DENPASAR (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Provinsi Bali menggelar sosialisasi pemantapan pemahaman terhadap Pedoman Dasar Organisasi (PDO) dan Peraturan Organisasi (PO) kepada pengurus digelar di Kampus Madya Hidayatullah Denpasar, Ahad, 18 Dzulqaidah 1445 (26/5/2024).
Sosialiasi yang berlangsung intensif sehari ini diikuti oleh 50 orang peserta dari berbagai unsur yaitu DPW, Pengurus Harian Dewan Pengurus Daerah (DPD) Hidayatullah se-Bali, Dewan Murabbi Wilayah (DMW), Pengurus Wilayah (PW) Muslimat Hidayatullah (Mushida), Pemuda Hidayatullah, serta unsur amal dan badan usaha Hidayatullah Bali.
Ketua DPW Hidayatullah Bali, Abdullah Salim, mengatakan sosialisasi ini digelar untuk memastikan adanya keseragaman pemahaman dan kesamaan frekuensi sehingga dapat dijalankan dengan baik.
“Sosialisasi PDO dan PO secara bertahap ini penting, agar semakin menajamkan pemahaman terhadap organisasi. Dan ini menjadi reminder dalam mengambil suatu kebijakan,” kata Abdullah.
Abdullah berharap, sosialisasi ini dilakukan berkesinambungan melibatkan semua elemen kelembagaan internal yang terkait sehingga dapat ditemukan keseragaman pemahaman.
“Dalam sosialisasi yang lalu sudah pernah disampaikan tentang PO Keuangan, sehingga hari ini perlu ada penyampaian PO yang lain diantaranya, PO Susduk, PO SDI, PO Amal Usaha, PO Jamsoskad, dan PO Pesantren,” terang Abdullah.
Saking pentingnya terkait hal ini, Abdullah pun menegaskan bahwa semua kader harus memiliki semua PO ini lalu membaca, mempelajari, memahami, menyerap, dan menerapkannya.
“Jadi PDO dan PO ini wajib dibaca dan dipahami, jangan hanya sampai di tangan saja lalu masuk ke arsip atau lemari,” selorohnya disambut tawa hadirin.
Salah satu yang menjadi sorotan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah masalah Jaminan Sosial Kader (Jamsoskad) dan Perlindungan Janda Kader. Pembahasan kedua topik tersebut terutama penekanan pada asas maslahat dan bagaimana dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga anggota dapat merasakan manfaatnya.
“PO yang dikeluarkan Musyawarah Majelis Syura (MMS) Hidayatullah ini harus menjadi ikhtiar dan komitmen kita bersama untuk melaksanakan secara maksimal di Bali,” kata Abdullah.
Abdullah menyebutkan, sebagai contoh PO Jamsoskad ada memuat pasal yang mengatur tentang Janda Kader. Pasal ini, tegas dia, harus menjadi tanggungjawab lembaga walaupun ada berbagai kendala finansial.
“Kita harus usahakan. Kita harus berupaya memberikan yang terbaik kepada para istri istri almarhum yang telah menjadi janda kader,” imbuhnya.
Presentasi PDO dan PO disampaikan oleh departemen DPW yang terkait dengan PO tersebut, diantaranya, PDO dan PO Susduk disampaikan oleh Sekwil, PO Amal Usaha oleh Departemen Pendidikan, PO Pesantren oleh Departemen Kepesantrenan, PO Jamsoskad oleh Departemen Sosial, dan PO SDI oleh Departemen Organisasi.
Setelah sosiaisasi berupa penyajian presentasi, lalu dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab oleh peserta dan pemateri, sehingga semua peserta aktif dalam kegiatan sosialisasi tersebut.*/Pungki Hurmadani
