas kebermanfaatan gerakan zakat bagi umat.

“Seorang pemimpin sejati dituntut untuk senantiasa belajar dan memperbarui kapasitas dirinya. Sebagai alumni Hidayatullah Institute, saya memperoleh banyak pengetahuan yang relevan dalam memperkaya wawasan serta mengasah keterampilan kepemimpinan,” katanya.

Diskusi Intelektual Bersama Sejarawan Soroti Demokrasi dalam Umur Harakah Islam

Hidayatullah.or.id
-
0
Diskusi Intelektual Bersama Sejarawan Soroti Demokrasi dalam Umur Harakah Islam

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Pusat Dakwah Hidayatullah pada Jumat, 21 Safar 1447 (15/8/2025) menjadi ruang diskusi intelektual dalam acara Ngopi Bareng Sejarawan bersama Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum.

Acara ini mengangkat tema “Umur Gerakan Islam” yang memantik perhatian para peserta, terutama terkait dinamika sejarah, tantangan kontemporer, serta arah masa depan gerakan Islam.

Dr. Tiar, yang juga Ketua Bidang Tarbiyah Pengurus Pusat Persatuan Islam (Persis), menyampaikan pendapatnya ketika menanggapi pertanyaan mengenai posisi demokrasi dalam konteks Islam.

Salah seorang peserta bertanya apakah demokrasi dapat dianggap sebagai anugerah Allah bagi umat Islam setelah lama hidup di bawah kekuasaan monarki absolut, serta apakah harakah Islam perlu mengusung gagasan “demokrasi terpimpin”.

Menanggapi hal tersebut, Tiar menekankan pentingnya sikap kritis dalam memahami realitas politik. “Teruslah mengkritik dan memperbanyak bacaan. Itu penting untuk memperbaiki gerakan,” ujarnya.

Menurut Tiar, umat Islam telah memasuki arena demokrasi sejak dekade 1950-an, ketika ruang partisipasi politik mulai terbuka. Namun, ia menilai bahwa sistem demokrasi juga memaksa gerakan Islam untuk membuat banyak kompromi terhadap nilai-nilai prinsipilnya.

Ia lantas mengutip gagasan Abul A’la Maududi tentang “teo-demokrasi” yang kemudian oleh Mohammad Natsir diterjemahkan sebagai “Demokrasi Berketuhanan”. Akan tetapi, seiring waktu, sistem demokrasi dinilai semakin jauh dari nilai ideal tersebut.

“Semakin ke sini kita semakin sadar, pada demokrasi yang mengendalikan permainan itu bukan kaum cendekiawan atau ulama, tapi para pemilik modal alias oligarch,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi ini membuat ruang bagi gerakan Islam untuk memperjuangkan nilai-nilainya semakin menyempit, bahkan mendekati ketiadaan. Oleh karena itu, diperlukan penyegaran dalam orientasi perjuangan. Dalam hal ini, ia menyinggung pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pentingnya ashabiyah dalam mekanisme kekuasaan Islam.

Tiar kemudian meluruskan pemahaman tentang konsep ashabiyah. Menurutnya, ashabiyah tidak selalu bermakna negatif sebagaimana dipahami dari sejumlah hadits, melainkan dapat dipahami dalam konteks positif. Ia mencontohkan praktik yang berlangsung sejak zaman Rasulullah.

“Misalnya, dari zaman Rasulullah ada Ashabiyah Ahlu Badr (Veteran Perang Badr). Sampai zaman Ali, meskipun berbagai kelompok sudah membaiat Ali jadi khalifah, Ali tak mau menjalankan kepemimpinannya sebelum seluruh Ahlu Badr yang masih hidup membaiat beliau. Ini ashabiyah yang baik,” terangnya.

Namun, dalam perkembangan berikutnya, kriteria ashabiyah bergeser menjadi dinasti politik. Dr. Tiar menyebutkan contoh Dinasti Umayyah, Abbasiyyah, dan Ayyubiyah. Menurutnya, para pendiri dinasti tersebut masih memiliki semangat tajdid al-harakah atau pembaruan gerakan, yakni usaha mengembalikan kepemimpinan ke arah syariah yang benar.

“Yang awalnya juga masih jauh lebih baik karena para awalun dinasti itu semangatnya tajdid al-harakah. Agar sistem kepemimpinan kembali ke rel orientasi syariah yang benar. Ini masih jauh lebih baik daripada demokrasi,” katanya.

Selain membahas teori dan sejarah gerakan Islam, acara ini juga membuka wacana kerja sama antara Hidayatullah dan Persis. Diskusi tersebut mencakup gagasan mengenai sinergi dakwah bersama di pedalaman, penguatan kaderisasi ulama muda, hingga dakwah antarbangsa.

Forum yang dipandu oleh Ketua Departemen Hubungan Antarbangsa DPP Hidayatullah Dzikrullah W. Pramudya ini tidak hanya menyajikan analisis kritis terhadap sistem politik modern, tetapi juga menghadirkan gagasan praktis dalam memperkuat basis gerakan Islam di tengah tantangan zaman.

Suku Togutil Kibarkan Merah Putih di Pedalaman Halmahera pada HUT RI ke-80

Hidayatullah.or.id
-
0
Suku Togutil Kibarkan Merah Putih di Pedalaman Halmahera pada HUT RI ke-80

HALMAHERA (Hidayatullah.or.id) — Suasana penuh haru dan bersejarah mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di pedalaman Halmahera pada Ahad, 23 Shafar 1447 (17/8/2025). Untuk pertama kalinya, Suku Togutil atau Tobelo Dalam ikut serta dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih bersama masyarakat desa sekitar.

Sebanyak 70 warga Suku Togutil keluar dari hutan dan menempuh perjalanan selama dua hari demi menghadiri peringatan nasional tersebut.

Mereka bergabung dengan 80 warga desa sekitar yang bermukim di kawasan sungai belakang Desa Woda, Oba, Halmahera.

Kehadiran mereka menciptakan suasana kebersamaan yang hangat serta menunjukkan kuatnya ikatan persaudaraan antarwarga bangsa.

Kegiatan peringatan ini diprakarsai oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Maluku Utara dengan dukungan berbagai pihak. Sejumlah lembaga yang turut serta dalam penyelenggaraan antara lain Koramil 1505-04/Oba, Polsek Oba, serta Polisi Hutan (Polhut) Resort Tayawi Taman Nasional Aketajawe Lolobata.

Selain itu, para relawan dari Taman Baca Masyarakat (TBM) Masure Desa Bale Hijrah dan Gerakan Sedekah Alif Ternate juga hadir membantu jalannya acara.

Dalam amanatnya saat upacara, Babinsa Desa Woda, Serma Habibi, menekankan pentingnya kesetaraan di antara seluruh lapisan masyarakat.

“Jangan pernah membeda-bedakan antara masyarakat suku yang tinggal di hutan dengan masyarakat kampung. Mereka semua adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama,” ujarnya. Pesan tersebut disampaikan di hadapan peserta upacara yang terdiri dari masyarakat adat Togutil dan warga desa.

Setelah prosesi pengibaran bendera selesai, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan lomba tradisional khas peringatan 17 Agustus. Warga desa dan Suku Togutil berpartisipasi bersama dalam berbagai perlombaan yang berlangsung meriah.

Suasana kegembiraan semakin terasa saat pembagian hadiah bagi para pemenang, diikuti dengan pemberian paket sembako serta pakaian untuk seluruh peserta.

Kepala BMH Maluku Utara, Nurhadi, menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna lebih dari sekadar perayaan tahunan.

“Momentum kemerdekaan ini menjadi ajang menguatkan persaudaraan dan merangkul saudara-saudara kita di pedalaman. Semoga bendera Merah Putih yang mereka kibarkan menambah semangat untuk terus bangkit bersama dalam bingkai NKRI,” ungkapnya.

Kehadiran Suku Togutil dalam upacara kemerdekaan ini menjadi simbol nyata persatuan bangsa. Peristiwa tersebut tidak hanya menunjukkan partisipasi masyarakat adat dalam kehidupan berbangsa, tetapi juga memperkuat semangat kebangsaan di wilayah pedalaman.

Upacara ini menandai eratnya sinergi antara masyarakat desa, lembaga kemasyarakatan, dan komunitas adat dalam merawat nilai persatuan di tengah keberagaman.

Dengan bergandengan tangan antara masyarakat adat dan warga kampung, peringatan kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia di pedalaman Halmahera ini menjadi bukti bahwa semangat kebangsaan terus tumbuh dan terjaga hingga ke pelosok nusantara.

Sejarawan Tiar Anwar Bachtiar Bahas Umur Gerakan Islam di Acara Ngopi Bareng

Hidayatullah.or.id
-
0
Sejarawan Tiar Anwar Bachtiar Bahas Umur Gerakan Islam di Acara Ngopi Bareng

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Pusat Dakwah Hidayatullah menggelar acara Ngopi Bareng Sejarawan bersama Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum., pada Jumat, 21 Safar 1447 (15/8/2025).

Dalam forum ini, Tiar membawakan materi bertema “Umur Gerakan Islam”, yang menelaah dinamika sejarah harakah Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan kontemporer.

Dalam paparan awalnya, Tiar menjelaskan kerangka dasar gerakan Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Menurutnya, fase awal dakwah Islam di Makkah berfokus pada penyebaran gagasan iman, ibadah, dan akhlak. Sementara fase Madinah ditandai dengan institusionalisasi syariah dalam kehidupan masyarakat.

“Institusionalisasi, terutama percepatannya di Zaman Umar, sangat penting karena dengan ini penyebaran gagasan risalah Ilahiyah dalam semua sektor kehidupan bisa dilakukan secara massif dengan perluasan wilayah yang cepat lewat dakwah dan jihad,” jelas Tiar.

Namun, lanjutnya, fase institusionalisasi tidak selalu berjalan mulus. Ketika proses tersebut mulai mapan dan menimbulkan kejenuhan, biasanya muncul disorientasi dalam gerakan.

“Puncak disorientasi itu konflik internal. Biasa itu dalam sejarah. Ada pihak yang melakukan percepatan institusionalisasi, ada yang melihat efek disorientasi. Konfliknya begitu,” ungkapnya.

Untuk menjawab kondisi tersebut, Tiar menekankan pentingnya kehadiran ulama yang berperan sebagai mujaddid atau pembaru. Ia mengutip nubuwah Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa setiap 100 tahun akan ada tajdid (pembaruan) yang dilakukan oleh para ulama pewaris Nabi.

“Maka, harakah wajib selalu memelihara dan meningkatkan kualitas para ulamanya dan memberikan independensi keilmuan, supaya selalu mentajdid gagasan harakah, agar mereka bersuara keras, jernih, dan berani mengembalikan harakah ketika ada tanda-tanda disorientasi,” tegasnya.

Sejarawan yang juga pengajar ini menuturkan bahwa perjalanan sejarah umat Islam mengalami perubahan signifikan setelah masa Khulafaur Rasyidin. Jika sebelumnya tantangan utama lebih banyak berasal dari internal, maka pada periode setelahnya dunia Islam menghadapi kondisi yang sangat berbeda.

“Setelah Khulafaur Rasyidin, lalu Dinasti-dinasti, Alam Islami memasuki zaman yang berbeda sama sekali yaitu zaman dijajahnya negeri-negeri Muslim oleh bangsa-bangsa Kafir. Ini belum pernah terjadi sebelumnya terutama dalam skala wilayah yang luas. Konfliknya bukan internal, tapi lawan kuffar,” ujarnya.

Dari konteks inilah, lanjut Tiar, muncul berbagai gerakan Islam modern yang dikenal hingga saat ini. Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif sejarah, umur sebuah gerakan Islam dapat dipahami dari dua dimensi yaitu gagasan dan institusi.

“Jadi umur harakah atau gerakan Islam itu ada dua dimensi yaitu umur gagasan (risalah) dan umur institusi,” terang sejarawan Universitas Indonesia ini.

Tiar menggarisbawahi bahwa tidak jarang terjadi perbedaan antara keberlangsungan institusi dan relevansi gagasan. Sebuah institusi, kata dia, dapat saja bertahan lama secara formal, tetapi tidak lagi membawa misi awal yang diembannya.

“Bisa saja institusinya berumur panjang, tapi gagasannya sudah mati, setelah mengalami disorientasi. Slogannya masih ada, tapi institusinya sudah tidak benar-benar membawa gagasan awal,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa salah satu tantangan besar dalam perjalanan institusionalisasi adalah kecenderungan kader untuk lebih berfokus pada capaian-capaian administratif.

“Karena, institusionalisasi secara alamiah menyibukkan para kader pada angka dan program. Sampainya gagasan ke akal dan hati orang bukan lagi ukuran,” terangnya.

Acara Ngopi Bareng Sejarawan di Pusat Dakwah Hidayatullah ini dihadiri oleh pengurus, unsur pemuda, dan mahasiswa.

Forum yang dipandu oleh Ketua Departemen Hubungan Antarbangsa DPP Hidayatullah Dzikrullah W. Pramudya ini menjadi ruang refleksi bersama mengenai dinamika sejarah gerakan Islam serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga kesinambungan gagasan dan institusi.

IAI Hidayatullah Mantapkan Arah Peta Jalan Menuju Daya Saing Global

Hidayatullah.or.id
-
0
IAI Hidayatullah Mantapkan Arah Peta Jalan Menuju Daya Saing Global

BATAM (Hidayatullah.or.id) – Institut Agama Islam (IAI) Hidayatullah Batam menggelar Rapat Kerja (Raker) dimlai pada Jumat, 21 Safar 1447 (15/8/2025), di Kampus 3 Hidayatullah Marina Kota Batam.

Kegiatan ini mengambil semangat Kemerdekaan RI ke-80, berlandaskan Q.S. Al-Insyirah ayat 5–6, sebagai pijakan moral dan visi strategis lembaga.

Rapat Kerja ini menjadi forum evaluasi capaian dan perencanaan langkah ke depan. Berdasarkan peta jalan yang disusun, periode 2022–2025 ditargetkan seluruh program studi meraih akreditasi, termasuk akreditasi institusi. Target tersebut telah tercapai sebelum berakhirnya semester genap tahun akademik 2024–2025.

Ketua Yayasan Hidayatullah Batam, Dr. Khairul Amri, menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam membentuk peradaban.

“Perguruan tinggi bagian dari pembentukan karakter dan adab, serta harus menjadi pionir cikal bakal miniatur peradaban Islam, sebagai bagian dari satuan Pendidikan Tinggi Hidayatullah,” ujarnya.

Dr. Khairul Amri menambahkan bahwa setiap proses dan kultur yang berkembang di IAI Hidayatullah Batam diharapkan menjadi ciri khas dan keunggulan kampus.

“Insyaallah, hal ini akan menjadi sesuatu yang mengkristal sebagai sebuah keistimewaan dan keunggulan bagi perguruan tinggi Hidayatullah,” lanjutnya.

Khairul lantas memaknai Al Qur’an surah Al-Insyirah 5–6 sebagai pemecut agar selalu optimis dalam menjalankan agenda khidmat keumatan termasuk dalam memajukan umat melalui pendidikan.

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,” kata Khairul menukil arti dari kedua ayat tersebut.

Khairul menjelaskan, ayat ini menegaskan dua kali bahwa setiap kesulitan selalu diiringi kemudahan. Bukan setelahnya, melainkan bersamanya, sehingga tantangan dan solusi berjalan seiring.

Ayat ini, terangnya, menanamkan optimisme, keteguhan, dan kesabaran dalam menghadapi beban tugas besar.

“Dalam kerangka pendidikan tinggi, pesan ini relevan untuk mengelola dinamika pembangunan kampus, di mana tantangan kelembagaan, SDM, maupun regulasi pasti muncul, tetapi peluang kemajuan juga selalu terbuka,” katanya.

Dalam rangka menuju daya saing global, maka ayat ini hendaknya menjadi motivasi untuk kemajuan perguruan tinggi dimana pemimpin dan civitas akademika dituntut untuk melihat setiap hambatan sebagai peluang penguatan.

Disamping itu, setiap fase pengembangan kampus perlu dijalani dengan kesabaran, mengingat kemudahan akan selalu ada bila strategi dijalankan secara konsisten.

“Perencanaan berbasis data dan visi keilmuan harus diiringi dengan doa serta tawakal agar kemudahan yang dijanjikan Allah terwujud,” tambahnya.

Dalam arah kebijakan strategis, Yayasan menetapkan visi untuk menjadikan kampus sebagai salah satu pilar miniatur peradaban Islam. Misi yang diemban mencakup pembentukan masyarakat kampus yang berjamaah, bersyariat, unggul, dan berpengaruh di tingkat nasional maupun global.

Salah satu langkah konkret yang disebutkan adalah mendorong Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) melakukan kajian terhadap kultur pesantren yang ada di lingkungan kampus. Penelitian tersebut diharapkan menghasilkan riset tentang praktik ibadah dan kehidupan kepesantrenan yang dapat menjadi rujukan akademik.

Rapat Kerja yang berlangsung selama dua hari ini juga menjadi ajang untuk memperkuat komitmen dan kekompakan pengelola perguruan tinggi. Ketua IAI Hidayatullah Batam, Dr. Muhammad Sidik, menyampaikan harapannya agar pengurus mampu melanjutkan dan memperkuat arah kebijakan yang telah ditetapkan yayasan.

“Komitmen dan kekompakan diharapkan bisa dibangun dan dijalin dalam pengurusan tahun ini,” ungkapnya.

Sidik menambahkan, peta jalan ke depan mencakup target meningkatkan daya saing global kampus, sejalan dengan visi dan misi yang diemban. Harapan tersebut diiringi doa agar segala upaya mendapatkan keberkahan dan ridha Allah SWT.

Silaturrahim Penyuluh Kemenag ke Pesantren Hidayatullah Namrole Perkuat Sinergi Pendidikan

Hidayatullah.or.id
-
0
Silaturrahim Penyuluh Kemenag ke Pesantren Hidayatullah Namrole Perkuat Sinergi Pendidikan
(Foto: Dok. Kemenag Maluku)

BURU SELATAN (Hidayatullah.or.id) – Empat Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, melakukan kunjungan silaturahmi ke Pesantren Hidayatullah Namrole. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 19 Safar 1447 (13/8/2025) ini disambut langsung oleh pimpinan pesantren, Ustadz Sulaiman Sandre.

Keempat penyuluh yang hadir adalah Afandi Syam Palo, S.Fil.I., Rifay Booy, S.Sos., Talib Hatau, S.Sos., dan Nidaul Kamsini, S.Ag.. Menurut keterangan yang disampaikan dalam pertemuan, tujuan kunjungan ini adalah mempererat komunikasi antara Kemenag dan pihak pesantren sekaligus membahas sejumlah agenda penting, khususnya terkait pengembangan kelembagaan dan kelengkapan administrasi.

Dalam dialog yang berlangsung di lingkungan pesantren, para penyuluh menekankan pentingnya kelengkapan izin pesantren di tingkat Kemenag Kabupaten Buru Selatan. Meskipun pesantren telah terdaftar secara resmi di tingkat pusat, data di Kemenag setempat dinilai perlu dilengkapi untuk mempermudah berbagai proses administratif.

Para penyuluh menjelaskan, kelengkapan data tersebut akan memudahkan proses saat santri mengikuti ujian resmi. Dengan data yang terverifikasi, santri dapat memperoleh nomor ujian yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain membahas administrasi, para penyuluh juga menyampaikan informasi mengenai peluang bantuan yang dapat disalurkan ke pesantren di masa mendatang. Bantuan tersebut meliputi program pembinaan, peningkatan fasilitas, dan dukungan lainnya sesuai dengan program kerja Kemenag.

Sebagai bentuk kepedulian langsung, para penyuluh menyatakan niat untuk mewakafkan mushaf Al-Qur’an kepada santri. Mereka juga menegaskan kesiapan untuk membantu pesantren dalam berbagai kebutuhan yang terkait dengan pembinaan keagamaan.

Kunjungan ini ditutup dengan kesepahaman bersama bahwa sinergi antara Kemenag dan pesantren perlu terus diperkuat. Hal ini diharapkan dapat mendorong perkembangan pesantren sebagai pusat pendidikan agama yang konsisten melahirkan generasi Qur’ani dan berakhlak mulia.

Ustadz Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan dukungan dari Kemenag Buru Selatan. Ia berharap komunikasi yang terjalin akan memberi manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan dan layanan di pesantren.

64 Tahun Gerakan Pramuka Membentuk Kader Bangsa Beriman, Berakhlak, dan Patriotik

Hidayatullah.or.id
-
0
64 Tahun Gerakan Pramuka Membentuk Kader Bangsa Beriman, Berakhlak, dan Patriotik
Ketua Pimpinan Satuan Komunitas Gerakan Pramuka Hidayatullah Kak Syarif Daryono (Foto: Dok. Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Hari ini, Kamis, 14 Agustus 2025, bangsa Indonesia memperingati Hari Gerakan Pramuka ke-64. Ketua Pimpinan Satuan Komunitas (Pinsako) Gerakan Pramuka Hidayatullah Kak Syarif Daryono mengatakan momentum ini bukan sekadar seremonial mengenang berdirinya organisasi kepanduan nasional, tetapi juga menjadi refleksi strategis tentang bagaimana Gerakan Pramuka berperan dalam membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, sebagaimana amanat Pancasila dan cita-cita kemerdekaan.

Sejak awal dikenalkan pada 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dirancang sebagai wadah pembinaan generasi muda secara menyeluruh, bukan hanya melatih keterampilan teknis kepanduan, tetapi juga membentuk watak, kepribadian, dan rasa kebangsaan.

Kak Syarif Daryono menegaskan tujuan mulia Pramuka yaitu mendidik generasi muda agar memiliki kepribadian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, serta memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa.

“Di tengah dinamika zaman yang penuh tantangan seperti saat ini seperti arus globalisasi, revolusi teknologi, hingga krisis identitas budaya, nilai-nilai Pancasila yang diinternalisasikan melalui Gerakan Pramuka menjadi pilar penting,” kata Kak Dion, sapaannya, dalam keterangannya, Kamis, 20 Safar 1447 (14/8/2025).

Tujuan Pramuka ini senafas dengan Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara. Kak Dion menjelaskan, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa meneguhkan fondasi iman dan takwa; Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab membentuk akhlak mulia; Sila Persatuan Indonesia mengokohkan rasa kebangsaan; Sila Kerakyatan mengasah kemampuan bermusyawarah dan demokrasi; serta Sila Keadilan Sosial membangun kepedulian sosial dan keadilan bagi semua.

“Bila ditautkan dengan nilai-nilai Islam, semangat Pramuka memiliki landasan moral yang kuat. Prinsip iman dan takwa selaras dengan konsep taqwa yang menjadi kunci kemuliaan seorang Muslim,” terang Kak Dion.

Akhlak mulia sejalan dengan teladan Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia. Jiwa patriotik mencerminkan semangat hubbul wathan minal iman (cinta tanah air bagian dari iman).

Kak Dion melanjutkan, ketaatan pada hukum dan kedisiplinan merupakan perwujudan dari perintah Allah untuk menepati janji dan aturan. Kecakapan hidup (life skills) juga selaras dengan ajaran Islam tentang ikhtiar, kerja keras, dan kesiapan menghadapi ujian kehidupan.

“Gerakan Pramuka, jika dijalankan dengan kesungguhan, dapat menjadi laboratorium kebajikan yang menyiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan tanpa kehilangan jati diri. Mereka belajar mencintai tanah air bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata dengan peduli lingkungan, siap membantu masyarakat, disiplin, dan mandiri,” katanya.

Kak Dion berharap peringatan ke-64 tahun ini hendaknya dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat sinergi antara nilai Pancasila, ajaran Islam, dan semangat Pramuka. Menurutnya, pendidikan karakter tidak cukup hanya di ruang kelas; ia harus dihidupkan dalam kegiatan lapangan, latihan kepanduan, penugasan sosial, dan keteladanan para pembina.

“Dengan demikian, generasi muda Indonesia tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual,” imbuhnya.

Pada akhirnya, terang Kak Dion, membangun manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, dan berdaya saing global adalah cita-cita besar yang memerlukan kesungguhan semua pihak.

“Gerakan Pramuka adalah salah satu instrumen yang sudah terbukti efektif dan relevan untuk mewujudkan cita-cita itu. Di tengah gempuran budaya instan dan hedonisme, Pramuka hadir sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa bergantung pada generasi muda yang memegang teguh nilai-nilai luhur,” katanya.

“Selamat Hari Gerakan Pramuka Indonesia ke-64. Semoga semangatnya terus hidup, membimbing langkah generasi penerus, dan menjadi cahaya yang menerangi perjalanan bangsa menuju kejayaan,” pungkasnya menandaskan.

Menguatkan Barometer Dakwah dari Daerah Khusus Jakarta untuk Nusantara

Hidayatullah.or.id
-
0
Menguatkan Barometer Dakwah dari Daerah Khusus Jakarta untuk Nusantara
ist – pendampingan-penyiaran

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi pusat perhatian dalam langkah strategis Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah. Melalui Departemen Komunikasi dan Penyiaran (DKP), Hidayatullah menguatkan program pendampingan Rumah Qur’an Hidayatullah (RQH) dan Majelis Qur’an Hidayatullah (MQH) percontohan, sebuah upaya yang diharapkan mampu memperkuat gerakan dakwah berbasis Al-Qur’an di wilayah yang dinilai sebagai barometer nasional.

Ketua Departemen Komunikasi dan Penyiaran DPP Hidayatullah, Shohibul Anwar, SS., M.H.I., menegaskan pentingnya momentum ini.

Menurutnya, program ini bukan sekadar pendampingan teknis. Ia hadir sebagai bagian dari visi jangka panjang membangun sistem pembinaan yang terstandar, mudah diaplikasikan, dan siap direplikasi di berbagai daerah.

“Alhamdulillah perjalanan RQH-MQH telah memasuki tahun terakhir kepengurusan organisasi. Oleh sebab itu, DPP Hidayatullah melalui Departemen Komunikasi dan Penyiaran akan melakukan pendampingan RQH dan MQH percontohan di DPW DKI Jakarta,” kata Shohibul Anwar dalam keteragannya, Kamis, 20 Safar 1447 (14/8/2025).

Jakarta dan Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi percontohan bukan tanpa alasan. Keduanya memiliki posisi strategis dalam peta dakwah nasional.

Keberhasilan RQH dan MQH di dua wilayah ini akan menjadi tolok ukur yang memudahkan replikasi di daerah lain, memastikan gerakan dakwah berjalan efektif dan konsisten di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Term of Reference (TOR) yang diterbitkan DPP Hidayatullah, tujuan program ini dalam rangka mewujudkan RQH dan MQH percontohan yang menjadi rujukan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, serangkaian agenda disiapkan. Kegiatan dimulai dengan bimbingan teknis standardisasi, pembentukan tim kerja percontohan, visitasi, hingga koordinasi pendirian RQH/MQH baru.

Pendampingan di Jakarta berlangsung sepanjang Agustus 2025, dengan jadwal:

  • 7 Agustus 2025: Visitasi di Jakarta Barat
  • 8 Agustus 2025: Visitasi di Jakarta Utara
  • 14 Agustus 2025: Visitasi di Jakarta Selatan
  • 28 Agustus 2025: Visitasi di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat

Adapun Kalimantan Timur dijadwalkan pada 17–20 Agustus 2025. Seluruh DPW yang terlibat diminta mempersiapkan waktu dan data pendukung agar pendampingan berjalan optimal.

Hadirnya RQH dan MQH percontohan ini diharapkan bukan hanya menjadi pusat pembinaan, tetapi juga simbol sinergi dan koordinasi antarwilayah.

Dengan model kerja yang terdokumentasi dan terstandar, lembaga percontohan ini akan menjadi titik tolak penguatan dakwah Qur’ani di berbagai penjuru negeri.

Langkah ini, jelas Shohibul Anwar, menandai babak baru dalam perjalanan dakwah Hidayatullah. Dari Jakarta, denyut gerakan Qur’ani diharapkan akan mengalir ke seluruh pelosok negeri, menghadirkan semangat pembinaan yang terjaga mutunya dan berkesinambungan.

Shohibul Anwar menyampaikan doa dan harapan agar upaya ini membawa manfaat luas. “Semoga Allah memberikan kesehatan dan taufiq kepada kita semua,” pungkasnya.

Munas Hidayatullah Panggung Harapan Kaum Muda Menuju Indonesia Bermartabat

Nursyamsa Hadis
-
0
Munas Hidayatullah Panggung Harapan Kaum Muda Menuju Indonesia Bermartabat

MUSYAWARAH Nasional (Munas) VI Hidayatullah merupakan forum tertinggi dalam organisasi yang menjadi titik kulminasi evaluasi, konsolidasi, dan penetapan kebijakan strategis yang menjadi arah gerak perjuangan tarbiyah dan dakwah ke depan.

Bagi kaum muda Hidayatullah, Munas merupakan momentum strategis untuk meneguhkan identitas, memperkuat peran, dan menyuarakan harapan demi terwujudnya peradaban Islam.

Dalam konteks Indonesia yang sedang menapaki jalan menuju visi Indonesia Emas 2045, kaum muda Hidayatullah memandang Munas tahun ini sebagai panggung penting untuk merumuskan kontribusi nyata mereka bersama Hidayatullah dalam membangun bangsa yang bermartabat, beradab, dan berdaya saing global .

Kaum muda Hidayatullah adalah generasi yang tumbuh dalam semangat tauhid, tarbiyah, dan dakwah. Mereka tidak hanya dibina untuk menjadi pribadi yang taat secara spiritual, tetapi juga dituntut untuk menjadi agen perubahan sosial yang berkarakter kuat dan berpikiran maju.

Dalam Munas tahun ini, harapan besar kaum muda adalah agar organisasi semakin meneguhkan identitas pemuda Hidayatullah sebagai pemuda progresif yang berkeadaban tinggi.

Progresif yang ditandai dengan kemampuan membaca zaman, beradaptasi dengan teknologi, dan berinovasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Berkeadaban tinggi yang mengamalkan nilai-nilai Islam yang menjadi modal dasar dalam mendakwahkannya untuk diamalkan dalam semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu gagasan penting yang muncul dalam forum-forum pra-Munas diantaranya pada ajang Kuliah Peradaban adalah konsep perkaderan ekspansif.

Kaum muda berharap Munas dapat menetapkan sistem kaderisasi yang tidak hanya fokus pada penguatan internal, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat luas melalui pendekatan yang inklusif dan kontekstual.

Harapan kaum muda dalam hal perkaderan antara lain, Pertama, adanya roadmap kaderisasi yang relevan dengan tantangan zaman, termasuk digitalisasi, globalisasi, dan krisis identitas generasi muda.

Kedua, pengembangan metode pembinaan yang sesuai dengan jenjang usia dan karakter generasi Z dan Alpha, tanpa menghilangkan ruh tarbiyah yang menjadi ciri khas Hidayatullah.

Ketiga, peningkatan kapasitas kader dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, teknologi, dan komunikasi publik. Dengan sistem perkaderan yang tertata, kaum muda Hidayatullah dapat menjadi kekuatan strategis dalam membangun peradaban Islam yang dinamis dan solutif.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa yang hanya dapat diwujudkan dengan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda Hidayatullah. Kaum muda Hidayatullah ingin mengambil bagian dalam proses ini melalui kontribusi yang nyata dan terukur.

Harapan mereka dalam Munas tahun ini adalah agar organisasi mendorong sinergi lintas sektor, baik dengan organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, maupun komunitas sosial. Memperkuat peran pemuda dalam isu-isu strategis seperti pelestarian lingkungan, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan.

Menumbuhkan semangat entrepreneurship dan inovasi sosial, agar pemuda Hidayatullah tidak hanya menjadi da’i, tetapi juga menjadi pelaku perubahan di bidang ekonomi dan sosial.

Organisasi mengakomodasi masuknya kaum muda dalam struktur Organisasi baik ditingkat pusat maupun daerah. Struktur Organisasi hendaknya dihadirkan untuk menjawab tantangan tarbiyah dan dakwah dengan merujuk kepada kajian yang rasional.

Munas Hidayatullah tahun ini adalah panggung harapan. Kaum muda datang bukan hanya untuk menyimak, tetapi untuk menyuarakan. Mereka ingin menjadi bagian dari sejarah dan mencetak sejarah, bukan sekadar penonton.

Dengan semangat tauhid, karakter beradab, dan visi progresif, kaum muda Hidayatullah siap melangkah bersama membangun peradaban Islam menuju Indonesia yang bermartabat, adil, dan berperadaban.

Imam Ibnu Kastir dalam tafsirnya menegaskan bahwa pemuda selalu menjadi garda depan dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan.

Semoga Munas ini menjadi titik tolak lahirnya kebijakan dan program yang berpihak pada penguatan peran pemuda, demi terwujudnya cita-cita besar umat dan bangsa.

*) Nursyamsa Hadis, penulis Ketua Bidang Dakwah dan Pelayanan Ummat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah

Menyatukan Langkah Dakwah, Hidayatullah Laksanakan Standardisasi RQH-MQH di Timur Indonesia

Hidayatullah.or.id
-
0
Menyatukan Langkah Dakwah, Hidayatullah Laksanakan Standardisasi RQH-MQH di Timur Indonesia

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah melalui Departemen Komunikasi dan Penyiaran memulai proses standardisasi Rumah Qur’an Hidayatullah (RQH) dan Ma’had Qur’an Hidayatullah (MQH) di wilayah Indonesia Timur.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi (Monev) secara daring, melibatkan seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di regional Timur serta beberapa DPW regional Barat dan Tengah yang belum mengikuti tahap sebelumnya.

Ketua Departemen Komunikasi dan Penyiaran DPP Hidayatullah, Shohibul Anwar, SS., M.H.I, dalam keterangannya menjelaskan bahwa proses Monev ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi organisasi di akhir masa kepengurusan 2020–2025.

“Alhamdulillah perjalanan RQH-MQH telah memasuki tahun terakhir kepengurusan organisasi. Oleh sebab itu, DPP Hidayatullah melalui Departemen Dakwah dan Komunikasi Penyiaran melakukan standardisasi dalam bentuk monitoring dan evaluasi perkembangan RQH-MQH,” kata Shohibul Anwar dalam keteragannya, Kamis, 20 Safar 1447 (14/8/2025).

Program standardisasi ini berlandaskan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah yang menetapkan tema “Konsolidasi Manhaj, Organisasi, dan Wawasan menuju Terwujudnya Standardisasi, Sentralisasi, dan Integrasi Sistemik”.

Standarisasi dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan gerakan dakwah dapat berjalan secara nasional dengan dukungan sistem dan jaringan yang terintegrasi, sehingga tetap efektif siapapun pengelolanya.

Shohibul Anwar menegaskan bahwa keberadaan sistem terstandar akan menjadikan gerakan dakwah lebih sederhana, aplikatif, dan dapat dijalankan oleh seluruh kader di berbagai wilayah.

“Sistem ini menjadikan gerakan dakwah menjadi simpel dan aplikatif, memungkinkan untuk dijalankan oleh seluruh kader dan jaringan organisasi,” ujarnya.

Kegiatan standardisasi mencakup bimbingan teknis, pendampingan (visitasi), dan asesmen. Bimbingan teknis (bimtek) dilaksanakan secara daring pada Rabu, 6 Agustus 2025, diikuti oleh DPW regional Indonesia Timur dan DPW regional Barat dan Tengah yang belum mengikuti tahap sebelumnya.

Adapun jadwal asesmen per-DPW di wilayah Timur meliputi:

  • 18 Agustus 2025: Gorontalo dan Sulawesi Utara
  • 19 Agustus 2025: Maluku dan Maluku Utara
  • 20 Agustus 2025: Papua Barat dan Papua Barat Daya
  • 21 Agustus 2025: Papua Tengah dan Papua Selatan
  • 22 Agustus 2025: Papua Induk dan Papua Pegunungan
  • 25–29 Agustus 2025: Sesi perbaikan untuk DPW yang belum tuntas proses asesmennya

Dalam pelaksanaan ini, setiap DPW diminta mempersiapkan waktu serta data-data pendukung. Dokumen kelengkapan yang harus disiapkan antara lain panduan bimbingan teknis standardisasi, panduan MQH-RQH, buku paket, lembar asesmen, serta backdrop atau spanduk.

Program RQH dan MQH sendiri merupakan inisiatif strategis Hidayatullah dalam pengembangan dakwah berbasis pendidikan Al-Qur’an. Standardisasi menjadi langkah penting untuk menjaga mutu, konsistensi, dan keberlanjutan program di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui kegiatan ini, DPP Hidayatullah berharap seluruh jaringan RQH dan MQH dapat memiliki acuan kerja yang sama, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta memperkuat koordinasi antarwilayah.

Dengan demikian, jelas Shohibul Anwar, gerakan dakwah berbasis Al-Qur’an dapat berjalan lebih efektif, sistematis, dan terintegrasi di tingkat nasional.

Shohibul Anwar menutup arahannya dengan doa dan harapan agar kegiatan ini memberikan manfaat luas bagi umat. “Semoga Allah memberikan kesehatan dan taufiq kepada kita semua,” pungkasnya.

1...666768...691Halaman 67 dari 691

Press Release

Khutbah Jum'at

Senggang

Hidayatullah.or.id

TONTON TVHID DI SINI