
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi Keprotokolan Sekretaris Lembaga Hidayatullah Se-Indonesia secara daring melalui Zoom, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai unsur lembaga dan struktur organisasi Hidayatullah di seluruh Indonesia.
Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas para sekretaris lembaga agar memiliki pemahaman, keterampilan, serta standar kerja keprotokolan yang profesional dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan resmi organisasi.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPP Hidayatullah, Ustadz Dr. Nanang Patria. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya penguatan sistem protokoler sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang profesional dan tertib.
Pelatihan menghadirkan narasumber Ustadz Batur Zaman Badruzaman atau yang akrab disapa Ustadz Ubas. Materi disampaikan secara interaktif dengan membahas berbagai aspek keprotokolan, mulai dari tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, hingga pengelolaan acara dan koordinasi petugas protokol.
Dalam pemaparannya, Ustadz Ubas menjelaskan bahwa keprotokolan bukan sekadar urusan teknis penyelenggaraan acara, melainkan bagian penting dari sistem organisasi.
Sekretariat, menurutnya, memiliki posisi strategis sebagai jantung organisasi, pusat komando, pusat data, pusat gerakan, sekaligus etalase yang mencerminkan wajah kelembagaan.
Ia juga menguraikan tiga dimensi keprotokolan, yakni keprotokolan sebagai sistem aturan resmi, protokol sebagai pelaksanaan teknis kegiatan, serta petugas protokol sebagai pelaksana di lapangan.
Ketiganya harus berjalan secara terpadu untuk menjaga kehormatan tamu dan tuan rumah, memastikan ketertiban acara, memelihara reputasi penyelenggara, serta mengantisipasi berbagai kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan resmi.
Materi pelatihan turut menekankan pentingnya ketepatan tata tempat, penyusunan rundown, verifikasi nama dan jabatan tamu, serta pembagian tugas yang jelas antara koordinator protokol, pembawa acara (MC), penerima tamu, liaison officer (LO), dan tim keamanan.
Menurut narasumber, seluruh rangkaian acara harus dikendalikan melalui satu rantai komando yang terpusat. Dengan demikian, setiap perubahan susunan acara maupun keputusan penting dapat dilakukan secara terkoordinasi dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Selain itu, peserta dibekali pemahaman mengenai penanganan acara yang melibatkan pejabat negara, termasuk pentingnya koordinasi dengan protokol kepresidenan, survei lokasi, harmonisasi dokumen, hingga gladi bersih sebelum kegiatan berlangsung.
Ustadz Ubas juga mengingatkan bahwa profesionalisme petugas protokol sangat ditentukan oleh etika, ketelitian, integritas, kemampuan komunikasi, serta kesiapan menghadapi situasi mendadak.
Dalam konteks organisasi, keprotokolan yang baik bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan dan cerminan nilai ihsan dalam menjalankan amanah dakwah.
Melalui kegiatan ini, DPP Hidayatullah mendorong seluruh sekretariat lembaga di Indonesia untuk menerapkan standar keprotokolan secara konsisten. DPP juga akan menyiapkan petunjuk teknis (juknis) sebagai pedoman pendampingan dan standardisasi keprotokolan internal.
Sebagai tindak lanjut, konsep keprotokolan tersebut direncanakan diuji coba dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah. Ustadz Efik ditunjuk sebagai ketua panitia uji coba penerapan konsep tersebut, dengan melibatkan DPW Hidayatullah Jawa Tengah.
Melalui penguatan kompetensi ini, Hidayatullah berharap seluruh sekretaris lembaga mampu menghadirkan tata kelola keprotokolan yang profesional, adaptif, dan berwibawa sebagai bagian dari ikhtiar membangun peradaban Islam.






