Beranda blog Halaman 10

Reorientasi Kuasa Asuh, Menggugat Paradigma Kompetitif Menuju Pola Pengasuhan Komplementer

0

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Pakar psikologi forensik sekaligus konsultan Yayasan Lentera Anak, Reza Indragiri Amriel, melontarkan kritik tajam terhadap praktik penentuan kuasa asuh anak di pengadilan Indonesia yang dinilainya masih terjebak dalam pola pikir usang. Hal tersebut disampaikannya dalam acara daring Kajian Ramadhan Keluarga yang diselenggarakan oleh Departemen Rekrutmen Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah bekerja sama dengan Laznas BMH pada Rabu, 14 Ramadan 1447 (4/3/2026).

Dalam paparannya, Reza menyoroti pertanyaan klise yang sering diajukan hakim kepada anak dalam persidangan perceraian: “Nak, engkau akan memilih tinggal bersama ayah atau bersama ibu?”.

Meski diucapkan dengan nada santun dan penuh empati, Reza menilai pertanyaan tersebut mencerminkan kesesatan berpikir yang mendasar. Menurutnya, penggunaan kata sambung “atau” justru mempertandingkan kedua orang tua, alih-alih menjaga keutuhan fungsi pengasuhan.

“Tetapi penggunaan kata sambung itu justru menunjukkan kesalah kaprahan, kesesatan berpikir. Betapa purbakalanya cara berpikir hakim dalam menyikapi masalah kuasa asuh atau custody,” tegas Reza dalam forum tersebut.

Ia menjelaskan bahwa merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, posisi ayah dan ibu adalah setara dan digandeng dengan kata sambung “dan”, yang berarti keduanya memiliki kewajiban kolektif dalam mengasuh, mendidik, dan menjamin kesehatan anak.

Reza menekankan bahwa dalam sains psikologi, tidak dikenal istilah pengasuh utama (primary caregiver) dan pengasuh kelas dua (secondary caregiver) dalam konteks hubungan orang tua-anak. Ayah dan ibu memiliki kekuatan pengasuhan pada dimensi yang berbeda-beda yang seharusnya bersifat saling mengisi. Namun, realitas di ruang sidang justru sering kali menciptakan atmosfer kompetisi yang panas, bahkan melampaui tensi sidang pidana.

“Psikologi ingin mengajak ayah dan ibu untuk tetap menjadi relasi secara kompatibel, yaitu saling mengisi, komplementer, saling melengkapi, saling mengisi, bukan kompetitif,” jelasnya. Ia sangat menyayangkan bagaimana ruang sidang saat ini masih terkunci pada cara pandang kompetitif yang memaksa anak untuk memilih salah satu pihak.

Lebih lanjut, Reza menyoroti fenomena “the winner takes all custody”, di mana pihak yang memenangkan hak asuh cenderung menguasai anak sepenuhnya dan memutus akses bagi pihak yang kalah. Dalam situasi ini, menurut Reza, anak seolah menjadi “trofi” kemenangan, sebuah kondisi yang dianggapnya gagal memitigasi dampak buruk perceraian dan justru melipatgandakan persoalan bagi anak.

Kritik Reza juga menyasar pada pertimbangan hakim yang sering kali memberikan kuasa asuh kepada ibu semata-mata karena ayah dianggap sibuk bekerja mencari nafkah. Ia menilai logika tersebut absurd dan membingungkan di era modern.

“Ketika terjadi perceraian, siapa yang harus mencari nafkah? Jawabannya, mantan suami cari nafkah, mantan istri pun harus cari nafkah. Artinya pertimbangan hakim bahwa pencari nafkah tidak cukup punya waktu untuk mengasuh anak menurut saya adalah sebuah pertimbangan yang absurd,” paparnya.

Sebagai solusi progresif, Reza mendorong agar sistem hukum keluarga di Indonesia mulai mengadopsi varian kuasa asuh yang lebih akomodatif, sebagaimana diterapkan di negara-negara dengan family law yang lebih maju. Ia memperkenalkan konsep joint custody (kuasa asuh bersama), serta pemilahan antara legal custody (hak hukum) dan physical custody (hak asuh fisik).

Menurutnya, pemberian kuasa asuh tidak harus selalu bersifat tunggal (single custody) kepada salah satu pihak. Dengan pembagian peran yang adil dan kombinasi pengasuhan, kepentingan terbaik bagi anak dapat lebih terjamin tanpa harus mengorbankan relasi anak dengan salah satu orang tuanya.

Reza mengajak para penegak hukum dan praktisi keluarga untuk mengubah paradigma dari yang semula berfokus pada “siapa yang menang” menjadi “bagaimana anak tetap mendapatkan pengasuhan yang utuh” meski kedua orang tuanya telah berpisah. Ia berharap transformasi cara pandang ini dapat mencegah terjadinya situasi yang semakin memburuk bagi tumbuh kembang anak pasca-perceraian.

Ust H Suharsono Darbi Tekankan Peran Kader sebagai Juru Bicara Peradaban

0

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Pemikir muslim Ust. H. Suharsono Darbi mengemukakan bahwa internalisasi peradaban tidak berhenti pada pemahaman konsep semata, tetapi harus menyentuh kesadaran nilai serta arah perjuangan kader dalam membangun peradaban Islam.

Penegasan tersebut disampaikan dia dalam kegiatan buka puasa bersama yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Selasa, 14 Ramadan 1447 (3/3/2026), yang dihadiri para pengurus dari berbagai tingkatan dan staf.

Suharsono menegaskan pembangunan peradaban sebagai proses yang tidak hanya bertumpu pada pelaksanaan program organisasi, melainkan pada kekuatan gagasan yang mampu dijelaskan secara rasional dan dipertanggungjawabkan di ruang publik. Ia menyampaikan bahwa setiap kader perlu memahami posisi strategisnya sebagai pengemban ide dan nilai yang memiliki daya jelaskan terhadap dinamika masyarakat modern.

“Menjadi Juru Bicara Peradaban memerlukan dua hal sekaligus sebagai syarat utama. Pertama, kemampuan untuk melakukan internalisasi apa itu peradaban. Kedua, memiliki kapasitas untuk mengartikulasikannya,” ujar Suharsono.

Ia menjelaskan bahwa internalisasi yang dimaksud bukan sekadar penguasaan terminologi atau teori, melainkan proses pembentukan kesadaran mendalam terhadap nilai yang diperjuangkan. Menurutnya, tanpa kesadaran nilai tersebut, gagasan peradaban berpotensi berhenti sebagai slogan yang tidak memiliki daya transformasi sosial.

Dalam pemaparannya, Suharsono Darbi menekankan bahwa tahap berikutnya setelah internalisasi adalah kemampuan artikulasi gagasan secara sistematis. Ia menyebut artikulasi sebagai instrumen penting agar narasi peradaban dapat diterima dalam diskursus publik yang lebih luas.

“Artikulasi itu harus bisa masuk ke dalam model common platform yang memadai sebagai model argumentasi. Dengan begitu narasi peradaban Hidayatullah akan memiliki determinasi yang jelas,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan common platform menjadi kebutuhan strategis agar gagasan yang dibangun memiliki kerangka argumentatif yang dapat diuji secara akademik maupun sosial. Ia menambahkan bahwa kematangan kerangka berpikir kolektif akan menentukan kekuatan nilai yang diusung organisasi.

“Karena itu nanti akan berdampak pada superioritas nilai,” lanjutnya, sembari menegaskan bahwa kekuatan ide tidak lahir secara spontan, tetapi melalui proses konsolidasi pemikiran yang berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret, Suharsono Darbi mendorong peningkatan kapasitas komunikasi kader, baik dalam penyampaian lisan maupun tulisan. Ia menilai kemampuan argumentasi menjadi prasyarat utama bagi kader untuk menghadirkan gagasan peradaban secara efektif di tengah masyarakat.

“Langkah memperbaikinya pun jelas, asah terus kemampuan argumentasi baik secara lisan maupun tulisan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keberanian kader membawa gagasan peradaban ke ruang-ruang strategis, khususnya lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, kampus merupakan ruang pertemuan berbagai gagasan dan tempat bertumbuhnya calon pemimpin masa depan bangsa.

“Kalau itu bisa dimiliki oleh segenap kader terutama Juru Bicara Peradaban, maka keberanian untuk ‘menjual’ gagasan peradaban ke kampus-kampus bisa segera dimulai. Kita tahu di kampus-kampus negeri itulah bibit-bibit pemimpin masa depan berhimpun,” tuturnya.

Pada bagian penutup, Suharsono Darbi mengingatkan bahwa peran Juru Bicara Peradaban bukan sekadar simbol organisasi, tetapi amanah intelektual dan moral yang menuntut kesiapan pribadi kader secara utuh.

“Kuatkan peran Juru Bicara Peradaban, karena tugas ini sangat mulia. Dan, mulailah segera. Karena tugas ini bukan sekadar jargon,” pungkasnya.

Menghindarkan Kecelakaan dengan  Mengejar Ampunan

0

SUATU ketika, saat Rasulullah menaiki mimbar, beliau berucap “Amin” sebanyak tiga kali. Para sahabat bertanya-tanya penasaran, dan beliau menjelaskan bahwa saat itu Malaikat Jibril sang penghulu malaikat sedang memanjatkan doa-doa yang dahsyat. Salah satu petikan doa Jibril adalah:

“Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadhan, namun ia membiarkan bulan itu berlalu tanpa ia berhasil meraih ampunan dari Allah.”

Biasanya nabi Muhammad yang berdoa dan malaikat Jibril yang mengaminkan, namun ini Jibril sebagai malaikat terbaik berdoa dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sebagai mahluk terbaik di dunia. Betapa dahsyatnya doa ini dan kemungkinan besar diijabah oleh Allah.

Doa yang diaminkan oleh Rasulullah  ini bukan sekadar deretan kata, melainkan sebuah manifestasi ancaman mengerikan bagi siapa pun yang terjebak dalam kelalaian di bulan suci. Ramadhan seharusnya menjadi momentum mengejar ampunan di mana pintu ampunan dibuka lebar tanpa sekat, namun bagi jiwa yang bebal, bulan ini berlalu layaknya angin yang tak berbekas.

Mereka yang gagal mengoptimalisasi setiap detik berharga ini sebenarnya sedang mempertaruhkan keselamatan abadi mereka. Logikanya sangat mengerikan: jika di musim di mana rahmat Allah tercurah paling deras seseorang tetap gagal meraih ampunan, maka itu menunjukkan adanya kerusakan sistemik dalam jiwanya yang telah terbiasa menolak cahaya kebenaran.

Inilah tragedi bagi mereka yang secara sadar lebih memprioritaskan kesenangan duniawi yang fana daripada mengejar amnesti agung dari Sang Khalik. Ketika energi lebih banyak dihabiskan untuk memuaskan syahwat konsumtif dan hiburan yang melalaikan, manusia sebenarnya sedang membangun jurang kecelakaan bagi dirinya sendiri di tengah suasana kemerdekaan Ramadhan.

Doa ini karena ada sebuah paradoks spiritual yang memilukan dan mengenaskan. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa celaka di musim di mana pintu neraka digembok rapat, pintu dan ampunan dibuka selebar-lebarnya, dan setan-setan dibelenggu dalam kehinaan?

Logika akademisnya sederhana namun menakutkan: Jika di saat fasilitas menuju kebaikan telah dibuka secara maksimal dan hambatan menuju keburukan telah diminimalisir sedemikian rupa, seseorang tetap gagal bertaubat dalam meraih ampunan, maka itu menunjukkan bahwa kerusakan jiwanya sudah bersifat sistemik.

Ironis memang, kehidupan dunia ini tidak hitam putih namun di momentum tertentu Allah memberikan keistimewaan kepada bulan Ramadhan. Salah satunya membuka pintu ampunan seluas-luasnya, parahnya adalah ada orang yang 24 jam kali 30 hari ada di bulan Ramadhan tapi tidak sempat beristighfar atau tidak sempat bertaubat meski hanya sekali saja entah karena kesibukan atau tidakpahamannya.

Ia ibarat seseorang yang berada di tengah hujan deras namun tetap kering karena ia sengaja memakai “payung” kesombongan dan keangkuhan untuk menolak rahmat Allah. Inilah kebinasaan yang sesungguhnya dan menjadi penyesalan yang luar biasa.

Permisalan umum di negeri ini, “ayam mati kelaparan di lumbung padi”artinya sangat terlalu dan tidak bisa diterima akal nomal. Secara logika, ayam itu tidak mungkin mati karena banyaknya padi sebagai makanannya, namun mengapa ada ayam ini bisa mati kelaparan, tentu ironis sekali.

Inilah kecemasan yang seharusnya menghantui setiap jiwa; ketika detik-detik emas Ramadhan membentang nyata di depan mata, namun ia dibiarkan berlalu sebagai aliran waktu yang hambar tanpa makna. Fenomena ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan sebuah anomali spiritual yang mengerikan.

Ketidakmampuan untuk menggerakkan batin dalam ritual ibadah, amal saleh, dan pertaubatan di saat fasilitas langit dibuka secara maksimal adalah indikasi bahwa hati telah tertutup. Entah oleh oleh selaput keangkuhan, kemunafikan, kemaksiatan, kedurhakaan..

Mereka yang terjebak dalam ritme konsumerisme dan hiburan yang melalaikan selama Ramadhan sebenarnya sedang melakukan “bunuh diri spiritual” secara perlahan. Mereka berada di episentrum samudera rahmat, namun tetap kering karena dengan sengaja menggunakan payung kesombongan untuk menolak sentuhan hidayah. Inilah kecelakaan yang didoakan malaikat Jibril dan diaminkan Nabi Muhammad.

Dr. ABDUL GHOFAR HADI

Perang Iran dan Peradaban Dunia

0

MELETUSNYA perang Iran bukan semata soal politik dan militer Amerika Serikan-Israel. Lebih jauh ini juga menyentuh soal peradaban. Setidaknya karena dua alasan utama.

Pertama, Amerika baru saja menginisiasi dan meresmikan berdirinya satu badan perdamaian yang disebut Board of Peace dengan Donald Trump sebagai ketua.

Kedua, tindakan Amerika Serikat bersama Israel menyerang Iran berdampak cukup luas. Korban berjatuhan dari berbagai negara kawasan. Tentu ini fakta yang potensial menajdikan perang semakin meluas dan mengganas.

Fakta pertama, Amerika ternyata gagal berkomitmen dan konsisten dengan diksi perdamaian (peace). Wajar jika kemudian ada pihak yang menilai bahwa BOP secara faktual telah berubah menjadi Borad of War (BOW). Sebuah indikasi ada pihak yang menilai langkah Amerika menyerang Iran adalah bahaya besar bagi dunia.

Menyikapi situasi tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melayangkan surat ke berbagai media, termasuk Kompas untuk Indonesia segera mengambil tindakan jelas dan tegas, keluar dari BOP. MUI menilai langkah AS-Israel menyerang Iran melanggar hukum internasional dan bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

Kemudian fakta kedua, memancing negara kawasan mau tidak mau ikut menyerang Iran, kalau senjata Iran juga menghujani wilayah mereka.

Laporan Kompas menyebutkan, “Qatar, yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS, mengecam serangan rudal Iran di wilayahnya. Doha memperingatkan, mereka berhak sepenuhnya menanggapi serangan ini. Sementara Jordania mendesak deeskalasi sembari memperingatkan akan membela kepentingan nasionalnya dengan segenap kekuatan.”

Dampak Bagi Peradaban

Secara politik, konflik Iran dengan negara-negara besar bukan sekadar urusan dua atau tiga negara yang saling berhadap-hadapan. Kondisi itu seperti bom yang dilempar ke tengah laut; riaknya menjalar ke mana-mana, mengubah peta, menggoyang arah angin, bahkan memaksa kapal-kapal besar dunia menyesuaikan layar.

Alhasil, negara-negara besar dipaksa memilih: berdiri di mana, bersama siapa, dan untuk kepentingan apa. Setiap pilihan melahirkan konsekuensi—mengubah kebijakan luar negeri, merombak hubungan diplomatik, hingga menyusun ulang aliansi yang selama ini dianggap mapan.

Konflik itu pun menjadi arena pertarungan ideologi dan kepentingan. Keseimbangan kekuatan yang sebelumnya stabil bisa bergeser. Ketegangan yang awalnya regional berpotensi meluas menjadi percikan konflik yang lebih besar. Maka, apa yang tampak sebagai konflik satu kawasan, sejatinya sedang membentuk ulang percaturan dunia.

Dan, lebih dari apapun, masyarakat sipil akan menjadi korban dari pertarungan berbagai kepentingan itu. Saat itu terjadi, maka semua ilmu akan runtuh, karena terkikis oleh ambisi menang dalam perang. Ketika itu terjadi, maka sebenarnya peradaban dunia sedang terkoyak dengan dahsyat.

Itu belum berbicara aspek yang paling dunia butuhkan, yaitu minyak. Selat Hormuz sebagai “Jantung Energi” yang sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini segera akan terganggu. Apalagi kalau penutupan atau gangguan di jalur ini terjadi lama, jelas itu akan mendatangkan akibat perang yang akan memicu guncangan energi global seketika.

Peradaban Nilai

Sekarang kita semua patut bertanya, apa dan siapa yang bisa menghentikan perang ini. Jawaban ringkasnya adalah kembalinya kesadaran setiap manusia, termasuk yang terlibat perang akan makna dan pentingnya menjaga peradaban dunia.

Akhirnya dunia terbuka kesadarannya bahwa kemajuan militer dan teknologi bisa membahayakan eksistensi peradaban di dunia. Orang sudah mengalami pergeseran pandangan bahwa peradaban tidak semata materi dan kemajuannya. Tetapi peradaban yang kita harapkan adalah ada tidaknya kapasitas nilai yang mampu menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan meredam hasrat satu bangsa untuk melukai, melemahkan apalagi mengenyahkan bangsa yang lain.

Kalau Indonesia ingin berperan pada konteks ini maka harus melihat celah. Indonesia mesti mampu memandang krisis ini sebagai katalis untuk refleksi kolektif tentang pentingnya diplomasi, penghormatan terhadap keragaman budaya, dan pembangunan sistem keamanan global yang lebih inklusif. Dan, Indonesia akan didengar seluruh dunia kalau bisa berdiri tegak secara netral, bebas aktif dan non blok. Inilah yang kita harapkan dari pemimpin Indonesia hari ini.[]

Mas Imam Nawawi

Pernyataan Sikap DPP Hidayatullah tentang Eskalasi Perang Timur Tengah

0

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Perkembangan tersebut menambah ketegangan geopolitik global serta meningkatkan risiko instabilitas kawasan yang lebih luas. Menyikapi kondisi tersebut, Hidayatullah menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

Tanam Pohon Bersama Menhut dan Gubernur, Naspi Arsyad Ketengahkan Pesan Kesadaran Ekologis

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah KH Naspi Arsyad, Lc bersama Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rangkaian agenda silaturahmi dan buka puasa bersama di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, Balikpapan, Ahad, 11 Ramadhan 1447 (Foto: Syaid Fathur Alqadrie/ Setda Kaltimprov).

BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) –– Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah KH Naspi Arsyad, Lc melakukan penanaman pohon bersama Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rangkaian agenda silaturahmi dan buka puasa bersama di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, Balikpapan, Ahad, 11 Ramadhan 1447 (1/3/2026).

Kegiatan tersebut sekaligus menandai penguatan kerja sama antara Hidayatullah dan Kementerian Kehutanan dalam program pelestarian lingkungan hidup berbasis lembaga pendidikan.

Agenda yang berlangsung di kawasan pesantren tersebut juga diisi dengan aksi ekologis berupa penanaman pohon buah di lingkungan pondok pesantren. Penanaman ini menandai komitmen bersama antara pemerintah dan institusi dakwah pendidikan Islam dalam mendukung upaya konservasi lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam keterangannya kepada media ini, KH Naspi Arsyad menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna strategis bagi perjalanan panjang Hidayatullah dalam bidang pelestarian lingkungan.

Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap alam bukanlah agenda baru, melainkan bagian dari nilai dasar gerakan sejak awal berdirinya lembaga.

“Momentum ini sangat istimewa bagi Hidayatullah untuk kembali meneguhkan komitmen menjaga lingkungan. Sejak awal, pendiri Hidayatullah, Ustadz Abdullah Said, telah menanamkan kesadaran bahwa menjaga alam merupakan bagian dari tanggung jawab keimanan,” ujar Naspi Arsyad.

Ia mengingatkan bahwa kontribusi Hidayatullah di bidang lingkungan pernah memperoleh pengakuan nasional melalui penghargaan Kalpataru tahun 1984 yang dianugerahkan Presiden Soeharto kepada pendiri Hidayatullah. Menurutnya, warisan tersebut terus dilanjutkan melalui pembangunan kampus dan pesantren yang dirancang selaras dengan prinsip keseimbangan ekosistem.

Naspi Arsyad menambahkan bahwa keterlibatan pesantren dalam agenda pelestarian lingkungan memiliki posisi strategis karena pendidikan karakter berlangsung secara langsung dalam kehidupan keseharian santri. Ia menegaskan bahwa kesadaran ekologis perlu ditanamkan sebagai bagian dari pembinaan nilai keagamaan.

“Menjaga lingkungan bukan hanya program sosial, tetapi bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Karena itu pesantren memiliki tanggung jawab membentuk generasi yang memahami hubungan antara iman, ilmu, dan kelestarian alam,” katanya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah KH Naspi Arsyad, Lc bersama Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rangkaian agenda silaturahmi dan buka puasa bersama di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, Balikpapan, Ahad, 11 Ramadhan 1447 (Foto: Syaid Fathur Alqadrie/ Setda Kaltimprov).
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah KH Naspi Arsyad, Lc bersama Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rangkaian agenda silaturahmi dan buka puasa bersama di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, Balikpapan, Ahad, 11 Ramadhan 1447 (Foto: Syaid Fathur Alqadrie/ Setda Kaltimprov).
Pesan Gubernur dan Menhut

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pelibatan pondok pesantren dalam program lingkungan menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran ekologis generasi muda. Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter masyarakat yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

“Pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga ruang pembentukan kesadaran menjaga alam. Kami mengapresiasi sinergi Kementerian Kehutanan dalam memperkuat program rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Timur,” ujar Rudy Mas’ud.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program perhutanan sosial dan pengelolaan kawasan hutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, kementerian, serta lembaga pendidikan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa gerakan pelestarian lingkungan harus dijalankan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan simbolik semata. Ia mengaitkan momentum Ramadan sebagai waktu yang relevan untuk memperkuat kesadaran moral dalam menjaga alam.

“Menanam pohon bukan hanya soal menjaga tutupan lahan, tetapi bentuk cinta kita kepada generasi mendatang. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk menumbuhkan semangat menjaga amanah, termasuk menjaga kelestarian hutan,” tegas Raja Juli Antoni di hadapan para santri.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Pembina Pesantren Hidayatullah Balikpapan KH Latief Usman, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Muhammad Isnaeni, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Ustadz Muh Arfan AU, Ketua Dewan Pengurus Wiayah Hidayatullah Kaltim KH Hizbullah Abdullah Said, beserta undangan lainnya. Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama dan buka puasa santri di lingkungan pesantren.

Sistematika Wahyu Didorong Menjadi Tawaran Kerangka Epistemologi Peradaban Global

0

BATAM (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Badan Pembina Yayasan Hidayatullah Batam, Ust. Nursyamsa Hadis, mengemukakan bahwa Sistematika Wahyu (SW) sebagai manhaj gerakan Hidayatullah yang selama ini diyakini sebagai arsitektur peradaban perlu segera direposisi dari sekadar kurikulum internal organisasi menjadi tawaran teori peradaban universal.

Hal itu disampaikan Nursyamsa dalam diskusi bertajuk “Sistematika Wahyu dan Tantangan Dialektika Zaman” yang digelar di ruang rapat Kampus Satu Hidayatullah Batam, Senin, 12 Ramadhan 1447 (2/3/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Ust. Muhammad Hasan, Lc., dan Ust. Dr. Muhammad Ramli sebagai panelis utama, serta diikuti civitas akademika Institut Agama Islam (IAI) Hidayatullah Batam, pengurus yayasan, pimpinan unit pendidikan, serta para murabbi halaqah di lingkungan Hidayatullah Kepulauan Riau.

Dalam pengantar diskusi, Nursyamsa Hadis menyoroti adanya paradoks antara praktik dan narasi intelektual terkait penerapan Sistematika Wahyu.

Menurutnya, konsep tersebut telah lama hidup sebagai praktik pembinaan kader, namun belum sepenuhnya hadir dalam ruang diskursus akademik dan publik secara sistematis.

“Aktivitas di lapangan sesungguhnya telah berlangsung, namun belum diikuti dokumentasi dan pengembangan teoritik yang memadai. Dalam konteks zaman yang menempatkan publikasi sebagai legitimasi gagasan, ide tanpa riset sering kali dianggap tidak hadir,” ujar Nursyamsa Hadis dalam forum tersebut.

Anggota Majelis Penasehat Hidayatullah ini menjelaskan bahwa tantangan utama bukan terletak pada implementasi internal, melainkan pada kemampuan artikulasi ilmiah agar gagasan tersebut dapat dipahami lintas disiplin dan lintas komunitas intelektual.

Diskusi pembuka kemudian mengangkat tema paradoks historis-intelektual yang menunjukkan bahwa internalisasi praksis SW berjalan kuat, sementara pengembangan konseptual di ruang akademik masih memerlukan penguatan.

Dalam sesi pemaparan, para panelis menguraikan hambatan konseptual yang muncul pada aspek bahasa dan terminologi. Istilah istilah atau terminologi Islam yang banyak termuat dalam SW dinilai menghadapi tantangan ketika diterjemahkan ke dalam kerangka akademik modern maupun ekosistem generasi digital. Menurut pemaparan panelis, perbedaan tradisi keilmuan menyebabkan konsep tersebut belum sepenuhnya terjembatani dalam bahasa ilmiah universal.

Diskusi kemudian menekankan pentingnya pembangunan jembatan epistemik melalui dialog dengan filsafat ilmu modern. Pendekatan tersebut dipandang sebagai langkah untuk menghadirkan Sistematika Wahyu sebagai respons konseptual terhadap berbagai tantangan kontemporer, termasuk fenomena disrupsi informasi dan krisis kebenaran di era post-truth.

Dalam pembahasan rekontekstualisasi nilai wahyu, forum menguraikan relevansi surah-surah awal Al-Qur’an dalam menjawab problem modern secara tematik. Surah Al-‘Alaq dipaparkan sebagai landasan menghadapi krisis epistemologi di tengah maraknya hoaks informasi. Surah Al-Qalam dikemukakan sebagai model integritas moral dan ketahanan karakter, sementara Al-Muzzammil dibahas sebagai fondasi penguatan spiritual di tengah fenomena kelelahan psikologis masyarakat modern.

Selanjutnya, Surah Al-Muddaththir diposisikan sebagai kerangka transformasi sosial, sedangkan Al-Fatihah dipresentasikan sebagai grand design peradaban yang memadukan dimensi teologis dan metodologis kehidupan manusia. Pemaparan tersebut menjadi bagian dari upaya menghubungkan nilai wahyu dengan tantangan sosial kontemporer secara sistematis.

Menjelang penutupan diskusi, para panelis menegaskan pentingnya penguatan ekosistem intelektual melalui pengembangan jurnal ilmiah, pusat kajian, serta forum riset yang mampu mengkaji Sistematika Wahyu secara terbuka dan akademik. Forum menyepakati bahwa pengembangan teori memerlukan ruang pengujian ilmiah yang memungkinkan dialog, kritik konstruktif, dan pengayaan metodologis.

Kesimpulan utama diskusi menegaskan bahwa apabila Sistematika Wahyu diposisikan sebagai arsitektur peradaban, maka gagasan tersebut perlu hadir secara terbuka di ruang akademik dan publik, tidak terbatas pada lingkup internal organisasi.

Nursyamsa berharap kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan pemahaman konseptual sekaligus pengamalan Sistematika Wahyu dalam kehidupan berjamaah di lingkungan Hidayatullah Kepulauan Riau, sekaligus memperluas ruang dialog intelektual antara tradisi keilmuan Islam dan dinamika pemikiran zaman.

Meneguhkan Sistem Kepemimpinan

0

SEBUAH pemerintahan, organisasi bahkan keluarga, akan tidak efektif peran dan fungsinya jika sistem kepemimpinan yang berlangsung tidak kokoh. Apa sistem kepemimpinan itu?

Sederhananya, sistem kepemimpinan adalah keselarasan antara pemimpin, pengikut, budaya, struktur, dan proses kerja. Kelima unsur itu harus bergerak serempak agar arah organisasi jelas dan tujuan bersama dapat dicapai.

Jadi, kalau relasi pemimpin dan pengikut berjalan baik tetapi struktur dan proses kerja tidak mendukung, maka budaya kerja yang sehat sulit tumbuh. Budaya bukan sekadar niat, tetapi lahir dari kebiasaan yang difasilitasi oleh sistem.

Dalam buku Leadership & Culture karya Edgar H. Schein bisa kita temukan satu penjelasan bahwa kepemimpinan bukan soal siapa memerintah siapa, tetapi bagaimana rasa bersama dibangun agar tindakan kolektif bisa mengalir. Itu artinya, kepemimpinan memerlukan sistem yang kuat dan berjalan dengan semestinya.

Lebih lanjut buku itu menjelaskan, bahwa kadang kala yang membuat sistem kepemimpinan tidak berjalan dengan baik adalah adanya keretakan sistem. Retak dalam hal ini bukan karena perintah kurang tegas, tetapi karena konteks emosional dan simbolik gagal dibangun.

Pemimpin dan bawahan, serta budaya tidak sinkron dalam menangkap peristiwa dengan pemaknaan yang standar. Akhirnya debat kusir lebih mudah tersaji daripada tukar pikiran yang bermutu dan menjawab persoalan.

Jika dalam organisasi diperlukan standar makna bersama, maka dalam konteks negara standar itu tentu lebih mendasar lagi. Di Indonesia, standar tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, dan aspirasi rakyat.

Gaya Pembelajaran

Menjawab akan pentingnya siapapun menghadirkan sistem kepemimpinan kita perlu meningkatkan gaya pembelajaran. Ya, kita harus belajar, meski tidak lagi sekolah atau kuliah.

Pertanyaannya, bagaimana sistem kepemimpinan itu diperkuat? Salah satu jawabannya adalah melalui gaya pembelajaran pemimpin dan anggota organisasi.

David Kolb dalam karyanya yang monumental, Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development , menyatakan bahwa empat gaya pembelajaran yang saling terkait diperlukan agar orang dewasa dapat belajar dan berubah.

Empat gaya pembelajaran itu adalah pengalaman konkret, pengamatan reflektif, konseptualisasi abstrak dan eksperimen aktif.

Jadi, orang dewasa umumnya menggunakan pengalaman sebagai basis untuk belajar. Artinya pemimpin perlu membaca laporan kinerja di lingkup tanggung jawabnya, baik itu keluarga, lembaga, maupun institusi yang lebih besar.

Seorang pemimpin juga mesti menjadwalkan waktu khusus untuk merenungkan pengalamannya, sehingga ia bisa mendapatkan makna darinya. Saat seorang pemimpin menyaring pengalamannya melalui struktur berpikir yang jelas, maka narasi baru yang segar akan berhasil ia ciptakan. Ia pun bisa memberi makna unik dari pengalaman tersebut. Alhasil ia tidak berkata, “Dulu tidak begini. Dulu itu begitu”.

Selanjutnya konseptualisasi abstrak, itu bermakna pemimpin harus bisa merefleksikan pengalaman masa lalu dari berbagai sudut pandang, mulai teori, prinsip atau konsep, sehingga muncul jenis situasi kepemimpinan tertenu yang menguat dan itu dibutuhkan.

Kemudian, eksperimen aktif. Pemimpin harus memutuskan untuk mendapat pelajaran baru dengan cara mempraktikkan serangkaian eksperimen perilaku. Dengan begitu pemimpin paham, mana dari bagian sistem yang sudah kuat, mana yang lemah dan bagaimana menguatkan yang masih lemah.

Teladan Ustadz Abdullah Said

Kalau kita cermati, teori tentang sistem kepemimpinan di atas bisa kita temukan teladannya dari Ust. Abdullah Said.

Berdasarkan berbagai kisah dan catatan sejarah, tampak bahwa beliau tidak hanya memberi perintah, tetapi membangun budaya, pola kaderisasi, dan distribusi tugas yang terstruktur. Di sinilah sistem kepemimpinan itu terlihat.

Ketika itu, semua kader dan santri masuk dalam satu budaya tersendiri. Awalnya mungkin semua kader dan santri menyangka bahwa mereka cukup berada di Gunung Tembak. Namun, ketika tiba masa untuk mengembangkan dakwah dengan pola yang kuat yang ada di Balikpapan yang telah berjalan dengan mendarah daging, kader dan santri awal itu pun mendapat tugas merintis pesantren.

Ketika tugas itu datang kepada mereka, ternyata sambutan kader dan santri sangat positif. Mereka berangkat dengan keimanan dan ketakwaan sebagai fondasi moral, yang kemudian diperkuat dengan manhaj, disiplin organisasi, dan eksperimen kepemimpinan di lapangan.

Alhasil mereka yang awalnya hanya santri, tumbuh dengan berbagai macam eksperimen kepemimpinan yang unik dan menarik.

Pertanyaannya sekarang, kalau dahulu Ust. Abdullah Said mampu membangun sistem kepemimpinan sedemikian rupa, maka apa yang membuat kita tidak efektif dalam sistem kepemimpinan ke depan. Ini adalah salah satu sudut pandang yang semoga semakin membuat seluruh komponen sistem dari Hidayatullah ini mampu berfungsi dan berperan secara sistemik dalam kepemimpinan yang eksis sekarang.

Karena pada akhirnya, sejarah menunjukkan bahwa kekuatan umat tidak lahir dari figur tunggal, tetapi dari sistem yang menyatukan visi, budaya, dan struktur dalam satu jamaah yang tertib. Dan, kesini kita harus melangkah, agar visi membangun peradaban Islam bisa kita tegakkan.[]

Mas Imam Nawawi

Hidayatullah Kaltim Tegaskan Komitmen Pelestarian Hutan dalam Silaturahmi Bersama Menteri Kehutanan

BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Kalimantan Timur, KH Hizbullah Abdullah Said, menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan hidup merupakan komitmen nasional Hidayatullah yang telah diwujudkan secara nyata di seluruh jaringan lembaganya di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan KH Hizbullah dalam agenda silaturahmi DPW Hidayatullah Kalimantan Timur bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, yang berlangsung di Hotel Platinum Balikpapan, Ahad, 11 Ramadhan 1447 (1/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Hizbullah menjelaskan bahwa perhatian terhadap kelestarian alam tidak berdiri sebagai program insidental, melainkan telah menjadi bagian dari sistem pendidikan dan pengelolaan kelembagaan Hidayatullah secara nasional. Ia menyampaikan bahwa pembangunan kampus dan pesantren Hidayatullah dirancang dengan pendekatan alamiah, ilmiah, dan Islamiah yang menempatkan keseimbangan ekosistem sebagai prinsip utama.

“Secara regional di Kalimantan Timur, kami memberi perhatian khusus terhadap kelestarian hutan demi menjaga status Kalimantan, khususnya Kaltim, agar tetap menjadi paru-paru dunia. Karena itu, menjaga kelestarian hutan telah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan sejak usia dini di seluruh sekolah Hidayatullah Kaltim,” ujar KH. Hizbullah Abdullah Said.

Menurutnya, pendekatan pendidikan lingkungan tersebut diterapkan melalui pembiasaan sejak tingkat dasar hingga jenjang pendidikan lanjutan di lingkungan sekolah dan pesantren Hidayatullah. Upaya ini diarahkan agar kesadaran ekologis tumbuh bersamaan dengan pembentukan karakter peserta didik.

Dalam kesempatan yang sama, DPW Hidayatullah Kalimantan Timur juga menyampaikan kesiapan untuk memperkuat kerja sama dengan Kementerian Kehutanan serta berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah dalam program pelestarian hutan.

KH Hizbullah mengingatkan bahwa kontribusi Hidayatullah di bidang lingkungan telah berlangsung sejak lama, salah satunya ditandai dengan penghargaan Kalpataru yang diterima pada tahun 1984 dan diserahkan langsung oleh Presiden Soeharto sebagai bentuk pengakuan atas kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyambut positif inisiatif tersebut dan menilai keterlibatan lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran penting dalam menjaga kawasan hutan nasional. Ia menegaskan bahwa luas wilayah hutan Indonesia membutuhkan keterlibatan multipihak agar upaya pelestarian berjalan berkelanjutan.

“Kementerian Kehutanan selalu membuka ruang untuk berdiskusi dan bekerja sama. Langkah Hidayatullah Kaltim patut diapresiasi. Ke depan, peran ini bisa diperluas, tidak hanya di lingkungan pondok, tetapi juga menjangkau masyarakat luas, termasuk penanganan kawasan bekas tambang di Kaltim,” ujar Raja Juli Antoni.

Ia juga mempersilakan tindak lanjut kerja sama dilakukan melalui dinas teknis terkait agar program pelestarian hutan dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan konkret yang memberikan dampak luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Kehutanan, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Dr. Mahfudz, Direktur Jenderal KSDAE Dr. Satyawan Pudyatmoko, Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Dyah Murtiningsih, serta Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani.

Usai agenda silaturahmi, rombongan DPW Hidayatullah Kalimantan Timur bersama Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud melanjutkan kegiatan ke Kampus Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolis, silaturahmi bersama warga pesantren, serta buka puasa bersama.

Silaturahmi ini dinilai sekaligus menegaskan ruang kerja sama terbuka antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga fungsi ekologis hutan sebagai aset strategis nasional, khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang memiliki peran penting dalam keseimbangan lingkungan global.[]

Safari Dakwah Ramadan Hidayatullah Maluku Utara Perkuat Pembinaan Umat di Daerah

0

HALMAHERA (Hidayatullah.or.id) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Timur Abdul Latif Mole menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program Safari Dakwah Ramadan yang diselenggarakan Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Maluku Utara bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Maluku Utara.

Abdul Latif Mole menilai kehadiran dai muda asal suku Togutil dalam kegiatan tersebut menjadi bukti nyata bahwa proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu melahirkan generasi tangguh yang siap membimbing masyarakat di lingkungan asalnya.

Program Safari Dakwah Ramadan tersebut berlangsung di Kabupaten Halmahera Timur sejak Jumat hingga Senin, dengan menghadirkan Rahmat, dai muda dari komunitas Togutil, sebagai penceramah utama dalam rangkaian kegiatan dakwah Ramadan tahun 2026.

Kehadiran dai dari komunitas pedalaman menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pembinaan keagamaan hingga wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan dan dakwah.

Pada malam ke-12 Ramadan, kegiatan dilaksanakan di Masjid Baiturahman Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, setelah pelaksanaan salat Isya dan Tarawih.

Jamaah mengikuti rangkaian tausiyah dalam suasana khusyuk ketika Rahmat menyampaikan materi dakwah yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an secara tartil. Penyampaian materi keagamaan berlangsung dengan pendekatan yang komunikatif dan mendapat respons positif dari masyarakat yang hadir.

Sejumlah warga menyampaikan rasa bangga atas tampilnya seorang pemuda dari komunitas pedalaman di mimbar dakwah. Kehadiran Rahmat dipandang sebagai representasi keberhasilan proses pendidikan dan pembinaan yang menjangkau masyarakat adat di wilayah terpencil Halmahera Timur.

Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut pada hari berikutnya di Masjid An-Nur Buli. Antusiasme jamaah tetap terlihat tinggi dalam mengikuti ceramah yang disampaikan pada siang hari tersebut. Dalam materinya, Rahmat menekankan pentingnya penguatan iman, pendidikan berbasis Al-Qur’an, serta komitmen membangun generasi Qur’ani sebagai fondasi kehidupan masyarakat.

Abdul Latif Mole yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menilai materi ceramah yang disampaikan memiliki nilai pembinaan yang kuat bagi masyarakat.

“Ini menjadi bukti bahwa pendidikan dan pembinaan yang tepat dapat melahirkan dai yang kuat dan istiqamah. Harapannya, Rahmat dapat terus membimbing masyarakat di pedalaman Halmahera,” ujar Abdul Latif dalam keterangannya di sela kegiatan.

Menurutnya, kehadiran dai muda dari suku Togutil menunjukkan bahwa pembinaan umat tidak hanya menghasilkan kader dakwah di wilayah perkotaan, tetapi juga mampu melahirkan tokoh pembimbing dari komunitas lokal yang memahami kondisi sosial masyarakatnya secara langsung. Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan layanan keagamaan di daerah terpencil.

Abdul Latif juga menyampaikan harapan agar sinergi antara DPW Hidayatullah Maluku Utara dan Laznas BMH terus diperluas sehingga semakin banyak dai lokal yang lahir dari proses pembinaan masyarakat pedalaman. Program dakwah berbasis komunitas dinilai mampu memperkuat keberlanjutan pembinaan umat secara lebih merata.

Penyelenggara menyampaikan bahwa Safari Dakwah Ramadan ini merupakan bagian dari agenda tahunan untuk menghadirkan layanan dakwah hingga wilayah yang membutuhkan pendampingan keagamaan secara intensif. Selain ceramah Ramadan, kegiatan juga menjadi ruang silaturahmi antara dai dan masyarakat setempat.

Rangkaian Safari Dakwah dijadwalkan berlanjut menuju wilayah Maba dan Maba Utara dalam beberapa hari berikutnya. Penyelenggara berharap seluruh agenda dapat berjalan lancar serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kehidupan keagamaan masyarakat di berbagai wilayah Halmahera Timur.[]