MAKASSAR (Hidayatullah.or.id) — Di negeri yang dikenal dengan keberagamannya ini, segala bentuk perjalanan yang meneguhkan nilai persaudaraan patut diapresiasi. Bukan hanya perjalanan spiritual di masjid atau ruang akademik, tapi juga perjalanan dakwah yang menembus jalan raya, menembus sekat geografis dan sosial.
Itulah yang sedang dilakukan oleh sekelompok pengendara motor Bikers Hidayatullah Indonesia (BHI) dari Sulawesi Selatan yang membawa semangat dakwah di atas roda—sebuah ekspresi cinta tanah air dengan cara yang khas dan beradab.
Ketua Bikers Hidayatullah Indonesia (BHI) Sulawesi Selatan, Ustaz Dr. Kahirun Misjaya, menegaskan bahwa Touring Peradaban ini bukan sekadar konvoi menuju acara besar, melainkan simbol kontribusi komunitas bikers Muslim terhadap dakwah dan persatuan bangsa.
“Kami ingin menunjukkan bahwa komunitas bikers pun punya cara beradab dalam berdakwah. Kami membawa semangat ukhuwah dan keteladanan santri di jalan raya. Mohon doa dari seluruh jamaah agar perjalanan ini lancar dan penuh keberkahan,” ujarnya saat pelepasan rombongan di Makassar, Selasa, 22 Rabiul Akhir 1447(14/10/2025).
Dengan mengusung tema Ride to Munas VI Hidayatullah, rombongan ini bertolak dari pelataran Masjid 99 Kubah Makassar, ikon keagungan Sulawesi Selatan.
Acara pelepasan berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan, dipimpin oleh Ketua Pembina BHI yang juga Ketua DPW Hidayatullah Sulsel, Ustaz Drs. Nasri Bukhari, M.Pd.
Dalam amanatnya, ia berpesan agar seluruh peserta touring menjaga adab dan akhlak selama perjalanan, baik di jalan raya maupun dalam interaksi sosial. “Touring ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan nilai. Ini adalah jihad peradaban menuju Munas Hidayatullah,” tuturnya.
Rombongan yang terdiri dari sembilan motor dan sebelas peserta itu dijadwalkan menempuh rute lintas Jawa sejauh lebih dari 780 kilometer. Setelah menyeberang dari Makassar ke Surabaya, mereka akan melintasi jalur utara Pulau Jawa dan berakhir di Masjid Istiqlal Jakarta pada Ahad malam (19/10/2025).
Dari sana, para peserta akan beristirahat di Wisma DPP Hidayatullah di Jatinegara sebelum menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Hidayatullah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 20–23 Oktober 2025.
Misi Dakwah dan Silaturahmi
Tak sekadar berkendara, Touring Peradaban juga membawa misi dakwah dan silaturahmi. Di sepanjang rute, para bikers Muslim ini berencana singgah di kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Pekalongan, dan Bandung untuk menjalin ukhuwah termasuk dengan jaringan Hidayatullah daerah serta komunitas bikers Muslim setempat. Mereka juga akan berkunjung ke masjid-masjid ikonik dan menggelar kegiatan dakwah jalanan di titik-titik tertentu.
Touring ini menjadi wujud nyata bagaimana dakwah bisa hadir dalam berbagai ruang kehidupan. Jika santri berdakwah dengan pena, guru dengan ilmunya, maka para bikers Muslim memilih jalan aspal sebagai media ukhuwah.
Acara pelepasan turut dihadiri oleh anggota BHI Sulsel yang tidak ikut serta dalam touring. Doa bersama menjadi penutup acara, menandai dimulainya perjalanan panjang penuh semangat dakwah dan persaudaraan.
Menurut Nasri, Touring Peradaban ini bukan sekadar perjalanan menuju Munas, tetapi sebuah simbol perjalanan nilai yang menyatukan semangat santri, bikers, dan bangsa dalam satu laju: menuju peradaban yang lebih beradab.
BANDUNG (Hidayatullah.or.id) — Suasana malam di kaki Gunung Manglayang terasa berbeda pada Sabtu-Ahad pada awal Oktober ini. Ratusan kader Hidayatullah dari berbagai wilayah Jawa Barat berkumpul di Yayasan Quran Center Hidayatullah Bandung, Jalan Ciwaru, Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung.
Mereka datang bukan sekadar menghadiri acara, tetapi untuk meneguhkan ikatan ukhuwah dan memperbarui semangat perjuangan menuju perhelatan akbar Musyawarah Nasional (Munas) VI Hidayatullah di Jakarta pada 20–23 Oktober 2025.
Acara bertajuk “Menguatkan Ukhuwah dan Meneguhkan Iman” itu dihadiri peserta terdiri dari pengurus DMW, DPW, DPD, pimpinan pondok, amil BMH, serta para kader dan jamaah Hidayatullah se-Jawa Barat. Momentum ini menjadi ajang konsolidasi spiritual dan emosional yang mengikat hati mereka dalam satu cita: berjuang di jalan dakwah dengan semangat kebersamaan.
Ketua Panitia, Ahmad Mistari, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini adalah upaya DPW Hidayatullah Jawa Barat untuk memperkuat ikatan persaudaraan Islam (ukhuwah islamiyah) di tengah dinamika zaman yang kian menantang.
“Kita ingin seluruh kader dan jamaah senantiasa istiqamah dalam berjuang. Dengan saling menguatkan, berlandaskan iman, kita akan menjadi pribadi yang bahagia dan mampu membahagiakan orang lain,” ujarnya penuh haru.
Suasana malam itu semakin hangat ketika Ketua dan anggota DMW Jawa Barat — Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Nanang Hanani, dan Ustaz Anton Aljundi — menyampaikan motivasi dan arahan.
Dengan gaya bertutur yang ringan dan diselingi pantun jenaka, ketiganya menghadirkan kisah perjalanan iman dan pengalaman ruhani yang membuat para peserta larut dalam tawa dan renungan.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan konsepsi dan rumusan Munas oleh jajaran pengurus harian DPW Jawa Barat: Ahmad Andi Suhendar, Hasbi Alfaruq, dan Naufal. Mereka memaparkan berbagai masukan serta menyerap aspirasi dari kader di seluruh wilayah Jawa Barat untuk dibawa sebagai kontribusi gagasan ke Munas VI mendatang.
Usai Lailatul Ijtima, peserta melaksanakan shalat malam berjamaah. Dari situ, suasana beralih menjadi lebih dinamis ketika lomba futsal antar-rayon Hidayatullah se-Jawa Barat dimulai. Sorak sorai penonton, gelak tawa komentator, dan semangat sportivitas menyatukan semua dalam nuansa kebersamaan.
Dalam laga final yang seru dan penuh semangat juang, tim Pemuda Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara pertama. Mereka menerima trofi bergilir dan uang pembinaan dari Ketua DPW Hidayatullah Jawa Barat. Sementara Rayon Barat menempati posisi juara kedua dan Rayon Timur menjadi juara ketiga.
Kebahagiaan peserta semakin lengkap berkat dukungan berbagai pihak yang menjadi sponsor utama kegiatan ini, di antaranya PT Banda Karya Persada (BKP), PT Kubah Nusantara, BMH Jawa Barat, KMH dan PosDai, Pemuda Hidayatullah, Yayasan Quran Center Bandung, serta PT Cipta Daya Engineering (CDE).
Dari Bandung, semangat itu berkobar menembus batas wilayah, menembus waktu dan membawa pesan bahwa ukhuwah yang kokoh dan iman yang teguh adalah kunci kejayaan dakwah dan persatuan umat.
Salah satu peserta, Hari, menyampaikan harapan sederhana namun sarat makna: “Semoga kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan setiap tahun. Bukan hanya untuk berkompetisi, tetapi untuk menumbuhkan semangat berorganisasi dan memperkuat nilai-nilai persaudaraan,” katanya.
KUNINGAN (Hidayatullah.or.id) — Dalam denyut kehidupan masyarakat Indonesia, nilai gotong royong dan cinta alam kerap menjadi sumber energi sosial yang menumbuhkan harapan. Di tengah derasnya arus urbanisasi dan gaya hidup instan, masih ada banyak pihak yang berjuang mengembalikan makna kebaikan yang berakar pada bumi dan spiritualitas.
Salah satunya adalah langkah kecil namun bermakna yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) melalui gerakan “Mari Menanam” di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
H. Jaenal Mutaqin, S.Pd., M.Pd. — akrab disapa Kang Zeze — menerima secara simbolis bantuan bibit pohon dari BMH pada Selasa, 14 Oktober 2025. Ia merupakan pendiri Sekolah Alam Bratakasian yang berlokasi di Desa Pamijahan, Ciawigebang.
Bagi Kang Zeze, kolaborasi dengan BMH bukan hal baru. Ia menuturkan bahwa bantuan BMH pada tahun 2023 berupa Al-Qur’an untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Hipapelnis telah membawa manfaat besar bagi masyarakat sekitar.
“Bantuan Al-Qur’an dari BMH itu sangat bermanfaat. Banyak masyarakat dan TBM mitra kami yang merasa terbantu. Dari amanah itulah tumbuh semangat baru hingga berdirinya tajug atau mushola yang kini menjadi tempat ibadah dan belajar mengaji di lingkungan kami,” ujar Kang Zeze dalam keterangannya, Rabu, 23 Rabiul Akhir 1447 (15/10/2025).
Sebagai Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Jawa Barat sekaligus Juara 1 Tingkat Nasional versi Perpustakaan Nasional, Kang Zeze melihat bahwa literasi, lingkungan, dan keimanan memiliki jalinan nilai yang tak terpisahkan. Program BMH yang menggabungkan penanaman pohon dan penguatan spiritual, menurutnya, mencerminkan pendidikan karakter yang menyentuh aspek ekologi dan moralitas.
Semarakkan Hari Santri Nasional
Kegiatan “Mari Menanam” menjadi bagian dari rangkaian menjelang Hari Santri Nasional akhir Oktober mendatang. Selain menyerahkan Al-Qur’an dan bibit pohon seperti alpukat, jambu biji, mahoni, sengon, ketapang kencana, dan tabebuya, BMH juga menyiapkan peluncuran program “Agen Kebaikan” yang menggandeng komunitas dan perguruan tinggi di Cirebon.
Salah satu peserta kegiatan, Nova — anak yatim binaan Sekolah Alam Bratakasian — mengaku senang bisa menanam bibit pohon. “Saya ingin pohon ini tumbuh besar seperti cita-cita saya menjadi guru,” ucapnya polos.
Dukungan juga datang dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk–Citanduy yang menyumbangkan bibit buah dan pepohonan. Kolaborasi ini bertujuan menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di lingkungan pesantren dan sekolah.
Dari Al-Qur’an yang menginspirasi berdirinya mushola hingga pohon-pohon muda yang akan tumbuh di tanah Pamijahan, langkah BMH dan Sekolah Alam Bratakasian menjadi potret indah tentang Indonesia yang menanam, membaca, dan beribadah — serentak menumbuhkan kehidupan.
Asep Juhana, Koordinator BMH Cirebon, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menghadirkan kebaikan yang berkelanjutan. “Kami berharap kegiatan ini tak hanya menghijaukan bumi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual dan kepedulian sosial di kalangan santri,” ujarnya.
DEPOK (Hidayatullah.or.id) — Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Adv. Dr. Dudung Amadung Abdullah, M.Ag., M.H., menegaskan pentingnya pembaruan regulasi untuk melindungi pelaku usaha daring di tengah pesatnya transformasi digital.
Hal itu disampaikan Dudung dalam Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda ke-XIII Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Hidayatullah di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu, 19 Rabi’ul Akhir 1447 (11/10/2025).
Dalam orasi ilmiah berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian Kontrak Digital bagi Pelaku Usaha Daring dalam Bingkai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Dudung menekankan bahwa perkembangan ekonomi digital tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks.
“Transformasi digital telah mengubah paradigma kegiatan pelaku usaha menjadi lebih sederhana, namun di balik kemudahan itu muncul problematika hukum yang kompleks, mulai dari keabsahan kontrak digital hingga penyelesaian sengketa,” ujarnya di hadapan wisudawan, dosen, dan tamu undangan.
Tantangan Hukum di Era Daring
Menurut Dudung, kontrak digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, persoalan yang sering muncul adalah sulitnya memverifikasi identitas para pihak dalam transaksi daring.
“Anonimitas para pihak dalam transaksi digital kerap menimbulkan hambatan dalam memastikan identitas dan tanggung jawab hukum,” jelasnya.
Ia juga mengutip data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menunjukkan bahwa hingga 2024, sekitar 30 persen transaksi daring di Indonesia berisiko mengalami kebocoran data. Kondisi ini, kata dia, dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem transaksi digital.
Dudung menyoroti masih rendahnya literasi hukum digital di berbagai daerah. Perbedaan tingkat pemahaman ini berpengaruh terhadap ketimpangan perlindungan hukum.
“Kesenjangan digital melemahkan perlindungan hukum di sekitar 40 persen wilayah Indonesia. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko penipuan daring dan pelanggaran kontrak,” paparnya.
Ia menilai bahwa pelaku usaha daring dan konsumen membutuhkan instrumen hukum yang lebih adaptif. Negara, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi pengamat, melainkan harus aktif menjamin keadilan di ruang digital.
Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam paparannya, Dudung menguraikan tiga fokus utama yang perlu diperhatikan pemerintah: keabsahan kontrak digital, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa elektronik.
“Perlindungan hukum terhadap kontrak digital merupakan prasyarat bagi keberlanjutan bisnis daring di Indonesia,” ujar pendiri Kantor Hukum DRDR ini.
Ia mendorong sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem digital yang aman dan inklusif. “Dengan pendekatan interdisipliner dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat menjadi pelopor keadilan digital di kawasan ASEAN,” lanjutnya.
Menurutnya, penyelesaian sengketa digital memerlukan model baru yang menggabungkan pendekatan hukum, teknologi, dan sosiologi. Hal ini penting agar penegakan hukum mampu mengikuti perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi blockchain yang kian mempengaruhi pola transaksi masyarakat.
Akademisi Garda Depan Inovasi
Menutup orasi ilmiahnya, Dudung menekankan peran dunia akademik dalam memperkuat sistem hukum nasional.
Pemerintah, tegas dia, memiliki tanggung jawab moral dan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40A UU ITE 2024 untuk menjamin ekosistem digital yang aman.
“Dunia akademik harus menjadi garda inovasi dalam penegakan hukum digital,” tegasnya menekankan.
Ia mengajak para lulusan STIE Hidayatullah untuk ikut berperan dalam mewujudkan keadilan ekonomi berbasis nilai-nilai etika dan hukum.
“Kita harus memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memuliakan manusia, bukan menindasnya,” tutupnya.
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Dalam catatan hikmah singkatnya, Anggota Dewan Mudzakarah Hidayatullah Ustadz Akib Junaid Kahar mengangkat tema hakikat kesalahan manusia, pentingnya taubat, serta budaya musyawarah dan saling menasihati dalam menjaga kesehatan suatu jamaah.
Ia membuka pesannya dengan mengutip sabda Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa kesalahan adalah bagian dari fitrah manusia.
“Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat” (HR. Ibnu Majah).
Ustadz Akib menjelaskan bahwa sabda Nabi ini penegasan teologis tentang kemanusiaan. Tidak ada manusia yang sepenuhnya terhindar dari kesalahan, sekalipun memiliki kedudukan tinggi atau kehati-hatian luar biasa dalam menjaga diri.
“Sabda Rasulullah ini menegaskan bahwa kesalahan adalah bagian dari fitrah manusia. Siapa pun dia, apapun status dan kedudukannya, meskipun memiliki tekad kuat dan kehati-hatian luar biasa dalam menjaga diri, tetap akan ada saat di mana ia tergelincir dalam kekhilafan,” ujar Akib yang dikutip dalam notes-nya, pada Selasa, 22 Rabi’ul Akhir 1447 (14/10/2025).
Ia menambahkan bahwa bahkan para nabi dan rasul yang menjadi teladan umat pun tidak dikecualikan dari kemungkinan berbuat salah. Namun, kesalahan mereka selalu diikuti dengan teguran langsung dari Allah sebagai bentuk kasih sayang dan pendidikan bagi umat manusia.
“Para nabi dan rasul, manusia pilihan yang dimuliakan Allah, pun tidak luput dari kesalahan. Bahkan, dalam Al-Qur’an, Allah menampilkan beberapa kisah mereka yang diberi teguran langsung,” jelasnya.
Melalui penjelasan tersebut, Akib menekankan pentingnya sikap rendah hati dan kesadaran diri, terutama bagi mereka yang memegang amanah kepemimpinan atau tanggung jawab publik. Ia menilai bahwa klaim kebenaran mutlak atau merasa diri suci dari kesalahan merupakan bentuk keangkuhan yang harus dihindari.
“Maka, sungguh mengherankan bila ada manusia yang merasa diri selalu benar, apalagi bila ia adalah seorang pemangku amanah,” katanya.
Dalam pandangan Akib, salah satu cara efektif untuk mencegah kesalahan dan memperbaiki keputusan adalah melalui musyawarah. Prinsip ini bukan hanya tuntunan sosial, tetapi juga metode spiritual yang mengandung keberkahan bila dilakukan dengan niat yang tulus.
“Musyawarah adalah jalan penyelamat, yang dapat meminimalisir kesalahan. Meski tidak menjamin kebenaran mutlak, musyawarah membuka ruang bagi pendapat lain yang mungkin luput dari pandangan kita,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa musyawarah yang kehilangan keikhlasan akan kehilangan fungsinya sebagai sarana koreksi bersama. Bila hanya dijadikan formalitas atau alat pembenaran bagi kepentingan tertentu, maka manfaatnya akan sirna.
“Namun, bila musyawarah hanya dijadikan formalitas, atau alat legitimasi niat tersembunyi, maka keberkahannya pun sirna,” lanjutnya.
Ustadz Akib kemudian mencontohkan bagaimana Allah memperlakukan para rasul yang melakukan kekeliruan. Dalam setiap peristiwa itu, terdapat pola pendidikan Ilahi yang menunjukkan pentingnya bimbingan dan koreksi agar kesalahan tidak berlarut.
“Para rasul yang menjadi teladan umat manusia tidak dibiarkan terjerumus terlalu jauh. Setiap kali mereka keliru, Allah langsung memberikan teguran atau koreksi, agar kesalahan tidak berlanjut,” ucapnya.
Dari peristiwa tersebut, ia menarik dua pelajaran penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan individu maupun jamaah atau harakah. Pertama, manusia harus menyadari bahwa kesalahan merupakan keniscayaan. Kedua, setiap kesalahan harus disikapi dengan kelapangan hati untuk menerima teguran dan memperbaiki diri.
“Dari sini, setidaknya ada dua pelajaran penting. Pertama, kita harus sadar bahwa sebagai manusia biasa, pasti ada saatnya kita berbuat salah. Kedua, kita harus memiliki kelapangan hati untuk menerima teguran dengan jiwa besar,” terangnya.
Lebih lanjut, Ustadz Akib menegaskan bahwa suatu jamaah atau organisasi hanya dapat bertahan dalam kondisi sehat bila di dalamnya tumbuh budaya saling menasihati dengan kasih sayang. Prinsip saling mengingatkan, menurutnya, merupakan mekanisme sosial yang mencegah penyimpangan dan menumbuhkan solidaritas.
“Sebuah jamaah akan berjalan stabil dan sehat bila dalam tubuhnya tumbuh budaya saling menasihati dengan penuh kasih sayang. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk saling menjaga agar tidak ada yang larut dalam kesalahan,” jelasnya.
Namun, ia juga memberikan peringatan tegas tentang bahaya ketika budaya kritik dan nasihat mulai dianggap sebagai ancaman. Jika setiap bentuk teguran diartikan sebagai upaya menjatuhkan, maka organisasi atau jamaah tersebut sedang menuju keruntuhan moral dan struktural.
“Namun, sebaliknya, jika budaya saling mengingatkan dianggap sebagai gangguan dan semua bentuk kritik disimpulkan sebagai upaya menjatuhkan, maka kehancuran hanyalah soal waktu,” katanya.
Dalam bagian penutup pesannya, Ustadz Akib memperingatkan tentang fenomena yang lebih berbahaya, yakni munculnya kesepakatan diam di dalam kelompok. Ketika setiap anggota memilih untuk tidak saling menegur demi menjaga kenyamanan semu, maka kebenaran kehilangan tempatnya dan kesalahan menjadi hal yang biasa.
“Lebih mengerikan lagi bila dalam sebuah jamaah tumbuh kesepakatan tak tertulis untuk tidak saling ‘mengganggu’. Setiap orang bebas berkreasi sesuai minat dan kepentingannya, asal tidak menyentuh wilayah kepentingan kelompok lain. Ini adalah awal dari budaya diam yang mematikan, di mana kesalahan dibiarkan dan kebenaran menjadi sunyi,” tegasnya menutup pesan hikmah tersebut.
DEPOK (Hidayatullah.or.id) — Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Hidayatullah menggelar Sidang Senat Terbuka bertajuk “Sinergi Ekonomi Berkeadaban dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” dalam rangka Wisuda Angkatan ke-XIII di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu, 19 Rabi’ul Akhir 1447 (11/10/2025).
Ketua Yayasan Hidayatullah Depok, Ust. Lalu Mabrul, S.Pd., M.Pd., mengajak para wisudawan STIE Hidayatullah Depok untuk menjadi generasi emas yang berakhlak mulia, adaptif, dan berdaya saing global.
Dalam sambutannya Lalu Mabrul menegaskan bahwa momentum wisuda bukanlah akhir perjalanan belajar, tetapi awal dari perjuangan nyata di tengah masyarakat.
“Hari ini adalah titik awal, bukan titik akhir. Hari ini adalah puncak dari proses panjang, penuh perjuangan, kerja keras, air mata, dan doa yang tiada henti,” ungkapnya di hadapan para wisudawan, dosen, dan tamu undangan.
Mabrul menekankan, Indonesia tengah memasuki fase penting menuju tahun 2045 — satu abad kemerdekaan. Dalam periode ini, bangsa Indonesia menargetkan terwujudnya Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar untuk menjadikan negara ini maju, adil, dan berdaya saing global.
“Namun pertanyaannya, siapa yang akan menjadi penggeraknya? Jawabannya adalah generasi muda saat ini. Merekalah yang hari ini kita wisuda, dan kelak akan memimpin di berbagai sektor ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan teknologi,” ujarnya.
Mabrul mengingatkan bahwa kecerdasan intelektual semata tidak cukup untuk membangun bangsa. Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara ilmu, akhlak, dan spiritualitas.
“Wisuda bukanlah akhir dari proses belajar. Ia adalah gerbang menuju dunia nyata, tempat Anda akan diuji bukan lagi oleh soal ujian, tetapi oleh realitas kehidupan,” katanya di hadapan ratusan wisudawan.
Mengutip hadis Rasulullah SAW, ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan sejati terletak pada kemanfaatan diri bagi sesama. “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya,” ucapnya.
Mabrul berharap lulusan STIE Hidayatullah Depok menjadi pribadi yang berilmu, berkarakter, dan siap mengabdi di tengah masyarakat. “Jadilah insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas spiritual, berkarakter, dan berakhlak mulia,” pesannya.
Dalam kesempatan itu, Mabrul juga mengumumkan bahwa Yayasan tengah berikhtiar meningkatkan status kampus STIE Hidayatullah menjadi universitas. “Insyaallah, sebentar lagi STIE Hidayatullah akan berubah status menjadi universitas. Mohon doanya agar proses ini dimudahkan Allah SWT,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa Yayasan bersama civitas akademika terus berkomitmen memperkuat mutu pendidikan, memperluas jaringan, serta memastikan para lulusan dapat bersaing di tingkat nasional dan global tanpa kehilangan jati diri keislaman.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh dosen, staf akademik, dan lembaga mitra yang telah mendukung proses pendidikan. Ia menyebut peran Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan para donatur yang terus memberikan dukungan terhadap mahasiswa boarding. “Semoga Allah membalas segala amal baik dengan pahala berlipat ganda,” ujarnya.
Tak lupa, ia memberikan ucapan selamat kepada para orang tua dan wali mahasiswa. “Anak-anak Anda telah menuntaskan satu fase penting dalam hidup mereka. Terima kasih telah mempercayakan pendidikan putra-putri Anda kepada kami,” katanya.
Menutup sambutannya, Mabrul berharap agar para lulusan menjadi insan yang jujur, amanah, dan membawa keberkahan di manapun berada.
“Semoga ilmu yang Anda miliki menjadi cahaya, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi umat dan bangsa ini,” tutupnya dengan pantun yang sarat makna.
Bunga mawar mekar di taman, Harumnya semerbak di pagi hari, Semoga wisuda hari ini membawa amanah dan kemenangan, Untuk masa depan yang penuh inspirasi
BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) — Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 ormas Hidayatullah, aroma kebersamaan kembali mengudara dari Gunung Tembak, Balikpapan.
Di tengah hiruk-pikuk persiapan acara besar itu, warga pondok pesantren, santri, hingga dosen tak sibuk dengan rapat atau seremonial—melainkan dengan cangkul, serok, dan semangat gotong royong.
Pagi yang cerah di Ahad, 20 Rabi’ul Akhir 1447 (12/10/2025), menjadi saksi bagaimana kebersamaan khas Indonesia menemukan napasnya di pesantren.
Sekretaris Pembina Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, Ustadz Abdul Latief Usman, menegaskan bahwa kerja bakti bukan sekadar rutinitas bersih-bersih.
“Kerja bakti ini adalah bentuk kebersamaan dan tradisi positif yang telah berlangsung turun-temurun di Gunung Tembak,” ujarnya di sela kegiatan.
Menurutnya, kegiatan semacam ini memperkuat ikatan sosial sekaligus menjadi cermin nilai yang diwariskan para pendiri pesantren.
Sejak pagi, seluruh lapisan warga pesantren berbaur tanpa sekat. Santri, mahasantri, guru, ustadz, hingga para pembimbing dan pengurus bahu-membahu membersihkan empang besar di area pesantren.
Mereka mencabut eceng gondok, memungut sampah, dan menata kembali keindahan danau yang menjadi pusat kehidupan kampus tersebut.
Di antara tawa dan keringat, semangat kolektif menyala. “Ayo angkat! Satu, dua, tiga. Allahu Akbar!” seruan itu menggema, disambut sorak para santri yang penuh antusias.
Pemandangan ini seakan meneguhkan makna gotong royong yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Dalam bingkai keislaman, kerja bakti di Gunung Tembak tak ubahnya bentuk nyata dari ukhuwah dan kesalehan sosial. Di sinilah nilai luhur bangsa bertemu dengan nilai iman, melebur dalam tindakan sederhana namun bermakna: membersihkan lingkungan bersama-sama.
Salah seorang santri dengan nada riang menyebut kegiatan itu “seru dan asyik.” Ungkapan ringan nan tulus itu menggambarkan suasana penuh keakraban di tengah lumpur dan tumpukan eceng gondok. Tak ada rasa lelah yang tersisa, hanya kepuasan melihat danau kembali bersih, memantulkan langit biru Balikpapan.
Setelah kerja keras berjam-jam, kegiatan ditutup dengan makan bersama di tepi danau. Kue dan nasi bungkus hasil patungan warga dibagikan dan disantap bersama, menambah rasa kekeluargaan yang hangat. Tanpa seremoni, tanpa podium, hanya canda, tawa, dan rasa syukur yang mengalir di antara sendok nasi.
“Selamat Musyawarah Nasional VI Hidayatullah,” ucap Sekretaris YPPH Balikpapan, Ustadz Abul A’la Maududi, menutup kegiatan dengan nada penuh harap.
Kerja bakti hari itu bukan hanya persiapan menyambut Munas, demikian Maududi menyiratkan, tetapi juga pernyataan simbolik bahwa kekuatan sejati organisasi ini lahir dari kebersamaan, dari tubuh tubuh yang rela letih dan berpeluh demi kebaikan bersama.
LEBAK (Hidayatullah.or.id) — Di tengah semangat keindonesiaan yang menjiwai setiap pelosok negeri, kampung mualaf Baduy di Leuwidamar, Lebak, Banten, menjadi salah satu potret indah dari perjalanan kebangsaan yang terus belajar untuk saling menguatkan.
Di tempat di mana tradisi masih berdenyut kuat dan alam menjadi guru kehidupan, kolaborasi antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank DKI dan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) menghadirkan harapan baru.
Program yang digelar pada Kamis, 17 Rabi’ul Akhir 1447 (9/10/2025) ini tak sekadar soal penyaluran dana zakat. Lebih dari itu, ia merupakan upaya konkret untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi dan spiritual para mualaf Baduy. Dalam konteks bangsa yang majemuk, langkah ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang tumbuh dari akar budaya Indonesia.
Pengurus UPZ Bank DKI, Ahmad Syaefullah, menegaskan pentingnya membangun kemandirian di tengah masyarakat adat. Ia menaruh harapan besar agar para mualaf mampu berdiri tegak secara ekonomi, namun tetap menjaga identitas dan keberadaan mereka di lingkungan Baduy.
“Tujuannya agar mereka semangat belajar mengaji dan memperdalam agama. Dengan demikian, kehidupan mereka akan menjadi lebih baik,” ujarnya dengan nada optimis.
Ahmad menambahkan bahwa penyaluran dana zakat ini memiliki dasar yang kuat dan tepat sasaran. “Kebetulan, dana zakat untuk asnaf mualaf belum tersalurkan. Karena itu, kami menggandeng BMH sebagai lembaga yang kami percayai untuk menyalurkan dana tersebut dengan profesional dan penuh tanggung jawab,” jelasnya.
Dari pihak BMH, Tim CSR Ikhwanuddin menegaskan bahwa kerja sama ini memiliki nilai strategis yang besar. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya membantu mualaf secara material, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan karakter dan kecerdasan bangsa.
“Program seperti ini sangat penting karena menjadi bagian dari membangun umat dan mencerdaskan bangsa. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat menjadi modal kuat dalam membangun manusia seutuhnya,” tuturnya.
Ikhwanuddin menilai, langkah UPZ Bank DKI untuk mempercayakan penyaluran zakat kepada BMH merupakan wajah zakat yang progresif yang tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga mengangkat martabat manusia.
Harapannya, tambah dia, program ini menjadi gerakan berkelanjutan yang menumbuhkan semangat kemandirian dan keimanan para mualaf Baduy tanpa memutus akar budaya mereka.
“Ini demi menciptakan kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat bagi para mualaf,” pungkas Ikhwanuddin.
BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) — Di negeri yang kaya cita rasa ini, kehalalan bukan sekadar urusan agama, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan perlindungan konsumen. Dalam suasana kuliner yang berlimpah, pertanyaan tentang kepastian halal produk sering kali terlewat.
Kesadaran inilah yang menjadi pesan utama dalam Hidayatullah Halal Festival 2025, yang digelar di Asrama Haji Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Sabtu, 19 Rabi’ul Akhir 1447 (11/10/2025).
Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Hidayatullah, Muhammad Faisal Thamrin, menegaskan bahwa kepastian halal harus menjadi perhatian utama masyarakat dan pelaku usaha.
“Kita tidak bisa hanya melihat asal hewan atau bahan dasarnya. Meski ayam itu halal, proses penyembelihan dan pengolahannya harus dipastikan sesuai syariat. Tanpa itu, status halalnya belum tentu terjamin,” ujarnya dalam seminar bertema ‘Urgensi Sertifikat Halal, Kewajiban atau Pilihan?’
Faisal juga mengingatkan bahwa kehalalan produk menyangkut kepercayaan publik. Ia mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap makanan yang dikonsumsi.
“Apakah makanan yang kita santap setiap hari benar-benar halal? Apakah semua rumah makan yang kita kunjungi sudah memiliki sertifikat halal?” katanya memancing refleksi peserta.
Festival yang diinisiasi oleh LPH Hidayatullah ini merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Agama Kota Balikpapan, Lembaga Pendampingan Proses Sertifikasi Produk Halal (LP3H) Hidayatullah, serta Pemuda Hidayatullah Kota Balikpapan.
Kegiatan berlangsung sejak pagi hingga sore dengan rangkaian acara edukatif, bazar kuliner halal, serta lomba-lomba islami untuk anak-anak.
Kepala Kementerian Agama Kota Balikpapan, Masrivani, dalam paparannya menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi batas akhir penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman di Indonesia.
“Balikpapan memiliki sekitar 87 ribu pelaku usaha, namun yang telah bersertifikat halal baru sekitar tiga ribu,” ungkapnya. Ia mengajak para pelaku usaha memanfaatkan program sertifikasi halal gratis melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah.
Selain seminar, panitia membuka layanan konsultasi dan pendaftaran sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI bersama LPH Hidayatullah. Bagi anak-anak, diselenggarakan berbagai lomba islami seperti mewarnai, tahfidz Juz 30, dan azan, dengan hadiah berupa piala, sertifikat, serta uang pembinaan.
Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Sejak pagi, area bazar dipadati pengunjung yang ingin mencicipi beragam sajian halal dari pelaku UMKM lokal, termasuk binaan BMH. Panitia juga menyiapkan doorprize bernilai jutaan rupiah untuk menambah semangat peserta.
Melalui kegiatan ini, terang Faisal, LPH Hidayatullah berharap masyarakat semakin memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari komitmen menjaga kepercayaan, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap produk konsumsi.
Festival Halal Balikpapan 2025 pun, Faisal menambahkan, menjadi momentum memperkuat ekosistem halal di Kalimantan Timur, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat.*/
MAKASSAR (Hidayatullah.or.id) — Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) Irfan Yahya mengatakan paradigma Sistematika Wahyu (SW) merupakan kontribusi penting bagi sosiologi pengetahuan Islam.
Paradigma SW, menurut Irfan, memperlihatkan bahwa pengetahuan adalah hasil dialektika antara wahyu dan sistem sosial, bersifat transenden sekaligus historis, spiritual sekaligus empiris.
Dengan berpijak pada kerangka Kuntowijoyo tentang Islam sebagai paradigma aksi dan Masri Muadz tentang berpikir sistem, Paradigma SW menghadirkan sintesis antara epistemologi dan praksis sosial.
Irfan menjelaskan, di tengah krisis ilmu modern yang memisahkan fakta dari nilai, paradigma ini mengembalikan keterpaduan bahwa pengetahuan sejati berakar pada tauhid dan bermuara pada keadilan sosial.
Karena itu, jelas Irfan, Munas IV Hidayatullah menjadi momentum strategis untuk merefleksikan dan mengaktualisasikan Paradigma Sistematika Wahyu sebagai panduan berpikir, berorganisasi, dan berperadaban, sebagai ikhtiar profetik untuk menegakkan ilmu yang memerdekakan manusia dan memuliakan kehidupan.
Menurut Irfan, Paradigma SW hadir sebagai upaya membaca ulang orientasi perjuangan Hidayatullah. Dalam opininya di harian Tribun Timur, Jumat, 18 Rabi’ul Akhir 1447 (10/10/2025), ia menjelaskan bahwa gerakan ini tidak dimaknai hanya sebagai dakwah dan tarbiyah, tetapi juga sebagai sistem sosial yang telah berproses selama setengah abad dan kini bersiap memasuki lima puluh tahun kedua.
Paradigma ini menempatkan wahyu bukan semata sebagai sumber nilai keagamaan, melainkan juga sebagai dasar epistemologi dan kerangka sosial bagi pembangunan peradaban.
Paradigma, dalam konteks ini, tidak sekadar kerangka berpikir ilmiah, tetapi juga sistem nilai yang mengatur orientasi tindakan sosial. Secara teoritis, istilah paradigma awalnya diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn untuk menjelaskan pergeseran cara berpikir dalam ilmu pengetahuan. Namun, dari perspektif sosiologi pengetahuan, paradigma mencakup dimensi yang lebih luas.
Dijelaskan akademisi dan peneliti pada Puslit Opini Publik LPPM Unhas ini, cara manusia mengetahui dan bertindak selalu berhubungan erat dengan struktur sosial tempat pengetahuan itu dihidupi. Dengan demikian, wahyu bukan hanya teks transenden, tetapi juga struktur sosial yang hidup dan terus menuntun perubahan peradaban Islam.
Menurut irfan, Paradigma Sistematika Wahyu mengintegrasikan nilai-nilai wahyu dengan realitas sosial. Ia berfungsi sebagai sumber epistemik dan etis bagi perubahan masyarakat. Paradigma ini bersandar pada urutan turunnya wahyu (tartib nuzuli) yang dijadikan fondasi epistemologis dan metodologis sosial.
Lima tahapan awal menjadi dasar pembentukan struktur pengetahuan dan masyarakat: Tauhid (Al-‘Alaq), Fikrah dan Akhlak (Al-Qalam), Tarbiyah dan Spiritualitas (Al-Muzzammil), Dakwah dan Aksi Sosial (Al-Muddatsir), serta Integrasi Islam Kaffah (Al-Fatihah). Setiap fase berhubungan satu sama lain dan membentuk proses berkesinambungan dari kesadaran spiritual menuju sistem sosial yang nyata.
Pola ini, menurut Irfan, sejalan dengan teori sosiologi pengetahuan yang dikemukakan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tentang eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.
“Kesadaran wahyu diekspresikan melalui ajaran dan amal, menjadi obyektif dalam bentuk lembaga dan norma sosial, lalu diinternalisasi kembali dalam kesadaran moral individu,” urai Irfan. Paradigma SW menggambarkan proses ini secara integral: dari kesadaran transenden menuju realitas sosial yang hidup dan berfungsi.
Dalam tradisi pemikiran Islam modern, gagasan Paradigma SW juga menemukan kesetaraan dengan pemikiran Kuntowijoyo. Dalam karyanya Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, Kuntowijoyo menegaskan perlunya pergeseran dari Islam normatif menuju Islam historis, dari kesalehan individual menuju kesalehan sosial.
Ia menyebut tiga prinsip utama: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Paradigma SW menerjemahkan ketiga prinsip tersebut ke dalam mekanisme epistemologis konkret dengan menjadikan kesadaran tauhid dan penguatan moral sebagai landasan bagi setiap perubahan sosial.
Dalam dimensi sistemik, Paradigma SW juga beririsan dengan pemikiran Masri Muadz tentang Paradigma Al-Fatihah yang menempatkan berpikir sistem sebagai cara memahami keterpaduan ajaran Islam.
Masri menggambarkan Al-Fatihah sebagai totalitas sistem nilai, pengetahuan, dan amal. Menurut Irfan, Paradigma SW mengadopsi semangat itu dengan memandang tartib nuzuli sebagai sistem dinamis, di mana setiap fase menjadi prasyarat bagi fase berikutnya.
Irfan dalam opininya menyebutkan bahwa kesadaran tauhid melahirkan akhlak, akhlak membentuk spiritualitas, spiritualitas menuntun dakwah, dan dakwah memuncak dalam pembentukan masyarakat kaffah. Pendekatan sistemik ini menjadikan wahyu bukan sekadar sumber normatif, tetapi konstruksi sosial bagi tegaknya peradaban.
Dari sudut pandang sosiologi pengetahuan, Paradigma SW memperlihatkan bagaimana pengetahuan ilahiah dapat diinstitusionalisasi menjadi struktur sosial. Peter L. Berger menegaskan bahwa setiap sistem pengetahuan memperoleh legitimasi sosial melalui institusi dan simbol yang menopangnya.
Paradigma SW memberikan pedoman tentang bagaimana kesadaran religius bergerak dari ranah ide menuju obyektivasi sosial yang nyata. Fase tauhid melahirkan orientasi nilai, fase tarbiyah menghasilkan lembaga pendidikan dan spiritual, fase dakwah membentuk struktur komunikasi dan mobilisasi sosial, sedangkan Islam kaffah menegaskan lahirnya sistem sosial yang berkeadilan.
Paradigma ini juga menjadi upaya menghindari dua ekstrem epistemologis: positivisme yang memisahkan fakta dari nilai, serta reduksionisme teologis yang menutup ruang rasionalitas. Dalam kerangka Berger dan Luckmann, Paradigma SW dapat dipahami sebagai usaha membentuk kembali pengetahuan kolektif umat agar berpijak pada wahyu.
Internalisasi wahyu melalui dakwah dan tarbiyah melahirkan kesadaran kolektif baru yang menumbuhkan struktur sosial Islami. Dalam pandangan Max Scheler, agama berfungsi sebagai sumber makna dan orientasi tindakan sosial. Paradigma SW menghidupkan fungsi ini sebagai energi moral yang menstrukturkan kesadaran dan mendorong tindakan kolektif.
Paradigma SW bekerja dalam empat lapisan epistemik: ontologis (tauhid), epistemologis (fikrah dan akhlak), aksiologis (tarbiyah dan dakwah), dan teleologis (Islam kaffah). Setiap lapisan berkorespondensi dengan struktur sosial, mulai dari individu, komunitas, lembaga, hingga peradaban.
Dengan demikian, jelas Irfan, Paradigma SW bukan sekadar model pemikiran keagamaan, tetapi juga kerangka praksis bagi pembangunan masyarakat yang berakar pada wahyu. Ia menawarkan peta konseptual bagi integrasi pengetahuan, iman, dan amal.
Dari perspektif sejarah sosial Islam, jelas Irfan, Paradigma SW dapat dibaca sebagai aktualisasi manhaj nubuwwah, yaitu metode kenabian dalam membangun masyarakat. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa kekuatan spiritual dan solidaritas sosial (asabiyyah) merupakan dua pilar utama peradaban.
Paradigma SW menghidupkan sintesis tersebut dengan menjadikan wahyu sebagai energi spiritual dan rasionalitas sosial. Melalui pendekatan sistemik yang berpijak pada wahyu, Irfan menegaskan, paradigma ini menyediakan kerangka untuk membangun masyarakat berilmu dan berkeadilan tanpa memisahkan iman dan institusi.
