SORONG (Hidayatullah.or.id) — Di bawah langit Papua Barat Daya yang terbentang luas, sebuah pertemuan penuh makna terukir di Kantor Gubernur di Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Rabu, 12 Ramadhan 1446 (12/3/2025).
Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Provinsi Papua Barat Daya, M. Sanusi, bersama rombongan dan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Baitul Maal Hidayatullah (BMH), melangkah masuk dalam agenda silaturrahim yang menjembatani idealisme keagamaan dan kebijakan publik.
Mereka disambut oleh Wakil Gubernur, K.H. Ahmad Nausrau, S.Pd.I, MM, didampingi staf ahli dan tokoh masyarakat, dalam suasana yang hangat sekaligus visioner.
Kunjungan ini menjadi simpul pengikat silaturrahim yang mempererat kerja sama Hidayatullah dengan pemerintah, khususnya dalam mengangkat program dakwah, pendidikan, dan inisiatif sosial lainnya.
Dalam pertemuan itu, zakat—pilar ketiga Islam yang mengandung dimensi spiritual dan sosial—menjadi salah satu fokus utama. Zakat, sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur’an (At-Taubah: 103), bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi instrumen pemberdayaan yang mengalirkan harta dari yang mampu kepada yang membutuhkan, menciptakan keseimbangan dalam tatanan masyarakat.
M. Sanusi, yang juga Kepala BMH Papua Barat Daya, memperkenalkan peran BMH sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah, dengan izin operasional dari BMH Pusat dan Kementerian Agama Provinsi Papua Barat.
“Kami berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dan imbauan kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi seperti BMH. Dengan begitu, dana yang terkumpul dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk kemaslahatan umat,” ujar Sanusi, menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Sanusi menegaskan bahwa dana zakat yang dikelola BMH dapat disalurkan kepada delapan asnaf—seperti fakir, miskin, amil, hingga muallaf—sebagaimana diatur dalam syariat.
Lebih dari itu, zakat menjadi jembatan untuk mendanai program dakwah dan pendidikan, dua pilar yang diyakini Hidayatullah sebagai fondasi peradaban. Dengan dukungan pemerintah, gerakan ini bisa meluas, mengubah zakat dari kewajiban individu menjadi kekuatan kolektif yang memberdayakan.
Wakil Gubernur K.H. Ahmad Nausrau menyambut baik gagasan tersebut. “Kami mendukung penuh program-program keumatan yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat Papua Barat Daya,” katanya, menegaskan bahwa sinergi dengan ormas termasuk dengan lembaga zakat adalah langkah strategis.
Ia memahami bahwa zakat, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi solusi konkret untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan memperkuat dakwah di pelosok Papua Barat Daya.*/
