JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah KH Naspi Arsyad mengingatkan pemangku amanah bahwa tanggung jawab publik menuntut keteladanan pribadi karena setiap peran yang bersentuhan dengan kepentingan orang banyak selalu membawa konsekuensi moral dan sosial.
Demikian hal itu ditekankan Naspi saat menjadi pengisi dalam program pembinaan spiritual dan kelembagaan yang diselenggarakan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) di Jakarta pada Rabu, 2 Sya’ban 1447 (21/1/2025).
Menurutnya, dalam ruang publik, individu tidak hanya dinilai dari kapasitas struktural atau kewenangan formal yang dimilikinya, tetapi juga dari konsistensi antara ucapan, kebijakan, dan perilaku sehari-hari. Dia menegaskan, keteladanan pribadi menjadi titik temu antara legitimasi sosial dan kepercayaan publik.
Naspi menguraikan bahwa dalam berbagai bidang tidak hanya dalam dunia filantropi seperti pendidikan, pemerintahan, pelayanan sosial, keagamaan, maupun dunia profesional, tanggung jawab publik menempatkan seseorang sebagai rujukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan dan tindakan yang diambil memiliki dampak yang melampaui kepentingan personal, karena memengaruhi persepsi, sikap, dan bahkan tindakan orang lain.
“Oleh karena itu, amil harus terdepan dalam kebaikan karena tanggung jawab sosial publik tidak dapat dipisahkan dari kualitas pribadi yang menopangnya,” katanya.
Disamping itu, amil harus terus update dan upgrade pengetahuan, wawasan bahkan skill serta tidak cukup berhenti sampai pada posisi mengajak orang lain dalam kebaikan tetapi harus terdepan dalam kebaikan.
KH. Naspi Arsyad menjelaskan bahwa menjadi teladan dalam kebaikan diwujudkan melalui praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ia mendorong para amil untuk memiliki sejumlah amalan utama yang dijaga secara konsisten, sembari tetap mengajak orang lain untuk berbuat baik. Dalam penjelasannya, ia mengaitkan antara ajakan kepada donatur dan muzakki dengan keteladanan personal amil.
“Kalau kita mengajak orang lain, donatur dan muzakki berbuat baik, kita jangan kalah. Orang kita ajak infak, kita infak dengan tekun dan disiplin,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa amil memiliki keterikatan kuat dengan ibadah personal. Dalam pemaparannya, ia mengatakan bahwa amil tidak meninggalkan ibadah, mulai dari tahajud, tilawah, hingga salat sunnah lainnya. Penekanan ini disampaikan sebagai bagian dari gambaran aktivitas spiritual yang dijalani oleh amil dalam keseharian.
KH. Naspi Arsyad mengaitkan kualitas ibadah dengan perilaku sosial. Ia menyampaikan bahwa kualitas salat berhubungan dengan kualitas zakat dan infak, serta tercermin dalam perilaku amil. “Karena dasar dari perintah salat agar kita tidak melakukan keburukan dan kekejian apalagi kemunkaran,” ucapnya.
Selain aspek ibadah, pembinaan ini juga menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas diri amil. KH. Naspi Arsyad mendorong para amil untuk terus memperbarui dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta keterampilan.
“Ini tuntutan zaman kata orang. Tapi ini perintah Allah kepada kita, jangan berhenti belajar dan terus belajar,” katanya, seraya menegaskan proses belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran amil.
LOMBOK UTARA (Hidayatullah.or.id) — Lembaga Sembelih Halal (LSH) Hidayatullah Perwakilan Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) pada Rabu, 2 Sya’ban 1447 (21/1/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor hulu halal, khususnya pada mata rantai penyembelihan hewan, yang memiliki peran strategis dalam menjaga kehalalan produk pangan asal hewani.
Pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Tresnahadi. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa peningkatan kompetensi juru sembelih halal merupakan kebutuhan mendasar daerah yang memiliki potensi peternakan dan pariwisata berbasis halal.
“Ketahanan pangan yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan kepastian halal. Pelatihan ini kami pandang sebagai investasi sosial untuk memastikan proses penyembelihan memenuhi kaidah syariat, higienitas, dan kesejahteraan hewan,” ujar Tresnahadi.
Tresnahadi mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan seperti LSH Hidayatullah merupakan model sinergi yang efektif.
“Kami berharap pelatihan ini melahirkan juru sembelih halal yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas. Dengan demikian, masyarakat memperoleh jaminan bahwa produk yang dikonsumsi aman, sehat, dan halal,” katanya.
Melalui kegiatan ini, LSH Hidayatullah NTB dan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmen bersama dalam membangun sistem pangan halal yang berkelanjutan.
Menurut Tresnahadi, pelatihan juru sembelih halal tidak hanya menjawab kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran nilai, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan berkontribusi pada penguatan ekosistem halal nasional yang kredibel, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan,” harapnya.
Amanah Syariat
Program pelatihan ini menghadirkan Ketua LSH Hidayatullah Pusat, KH. Nanang Hanani, S.Pd.I., MA, sebagai narasumber utama. Ia adalah sebagai pakar penyembelihan halal dan penguatan standar halal dari sisi hulu.
Dalam pemaparannya, Nanang Hanani menegaskan bahwa juru sembelih halal adalah penjaga amanah syariat sekaligus aktor penting dalam ekosistem halal nasional.
“Kehalalan produk hewani sangat ditentukan pada satu titik krusial, yakni proses penyembelihan. Jika di hulu sudah benar, maka mata rantai berikutnya akan lebih terjamin,” jelasnya.
Pelatihan ini menyajikan pendekatan akademis-praktis yang memadukan pemahaman fikih penyembelihan, standar teknis operasional, serta aspek etika dan keselamatan kerja.
Peserta dibekali materi tentang syarat sah penyembelihan menurut syariat Islam, teknik pemotongan yang tepat, penanganan hewan sebelum dan sesudah disembelih, serta prinsip kebersihan dan sanitasi. Hal ini, jelas Nanang, sejalan dengan kebutuhan ekosistem halal yang menuntut integrasi antara aspek religius, kesehatan masyarakat, dan mutu pangan.
Nanang mengatakan penguatan kompetensi juru sembelih halal memiliki relevansi tinggi. Indonesia telah menetapkan kebijakan jaminan produk halal yang menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen.
Pada sektor pangan asal hewan, penyembelihan yang sesuai syariat dan standar teknis menjadi prasyarat utama sebelum produk memasuki proses distribusi dan konsumsi.
“Karena itu, ketersediaan juru sembelih halal yang terlatih dan tersertifikasi menjadi kebutuhan mendesak, terutama di daerah-daerah dengan aktivitas peternakan dan pemotongan hewan yang tinggi,” kata Nanang.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran kolektif tentang halal sebagai sistem, bukan sekadar label.
“Ekosistem halal mencakup regulasi, sumber daya manusia, proses produksi, hingga edukasi publik. Juru sembelih halal berada di garis depan ekosistem ini. Ketika mereka memahami peran strategisnya, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh,” tuturnya.
Dengan memperkuat kompetensi di tingkat hulu, Nanang menambahkan, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi kehalalan.
TANJAB BARAT (Hidayatullah.or.id) — Hidayatullah Jambi berkomitmen akan menunaikan amanah organisasi dengan pendekatan 4K, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Demikian diantara yang menjadi salah satu pokok komitmen dalam Rapat Kerja Wilayah Hidayatullah Provinsi Jambi.
Komitmen tersebut disertai dengan rencana program penguatan sumber daya insani melalui pendirian Sekolah Dai untuk ditugaskan ke seluruh wilayah Jambi, pengembangan kemandirian ekonomi kreatif, serta aktivasi dakwah bagi mualaf di pedalaman Suku Anak Dalam.
Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Provinsi Jambi melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Pesantren Hidayatullah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Rakerwil ini tercatat sebagai pelaksanaan perdana rapat kerja wilayah Hidayatullah di tingkat provinsi tersebut.
Pembukaan Rakerwil dihadiri oleh pendamping kegiatan, Iwan Abdullah, M.Si., yang menyampaikan pengantar terkait pelaksanaan rapat kerja. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa Rakerwil diharapkan dapat menghadirkan solusi pencapaian program yang efektif, efisien, adaptif, kolaboratif, dan berdampak luas.
Rakerwil Hidayatullah Provinsi Jambi diikuti oleh seluruh Ketua Dewan Pengurus Daerah Hidayatullah se-Provinsi Jambi. Selain itu, hadir pula jajaran Pengurus Wilayah Muslimat Hidayatullah, Pengurus Wilayah Pemuda Hidayatullah, serta seluruh pengurus amal usaha dan badan usaha Hidayatullah di tingkat wilayah Provinsi Jambi. Kehadiran unsur-unsur tersebut menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi organisasi wilayah.
Tema yang diusung dalam Rakerwil ini adalah Konsolidasi Jati Diri dan Transformasi Organisasi Menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh. Tema tersebut menjadi landasan pembahasan dalam perumusan program kerja wilayah serta penjabaran arah organisasi untuk periode selanjutnya.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Provinsi Jambi, Subur Pramudya, M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan bahwa dakwah dan tarbiyah merupakan bagian dari tugas kenabian. Keterangan tersebut disampaikan dalam konteks penegasan amanah yang diemban oleh pengurus dan kader Hidayatullah dalam menjalankan program organisasi.
Dalam sambutan yang sama, Subur Pramudia menyampaikan bahwa DPW Hidayatullah Jambi berkomitmen menunaikan amanah organisasi dengan prinsip 4K.
Ia juga memaparkan sejumlah program yang akan diusung, meliputi penguatan sumber daya insani melalui pendirian Sekolah Dai untuk penugasan ke seluruh wilayah Jambi, pengembangan kemandirian ekonomi kreatif, serta aktivasi dakwah mualaf di wilayah pedalaman Suku Anak Dalam.
Iwan Abdullah, selaku Ketua Departemen Pembinaan Anggota Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, bertindak sebagai pendamping Rakerwil Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Rakerwil merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
Pelaksanaan Rakerwil dimaksudkan untuk memastikan program-program utama, khususnya di bidang dakwah dan tarbiyah, yang telah ditetapkan di tingkat pusat dapat dijalankan dan ditindaklanjuti di tingkat wilayah dan daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakerwil berkaitan dengan mekanisme permusyawaratan yang diatur dalam Pedoman Dasar Organisasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (15) serta Pasal 50 ayat (1) dan (2). Penjelasan tersebut disampaikan dalam rangka memberikan pemahaman struktural mengenai posisi Rakerwil dalam sistem organisasi.
Selain itu, Iwan Abdullah memaparkan bahwa tema Rakerwil merupakan amanah yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam menjalankan tugas di Hidayatullah. Ia juga menyampaikan penjelasan mengenai transformasi organisasi sebagai proses perubahan menyeluruh pada struktur dan strategi organisasi.
Dalam kesempatan yang sama, ia menyebutkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 memuat penekanan pada ketahanan pangan, energi hijau, dan investasi sumber daya manusia yang juga perlu diperhatikan agar selaras dengan program.
Menjelang penutupan pemaparan, disampaikan beberapa program strategis yang akan diusung oleh Pengurus Wilayah Hidayatullah Jambi. Program-program tersebut meliputi pendirian Sekolah Dai, pendirian Rumah Qur’an, perwujudan masjid percontohan, pengembangan kegiatan ekonomi kreatif, serta pembinaan mualaf.
AL-QUR’AN merupakan petunjuk bagi manusia yang bertujuan agar hidup manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya yaitu beribadah kepada Allah (Abdullah) dan menjadi wakil Allah (Khalifatullah) untuk memakmurkan bumi.
Upaya dalam mewujudkan manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah adalah dengan pendidikan. Dengan demikian peran sebagai pendidik merupakan hal yang terpenting bagi pendidikan yang akan berdampak baik pula pada keimanan dan moral manusia.
Berprofesi sebagai pendidik merupakan tugas mulia dan amanah yang begitu berat untuk mengaplikasikannya dengan benar. Peradaban di bumi ini yang pernah jaya karena keberadaan sosok pendidik yang luar biasa. Hal ini dikarenakan sebagai pendidik harus dapat untuk membimbing dan mengarahkan peserta didiknya untuk mengenal Tuhannya, tunduk, mengabdi dan menjadi wakil Allah di muka bumi ini.
Secara umum, pendidik bisa siapa saja. Pendidik yang pertama kali dijumpai oleh setiap manusia adalah orang-tuanya sendiri sehingga dikenal ibu dan bapak adalah madrasatul ‘ula. Pendidik berikutnya pada pendidikan formal yang dikenal dengan istilah guru, ustadzah, muallim atau mudaris di lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal. Di tengah masyarakat, pimpinan masyarakat juga dapat berfungsi sebagai pendidik untuk masyarakatnya.
Dalam sejarah pendidikan klasik Islam, istilah murabbi adalah kata yang sering dipakai pada pendidik. Hal ini tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu dibalik pengertian makna istilah yang digunakan dalam sejarah pendidikan Islam. Sebagaimana yang banyak ditemui dalam tulisan-tulisan sejarah pendidikan Islam di antaranya, al-fikr at-tarbawī ʻinda Ibn Khaldūn.
Adanya infansi para penjajah juga memberikan dampak terhadap perubahan penggunaan istilah murabbi pada pendidikan. Ini juga bagian dari Ghawzul fikri atau perang pemikiran dengan mengubah istilah-istilah Islam untuk distorsi ajaran Islam.
Tentulah perubahan tersebut dapat menghilangkan makna yang terpenting dalam istilah murabbi yang terhimpun dari ilmu, iman, dan akhlak pada diri seorang pendidik. Sebab arti dari sebuah kata dalam bahasa Arab memiliki makna yang unik yang tak dimiliki pada bentuk kata dari bahasa-bahasa lain.
Murabbi adalah merupakan kata bentuk sabjek atau pelaku (isim faʻil), yang berasal dari kata rabba, yarubbu, yang memiliki arti sebagai pendidik. Dalam kaedah bahasa, kata murabbī yang berasal dari kata rabba merupakan kata kerja taʻdiyah (menjadikan kalimat pasif menjadi aktif). Sehingga memiliki makna “mendidikan” atau “menjadikan sesuatu menjadi berpendidikan”.
Ruang lingkup murabbi lebih luas ruang geraknya dan tidak dibatasi oleh ruang-ruang kelas atau hanya di halaqah. Murabbi hadir dalam ruang kehidupan mutarabbi (peserta didiknya) dalam semua aspek kehidupan.
Syekh Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa yang dimaksud murabbi bukan mereka yang jebolan fakultas ilmu pendidikan atau memiliki gelar magister dan doktor dalam bidang pendidikan. Melainkan mereka yang memiliki bobot kualitas keimanan yang tinggi, kekuatan ruhani, kesucian jiwa, kekukuhan kehendak, kematangan emosi dan kemampuan dalam mempengaruhi orang lain.
Murabbi lebih komperhenship ruang lingkup dalam mendidik memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengembangkan, memberikan kasih sayang, mengajar, membimbing, dan memelihara potensi siswa, sekaligus membantu mereka mengembangkan bakat serta kemampuan yang dimiliki. Adapun obyek pendidikannya seluruh aspek yang ada pada peserta didik, baik dari kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.
Peran murabbi memiliki paket lengkap yaitu berfungsi sebagai instruktur (mu’allim), pembina adab (mu’adib), pelatih (mudarrib), penasihat (muwajjih), serta konsultan (murshid). Di sinilah penting untuk fungsionalisasi murabbi dalam halaqah dan kehidupan sehari-hari.
Keberadaan murabbi adalah sebagai standar spritual, moral dan intelektual bagi anggota sebuah organisasi. Artinya murabbi memiliki standar kompetensi yang melekat dalam dirinya dan menjadi rujukan atau teladan sehingga murabbi harus senantiasa update dan upgrade dalam tiga aspek tersebut.
Murabbi dan keluarganya harus terdepan dalam pengetahuan dan pengamalan spritual, moral dan intelektual. Kehadiran murabbi menjadi jawaban bagi kehidupan bermasyarakat yang sebagian terjebak dalam dekadensi moral, lemah spritual dan tersesat pemikirannya.
Krisis keteladanan hari ini bisa dijawab oleh hadirnya sosok murabbi sebagai sosok yang bisa memerankan fungsinya sebagai standar spritual dan moral di tengah masyarakat. Meski demikian status murabbi tidak menjadi beban tapi tantangan yang dijawab dengan standardisasi kompetensi dan komitmennya.
Salah satu cara untuk update dan upgrade kompentensi adalah Iqra’ atau membaca buku-buku referensi tentang kemurabbian. Ini adalah cara paling fundamental sebagaimana pertama kali Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dengan perintah pertama Iqra’. Tanpa membaca, maka murabbi akan ketinggalan informasi dan kalah dengan realitas karena tidak bisa menjadi inspirasi dan memberikan solusi.
Selanjutnya murabbi juga harus meninggalkan legacy ilmiah berupa tulisan terkait pengalaman dan pemahamannya menjadi murabbi. Ini sebagai bagian dari pengamalam al-Qolam agar ada pewarisan nilai yang dilakukan tidak hanya secara verbal dan oral tapi melalui media tulisan.[]
*) Dr Abdul Ghofar Hadi,penulis Ketua Bidang Perkaderan DPP Hidayatullah
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah Bidang Organisasi, Dr. Dudung Amadung Abdullah, menegaskan pentingnya penguatan jatidiri Hidayatullah sebagai gerakan dakwah dan tarbiyah. Ia menyampaikan bahwa penguatan jatidiri tersebut memiliki relevansi langsung dengan peran Hidayatullah sebagai bagian dari masyarakat Muslim Indonesia yang berkontribusi dalam memajukan dakwah dan kehidupan berbangsa.
Hal itu disampaikan dia saat memimpin gelaran rapat koordinasi persiapan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2026 secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 1 Syaban 1447 (20/12026), dan diikuti oleh para Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah dari 37 provinsi di seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi tersebut difokuskan pada penyelarasan arah, pemantapan kerangka kerja, serta kesiapan penyelenggaraan Rakerwil 2026 di tingkat wilayah.
Dalam arahannya, Dudung menyampaikan bahwa Rakerwil memiliki posisi strategis dalam sistem organisasi Hidayatullah karena menjadi penghubung antara kebijakan nasional yang dirumuskan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan pelaksanaan program di tingkat wilayah dan daerah.
Ia menjelaskan bahwa Rakerwil merupakan forum permusyawaratan resmi organisasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar Organisasi (PDO), khususnya Pasal 37 ayat (15) serta Pasal 50 ayat (1) dan (2). Dengan dasar tersebut, terangnya, Rakerwil menjadi instrumen konsolidasi yang memastikan kesinambungan kebijakan dan pelaksanaan program organisasi secara terstruktur.
Dalam konteks tema nasional Konsolidasi Jatidiri dan Transformasi Organisasi menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh, Dudung menjelaskan jatidiri organisasi mencakup kejelasan arah ideologis, sistem kerja yang tertata, serta keberlanjutan program yang dirancang secara berkesinambungan.
Dalam konteks keindonesiaan, penguatan jatidiri ini dipandang sebagai upaya memastikan bahwa peran dakwah dan pendidikan yang dijalankan Hidayatullah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial di Indonesia.
Dudung menambahkan bahwa transformasi organisasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas internal tanpa mengubah karakter dasar perjuangan Hidayatullah. Proses transformasi tersebut disampaikan sebagai langkah terencana dan terukur yang dijalankan dalam kerangka sistem organisasi yang telah ditetapkan.
Waktu Pelaksanaan Rakerwil
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Rakerwil 2026 akan dilaksanakan oleh seluruh DPW Hidayatullah di Indonesia dalam rentang waktu 20 Januari hingga 16 Februari 2026.
Pelaksanaan Rakerwil di masing-masing wilayah diarahkan untuk memastikan bahwa program utama derivasi DPP dapat direncanakan dan dijalankan secara optimal sesuai dengan kondisi dan kapasitas wilayah.
Selain program utama, DPW juga diarahkan untuk menyusun program pendukung berdasarkan skala prioritas dan kemampuan riil masing-masing wilayah. Penyusunan program tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan efektif dan terukur.
Rapat koordinasi ini juga membahas tujuan dan keluaran Rakerwil, antara lain pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan orientasi bagi pengurus DPW dan Dewan Pengurus Daerah (DPD), unsur organisasi pendukung, pengelola amal usaha, serta badan usaha di tingkat wilayah.
Rakerwil diharapkan menghasilkan dokumen Program Kerja DPW dan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPW yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan organisasi.
Masih dalam paparannya, Dudung menekankan pentingnya kedisiplinan manajerial dan tata kelola organisasi, termasuk kesiapan dokumen sebelum dan setelah Rakerwil.
Seluruh DPW diminta menyiapkan perencanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta mendokumentasikan hasil Rakerwil dalam bentuk berkas digital sebagai bagian dari akuntabilitas organisasi.
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Lembaga pendidikan digital Educourse melakukan kunjungan ke Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah. Kunjungan tersebut dilaksanakan di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, pada Selasa, 1 Syaban 1447 (20/12026).
Agenda pertemuan ini menjadi bagian dari silaturahmi kelembagaan sekaligus forum pemaparan program yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.
Rombongan Educourse diterima oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Bidang Pendidikan, Muzakkir Usman, Ph.D. Dalam penerimaan tersebut, ia didampingi oleh Syamsul Bahri yang berasal dari Hidayatullah Institute (HI). Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog dan pemaparan program dari pihak Educourse kepada jajaran DPP Hidayatullah.
Dalam pengantar pertemuan, disampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki kerja sama strategis di bidang pendidikan digital. Fokus pembahasan diarahkan pada pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam konteks pendidikan di Indonesia. Seluruh pembahasan disampaikan dalam kerangka pertukaran informasi antar lembaga.
Educourse diperkenalkan sebagai lembaga pendidikan digital yang bergerak di bidang kursus dan pelatihan. Hingga saat ini, Educourse tercatat telah melatih lebih dari 600.000 siswa yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan dan wilayah di Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh Subhan Prawira. Informasi tersebut disampaikan sebagai gambaran umum mengenai latar belakang dan skala layanan Educourse.
Dalam sesi pemaparan program, Educourse menjelaskan Gerakan Sejuta Siswa Digital (GESIT) sebagai salah satu program unggulan. Program ini disebut telah berjalan di 250 sekolah. Pelaksanaan GESIT dilakukan melalui dua skema, yaitu berbayar dan gratis. Dalam implementasinya, program tersebut didukung oleh kolaborasi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari sejumlah mitra, termasuk lembaga keuangan syariah dan Paragon.
Salah satu bentuk kolaborasi yang disampaikan dalam pertemuan adalah program Coding bersama Paragon Disabilitas. Program ini melibatkan peserta tunarungu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut menghadirkan juru bicara sebagai sarana komunikasi. Program ini disampaikan sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan yang dapat diakses oleh berbagai kelompok peserta didik.
Educourse juga memaparkan sebaran wilayah pelaksanaan programnya yang saat ini telah mencakup tujuh provinsi di Indonesia. Dari aspek kurikulum, Educourse menyampaikan bahwa pembelajaran yang dijalankan mengintegrasikan Kurikulum Nasional dengan American Curriculum. Integrasi tersebut menjadi bagian dari pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam program-program Educourse.
Dalam bidang inovasi pembelajaran, Educourse memperkenalkan Robot Edubite sebagai salah satu media pendukung proses belajar. Robot tersebut dilengkapi dengan sensor cahaya dan sensor mata.
Selain itu, Educourse juga mengembangkan dan menggunakan berbagai Alat Peraga Edukasi (APE). APE tersebut digunakan dalam pembelajaran sains, teknologi, dan pemrograman dengan pendekatan interaktif.
Selain menyasar peserta didik, Educourse juga memaparkan program peningkatan kompetensi pendidik. Program pelatihan guru menjadi salah satu bagian dari kegiatan yang dijalankan.
Pelatihan ini berlangsung selama tiga bulan. Skema pelaksanaannya diawali dengan pelatihan intensif selama lima hari, kemudian dilanjutkan dengan on training atau pendampingan berkelanjutan.
Pada bagian akhir forum, tersimpul harapan bersama dapat membangun sinergi dalam memperluas akses pendidikan digital yang berkualitas, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman, guna mencetak generasi unggul di masa depan.
LOMBOK BARAT (Hidayatullah.or.id) — Lembaga Sembelih Halal (LSH) Hidayatullah Perwakilan Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Juru Sembelih Halal pada Senin hingga Selasa, 30 Rajab-1 Sya’ban 1447 (19–20/1/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia halal, sekaligus persiapan daerah dalam menghadapi kebijakan wajib halal nasional yang akan berlaku penuh pada Oktober 2026.
Pembukaan Diklat yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh lembaga, antara lain Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah NTB, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Drs. H. Haryadi Iskandar, serta Bupati Lombok Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Lombok Barat, H. Rizky Bani Adam, S.STP., M.H.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber utama Ketua LSH Hidayatullah Pusat, KH. Nanang Hanani, S.Pd.I., MA, yang dikenal sebagai pakar di bidang penyembelihan halal dan penguatan standar halal dari sektor hulu.
Dalam sambutannya, Sekretaris DPW Hidayatullah NTB, Fardin Rabbani, M.Pd., menekankan bahwa Indonesia memiliki peluang strategis untuk tampil sebagai pusat ekosistem halal dunia. Potensi tersebut ditopang oleh jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia serta regulasi negara yang semakin kokoh.
Fardin menegaskan bahwa halal tidak semata dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga mencerminkan standar mutu, kesehatan, dan daya saing ekonomi nasional.
Fardin mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana.
“Pemerintah menargetkan penerapan wajib halal secara penuh pada Oktober 2026”, kata Fardin. Sehingga, lanjutnya menegaskan, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan penyedia layanan pangan, perlu melakukan persiapan secara sistematis.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, Hidayatullah NTB menghadirkan empat lembaga halal yang terintegrasi, yakni Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah, Lembaga Sembelih Halal Hidayatullah, Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal Hidayatullah, serta Sasambo Halal sebagai lembaga konsultasi. Keempatnya dirancang untuk memperkuat ekosistem halal dari hulu hingga hilir.
Fardin menjelaskan bahwa LSH Hidayatullah hingga tahun 2025 telah menyelenggarakan delapan kali Diklat Juru Sembelih Halal, dan kegiatan ini merupakan diklat ke-9 sekaligus yang pertama pada tahun 2026.
Ia menegaskan bahwa LSH Hidayatullah menjadi satu-satunya lembaga di NTB yang secara aktif melakukan sertifikasi juru sembelih halal sebagai upaya menjaga kehalalan produk sejak tahap awal.
Pada sisi lain, LPH Hidayatullah mencatat prestasi nasional dengan menempati peringkat kedua terbaik setelah MUI. Di wilayah NTB, lembaga ini tercatat aktif mendampingi lebih dari 300 pelaku usaha sepanjang 2025, mencakup hotel, restoran, rumah tahanan, hingga dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, LP3H Hidayatullah berfokus pada pendampingan UMKM skala kecil secara gratis agar sertifikasi halal dapat diakses secara merata. Sasambo Halal melengkapi ekosistem tersebut dengan layanan konsultasi dan edukasi halal sejak tahun 2025.
Dukung Ekosistem Halal Daerah
Sementara itu, Kepala Diskominfotik Lombok Barat, H. Rizky Bani Adam, S.STP., M.H, menyampaikan apresiasi atas nama Bupati Lombok Barat kepada seluruh pihak yang terlibat.
“Kegiatan ini sangat strategis dalam rangka menjaga kehalalan produk pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung penguatan ekosistem halal di Kabupaten Lombok Barat,” katanya.
Rizky Bani Adam menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendukung penuh program yang sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk implementasi Jaminan Produk Halal dan persiapan menuju wajib halal 2026.
Menurutnya, keberadaan juru sembelih halal yang kompeten, bersertifikat, dan berintegritas merupakan elemen penting dalam membangun rasa aman dan kepercayaan publik.
Kepala Diskominfotik berharap peserta diklat tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga menghayati nilai amanah, profesionalisme, dan ihsan. Rizky Bani Adam menutup sambutan dengan harapan agar diklat ini membawa manfaat luas, meningkatkan kualitas layanan halal daerah, serta menghadirkan keberkahan bagi masyarakat Lombok Barat.
Ilustrasi kuda mati (Foto: Ai Dream Lab/ Hidayatullah.o.id)
SAMBIL menyeruput kopi yang tidak lagi hangat di pagi basah, pikiran justru mulai panas memikirkan satu fenomena klasik yang terus berulang dalam sejarah organisasi: kuda mati (dead horse).
Sejak zaman sepeda onthel menjadi simbol kemajuan hingga era mobil listrik berteknologi AI racikan Tesla-nya Om Elon Musk, kisah jatuh-bangun organisasi mengalir seperti musik latar kehidupan. Kadang melankolis penuh ratapan, kadang menghentak riang, namun ujungnya sering sama: sebagian jatuh karena gagal membaca perubahan.
Pertanyaan yang sederhana namun menggelitik: mengapa organisasi besar, apalagi yang kecil, bisa terjungkal tragis justru saat berada di puncak kejayaan?
Disinilah metafora Dead Horse Theory hadir seperti tausiyah satir yang menampar halus. Petuah Suku Dakota tersebut berbunyi lugas: “If you realize you are riding a dead horse, the best strategy is to dismount.” Jika sadar sedang menunggang kuda mati, strategi terbaik adalah turun. Titik. Anak PAUD pun paham.
Masalahnya, organisasi sering jauh lebih kreatif daripada anak PAUD dalam menyangkal realitas. Alih-alih turun, mereka justru sibuk mengganti pelana, menyisir bulu-bulunya, mengadakan seminar “Kiat Memacu Kuda Mati di Era 5.0”, bahkan studi banding ke kandang tetangga. Satu hal yang tidak dilakukan: mengakui bahwa kudanya sudah wafat dengan khidmat.
Di balik semua itu sebenarnya ada ketakutan: takut kehilangan simbol, takut dituduh tidak loyal, takut dianggap mengkhianati sejarah. Padahal tradisi lahir untuk menjawab tantangan zamannya.
Ketika tantangan berubah, mempertahankan bentuk lama tanpa pembaruan justru mengubur ruh tradisi itu sendiri. Setia itu mulia, tetapi setia pada sistem yang mati adalah cara paling elegan untuk bunuh diri perlahan.
Al-Qur’an menegaskan hukum perubahan secara tegas, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11).
Peter Drucker pernah mengingatkan bahwa bahaya terbesar di masa turbulensi bukan perubahan itu sendiri, melainkan bertindak dengan logika kemarin.
John P. Kotter bahkan dengan lantang menunjukkan bahwa banyak transformasi gagal bukan karena kekurangan ide, tetapi karena mentalitas lama masih bercokol.
Sementara ituClayton Christensen dengan tajam menambahkan, kenyamanan terhadap model lama sering membutakan organisasi terhadap perubahan disruptif.
Kesibukan dan Ilusi Kemajuan
Di dunia korporasi, sindrom kuda mati tampil telanjang dan brutal. Kodak yang telah mengembangkan kamera digital sejak 1970-an, tetapi menahan inovasi tersebut hanya karena dihantui ketakutan menggerus produk lamanya (kamera analog) yang banyak menyumbang laba, akhirnya harus gigit jari meratapi kejatuhannya.
Ada pula Nokia, yang dikenal sebagai brand sejuta umat karena menguasai lebih dari sepertiga pasar ponsel dunia, akhirnya harus terkapar karena terlambat membaca pergeseran ekosistem aplikasi.
Berikutnya BlackBerry juga harus bertekuk lutut di bawah deru roda kompetisi karena terlalu lama percaya pada keunggulan abadi keyboard fisik. Dan Yahoo yang kehilangan fokus karena terjebak diversifikasi tanpa arah strategi yang jelas akhirnya meratap di pojok ruang sejarah dengan penuh penyesalan.
Mereka semua bukan bodoh. Mereka hanya terlalu cinta pada model dan metode lama yang pernah berjaya.
Riset global tentang transformasi organisasi menunjukkan bahwa lebih dari separuh inisiatif perubahan gagal bukan karena kekurangan dana atau teknologi, melainkan karena resistensi budaya dan keterlambatan mengubah cara berpikir.
Rasulullah ﷺ memberi prinsip efisiensi yang sangat relevan, “Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya.” (HR. Tirmidzi).
Dalam bahasa organisasi kira-kira berbunyi: berani menghentikan aktivitas yang tidak lagi berdampak adalah tanda kedewasaan, bukan tanda kurang loyal.
Wujud Kuda Mati dalam Organisasi
Pertanyaan strategisnya adalah, dalam bentuk apa kuda mati mewujud di sebuah organisasi? Pertanyaan ini penting karena dead horse dalam organisasi jarang tampil sebagai satu kesalahan kecil yang mudah dikenali. Ia lebih sering bersembunyi di jantung sistem, menyamar sebagai kebiasaan lama yang terasa wajar, bahkan dianggap suci karena sudah bertahun-tahun dilakukan.
Setidaknya ada 5 bentuk “kuda mati” dalam organisasi yang perlu diwaspadai bila mulai tampak gejalanya.
Kuda mati pertama biasanya hidup di kepala para pengambil keputusan. Cara berpikir yang pernah berhasil di masa lalu dipertahankan sedemikian rupa seperti kitab yang tidak boleh disentuh tafsirnya. Kritik dianggap pembangkangan, ide baru dicurigai sebagai ancaman stabilitas, dan data sering kalah pamor dari ‘apa kata’ senior. Akibatnya, organisasi seperti mengemudi sambil menatap kaca spion: terlalu fokus pada kejayaan masa lampau sampai lupa membaca tikungan di depan.
Kuda mati kedua menjelma dalam struktur dan tata Kelola organisasi yang kaku. Rantai keputusan bagitu panjang seperti antrean sembako zaman krisis tahun 1998, birokrasi gemuk, koordinasi antar unit penuh gesekan ego, dan energi habis untuk administrasi. Organisasi tampak sibuk dan rapi di permukaan, tetapi lamban merespons realitas di lapangan. Kapal terlihat gagah di pelabuhan, namun goyah ketika ombak datang.
Kuda mati ketiga sering tersembunyi dalam cara organisasi mengelola manusianya. Loyalitas buta dipuja, tetapi kapasitas sering diabaikan. Regenerasi berjalan alami tanpa desain, berharap talenta hebat lahir seperti hujan turun dari langit. Talenta muda tidak diberi ruang tumbuh, sementara yang senior nyaman di kursi lama. Intinya organisasi tidak memiliki human capital framework yang jelas, sehingga tidak memiliki konsep pengelolaan SDI yang utuh dan terintegrasi, mulai dari tahap recruitment, development hingga retirement. Akibatnya, organisasi rajin bekerja, tetapi miskin pembaruan.
Kuda mati keempat bersemayam dalam model layanan dan program. Banyak kegiatan terus dijalankan bukan karena masih relevan, melainkan karena “sudah dari dulu begitu”. Organisasi sibuk memproduksi aktivitas, bukan menciptakan perubahan. Kadang yang dilayani justru ego internal, bukan kebutuhan umat atau masyarakat (stakeholder). Ini seperti restoran yang bangga pada resep lama, padahal pelanggan sudah berubah selera dan pelayanannya tertinggal zaman.
Kuda mati kelima terletak pada fondasi ekonomi dan pembiayaan. Ketergantungan pada satu sumber dana, tata kelola keuangan yang kurang transparan, minim inovasi usaha, dan ketidakmampuan membaca peluang ekonomi membuat organisasi berjalan di atas es tipis. Program tampak gagah bertebaran di tabel hasil rapat kerja, tetapi napas keuangannya pendek. Idealisme tinggi, daya tahannya terancam rendah. Dalam jangka panjang bila darah organisasi mengalami krisis, semangat bisa habis sebelum misi organisasi tercapai.
Mengambil Langkah Transformasi
Transformasi bukan soal jargon atau kemampuan membuat tagline, bukan pula mengubah hal-hal yang bersifat asesoris (accessoriesable) dalam organisasi, melainkan keberanian mengganti cara hidup organisasi. Setidaknya ada lima langkah kunci yang perlu dijalani dengan disiplin.
Pertama, membangun kesadaran kolektif berbasis fakta, bukan perasaan. Kottermenempatkan rasa urgensi (sense of crisis) sebagai pintu awal perubahan. Organisasi perlu berani membuka data kinerja, kualitas dampak, tren partisipasi kader, dan suara masyarakat secara jujur. Banyak perusahaan besar memulai transformasi ketika berani menampilkan angka yang mungkin tidak nyaman di ruang rapat.
Kedua, memperkuat kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan adaptif. Drucker menegaskan bahwa strategi sangat tergantung dari kekuatan manusianya. Investasi pada kepemimpinan kolaboratif, melek literasi digital, mampu membaca kompleksitas jaman, dan berani mengambil keputusan berbasis data harus menjadi agenda inti organisasi.
Ketiga, menyelaraskan tata kelola dan proses internal agar tidak membunuh energi perubahan. Struktur yang gemuk, birokrasi berlapis, dan alur keputusan yang lambat adalah pembunuh senyap transformasi. Transparansi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi, inovasi dan kejelasan peran personal harus menjadi nafas kerja harian, bukan menjadi rutinitas mekanistik yang mematikan.
Keempat, memperkuat kualitas layanan dan nilai bagi seluruh stakeholder. Christensenmengingatkan bahwa organisasi sering kalah karena terlalu fokus pada kenyamanan internal dan lupa pada kebutuhan pengguna atau stakeholder. Dalam organisasi dakwah, jamaah, santri, walisantri, simpatisan dan donatur harus merasakan manfaat dan dampak yang nyata dari semua aktivitas yang dilakukan organisasi.
Kelima, memperkokoh daya dukung finansial dan keberlanjutan. Transformasi tanpa fondasi ekonomi ibarat membangun menara di atas pasir. Diversifikasi sumber pendanaan, tata kelola usaha yang profesional, transparansi keuangan, dan inovasi ekonomi umat harus diperlakukan sebagai bagian integrasi misi organisasi.
Lima langkah ini bukan pekerjaan satu malam, tapi perjalanan panjang yang menuntut disiplin, menjadi pembelajar sejati, berani mengoreksi diri, dan konsistensi eksekusi.
Di warung kopi, kita boleh terus bercanda. Tapi dalam ruang strategi, kita perlu mode serius: mungkin selama ini kita terlalu rajin merawat ‘kuda mati’. Tidak apa-apa. Itu tanda kita setia.
Tapi, kalau kita terus sibuk merawat kuda mati tanpa berani turun, kita bukan sedang bergerak maju tapi hanya menunda ketertinggalan dengan penuh percaya diri.
Meninggalkan kuda mati tidak berarti meninggalkan nilai. Nilai itu kompas, bukan kendaraan. Kompas boleh sama sejak dulu karena masuk perkara yang tsawabit, tetapi kendaraan wajib diganti kalau bannya botak dan mesinnya batuk-batuk karena masuk urusan mutaghayyirat.
Sejarah tidak pernah memberi penghargaan kepada mereka yang paling rajin merawat kuda mati, tetapi kepada mereka yang berani turun dari pelananya karena mampu membaca perubahan zaman. Allahu a’lam.
*) Akhmad Ali Subur,penulis Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Jawa Tengah
DEPOK (Hidayatullah.or.id) — Atmosfer intelektual terasa begitu hidup selama tiga hari terakhir. Sebuah agenda besar bertajuk Rihlah Ilmiah Pendidikan mendalami konsep islamisasi ilmu berhasil menghimpun para pemikir, akademisi, dan praktisi pendidikan dari berbagai penjuru nusantara untuk menggali kembali akar peradaban Islam.
Agenda yang berlangsung selama tiga hari, Jum’at-Ahad, 27-29 Rajab 1447 (16-18/1/2025) di Kota Depok tersebut mempertemukan pemikir, akademisi, serta praktisi pendidikan dari berbagai latar belakang untuk mendalami gagasan Islamisasi Ilmu sebagai bagian dari upaya meneguhkan kembali akar peradaban Islam.
Rihlah Ilmiah Pendidikan ini menghadirkan dua tokoh pemikiran Islam kontemporer, yakni Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud dan Dr. Adian Husaini. Keduanya mengulas secara mendalam konsep Islamisasi Ilmu yang diperkenalkan oleh filosof Muslim terkemuka, Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas. Pembahasan diarahkan pada kerangka pemikiran, tujuan, serta implikasi konsep tersebut dalam praktik pendidikan.
Forum ini diikuti oleh peserta dengan latar belakang yang beragam. Sejumlah profesor dari perguruan tinggi negeri ternama seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Indonesia tercatat hadir. Selain itu, akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi Swasta, termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah, turut berpartisipasi.
Kehadiran praktisi pendidikan juga terlihat melalui keterlibatan jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia, perwakilan organisasi masyarakat Islam seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Hidayatullah, dan Persatuan Islam, serta jaringan pesantren Al-Qur’an seperti Wadi Mubarak dan Pondok Pesantren Al-Qur’an Permata. Komunitas pendidikan Jalanin yang berfokus pada pengembangan guru dan pelajar juga ambil bagian dalam diskusi dan perumusan langkah implementatif.
Peluncuan BukuProf. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud
Salah satu rangkaian penting dalam rihlah ini adalah peluncuran buku kumpulan syair terbaru karya Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud berjudul Pohon Kebaikan: Peradaban Fadilah.
Karya tersebut diperkenalkan sebagai kumpulan syair yang memuat pesan-pesan peradaban. Dalam sesi pembedahan buku, Dr. Khalif Muammar, yang merupakan murid Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, menyampaikan pandangannya terhadap karya tersebut.
“Prof. Wan Daud sering menyebut bahwa Muslim Indonesia itu seperti singa yang sedang tertidur. Puisi-puisi ini ditulis untuk membangkitkan singa tersebut agar tidak lagi menegasikan semangat membangun masyarakat berperadaban,” ujar Dr. Khalif.
Pandangan serupa disampaikan oleh ulama yang juga sastrawan Habiburrahman el Shirazy. Ia menyebut bahwa Prof. Wan tidak hanya berperan sebagai pemikir, tetapi juga sebagai penyair yang menyampaikan pesan pergerakan peradaban.
Buku keempat Prof. Wan tersebut, menurutnya, mengajak pembaca memahami hakikat peradaban Islam sekaligus mengenal ruh para tokoh besar sejak masa Rasulullah SAW, dengan penekanan pada nilai kesetiaan, kejujuran, kesungguhan, ketabahan, dan keberanian.
Rihlah Ilmiah Pendidikan ini dipandu oleh Dr. Nirwan dan Dr. Ardiansyah. Dalam berbagai sesi, peserta diajak mengeksplorasi konsep Dewesternisasi sebagai tahap awal sebelum Islamisasi Ilmu.
Dewesternisasi dijelaskan sebagai proses pembersihan ilmu dari elemen pandangan hidup Barat yang bersifat sekuler. Konsep adab ditempatkan sebagai pilar utama. Merujuk pemikiran Prof. al-Attas, krisis umat dijelaskan berakar dari hilangnya adab atau loss of adab, yang berdampak pada kekacauan ilmu dan problem kepemimpinan.
Dalam pemaparannya, Prof. Wan menyampaikan bahwa Islamisasi Ilmu merupakan langkah fundamental untuk mengembalikan ilmu kepada tujuan Ilahi serta mencegah penyimpangan akibat ilmu yang terlepas dari adab.
Ia juga menyebut bahwa gagasan tersebut telah diterapkan secara praktis di Indonesia melalui lembaga pendidikan At-Taqwa Depok yang didirikan oleh Dr. Adian Husaini. Lembaga tersebut diperkenalkan sebagai model penerapan Islamisasi Ilmu dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dengan adab sebagai fondasi utama di atas disiplin ilmu lainnya.
Rencana Aksi Bersama
Menjelang penutupan acara, para peserta menyepakati pentingnya menindaklanjuti khazanah ilmu yang diperoleh. Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam rencana aksi bersama untuk melakukan pembenahan sistem pendidikan secara mendasar.
Rencana tersebut mencakup komitmen implementasi mandiri di masing-masing institusi, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.
Selain itu, peserta juga merumuskan rencana pengembangan paradigma bersama di kalangan pendidik melalui pendekatan Islamic Worldview. Langkah ini diperkuat dengan rencana integrasi kurikulum melalui penyusunan materi ajar berbasis konsep adab.
Sebagai bagian dari langkah strategis, para tokoh yang hadir menyatakan komitmen untuk melakukan advokasi kebijakan dengan memberikan masukan kepada pemerintah guna mendukung terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada pembentukan manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
PEMUDA selalu menempati posisi sentral dalam sejarah perubahan sosial dan kebangkitan peradaban. Dalam lintasan sejarah Islam maupun peradaban dunia, hampir seluruh proyek besar transformasi masyarakat digerakkan oleh generasi muda yang memiliki energi, idealisme, dan keberanian melampaui konteks zamannya.
Namun, kita juga harus menyadari bawah potensi tersebut tidak pernah tumbuh dengan sendirinya. Ia hanya bermakna ketika dipertemukan dengan sistem pembinaan, pendampingan, takwin, dan arah perjuangan yang jelas.
Relasi antara generasi muda dan generasi senior dalam sebuah gerakan atau organisasi selalu menyimpan dinamika khas. Pemuda hadir dengan kesegaran gagasan, kecepatan bergerak, dan keberanian bereksperimen, sementara generasi senior membawa kedalaman pengalaman, kearifan strategis, dan memori sejarah.
Tantangan utamanya kemudian bukan memilih salah satu, melainkan bagaimana mengintegrasikan keduanya secara produktif. Ketika relasi ini gagal dikelola, perbedaan mudah berubah menjadi jarak, bahkan konflik laten. Sebaliknya, ketika disinergikan, ia menjadi kekuatan peradaban.
Dalam konteks kaderisasi, persoalan pemuda tidak dapat dibaca semata dari sisi kuantitas. Jumlah yang terbatas sering kali menjadi alarm bagi perlunya evaluasi serius atas sistem pembinaan, daya tarik gerakan, dan relevansi pendekatan terhadap generasi baru.
Namun, kuantitas tidak pernah berdiri sendiri. Yang lebih menentukan adalah kualitas kader, terutama keberadaan inti kader yang memiliki militansi, kapasitas intelektual, dan kesiapan memikul amanah jangka panjang. Sejarah membuktikan bahwa perubahan besar sering kali digerakkan oleh kelompok kecil yang terdidik dan terorganisasi dengan baik.
Pemuda, dalam perspektif organisasi dan peradaban, sejatinya adalah ruang inkubator kepemimpinan. Pada fase ini, kesalahan adalah bagian dari proses, kegagalan adalah ruang belajar, dan pendampingan menjadi kebutuhan utama. Menempatkan pemuda semata sebagai pelaksana teknis tanpa sistem pembinaan yang memadai berisiko melahirkan generasi yang cekatan bekerja tetapi miskin visi. Kepemimpinan strategis tidak lahir dari kelelahan lapangan semata, melainkan dari proses pematangan ide, karakter, dan tanggung jawab.
Keterlibatan pemuda dalam ranah politik juga merupakan keniscayaan historis. Politik, dalam makna luas, adalah ruang distribusi kekuasaan, kebijakan publik, dan sumber daya. Namun, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa politik bukan medan yang bisa dimasuki secara spontan dan emosional. Ia memerlukan perencanaan jangka panjang, seleksi kader yang ketat, integritas moral, kapasitas membaca situasi, serta dukungan struktural yang memadai.
Karena itu, tidak semua pemuda diarahkan ke politik praktis, melainkan disiapkan melalui pembentukan kelompok kader strategis yang matang secara intelektual dan etis.
Selain politik, advokasi sosial merupakan medan pembelajaran kepemimpinan yang tak kalah penting. Keterlibatan pemuda dalam pembelaan terhadap kelompok tertindas, korban ketidakadilan, dan masyarakat yang termarjinalkan adalah madrasah empati yang membentuk kepekaan sosial dan keberanian moral.
Di ruang inilah pemuda belajar memahami realitas umat secara langsung, bukan melalui wacana abstrak. Kepemimpinan yang lahir dari pengalaman advokasi semacam ini cenderung memiliki sensitivitas yang lebih dalam terhadap keadilan dan kemanusiaan.
Isu kemandirian juga perlu dibaca secara jernih. Kemandirian adalah tujuan pendidikan kader, tetapi tidak boleh dijadikan dalih untuk melepas tanggung jawab pendampingan. Dalam proses pembinaan, terdapat perbedaan tipis antara melatih kemandirian dan membiarkan kader berjalan sendiri tanpa dukungan.
Organisasi induk memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk menopang pemuda, termasuk dalam aspek dasar kehidupan, agar energi terbaik mereka tidak habis pada perjuangan survival individual, melainkan tercurahkan bagi misi kolektif.
Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah siapa yang mendampingi pemuda agar siap menjadi pemimpin peradaban di zamannya. Sejarah menunjukkan bahwa tokoh-tokoh besar tidak lahir secara kebetulan. Mereka dibentuk oleh sistem pendidikan, pembinaan ruhani, latihan intelektual, dan pendampingan guru-guru strategis.
Pemuda hari ini pun membutuhkan ekosistem serupa: mentor ideologis yang menanamkan visi peradaban, pendamping strategis yang membimbing langkah organisasi dan sosial, pelatih keterampilan hidup, serta lingkungan amanah yang tidak membiarkan mereka berjalan sendiri atas nama kemandirian.
Pada akhirnya, pemuda bukan sekadar pelengkap struktur, melainkan penentu masa depan gerakan dan peradaban. Sinergi antara kearifan generasi senior dan semangat generasi muda adalah prasyarat mutlak keberlanjutan. Jika potensi telah disiapkan oleh sejarah dan zaman, maka manusialah yang bertanggung jawab menyiapkan jalan.
Kaderisasi tanpa pendampingan adalah ilusi, dan kemandirian tanpa dukungan berisiko menjadi penelantaran. Pemimpin tidak hadir sebagai pemberian instan, tetapi sebagai hasil dari proses panjang yang konsisten dan bertanggung jawab.[]
*) Ahmad Suyanto Barokah,penulis Pengurus Daerah (PD) Pemuda Hidayatullah Surabaya Jawa Timur
