JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PP PGRI) Masa Bakti XXI (2013–2018) Dr H Didi Suprijadi MM mengatakan guru tidak perlu khawatir menegakkan kedisiplinan murid di lingkungan pendidikan.

“Kepada semua guru jangan lagi takut untuk melakukan kegiatan yang bersifat agak menekankan kedisiplinan karena semuanya sudah diatur, dimana setiap peserta didik di lembaga pendidikan itu sudah ada tata tertib dan aturan yang sudah disepakati bersama antara orangua murid, peserta didik dan juga masyarakat.

Hal itu disampaikan Didi Suprijadi dalam Webinar Series10 – Pra Munas V Hidayatullah seperti dilansir kanal Youtube Hidayatullah ID, Rabu (21/10/2020).

“Pertanyaannya, siapa yang berkewajiban memberikan perlindungan. Ya, pemerintah. Yang melindungi guru adalah organisasi profesi, dimana harus menegakkan kode tik dan berkewejiban memberikan perlundingan,” kata Didi.

Didi mengatakan, PGRI telah berkejasama dengan Polri dalam rangka melindungi guru sehingga rasa keadilan bisa ditegakkan sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor: B/3/I/2012 – Nomor 70/UM/PB/XX/2012 tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru.

“Tidak sepatutnya polisi langsung menangkap, tetapi harus menyelesaikan dulu ke organisasi profesi. Tidak boleh dlakukan penangkapn ketika guru sedang melaksanakan tugasya,” kata Didi.

Dia mengatakan, perlu dilakukan kerjasama berkelanjutan dengan lembaga bantuan hukum dan lainnya untuk sama sama menciptakan Undang Undang yang khusus melindungi guru, dai dan dosen.

“Perlu diingat, bahkan binatang langka saja ada Undang Undangnya untuk dilindungi. Kenapa guru dan dai yang merupakan pekerjaan mulia tapi tidak ada Undang Undang yang melindunginya,” ujarnya.

Dia mengemukakan, guru masih sering mengalami masalah hukum seperti terjadi di banyak daerah yang menurutnya seperi fenomena gunug es. Padahal guru harus mendapatkan perlindungan sebagaimana Permendikbud No.10 tahun 2017 yang menjamin perlindungan guru terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, perlakuan tidak adil dan hak kekayaan intelektual.

“Jangan sampai masyarakat sendiri tidak melindungi guru. Masyarakat sebaiknya melindungi guru karena masyarakat menjadi bagian dalam peraturan yang melindungi guru,” katanya.

Dia menambahkan, antisipasi kriminalisasi, kasus kasus yang menyangkut profesi guru maka itu akan ada mekanisme tersendiri. Untuk itu, semua guru dimanapun berada, baik anggota PGRI atau bukan anggota PGRI, agar kiranya mempelajari tentang mekanisme MoU antara PGRI dan Polri karena di situ dijelaskan bahwa tidak semua kegiatan, perkara dan kasus yang dilakukan guru di dalam kelas, atau dalam hal ini yang berhubungan dengan murid, itu bisa dibawa ke ranah hukum.

“Karena kami dari PGRI ada kode etik sesuai dengan Undang Undang dan mengatur bagaimana mekanisme apabila ada guru yang melanggar kode etik profesi. Ada Dewan Kehormatan Guru Indonesia (KGI) sebagai pihak yang menyidangkan atau menyelesaikan kasus kasus apabila ada aduan dari masyarakat tentang profesi guru.

“Pada dasarnya semua yang dilakukan guru di kelas maupun di luar kelas dalam rangka belajar mengajar itu pada prinsipnya adalah didasari atas cinta kepada anak didik,” pungkasnya.

Webinar bertajuk “Antisipasi Kriminalisasi Dai dan Guru Masa Kini” ini juga menghadirkan narasumber Dosen Hukum Universitas Wisnuwardhana Dani Harianto, Direktur LBH Hidayatullah Dudung A. Abdullah dan dipandu oleh lawyer yang juga dai pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Ashabul Kahfi Bekasi, Hidayatullah, SH. (ybh/hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Dosen Hukum Universitas Wisnuwardhana Dani Harianto menilai adanya masalah hukum yang masih kerap menimpa dai dan guru dapat diselesaikan dengan opsi mediasi penal. Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

“Solusi yang sekarang ini perlu kita pikirkan adalah ada mediasi penal,” kata Dani saat menjadi narasumber dalam Webinar Series10 – Pra Munas V Hidayatullah seperti dilansir kanal Youtube Hidayatullah ID, Rabu (21/10/2020).

Dani menjelaskan, mediasi penal atau mediasi dalam pemidanaan yang ada dalam ketentuan baru dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang di situ memuat kemungkinan dilakukan mediasi yang kemudian penyidikan bisa dihentikan.

Dalam pada itu, dai menurutnya sangat berpotensi mengalami masalah hukum karena seringkali materi syiar agama menyerempet hal sensitif yang berkaitan dengan ruang publik. Padahal, boleh jadi materi dai tersebut disampaikan di ruang tertutup atau hanya untuk kalangan sendiri.

Apalagi, Dani menyebutkan, Pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memungkinkan seorang dai dilaporkan oleh pihak yang tidak berkait langsung dengan yang individu yang merasa dirugikan.

“Represent kok bisa melaporkan. Itu nggak benar. Mestinya harus diperjelas dulu dia siapa, orangnya harus konkrit. Nggak bisa berdasarkan perasaan. Yang dirugikan apa, harus jelas. Banyak sekali yang jadi korban yang dianggap menebarkan kebencian. Padahal mereka adalah syiar yang dilakukan di kalangan terbatas atau tertutup,” kata Dani.

Karena itu, menurut Dani, mediasi penal bisa menjadi solusi dalam penyelesaian kasus hukum yang menimpa dai. Apalagi ini juga dianggap sebagai jalan tengah dalam penyelesaian berbagai problematika lain seperti penumpukan beban perkara di pengadilan dan dilematis over capacity di pengadilan.

Selain itu, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tersebut selaras dengan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 yang dimungkinkannya dilakukan mediasi atau penghentian ketika ia tidak berkaitan dengan pidana umum dan pihak yang merasa dirugikan bersedia mencabut.

“Rekan rekan dai jangan ragu, jangan takut untuk bersyiar. Kita yang ada di lembaga advokat dan lembaga profesi guru itu akan tetap membantu mengawal rekan rekan dai dimanapun berada,” kata advokat ini.

Di kesempatan yang sama, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Hidayatullah (LBHH) Dudung A. Abdullah, mengemukakan sejumlah langkah apa yang harus dilakukan dalam mengantisipasi agar tidak dikriminalisasi.

Diantaranya Dudung menyarankan dai harus membangun komunikasi yang konstruktif dengan semua pihak sehingga ketika kemudian ada permasalahan di tengah masyarakat atau ketika ada perasaan lain di tengan masyarakat terhadap dai atau lembaga, hal itu bisa segera dibicarakan dan dicairkan.

“Maka seorang dai itu harus komunaktif di tengah masyarakatnya,” kata Dudung.

Selain itu, ketika dai berbicara di tengah umat harus dibarengi dengan basis data yang kuat. Sebab, kalau tidak dikuatkan dengan data, maka yang terjadi adalah fitnah

“Bisa saja yang disampaikan benar tapi jika tidak ada basis datanya, maka orang atau lembaga yang tak suka bisa saja melaporkan sebagai perbuatan tidak menyenangkan,” tukasnya.

Untuk guru atau pendidik, Dudung mengingatkan untuk menghindari penerapan hukuman yang bersifat kekerasan fisik karena apabila kemudian orang yang tidak suka maka bisa saja dilaporkan.

“Mungkin boleh jadi yang melaporkan bukan orangtuanya tapi masyarakat sekitar atau kelompok tertentu yang tidak suka,” kata pendiri Kantor Hukum DRDR ini.

Dia juga menyampaikan perlunya dibangun biro khusus yang mengurusi hubungan masyarakat (humas) di lembaga yang menaungi para dai atau guru. Sehingga, terangnya, ketika ada suatu permasalahan, tidak langsung ke orangnya tetapi ke bidang Humas yang menyampaikan apa yang terjadi.

“Dengan demikian, apa yang disampaikan ke masyarakat itu terpola dengan baik,” tandasnya.

Webinar bertajuk “Antisipasi Kriminalisasi Dai dan Guru Masa Kini” ini juga menghadirkan narasumber Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PP PGRI) Masa Bakti XXI (2013–2018) Dr H Didi Suprijadi MM, dan dipandu oleh lawyer yang juga dai pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Ashabul Kahfi Bekasi, Hidayatullah, SH.

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan para pemuda harus kembali belajar kepada sejarah. Apalagi bagi pemuda yang ingin menjadi negarawan. Menurutnya, penting melahirkan patriot negarawan.

Tujuannya, kata dia, agar pemuda belajar dari sejarah hadirnya negawaran dengan melihat jasa para pemuda dan negarawan Muslim yang telah memberikan kontribusi besar pada bangsa. Seperti; Muhammad Natsir, Kiai Haji Agus Salim, Mr Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, dan banyak lagi tokoh lainnya.

“Relasi keislaman dan keindonesiaan sudah selesai sehingga ke depan kita harus bergerak lebih progresif sehingga kita dapat mencapai kemajuan signifikan untuk bangsa kita,” ujar HNW pada acara webinar Pemuda Hidayatullah bertajuk “Songsong Negarawan Masa Depan”, Jumat (16/10/2020) dalam rangkaian menyambut Munas V Hidayatullah.

Sekaitan itu, HNW mengimbuhkan bahwasanya pemuda bukan sekadar “Jas Merah” (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah, red), tetapi juga harus peduli dengan “Jas Hijau”.

“Jangan sekali sekali menghilangkan jasanya umat, ulama dan umara,” terangnya mengungkapkan maksud adagium jas hijau disiarkan kanal Youtube Pemuda Hidayatullah TV.

Menurut HNW, tidak ada dikotomi negarawan, sehingga negarawan tidak tersekat oleh profesi maupun peran-peran yang dilakukan. HNW mendorong para pemuda harus menempa, menyiapkan diri menjadi negarawan masa depan.

“Negarawan tidak harus selalu politisi karena di luar politik negawaran juga banyak banget. Negarawan itu bisa datang dari kelompak apa saja. Yang penting dalam dirinya termanifestasikan jiwa kenegerawanan,” sebut politis PKS ini.

Menurutnya, Indonesia merupakan warisan dari para pahlawan sehingga para pemuda harus mengambil peran yang lebih besar dan ke depan berkontribusi lebih besar untuk bangsa dan negara.

Webinar yang dipandu Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) Pemuda Hidayatullah, Mazlis B. Mustafa, ini menghadirkan juga narasumber Ketua Umum DPP Hidayatullah Dr H Nashirul Haq dan turut hadir Imam Nawawi selaku Ketum PP Pemuda Hidayatullah. Adapun Munas V Hidayatullah akan digelar secara virtual pada 29-31 Oktober 2020.* (ybh/hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Untuk menjadi negarawan, seorang pemuda harus berilmu dengan belajar sejarah sebagai pijakan dan proses tarbiyah. Selain itu, kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Nashirul Haq, bekal yang tak kalah penting adalah tampil menjadi pelopor dalam beramal mengambil peran untuk terus memberikan pencerahan kepada umat.

“Negarawan lahir dari sosok tokoh atau pembimbing. Ada syeikhnya, harus ada proses tarbiyah dalam mencetak negarawan dan harus dalam bimbingan,” ujar Nashirul dalam webinar Pemuda Hidayatullah bertema “Songsong Negarawan Masa Depan”, Jumat (16/10/2020).

Menurut Nashirul, lahirnya negarawan juga harus disiapkan dengan mengikatkan diri dalam ikatan jamaah kaum Muslimin agar dapat terus menguatkan diri dari godaan dan menjaga idealisme.

“Apabila dekat dengan mereka yang kuat iman dan imunitasnya, insya Allah akan kuat juga. Kalau jalan sendiri akan mudah diterkam seperti analogi domba dalam pesan Rasulullah,” ujar Nashirul sambil mengutip hadits hasan yang diriwayatkan Abu Daud, An Nasa-i, Ahmad dari Abu Darda’, pada webinar yang disiarkan kanal Youtube Pemuda Hidayatullah TV.

“Apabila dekat dengan mereka yang kuat iman dan imunitasnya, insya Allah akan kuat juga. Kalau jalan sendiri akan mudah diterkam seperti analogi domba dalam pesan Rasulullah,” ujar Nashirul.

Seiring itu, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Hidayatullah, Imam Nawawi, mengatakan sudah saatnya pemuda mengambil peran kenegarawanan sekecil apapun kiprah yang dapat dilakukan. Sehingga, menurutnya, sangat penting bagi kaum muda Indonesia mengerti soal hadirnya sikap mental kenegarawanan.

Imam mengatakan, di antara tema arus utama diskusi ataupun kajian-kajian pemuda Hidayatullah ke depan akan mengangkat, selain dakwah dan tarbiyah, yaitu bagaimana membangun mental kenegerawanan. Topik itu di dalam Islam adalah apa yang disebut dengan amanah kekhalifahan.

“Kelak dari sini diharapkan akan lahir pemuda masa depan yang bisa menjadi sosok negarawan sehingga Indonesia bisa menjadi negara berpengaruh, beradab, konsisten di atas nilai nilai dan dasar falsafah negara serta pada saat yang sama mampu berkontribusi dalam kancah internasional sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita,” ujar Imam.

Pada webinar yang sama, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan definisi negarawan perlu didudukkan bersama. Kalau mengacu pada KBBI, negarawan memang terkait dengan memimpin yang kaitannya dengan politik.

Tapi, tegas HNW, sapaannya, politik jangan diartikan semata partai politik. Politik, jelasnya, yaitu kegiatan atau kondisi untuk menghadirkan kebijakan dan kebijaksanaan yang itu dilakukan dalam satu kawasan atau konteks negara yang dilakoni oleh mereka yang memang memiliki wawasan, kewibawaan, punya kemampuan untuk mengelola, dan tentu karena mempunyai kebijaksanaan.

“Dalam konteks Indonesia, sifat negarawanan ini juga merupakan pengejawantahan dari sikap keislaman dan nubuwwat. Sebagai pemuda Muslim yang tinggal di Indonesia, kita sesungguhnya bagian dari sejarah itu sendiri,” katanya.

Dalam menengarai definisi negarawan, HNW mengemukakan kaidah yang masyhur dalam tradisi pesantren: “Al-Hukmu ‘ala Sya’in Far’un ‘an Tashawwurih” (menghukumi sesuatu itu cabang dari pengetahuan hakikat sesuatu itu).

Menurutnya, jika mau menghadirkan kejelasan defenitif atau kejelasan hukum, atau kejelasan pengertian atas sesuatu, maka harus ada titik temu dalam persepsi terhadap definisinya. Jika persepsinya tidak disepakati atau mungkin tak tepat, tentu kejelasan definitifnya akan bias. Mengacu dari situ, HNW mengemukakan bahwa relasi keislaman dan keindonesiaan sudah selesai.

Ia mengungkapan sangat penting juga memahami jaring peta ke depan. Tapi dia menegaskan, peta ke depan bukan sesuatu hal yang harus menjadikan kehilangan warisan sejarah, apalagi kehilangan Qur’an, Hadits, dan Islam bagi kaum Muslim. “Justru peta ke depan harus membawa kepada kelanjutan mujahadah, ijtihad, dan syura dari apa yang telah dilakukan oleh the founding father kita,” ujarnya.

Webinar yang dipandu Sekretaris Jenderal PP Pemuda Hidayatullah, Mazlis B. Mustafa, ini merupakan salah satu rangkaian acara pra Munas V Hidayatullah. Munas ini akan digelar secara virtual pada 29-31 Oktober 2020 ini.* (Ainuddin)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Tingginya animo kaum muslimin terhadap nilai-nilai Islam, menjadi peluang besar untuk masa depan pendidikan Islam.

Misal, banyaknya tumbuh komunitas-komunitas yang menggunakan identitas Islam. seperti pemuda hijrah, hijaber, dan seterusnya.

Demikian diurai oleh ustadz Amun Rowi, Ketua Departemen Pendidikan Menengah dan Atas Hidayatullah Pusat, dalam webinar pendidikan, yang mengangkat tema ; Akselerasi Pendidikan Islam (Jum’at, 16, 10, 2020).

Kata Amun, kelompok-kelompok yang mengidentitaskan diri dengan mencantolkan kata Islam atau turunannya itu, bila ditelisik kriteria sekolah invaran mereka untuk sang buah hati, maka yang menjadi refrensi nomor satunya itu, muatan pendidikan sekolah.

Kadangkala mengandung nilai-nilai keislaman yang tinggi, maka akan menjadi pertimbangan utama untuk memasukkan anak mereka ke sekolah.

“Baru setelah mengetahui muatan pendidikan sekolah, merambah ke reputasi, lingkungan, metode pembelajaran, fasilitas, dan terakhir biaya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut sosok yang juga memangku amanah Sekretaris Yayasan P.P. Hidayatullah, Surabaya ini, seyogiyanya sekolah-sekolah Islam menangkap peluang besar ini, agar akselerasi yang ibgin dicapai bisa diwujudkan, baik itu secara kuatntitas maupun kualitasnya.

“Untuk memcapai itu semua,” imbuhnya, “sudah barang tentu berlaku syarat dan ketentuannya.”

Pertama, sebut Amun, sekolah harus mampu melepaskan diri dari formalisme. Yaitu formalitas-formalitas yang dibuat oleh sekolah/pemerintah, yang itu kurang memberikan nilai positif terhadap pertumbuhan pendidikan anak.

“Karena sibuk mengurusi hal-hal yang berbau formalitas, akhirnya pendidikan sekolah kehilangan makna,” terangnya.

Selanjutnya, sekolah harus mampu mengembalikan kedaulatan guru. Sebagai ujung tombak pendidikan, guru harus diberi kedaulatan untuk menegur para murid. Menegakkan akhlak di sekolah.

“Saat ini kedaulatan guru tengah turun. Betapa banyak guru dipenjara, gara-gara mengingatkan murid yang keliru, dan orangtua/wali murid tidak terima,” ujarnya.

Termasuk dalam hal ini, ialah memberi kebebasan guru dalam mengajarkan materi pelajaran. Sebab merekalah yang paling tahu kualitas peserta didik di kelas-kelas.

Syarat berikutnya, sekolah Islam harus mampu tampil modern dan Islami. Yang dimaksud dengan modern, tidak hanya terkait dengan fasilitas. Tapi juga lingkungan, yang tertata rapi, bersih, dan indah.

Nilai-nilai Islam harus dijalankan di lingkungan sekolah. Semua aktivitas harus didesain menjadi islami. Jadi, bukan sekedar selogan semata. Atau berhenti di ruang diskusi. Tapi menjadi praktek nyata dalam kegiatan sekolah.

“Yang keempat, kualitas adab. Ini harus menjadi kultur sekolah,” paparnya.

Untuk memudahkan pencapaian akselerasi ini, imbuh Amun, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pihak sekolah.

“Pertama; tetapkan standart. Kedua;buat modelnya. Da yang ketiga; lakukan terus pengembangan dan pendampingan.”(ybh/hidayatullah.or.id)