MALUKU TENGAH (Hidayatullah.or.id) — Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Suwito Abdul Fatah, menegaskan bahwa keberhasilan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) diukur dari sejauh mana program Hidayatullah mampu menjawab kebutuhan umat secara berkelanjutan. Hal itu disampaikan Suwito saat membuka Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Maluku tahun 2026 yang berlangsung di di Kampus Madya Hidayatullah Liang, Maluku Tengah, pada Selasa-Rabu, 22-23 Syaban 1447 (10–11/2/2026).
Rakerwil tersebut dihadiri jajaran pengurus DPW dan perwakilan dari berbagai daerah di Maluku. Forum ini digelar untuk menyelaraskan visi organisasi selama satu tahun ke depan dengan mengusung tema “Konsolidasi Jati Diri dan Transformasi Organisasi Menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh.”
Suwito Abdul Fatah menekankan pentingnya penguatan jati diri organisasi sebelum melakukan transformasi kelembagaan yang lebih luas. “Transformasi organisasi bukan sekadar perubahan struktur, melainkan perubahan pola pikir untuk menjadi lembaga yang mandiri secara ekonomi dan memiliki pengaruh nyata dalam mencerdaskan serta mensejahterakan umat, khususnya di wilayah Kepulauan Maluku,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Rakerwil tidak boleh berhenti pada tataran perumusan dokumen kerja, melainkan harus menjadi forum penyatuan arah dan penguatan orientasi pengabdian. “Keberhasilan rakerwil adalah sejauh mana program Hidayatullah mampu menjawab kebutuhan umat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam konteks tantangan organisasi di era saat ini, Suwito menyampaikan bahwa perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, serta dinamika ekonomi menuntut organisasi untuk adaptif tanpa meninggalkan nilai dasar perjuangan.
Salah satu tantangan yang perlu direspon positif saat ini adalah kemajuan teknologi informasi. Bahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2023 lalu saja ingkat penetrasi internet di Indonesia telah melampaui 78 persen populasi. Kondisi tersebut mengubah pola komunikasi, manajemen, dan layanan sosial masyarakat, termasuk dalam aktivitas dakwah dan pendidikan. Oleh karena itu, ia mendorong agar transformasi organisasi juga mencakup penguatan tata kelola yang responsif terhadap perkembangan tersebut.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Maluku, Naharuddin, dalam sambutannya melaporkan bahwa selama dua hari pelaksanaan, Rakerwil memfokuskan pembahasan pada empat agenda utama. Pertama, konsolidasi ideologi untuk memperkuat nilai dasar perjuangan organisasi di kalangan kader.
Kedua, penguatan kemandirian ekonomi melalui optimalisasi unit usaha pesantren agar dapat menopang operasional dakwah secara swadaya. Ketiga, transformasi digital guna memodernisasi administrasi dan komunikasi organisasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Keempat, penguatan sektor pendidikan dan dakwah dengan memaksimalkan peran Kampus Madya Hidayatullah Liang sebagai pusat kaderisasi di Maluku.
“Rakerwil merupakan simbol semangat pertumbuhan. Dengan semangat ‘mandiri dan merpengaruh’, Hidayatullah berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun Maluku yang lebih maju dan religius,” katanya.
Ia menambahkan bahwa forum ini diharapkan menghasilkan program kerja yang aplikatif, terukur, serta berdampak langsung pada solusi atas berbagai persoalan umat di wilayah Maluku. Penekanan pada kemandirian ekonomi sejalan dengan kebutuhan penguatan sumber daya internal organisasi agar mampu menopang program dakwah dan pendidikan secara berkelanjutan.
Hidayatullah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi, dengan jaringan pesantren yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk di Maluku. Rakerwil DPW Hidayatullah Maluku 2026 menjadi bagian dari mekanisme tahunan organisasi dalam mengevaluasi capaian, merumuskan strategi, dan memastikan kesinambungan program kerja sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.
