Beranda blog Halaman 18

Peran Lembaga Filantropi Menjembatani Kebaikan hingga ke Akar Rumput

0

MEMBANGUN kesejahteraan bagi sesama adalah kebutuhan utama bangsa Indonesia. Namun kesejahteraan tidak lahir begitu saja; ia biasanya tumbuh dari kerja sama berbagai elemen dalam masyarakat.

Secara teori ada konsep bernama Model The Triple Helix. Konsep ini membagi peran utama beberapa pihak penting. Industri berperan sebagai penggerak inovasi ekonomi. Universitas memproduksi pengetahuan dan riset. Pemerintah menjadi pengatur arah melalui kebijakan dan regulasi.

Jadi ini adalah upaya pembangunan yang menjadikan pengetahuan sebagai basis utama. Dalam praktiknya, model ini berkembang. Banyak pakar kemudian menambahkan unsur masyarakat sebagai aktor penting, karena inovasi sosial tidak akan hidup tanpa partisipasi warga.

Namun dalam realitas sosial, hubungan antara industri, universitas, dan pemerintah sering kali tidak langsung menyentuh masyarakat lapisan bawah. Di titik inilah peran lembaga filantropi menjadi penting.

Melalui hadirnya peran lembaga filantropi dan lembaga amil zakat, program pembangunan bisa kita harapkan berjalan secara terukur, bertahap dan berkelanjutan.

Gambaran kolaborasi itu dapat kita lihat pada kerja sama Laznas BMH dengan industri seperti Paragon Corp.

Paragon Corp sebagai industri ingin memberi manfaat kepada masyarakat yang tak mudah dijangkau dengan pemberdayaan. Kemudian Laznas BMH menjadi penghubung bagaimana keinginan industri memberi dampak sosial dapat terwujud bagi masyarakat atau komunitas tertentu yang memang harus tumbuh secara sosial.

Sharing Power

Kolaborasi atau kali ini saya sebut sharing power dapat terjadi kalau masing-masing pihak menyadari tentang sumber daya dan kompetensi inti yang dimiliki. Paragon Corp tentu saja punya kekuatan kapital (modal) yang diperlukan masyarakat untuk tumbuh. Laznas BMH mempunyai core kompetensi pada bidang pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini mualaf eks-Baduy di Lebak Banten.

Ketika keduanya melakukan sharing power, kolaborasi itu ibarat rangkaian listrik. Ketika saklar dinyalakan, energi yang mengalir dari satu titik dapat menyalakan cahaya di tempat yang jauh.

Owner, leader dan manajemen Paragon Corp tidak menyaksikan bagaimana cahaya itu mengubah wajah yang lesu menjadi ceria. Tetapi para amil Laznas BMH di lapangan langsung menyaksikan itu.

Laporan dan penjelasan dari lapangan kemudian menjadi jembatan kepercayaan yang semakin menguatkan kolaborasi itu.

Melalui sinergi dan kolaborasi semacam itu, denyut dan detak kehidupan mualaf eks-Baduy bisa terus berlangsung. Masyarakat pun kian hari tumbuh lebih literat dan pembangunan kesejahteraan secara menyeluruh pun terus berlangsung secara berkelanjutan.

Modal dan Kolaborasi

Pilihan Paragon Corp mengajak lembaga filantropi dan lembaga amil zakat berperan secara kolaboratif, menunjukkan bahwa bekerjasama jauh lebih baik, apalagi dalam hal membangun kesejahteraan bagi sesama.

Pengalaman di lapangan juga menunjukkan hal yang sama. Saya sendiri pernah menyaksikan secara langsung kasus bagaimana orang yang memiliki modal ingin melakukan kebaikan semuanya dengan tangannya sendiri. Pada tahap awal, penyiapan lahan dan pembangunan fisik tidak terjadi kendala. Akan tetapi begitu berurusan dengan manusia, misalnya santri untuk pesantren, ketidakstabilan mulai sering terjadi.

Alhasil, kekuatan modal tak mampu menjaga denyut kebaikan itu terus berjalan. Tidak sedikit orang membangun program sosial sendirian, lalu berhenti di tengah jalan karena tidak memiliki mitra yang kompeten.

Syukur akhirnya ada kesadaran dan mengajak kolaborasi lembaga amil zakat atau individu yang menjadi ujung tombak program kebaikan masyarakat sebagai mitra. Niat kebaikan pun dapat dirawat secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Dua Kompetensi Penting

Saat ini, pergeseran dalam memandang program pemberdayaan masyarakat mulai bergeser. Mulai banyak industri yang memahami bahwa mereka tidak mungkin turun langsung berperan layaknya lembaga amil zakat. Namun pada saat yang sama, itu menantang lembaga amil zakat untuk memiliki setidaknya dua kompetensi penting.

Pertama adalah competence trust, yaitu kepercayaan yang lahir dari kapasitas profesional sebuah lembaga untuk menjalankan program secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, intention trust, yaitu niat dan kemauan gigih untuk berkinerja dengan baik atau memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dalam hal ini teori mengatakan lebih menantang, karena sifatnya yang intangible.

Apabila dua kompetensi itu menjadi satu kekuatan “budaya” dalam sebuah lembaga amil zakat atau filantropi Islam, maka kolaborasi dalam memberdayakan sesama akan semakin subur. Industri bahkan pemerintah akan melihat bahwa lembaga amil zakat bukan sekadar pelengkap, melainkan simpul penting yang menjembatani kebaikan agar benar-benar sampai kepada masyarakat.[]

*) Imam Nawawi, penulis Public Relations Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Hidayatullah (Laznas BMH)

Al-Qur’an sebagai Arsitektur Kesadaran

0

BAGI sebagian besar dari kita, membaca Al-Qur’an sering kali terjebak dalam dikotomi yang sempit antara mengejar target kuantitas khatam atau hanyut dalam romantisme sejarah masa silam.

Kita membaca tentang Firaun, kaum Aad, hingga Perang Ahzab seolah sedang menyusuri lorong museum; mengagumi artefak masa lalu yang megah, namun merasa “benda-benda” itu tidak punya relevansi dengan tagihan cicilan, karut-marut politik, hingga krisis identitas manusia modern.

Lantas, muncul pertanyaan krusial, mengapa kitab yang diklaim sholihun likulli zaman wa makan (relevan untuk setiap waktu dan tempat) ini sering terasa berjarak dengan realitas? Apakah masalahnya ada pada teksnya, atau pada kacamata yang kita gunakan saat membedahnya?

Melampaui Tumpukan Informasi

Problem pertama terletak pada cara kita mendefinisikan “pengetahuan”. Dalam tradisi akademik modern, kita kerap mendewakan informasi—data, angka, dan detail kronologis. Namun, Al-Qur’an bekerja dengan logika yang berbeda. Ia bukanlah sekadar bank data (information), melainkan peta navigasi pembentuk kesadaran atau hudan.

Ambil contoh fragmen Perang Ahzab. Jika kita membuka literatur sejarah, kita akan disuguhi detail angka infanteri, strategi parit, hingga nama-nama panglima. Namun, Al-Qur’an justru bergerak melampaui statistik itu. Fokusnya adalah bedah psikologis manusia saat menghadapi krisis eksistensial.

Al Qur’an memotret empat prototipe manusia yang presisi dari kisah yang lebih dikenal dengan perang khandaq itu, yaitu, orang peragu yang menyalahkan keadaan, orang pengecut yang mencari celah untuk lari, orang penghasut yang merusak mentalitas kolektif, dan orang beriman yang melihat krisis sebagai momentum kenaikan kelas spiritual.

Logika ini menegaskan bahwa Al-Qur’an tidak sedang mendongengkan perang di masa Nabi, melainkan sedang membedah “anatomi mental” manusia saat dikepung masalah—sebuah siklus yang akan terus berulang hingga akhir zaman.

Karakter sebagai “Model”, Bukan Individu

Dalam dunia intelektual, kita mengenal pemodelan (modeling). Al-Qur’an melakukan hal serupa melalui teknik namdzajah atau penokohan prototipe. Nama-nama seperti Firaun, Qarun, atau Haman bukanlah sekadar individu yang terkunci di peti mati abad silam. Mereka adalah representasi dari ideologi dan pola perilaku.

“Qarunisme”, misalnya, bukan sekadar soal tumpukan harta, melainkan soal arogansi intelektual—sebuah sikap yang merasa bahwa seluruh keberhasilan adalah hasil mutlak dari “ilmu yang ada padaku” (innama utituhu ‘ala ‘ilmin ‘indi).

Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar memelihara benih Qarunisme dalam bentuk merasa paling cerdas secara akademik dan memandang rendah mereka yang tak bergelar?

Di titik inilah Al-Qur’an menjadi cermin yang kejam sekaligus jujur. Ia tidak sedang menceritakan orang lain; ia sedang memetakan kemungkinan-kemungkinan karakter yang sedang bersemayam di dalam diri kita dan struktur masyarakat hari ini.

Interaktivitas dan Panggilan Bertindak

Satu hal yang kerap terlupakan: Al-Qur’an adalah “partner” yang hanya akan berbicara jika diajak berdialog secara jujur. Ia tidak akan memberikan jawaban mendalam kepada mereka yang pasif terhadap realitas.

Seorang ekonom yang bergelut dengan ketimpangan pasar akan menemukan “ruh” dalam ayat-ayat distribusi harta yang tak tersentuh oleh orang awam. Seorang fisikawan akan menangkap getaran berbeda dalam ayat-ayat semesta. Ini adalah panggilan bagi kita—para pencari ilmu di berbagai disiplin—untuk membawa keresahan intelektual dan profesional kita ke hadapan teks.

Tadabur, dalam konteks ini, bukan lagi sekadar merenung syahdu di sudut sunyi. Tadabur adalah kerja intelektual untuk mengekstraksi metodologi Qur’ani guna membedah keruwetan zaman.

Sudah saatnya kita mengubah paradigma. Berhenti memperlakukan Al-Qur’an sebagai buku sejarah yang statis. Mulailah melihatnya sebagai “sistem operasi” (operating system) bagi akal dan kalbu yang terus diperbarui.

Tugas kita bukan lagi sekadar menghitung berapa kali kita melumat teks secara lisan, melainkan sejauh mana nilai-nilai Al-Qur’an mampu menamatkan kejahilan dalam cara kita berpikir. Sebab, pintu Al-Qur’an hanya akan terbuka lebar bagi mereka yang datang membawa kegelisahan nyata untuk memperbaiki realitas.[]

*) Insan Anshori Pasi, penulis mahasiswa semester 8 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Institut Muslim Cendekia (IMC) Sukabumi, alumni Pondok Pesantren Hidayatullah Hidayatullah Tanjung Morawa, Sumatera Utara.

BAZNAS dan IMS Gelar Pesantren Marjinal Cahaya Ramadan bagi Kelompok Rentan

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) bekerja sama dengan Islamic Medical Service (IMS) menyelenggarakan program Pesantren Marjinal Cahaya Ramadan 1447 H yang ditujukan bagi kelompok masyarakat pra sejahtera, anak jalanan, komunitas punk, serta kelompok marjinal lainnya.

Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan di Pusat Dakwah Hidayatullah yang berlokasi di Jalan Cipinang Cempedak I, Otista Raya No.14, Jatinegara, Jakarta Timur, dimulai pada Sabtu, 17 Ramadhan 1447 (7/3/2026).

Program ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan yang diselenggarakan oleh BAZNAS RI bersama mitra lembaga sosial. Mengusung slogan “Pesantren Jalan Cahaya”, kegiatan tersebut hadir sebagai program pembinaan keagamaan yang memberikan ruang pembelajaran bagi masyarakat yang selama ini jarang terlibat dalam kegiatan dakwah formal.

Sebanyak 100 peserta mengikuti program pesantren kilat tersebut. Para peserta berasal dari berbagai kelompok masyarakat marginal yang meliputi anak jalanan, masyarakat pra sejahtera, komunitas punk, hingga kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai preman.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mengikuti sejumlah sesi pembinaan yang berfokus pada penguatan pemahaman keagamaan. Materi yang diberikan meliputi pembinaan akidah, praktik ibadah sehari-hari, serta pendampingan psikososial bagi peserta.

Selain pembinaan spiritual, program ini juga menyediakan layanan sosial yang berkaitan dengan proses perubahan diri para peserta. Salah satu layanan yang diberikan adalah fasilitas penghapusan tato bagi peserta yang bersedia mengikuti proses tersebut. Layanan ini disediakan sebagai bagian dari dukungan terhadap peserta yang ingin memulai perubahan dalam kehidupan mereka.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah KH Naspi Arsyad, Lc., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi yang dilakukan oleh BAZNAS RI dan IMS dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan dakwah yang diselenggarakan melalui program ini menekankan pendekatan yang merangkul berbagai lapisan masyarakat.

“Pesantren Jalan Cahaya ini adalah bentuk dakwah yang merangkul dan tidak memukul. Kita ingin saudara-saudara kita, baik dari kalangan punk maupun preman, merasakan bahwa pintu hidayah dan kasih sayang Allah terbuka luas bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalan-Nya,” ujar KH Naspi Arsyad.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Khotibul Umam dari Divisi Pendidikan Dakwah BAZNAS RI menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya lembaga dalam memperluas jangkauan manfaat zakat kepada kelompok masyarakat yang berada di lapisan akar rumput.

Menurutnya, kegiatan ini digelar dalam rangka untuk menghadirkan ruang pembinaan spiritual bagi kelompok masyarakat yang selama ini jarang mendapatkan akses terhadap kegiatan pembinaan keagamaan yang terstruktur.

“Melalui semangat Pesantren Jalan Cahaya, BAZNAS RI hadir untuk memastikan manfaat zakat menyentuh akar rumput dan menguatkan tauhid mereka yang berada di jalanan agar tetap memiliki harapan di bulan Ramadan,” ujar Ahmad Khotibul Umam.

Gabungkan Pembinaan Spiritual

Sementara itu, Direktur Utama Islamic Medical Service, Muhammad Ikhsan Taufik, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menggunakan pendekatan yang menggabungkan pembinaan spiritual dengan dukungan medis bagi peserta.

Ia menyampaikan bahwa layanan penghapusan tato yang disediakan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap peserta yang ingin melakukan perubahan dalam kehidupan mereka.

“Di sini kita tidak hanya membina secara rohani, tapi juga memberikan solusi nyata bagi hambatan fisik mereka melalui layanan hapus tato. Kami ingin proses hijrah kelompok marjinal ini mendapatkan pendampingan medis dan spiritual yang layak dan aman,” jelas Ikhsan Taufik.

Salah satu peserta, Roni, bukan nama sebenarnya, yang berasal dari komunitas jalanan juga menyampaikan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya ketika berada di lingkungan tempat ibadah.

“Biasanya kami merasa asing di tempat ibadah, tapi di Pesantren Jalan Cahaya ini kami disambut seperti keluarga. Kami diajarkan mengaji dan dirangkul dengan tulus tanpa dipandang sebelah mata. Ini adalah jalan baru bagi kami untuk menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Program ini diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang sosial yang mendapatkan pembinaan keagamaan, pendampingan psikososial, serta layanan sosial sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta Timur.

KH Naspi Arsyad Maknai Ramadhan sebagai Sarana Revitalisasi Kehidupan Spiritual dan Sosial

0

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah KH Naspi Arsyad, Lc., memaknai bulan suci Ramadhan sebagai sarana revitalisasi dan rekonstruksi kehidupan spiritual dan sosial. Hal itu disampaikan saat menyampaikan kajian bertema Ramadhan sebagai Momentum Merevitalisasi Tatanan Masyarakat yang Berperadaban dalam kegiatan Kajian Ba’da Subuh di Masjid Baitul Karim, Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Ahad, 18 Ramadhan 1447 (8//3/2026).

KH Naspi Arsyad menjelaskan bahwa bulan Ramadhan memiliki fungsi strategis dalam membangun kembali struktur kehidupan seorang muslim, baik pada dimensi spiritual maupun sosial.

Ibadah puasa, menurutnya, melatih manusia mengendalikan tiga aspek mendasar dalam kehidupan, yaitu lapar, dahaga, dan dorongan nafsu. Melalui proses pengendalian tersebut, seorang muslim diarahkan untuk memusatkan orientasi ibadahnya secara penuh kepada Allah.

Selain sebagai sarana pembinaan diri, ia juga menekankan bahwa Ramadhan menjadi kesempatan untuk memperbaiki kekurangan spiritual yang mungkin terjadi sepanjang sebelas bulan sebelumnya. Berbagai amalan seperti puasa, qiyamullail, membaca Al-Qur’an, dan bentuk-bentuk kebaikan lainnya dipandang sebagai sarana evaluasi dan perbaikan diri.

Dalam kajian tersebut, Naspi juga menyinggung pentingnya mengarahkan kembali orientasi kehidupan manusia. Ia menyebut bahwa sebagian orang menjalani kehidupan dengan fokus pada rutinitas duniawi, sehingga Ramadhan berfungsi sebagai pengingat tentang tujuan hidup seorang mukmin.

“Ramadhan bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga, tetapi momentum besar untuk memperbaiki struktur kehidupan pribadi hingga sosial umat Islam,” ujarnya.

Ia kemudian mengutip sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. “Lisshāimi farhatun ‘inda fithrihi,” katanya, mengutip hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang yang berpuasa memiliki kegembiraan ketika berbuka.

Menurutnya, kegembiraan tersebut tidak hanya terkait dengan terpenuhinya kebutuhan fisik setelah berpuasa, tetapi juga berkaitan dengan keberhasilan seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah.

Dalam bagian lain kajiannya, Naspi menjelaskan bahwa puasa juga berperan dalam pembentukan akhlak dan moral seorang muslim. Ia mengingatkan bahwa pengendalian diri selama berpuasa melatih seseorang untuk menahan ucapan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ia mencontohkan sikap yang diajarkan dalam ibadah puasa ketika seseorang menghadapi potensi konflik atau perkataan kasar. “Inni shāim!,” ujarnya, merujuk pada anjuran agar seseorang menyatakan bahwa dirinya sedang berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa nilai-nilai Ramadhan tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas. Jika nilai ibadah, kepedulian sosial, serta penguatan akhlak dijalankan secara kolektif, maka hal tersebut akan membentuk kehidupan masyarakat yang berkeadaban.

Naspi pada kesempatan iitu juga menyinggung peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Menurutnya, hijrah tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan masyarakat yang berlandaskan nilai keimanan, akhlak, serta tatanan sosial yang teratur.

Ia menyampaikan bahwa melalui momentum Ramadhan, umat Islam diingatkan kembali bahwa perubahan dalam kehidupan masyarakat berawal dari perubahan spiritual dan moral individu.

Dengan demikian, tegasnya, Ramadhan hendaknya dijadikan bukan hanya sebagai ibadah tahunan, tetapi juga sebagai proses pembinaan yang berpotensi melahirkan masyarakat yang beriman, berakhlak, dan berperadaban.

Ust Dr H Tasyrif Amin Tekankan Ilmu, Takwa, dan Hikmah sebagai Pilar Pembentukan Kader Rabbani

Ketua Dewan Murabbi Pusat Hidayatullah, Ust. Dr. H. Tasyrif Amin, M.Pd., menjadi narasumber dalam kajian bertema “Ramadhan: Madrasah Pembentukan Kader Rabbani” dalam rangkaian Kajian Ramadhan 1447 H yang diselenggarakan di Masjid Ummul Quraa Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat, Ahad, 18 Ramadhan 1447 (Foto: Mercyvano Ihsan/ Hidayatullah.or.id)

DEPOK (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Murabbi Pusat (DMP) Hidayatullah, Ust. Dr. H. Tasyrif Amin, M.Pd., menyampaikan bahwa keilmuan, ketakwaan, dan hikmah sebagao pilar pembentukan kader “rabbani”. Demikian hal itu ditegaskan dia di kajian bertema “Ramadhan: Madrasah Pembentukan Kader Rabbani” dalam rangkaian Kajian Ramadhan 1447 H yang diselenggarakan di Masjid Ummul Quraa Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat, Ahad, 18 Ramadhan 1447 (8//3/2026).

Kegiatan tersebut dipandu oleh moderator Ustadz Ruhul Muhammad yang juga Imam Masjid Ummul Quraa, sementara pembacaan ayat suci Al-Qur’an dibawakan oleh Ustadz Imamul Azmi, seorang muhaffidz Al-Qur’an dari SMP–MA Hidayatullah, yang melantunkan Surah Al-Baqarah ayat 183–184 tentang kewajiban puasa bagi kaum beriman.

Dalam pengantar kegiatan, moderator menjelaskan bahwa Ramadhan memiliki fungsi pendidikan spiritual dalam membentuk karakter umat. Ia menegaskan bahwa bulan suci tersebut tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual tahunan, melainkan sebagai ruang pembinaan bagi lahirnya generasi yang memiliki kualitas keimanan dan kepemimpinan moral.

Moderator menyampaikan bahwa Ramadhan merupakan proses pendidikan yang disiapkan Allah untuk membentuk kader-kader umat yang memiliki orientasi ilahiah dalam kehidupan.

“Ramadhan bukan sekadar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa lalu meninggalkannya begitu saja. Ramadhan adalah madrasah terbesar yang dipersiapkan Allah bagi kaum muslimin untuk melahirkan kader-kader Rabbani,” ujarnya.

Karakter Manusia Rabbani
Ketua Dewan Murabbi Pusat Hidayatullah, Ust. Dr. H. Tasyrif Amin, M.Pd., menjadi narasumber dalam kajian bertema “Ramadhan: Madrasah Pembentukan Kader Rabbani” dalam rangkaian Kajian Ramadhan 1447 H yang diselenggarakan di Masjid Ummul Quraa Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat, Ahad, 18 Ramadhan 1447 (Foto: Mercyvano Ihsan/ Hidayatullah.or.id)

Memasuki pemaparan materi, Dr. Ust. H. Tasyrif Amin, M.Pd., memulai dengan merujuk kepada Surah Ali Imran ayat 79 yang berbicara tentang karakter manusia Rabbani. Ia menjelaskan bahwa istilah Rabbani memiliki makna yang luas dalam tradisi tafsir Al-Qur’an dan sering dikaitkan dengan kualitas keilmuan dan spiritualitas seseorang.

Ia menjelaskan bahwa dalam pandangan para ulama, Rabbani merupakan pribadi yang memadukan kedalaman ilmu dengan ketakwaan kepada Allah.

“Menurut penjelasan para ulama, Rabbani adalah orang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah,” ujarnya.

Ia kemudian menguraikan bahwa karakter Rabbani tidak hanya berhenti pada dua dimensi tersebut, tetapi juga tercermin dalam cara seseorang mengekspresikan ajaran Islam dalam kehidupan sosial.

“Unsur Rabbani ada tiga, yaitu berilmu, bertakwa, dan mengekspresikan Islam dengan penuh hikmah,” katanya.

Dalam penjelasannya, Tasyrif Amin menempatkan ilmu sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter Rabbani. Ia menegaskan bahwa ajaran Islam sejak awal telah menempatkan pencarian ilmu sebagai perintah pertama dalam wahyu.

Ia menjelaskan bahwa perintah membaca dalam wahyu pertama merupakan simbol dari pentingnya pengetahuan dalam membangun peradaban Islam.

“Yang pertama adalah berilmu. Hal ini selaras dengan manhaj sistematika wahyu, di mana perintah pertama dalam Islam adalah membaca, yaitu menuntut ilmu,” ujarnya.

Karena itu, menurutnya, seseorang tidak dapat mencapai derajat Rabbani tanpa landasan keilmuan yang kuat. “Syarat pertama menjadi Rabbani adalah berilmu,” katanya.

Namun demikian, Tasyrif Amin mengingatkan bahwa ilmu yang tidak disertai ketakwaan dapat membawa seseorang pada penyimpangan. Ia menjelaskan bahwa sejarah menunjukkan banyak contoh di mana ilmu tidak selalu menghasilkan kebaikan jika tidak dibingkai oleh nilai-nilai spiritual.

Ia menekankan bahwa ketakwaan menjadi faktor pengendali yang menjaga ilmu agar tetap berada dalam koridor kebenaran.

“Kemudian yang kedua adalah bertakwa. Banyak orang justru tersesat karena berilmu, karena itu ilmu tidak boleh dilepaskan tanpa tuntunan ketakwaan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ilmu yang benar seharusnya mendorong seseorang semakin mendekat kepada Allah melalui peningkatan kualitas ibadah.

“Jika seseorang berilmu, seharusnya ia semakin beribadah kepada Allah. Jika tidak, maka ilmu tersebut justru dapat menyesatkannya,” katanya.

Hikmah dan Pembentukan Karakter
Ketua Dewan Murabbi Pusat Hidayatullah, Ust. Dr. H. Tasyrif Amin, M.Pd., menjadi narasumber dalam kajian bertema “Ramadhan: Madrasah Pembentukan Kader Rabbani” dalam rangkaian Kajian Ramadhan 1447 H yang diselenggarakan di Masjid Ummul Quraa Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat, Ahad, 18 Ramadhan 1447 (Foto: Mercyvano Ihsan/ Hidayatullah.or.id)

Masih dalam kesempatan tersebut, Tasyrif Amin kemudian mengaitkan pembentukan karakter Rabbani dengan praktik spiritual yang disebutkan dalam Surah Al-Muzammil.

Ia menjelaskan bahwa ayat-ayat dalam surat tersebut memberikan panduan tentang bagaimana membangun kekuatan spiritual dan kedisiplinan ibadah.

Ia menekankan bahwa umat yang ingin membangun karakter Rabbani perlu menghidupkan nilai-nilai yang terkandung dalam surat tersebut.

“Jika ingin menjadi umat Rabbani, kita harus berusaha mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam surat Al-Muzammil,” ujarnya.

Selain praktik spiritual individual, Tasyrif Amin juga menyoroti pentingnya mekanisme pembinaan kolektif dalam membentuk karakter kader. Ia menjelaskan bahwa dalam tradisi gerakan Islam, halaqah menjadi salah satu instrumen utama dalam proses transfer ilmu dan spiritualitas.

“Salah satu sarana untuk menumbuhkan ilmu dan membentuk pribadi Rabbani adalah melalui halaqah. GNH (Gerakan Nawafil Hidayatullah) juga menjadi bagian dari proses transfer spiritual,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa proses pembinaan tersebut tidak hanya bertujuan memperdalam pemahaman keagamaan, tetapi juga membentuk karakter sosial yang seimbang. Dalam hal ini, hikmah menjadi elemen penting dalam ekspresi keislaman.

Tasyrif Amin menguraikan bahwa hikmah dalam dakwah tidak sekadar berarti kebijaksanaan intelektual, tetapi juga menyangkut kelembutan sikap dalam menyampaikan nilai-nilai Islam.

“Hikmah merupakan manifestasi sikap keislaman. Dalam sebagian tafsir, hikmah juga dimaknai sebagai kelembutan dalam bersikap,” ujarnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa dakwah yang efektif adalah dakwah yang mampu menggabungkan ketegasan prinsip dengan kelembutan pendekatan.

“Dakwah bil hikmah adalah dakwah yang memadukan ketegasan dan kelembutan. Inilah yang disebut sebagai wasathiyah,” katanya.

Menurut Tasyrif Amin, keseimbangan antara ketegasan nilai dan kelembutan sikap merupakan ciri utama pendekatan Islam yang moderat dan inklusif dalam kehidupan masyarakat.

Implementasi Nilai-nilai Al-Qur’an
Ketua Dewan Murabbi Pusat Hidayatullah, Ust. Dr. H. Tasyrif Amin, M.Pd., menjadi narasumber dalam kajian bertema “Ramadhan: Madrasah Pembentukan Kader Rabbani” dalam rangkaian Kajian Ramadhan 1447 H yang diselenggarakan di Masjid Ummul Quraa Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat, Ahad, 18 Ramadhan 1447 (Foto: Mercyvano Ihsan/ Hidayatullah.or.id)

Pada bagian akhir kajian, Tasyrif mengutip pandangan intelektual yang juga tokoh gerakan Islam Hasan Ismail Al-Hudaibi mengenai pentingnya implementasi nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan nyata. Ia menjelaskan bahwa kekuatan Islam dalam sejarah tidak hanya lahir dari teori, tetapi dari praktik kehidupan orang-orang yang mengamalkan ajaran tersebut.

“Jika nilai-nilai dalam surat Al-Muzammil benar-benar diamalkan, sebagaimana disebutkan oleh Hasan Al-Hudaybi, maka Islam akan tegak melalui orang-orang yang mengamalkan prinsip tersebut,” ujarnya.

Tasyrif Amin menekankan Ramadhan sebagai proses pendidikan spiritual yang komprehensif dalam membentuk kader Rabbani.

Bulan suci ini dimaknai dia sebagai ruang pembinaan yang memadukan penguatan ilmu, ketakwaan, serta kemampuan mengekspresikan nilai-nilai Islam secara bijaksana dalam kehidupan sosial.

Dengan integrasi ketiga unsur tersebut, pembentukan karakter Rabbani dipandang Tasyrif Amin sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan dimensi intelektual, spiritual, dan sosial dalam kehidupan umat.

LPH Hidayatullah Perkuat Ekosistem Halal dan Daya Saing UMKM Sulawesi Utara

MANADO (Hidayatullah.or.id) — Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Hidayatullah mempertegas komitmennya dalam memperkuat ekosistem halal di wilayah Sulawesi Utara melalui serangkaian agenda strategis pada awal tahun 2026.

Kehadiran institusi ini dalam perhelatan Hijrah Fest Sulut serta penyelenggaraan seminar edukatif di Kota Tomohon menjadi momentum istimewa dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mencapai standar legalitas yang lebih tinggi serta daya saing global.

Rangkaian aktivitas ini dimulai dengan pelaksanaan “Seminar Halal Bersama IKM/UMK” yang berlangsung pada 28 Februari 2026 di Aula Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Tomohon.

Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi antara LPH Hidayatullah dan Pemerintah Kota Tomohon ini dihadiri oleh 70 pelaku usaha binaan. Fokus utama seminar ini adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya aspek legalitas usaha sebagai fondasi utama pengembangan bisnis di era modern.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon, Rudi A. Lengkong, S.STP., MAP., yang mewakili Wali Kota, menekankan signifikansi sertifikasi sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal.

“Pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pelaku usaha untuk berkembang dan memiliki daya saing” kata Rudi.

Ridu menegaskan bahwa sertifikasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan strategi proteksi dan ekspansi pasar bagi produk lokal.

LPH Hidayatullah, yang dipimpin langsung oleh Muhammad Faisal, SS., SH., MH., bertindak sebagai narasumber utama guna mengurai kompleksitas prosedur sertifikasi.

Dalam seminar tersebut, para peserta mendapatkan bimbingan teknis mengenai alur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta tahapan rinci pemeriksaan halal, mulai dari pendaftaran hingga audit lapangan.

Sinergi lintas sektoral ini juga melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tomohon untuk memastikan sinkronisasi antara regulasi daerah dan standar nasional.

Peran Edukatif dan Penyediaan Konsultasi Halal

Transisi menuju penguatan ekonomi syariah berlanjut pada 1 Maret 2026, di mana LPH Hidayatullah turut berpartisipasi aktif dalam ajang Hijrah Fest Sulut 2026 yang diselenggarakan di Mega Mall Manado.

Acara tersebut merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang bertujuan untuk memakmurkan umat melalui pemberdayaan UMKM.

Di tengah ratusan stan yang menyajikan produk kuliner, fesyen, dan kreatif, LPH Hidayatullah mengambil peran edukatif melalui penyediaan layanan konsultasi halal bagi masyarakat luas.

Edukasi yang diberikan tidak terbatas pada aspek teknis, namun juga menyentuh substansi ekonomi makro. Dalam salah satu sesi diskusinya, ditekankan bahwa sertifikasi halal merupakan nilai tambah dan daya saing bagi produk UMKM di pasar yang semakin kompetitif.

Hal ini, Muhammad Faisal menjelaskan, menjadi sangat relevan mengingat tenggat waktu krusial pada Oktober 2026 yang telah ditetapkan pemerintah sebagai batas akhir wajib halal bagi berbagai kategori produk, termasuk sektor farmasi dan makanan.

Antusiasme pelaku usaha di Sulawesi Utara terhadap program-program LPH Hidayatullah mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi akan urgensi standar halal.

Di Kota Tomohon, seminar berlangsung secara interaktif, di mana pelaku usaha secara aktif berkonsultasi mengenai kendala perizinan yang selama ini menghambat penetrasi pasar mereka.

Muhammad Faisal memandang bahwa melalui pemahaman yang utuh mengenai proses dan tahapan pengurusan sertifikat halal, produk lokal dapat bertransformasi dan “naik kelas” menjadi produk yang memiliki legitimasi kepercayaan konsumen yang kuat.

Lebih jauh lagi, kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Integrasi antara nilai-nilai ekonomi syariah, gaya hidup halal (halal lifestyle), dan kepatuhan regulatif diharapkan mampu menciptakan infrastruktur ekonomi yang tangguh.

“Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha, diharapkan pengembangan UMKM berbasis halal dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah,” kata Muhammad Faisal.

Dengan kantor operasional yang berlokasi di Grand Depok City dan kantor utama di Jakarta Timur, LPH Hidayatullah terus memperluas jangkauan layanannya untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha, baik di tingkat regional maupun nasional, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan pemeriksaan kehalalan produk.

Partisipasi aktif dalam kegiatan seperti Hijrah Fest Sulut 2026 menegaskan posisi LPH Hidayatullah yang bukan hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengedukasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Nuzulul Quran dan Panggilan Perubahan bagi Umat di Tengah Gejolak Dunia

DI BAWAH naungan langit Ramadan 2026, kita kembali bersua dengan peringatan Nuzulul Quran. Namun, mari sejenak kita tanggalkan jubah seremoni tahunan ini.

Mari masuk ke dalam ruang kejujuran batin dan bertanya: Mengapa Allah memilih momen kegelapan jahiliyah untuk memancarkan cahaya wahyu-Nya?

Jawabannya bukan sekadar catatan sejarah yang membeku di masa lalu. Al-Quran turun sebagai sebuah Manifesto Perubahan. Ia hadir bukan untuk menghiasi rak buku atau sekadar diperlombakan keindahan nadanya.

Al-Quran turun untuk meruntuhkan tembok keangkuhan manusia dan membangun kembali puing-puing peradaban di atas fondasi wahyu yang kokoh.

Cetak Biru Perubahan

Ketika Jibril mendekap erat Rasulullah SAW di kesunyian Gua Hira, getarannya tidak hanya dirasakan oleh raga sang Nabi, tapi menggetarkan Arsy dan mengubah arah kemudi sejarah dunia selamanya. Bagi para sahabat, Al-Quran bukan sekadar tumpukan pahala perhuruf, melainkan sebuah Cetak Biru (Blueprint) Kehidupan.

Di balik transformasi besar itu, ada satu “bahan bakar” utama yang Allah gariskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 2: Hudan lil muttaqin (Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa). Di sinilah rahasianya: Al-Quran hanya akan menjadi energi perubahan bagi mereka yang memiliki bahan bakar Takwa.

Korelasi takwa ini menjadi sangat relevan saat kita melihat lanskap dunia hari ini. Di tengah bara konflik yang melibatkan poros kekuatan besar—ketegangan antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran—kita menyaksikan betapa dunia sedang haus akan keadilan.

Perang bukan lagi sekadar perebutan wilayah, melainkan benturan kepentingan dan kesombongan kekuasaan. Tanpa panduan wahyu, teknologi tempur hanya menjadi alat pemusnah massal, bukan pelindung kemanusiaan.

Mari kita renungkan tiga transformasi profetik yang lahir dari “perkawinan” antara Al-Quran dan Takwa dalam konteks hari ini:

Pertama, transformasi mental untuk memerdekakan jiwa dari intimidasi. Al-Quran datang untuk memutus rantai penghambaan manusia kepada sesama makhluk. Lihatlah Bilal bin Rabah.

Di bawah himpitan batu panas, lisan Bilal hanya berucap “Ahad, Ahad!”. Takwa telah mengubah Bilal dari seorang budak yang tertindas menjadi manusia merdeka.

Hari ini, Al-Quran mengajarkan kita untuk tidak “mentuhankan” kekuatan adidaya. Takwa membuat sebuah bangsa tidak gentar menghadapi intimidasi ekonomi maupun militer, karena mereka sadar bahwa kedaulatan sejati hanya milik Allah.

Kedua, transformasi sosial untuk menjahit ukhuwah dengan keadilan. Sebelum cahaya Quran menyinari Arab, pertumpahan darah antar suku adalah napas harian. Al-Quran hadir membawa ayat takwa yang revolusioner:

“…Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa” (QS. Al-Hujurat: 13).

Dalam konteks perang global saat ini, Al-Quran adalah kritik keras bagi standar ganda kemanusiaan. Ia mengajarkan bahwa darah seorang Muslim di Timur Tengah sama berharganya dengan darah siapa pun di belahan dunia lain. Perubahan besar terjadi ketika keadilan ditegakkan tanpa memandang keberpihakan politik.

Ketiga, transformasi ilmu pengetahuan sebagai strategi dan pelita peradaban. Wahyu pertama dimulai dengan perintah intelektual: Iqra’! (Bacalah!). Al-Quran mendorong umatnya untuk cerdas secara strategis dan menguasai ilmu pengetahuan.

Di era perang teknologi seperti sekarang, “Iqra!” berarti menguasai literasi, teknologi, dan kemandirian agar umat tidak hanya menjadi penonton atau korban dalam pertikaian kekuatan besar, tetapi menjadi penengah yang berwibawa dan mandiri.

Titik Balik di Ramadan 2026

Jika hari ini kita melihat mendung kemunduran menggelayuti umat—di mana kita seringkali hanya menjadi pion dalam catur politik global antara Barat dan Timur—barangkali itu karena kita telah memisahkan Al-Quran dari Takwa.

Kita fasih sekali melantunkan ayatnya, namun belum fasih mengamalkan keberanian dan ketegasannya dalam membela yang hak.

Momentum Ramadan 2026 ini harus menjadi titik balik. Ingatlah janji Allah dalam QS. At-Talaq ayat 2-3:

“…Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Inilah solusi bagi umat yang ingin berubah. Jalan keluar dari krisis ekonomi, moral, dan ancaman perang hanya akan terbuka jika kita kembali membumikan Al-Quran dengan semangat takwa yang berani.

Jangan biarkan Al-Quran hanya berhenti di kerongkongan. Biarkan ia mengalir ke tangan untuk bekerja dengan jujur, ke kaki untuk melangkah pada pengabdian, dan ke hati untuk mencintai sesama serta membela yang terzalimi tanpa syarat.

Semoga kita tidak hanya menjadi saksi sejarah Nuzulul Quran, tetapi menjadi pelaku sejarah yang menghidupkan Quran sebagai kompas di tengah badai zaman.[]

*) Dr. Muhammad Shaleh Usman, M.I.Kom., penulis adalah Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Sulawesi Selatan

Kepemimpinan sebagai Struktur Ajaran Islam yang Melekat dalam Kehidupan Umat

0
Dr. Ir. H. Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, M.Si (Foto: Mercyvano Ihsan/ Hidayatullah.or.id)

DEPOK (Hidayatullah.or.id) — Guru politik yang juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2004–2019, Dr. Ir. H. Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, M.Si, menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah struktur ajaran Islam yang melekat dalam kehidupan umat.

Hal itu disampaikan beliau saat menjadi pemateri dalam forum Kajian Ramadhan bertema “Kepemimpinan dalam Islam, Antara Kualitas dan Popularitas” yang berlangsung di Masjid Ummul Quraa Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat, pada Sabtu selepas shubuh, 17 Ramadhan 1447 (7/3/2026).

Abdul Aziz menyoroti dimensi teologis, historis, dan konseptual kepemimpinan dalam tradisi Islam serta kaitannya dengan dinamika sistem politik modern.

Dalam pengantar kajiannya, Abdul Aziz memulai dengan merujuk kepada ayat Al-Qur’an yang sebelumnya dibacakan oleh qari, yaitu Surah An-Nisa ayat 59. Ayat tersebut berbicara tentang prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ia menjelaskan bahwa struktur redaksi ayat tersebut menunjukkan adanya hierarki otoritas dalam Islam.

Ia menekankan bahwa bentuk ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat absolut sebagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dijelaskan dia, pada ayat tersebut terdapat kata ‘athii’ullaaha’ yang disandarkan kepada Allah dan Rasul-Nya, sementara pada ulil amri tidak disebutkan.

“Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan ulil amri ditaati selama kepemimpinannya selaras dengan prinsip-prinsip Islam,” ujarnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam telah hadir sejak awal turunnya wahyu. Dalam pandangannya, kepemimpinan bukan sekadar institusi politik, melainkan bagian dari struktur ajaran Islam yang melekat dalam kehidupan umat.

“Kepemimpinan dalam Islam sudah ada sejak turunnya ayat pertama Al-Qur’an, yaitu ayat pertama dalam surat Al-‘Alaq,” katanya.

Dalam kerangka tersebut, ia mengutip pandangan salah satu sahabat Nabi, Umar bin Khattab, yang menekankan hubungan antara jamaah, kepemimpinan, dan ketaatan dalam kehidupan umat.

Aziz mengutip Umar bin Khattab yang pernah berkata bahwa tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan adanya kepemimpinan, dan tidak ada (gunanya) kepemimpinan kecuali dengan ketaatan.

“Dengan demikian, kepemimpinan merupakan bagian penting dalam syariat, karena Islam adalah agama yang sempurna dan tidak akan berjalan sempurna tanpa adanya pemimpin,” jelasnya.

Sistem Berkembang Seiring Zaman

Selanjutnya, Abdul Aziz Qahhar menjelaskan bahwa sejarah Islam menunjukkan beragam model kepemimpinan yang berkembang sesuai dengan konteks zamannya. Ia mencontohkan praktik kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin yang memperlihatkan variasi mekanisme suksesi.

Ia menjelaskan bahwa setiap periode memiliki metode yang berbeda dalam menentukan pemimpin, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat.

“Model kepemimpinan dalam Islam juga beragam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, misalnya, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya melalui wasiat, sementara pada masa Umar proses pemilihan dilakukan melalui dewan formatur,” ujarnya.

Menurutnya, variasi metode tersebut menunjukkan fleksibilitas dalam praktik politik Islam selama prinsip dasar keadilan dan maslahat tetap dijaga.

Ia kemudian mengaitkan diskursus kepemimpinan Islam dengan pengalaman sejarah Indonesia. Menurutnya, proses perumusan dasar negara Indonesia yang melahirkan Pancasila juga melibatkan pemikiran tokoh-tokoh Muslim yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam dalam konteks kebangsaan.

“Model pemilihan pemimpin juga pernah dicontohkan oleh para ulama dan tokoh yang berperan dalam perumusan dasar negara Indonesia, yang kemudian melahirkan Pancasila dan dinilai selaras dengan nilai-nilai Islam,” katanya.

Dalam bagian berikutnya, Abdul Aziz Qahhar membahas perbedaan antara kualitas kepemimpinan dan popularitas dalam sistem politik. Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, ukuran utama seorang pemimpin tidak ditentukan oleh tingkat ketenarannya di masyarakat.

Menurutnya, kualitas moral, kapasitas intelektual, serta kemampuan menjalankan amanah menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan kepemimpinan.

“Dalam sistem pemilihan dalam Islam, popularitas sebenarnya tidak dapat dijadikan kategori utama. Seorang pemimpin dipilih bukan karena terkenal, tetapi karena kualitasnya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam Islam harus selalu berada dalam kerangka nilai-nilai wahyu. Dalam konteks musyawarah, hasil keputusan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an.

“Dalam Islam, keputusan hasil musyawarah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an,” katanya.

Ia kemudian menguraikan konsep syura yang menjadi salah satu prinsip penting dalam tata kelola kepemimpinan Islam. Menurutnya, syura memiliki karakter yang berbeda dari konsep demokrasi modern.

Ia menjelaskan bahwa dalam syura terdapat batasan normatif yang bersumber dari wahyu.

“Syura berbeda dengan demokrasi. Dalam syura, jika suatu perkara sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur’an atau hadits, maka tidak perlu lagi diperdebatkan,” ujarnya.

Abdul Aziz Qahhar menambahkan bahwa perbedaan utama antara syura dan demokrasi terletak pada sumber kedaulatan yang menjadi dasar sistem politik.

“Perbedaan mendasar antara syura dan demokrasi terletak pada aspek teologisnya. Dalam syura, kedaulatan tertinggi berada pada Allah, sedangkan dalam demokrasi kedaulatan berada pada masyarakat,” katanya.

Belajar Politik dan Kepemimpinan

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Aziz mendorong para santri generasi muda untuk mempelajari ilmu politik dan kepemimpinan. Menurutnya, pemahaman tentang dinamika politik menjadi penting karena kehidupan masyarakat modern dipengaruhi oleh berbagai perubahan sosial dan global.

Abdul Aziz menegaskan bahwa generasi muda perlu memiliki kapasitas intelektual untuk memahami sistem politik sekaligus menjaga nilai-nilai moral dalam praktik kepemimpinan.

“Kalian sebagai anak muda perlu mempelajari ilmu politik, karena kita hidup pada masa yang penuh dinamika,” ujar Anggota Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah ini.

Pada sesi tanya jawab, Abdul Aziz Qahhar merespons pertanyaan jamaah yang menyinggung Surah Al-Maidah ayat 51 dalam diskursus kepemimpinan Islam. Ia menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan bagian dari pedoman normatif yang harus ditaati dalam kerangka ajaran Islam.

Namun demikian, ia mengajak untuk melihat persoalan kepemimpinan dan politik secara lebih luas, terutama dalam konteks kehidupan bernegara yang melibatkan berbagai pertimbangan maslahat.

Menurutnya, para ulama sepanjang sejarah telah memberikan berbagai definisi dan pendekatan terhadap konsep negara dalam Islam.

“Para ulama juga memberikan definisi yang beragam mengenai konsep negara Islam. Persoalan politik dan kepemimpinan merupakan salah satu pembahasan yang paling kompleks dalam Islam,” katanya.

Baginya, diskursus mengenai kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme politik, tetapi juga berkaitan dengan kualitas moral, integritas, serta komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

Safari Dakwah Ramadhan Hidayatullah Kaltara Perkuat Layanan Keagamaan Hingga ke Malaysia

TAWAU (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Kalimantan Utara memperluas silaturrahim dan syiar Islam hingga ke luar negeri melalui program Safari Dakwah Ramadhan dengan mengirimkan para dai untuk berdakwah di Tawau, Sabah, Malaysia, bekerja sama dengan Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau. Program dakwah lintas negara tersebut dilaksanakan selama bulan Ramadhan, sejak 23 Februari hingga 14 Maret 2026.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir antara DPW Hidayatullah Kalimantan Utara dan Konsulat RI Tawau.

Kolaborasi tersebut difokuskan pada pelayanan keagamaan bagi warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di wilayah Tawau serta sekitarnya.

Pada tahun ini, DPW Hidayatullah Kalimantan Utara menugaskan tiga orang dai yang menjalankan peran sebagai Dai Ramadhan sekaligus amil zakat di lingkungan Konsulat RI Tawau.

Kehadiran para dai tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat Indonesia di wilayah tersebut dalam menjalankan berbagai ibadah selama bulan Ramadhan, termasuk pelaksanaan zakat dan pembinaan keagamaan.

Selama masa penugasan, para dai mengisi tausiah atau kuliah tujuh menit setelah salat Zuhur di Kantor Konsulat RI Tawau setiap Senin hingga Kamis.

Selain kegiatan di kantor konsulat, pada malam hari para dai juga mengisi ceramah tarawih serta kajian Ramadhan di sejumlah masjid dan mushalla di wilayah Tawau.

Pererat Hubungan dan Pelayanan Masyarakat

Ketua DPW Hidayatullah Kalimantan Utara, Muhammad Irsan Sulaiman, yang turut memimpin rombongan safari dakwah, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat Indonesia di luar negeri.

“Kami berharap kerja sama ini dapat terus terjalin sebagai wadah mempererat silaturahmi dengan saudara-saudara kita WNI yang berada di Tawau. Selain itu, Hidayatullah Kalimantan Utara juga berkomitmen untuk memberikan ruang pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan di Malaysia,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa peran Hidayatullah di wilayah perbatasan tidak hanya berfokus pada kegiatan dakwah, tetapi juga meliputi upaya pembinaan keagamaan serta dukungan pendidikan bagi komunitas warga negara Indonesia yang membutuhkan.

Konsul Republik Indonesia di Tawau, Dino Nurwahyudin, menyampaikan apresiasi atas kontribusi para dai yang terlibat dalam program Safari Dakwah Ramadhan tersebut.

“Kami sangat bersyukur atas kehadiran para dai dari Hidayatullah yang telah mengisi kajian dan ceramah selama Ramadhan di Kantor Konsulat RI Tawau. Kehadiran mereka sangat membantu dalam memberikan pembinaan keagamaan bagi masyarakat kita di sini,” ungkapnya.

Menurutnya, Konsulat RI Tawau akan terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Safari Dakwah Ramadhan yang dilaksanakan oleh Hidayatullah Kalimantan Utara sebagai bagian dari pelayanan bagi masyarakat Indonesia di wilayah tersebut.

Forum Nasional Hidayatullah Bedah Regulasi Pesantren untuk Penguatan Tata Kelola

0

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Bidang Organisasi bekerja sama dengan Dewan Mudzakarah Hidayatullah menggelar kegiatan Ngaji Regulasi Bedah Peraturan Organisasi (PO) No. 09 Tahun 2024 tentang Pesantren pada Kamis, 15 Ramadhan 1447 (5/3/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh para pengurus Hidayatullah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Forum ini melibatkan unsur pimpinan organisasi dari berbagai tingkatan, termasuk Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pengurus Wilayah (DPW), serta pengurus dari Kampus Induk, Kampus Utama, Kampus Madya, dan Kampus Pratama di lingkungan Hidayatullah.

Agenda ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman terhadap regulasi terbaru yang mengatur penyelenggaraan pesantren dalam jaringan lembaga tersebut.

Ketua DPP Hidayatullah Bidang Organisasi, Dr. Dudung Amadung Abdullah, M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya dimaksudkan untuk membaca isi regulasi secara formal, tetapi juga untuk menyatukan arah pengelolaan pesantren di seluruh jaringan organisasi.

“Pesantren adalah pusat pendidikan kader yang menjadi tempat ditempanya nilai-nilai sistematika wahyu. Dengan adanya PO ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh pesantren dalam jaringan Hidayatullah memiliki standar pengelolaan yang sama, profesional, dan terintegrasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan Peraturan Organisasi No. 09 Tahun 2024 tentang Pesantren menjadi pedoman penting dalam menghadapi perkembangan jaringan pesantren Hidayatullah yang semakin luas. Regulasi tersebut juga dipandang memberikan landasan administratif dan hukum bagi pesantren dalam menjalankan aktivitas pendidikan, dakwah, dan pengembangan kelembagaan.

Melalui kegiatan Ngaji Regulasi ini, Dudung menambahkan, para pengurus dan pengelola pesantren diharapkan memiliki pemahaman yang seragam terhadap aturan organisasi yang berlaku.

Forum ini juga diarahkan sebagai ruang pembelajaran bersama dalam memperkuat tata kelola kelembagaan pesantren agar berjalan secara profesional dan terarah sesuai visi Hidayatullah.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Dewan Mudzakarah Hidayatullah, KH. Ir. Abu A’la Abdullah, M.H.I., yang dalam pengantarnya menekankan pentingnya memahami landasan filosofis regulasi organisasi.

“Pesantren merupakan wadah perjuangan yang sangat penting. Dalam perjuangan Hidayatullah terdapat tiga lapisan utama yang menjadi pilar penyelamat umat, yaitu keluarga, halaqah, dan institusi pesantren. Karena itu, regulasi tentang pesantren harus dipahami secara baik agar dapat dijalankan dengan benar,” ungkapnya.

Dalam sesi pemaparan materi, Ketua DPP Hidayatullah Bidang Pengkaderan dan Pembinaan Anggota, Dr. Abdul Ghofar Hadi, M.S.I., menguraikan dasar konseptual dari regulasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa pesantren dalam perspektif Hidayatullah dipandang bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai ruang pembinaan umat yang memiliki fungsi strategis dalam pembentukan komunitas Islami.

Menurutnya, dalam struktur kelembagaan pesantren Hidayatullah terdapat 23 unsur yang menjadi karakteristik organisasi. Fungsi pesantren juga mencakup lima aspek utama, yakni pendidikan dan perkaderan, dakwah dan rekrutmen anggota, kemandirian ekonomi, pemberdayaan sosial, serta pembentukan komunitas Islami.

Ia menambahkan bahwa regulasi ini merupakan hasil revisi terhadap Peraturan Organisasi sebelumnya, yaitu PO No. 03 Tahun 2015. Proses penyusunan revisi tersebut berlangsung selama sekitar dua setengah tahun sebelum akhirnya ditetapkan sebagai PO No. 09 Tahun 2024.

Pada sesi berikutnya, Ketua Departemen Kepesantrenan DPP Hidayatullah, KH. Muhammad Syakir Syafi’i, Lc., memaparkan struktur regulasi secara rinci dengan mengulas pasal demi pasal yang mengatur tata kelola pesantren dalam jaringan Hidayatullah.