JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Muhammad Isnaeni, merespons rencana aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Isnaeni mengatakan Hidayatullah mendukung aspirasi dan tuntutan rakyat yang disampaikan secara konstitusional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik, termasuk desakan agar pemberantasan korupsi diperkuat serta aset yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum.
Rencana aksi tersebut berlangsung ketika pembahasan RUU Perampasan Aset kembali menjadi perhatian publik. Komisi III DPR RI pada 25 Agustus 2026 memastikan rancangan tersebut ditargetkan disahkan paling lambat dalam rapat paripurna Desember 2026. Komisi III menyebut telah melakukan 35 Rapat Dengar Pendapat Umum, tiga kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.
Bagi Hidayatullah, pemberantasan korupsi harus diletakkan dalam kerangka negara hukum, yakni tegas terhadap pelaku, adil dalam proses, transparan dalam pelaksanaan, dan tidak tebang pilih.
“Kami mendukung penuh aspirasi rakyat untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk pemulihan kerugian negara dan perampasan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana. Namun seluruh proses harus berjalan berdasarkan hukum, bukti, dan prinsip keadilan,” ujar Isnaeni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Ia juga menegaskan bahwa aparat keamanan memiliki kewajiban menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat.
“Aparat bukanlah lawan rakyat. Aparat adalah bagian dari negara yang bertugas memastikan hak menyampaikan pendapat terlindungi sekaligus menjaga keamanan bersama. Karena itu, pendekatan profesional, proporsional, humanis, dan persuasif harus dikedepankan,” katanya.
Kepada mahasiswa dan seluruh peserta aksi, Isnaeni menyerukan agar tuntutan disampaikan secara tertib, damai, argumentatif, dan bermartabat. Ia meminta peserta tidak mudah terprovokasi, tidak melakukan kekerasan atau perusakan fasilitas umum, serta tidak memberikan ruang bagi pihak mana pun untuk menunggangi aspirasi publik.
“Kritik adalah bagian penting dari demokrasi, tetapi demokrasi juga menuntut kedewasaan. Jangan sampai substansi perjuangan rakyat tenggelam oleh kericuhan. Sampaikan kebenaran dengan keberanian, tetapi tetap jaga persatuan dan kedamaian,” tegas Isnaeni.
Hidayatullah mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar aksi berlangsung aman dan tertib serta menghasilkan proses politik dan hukum yang sungguh-sungguh menjawab aspirasi publik.
“Komitmen pemberantasan korupsi, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, dan penjagaan persatuan bangsa harus berjalan bersamaan sebagai bagian dari penguatan kehidupan demokrasi Indonesia,” tegasnya memungkasi.
