Beranda blog Halaman 25

Rakerwil Sulawesi Utara Dibuka, Shohibul Anwar Tekankan Peran Kader sebagai Penggerak Dakwah

Hidayatullah.or.id
-
0
Rakerwil Sulawesi Utara Dibuka, Shohibul Anwar Tekankan Peran Kader sebagai Penggerak Dakwah

MANADO (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Ust. Drs. Shohibul Anwar, MH.I., secara resmi membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Sulawesi Utara yang digelar di Sintesa Peninsula, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Gunung Wenang Pinaesaan, Kota Manado, pada Jum’at, 11 Sya’ban 1447 (30/1/2026).

Dalam sambutan pembukaannya, Shohibul Anwar memberikan penekanan kuat pada jati diri kader Hidayatullah. Ia menegaskan bahwa setiap kader harus siap menjadi motor penggerak dakwah sekaligus figur yang memiliki pengaruh positif di tengah masyarakat. Menurutnya, dakwah tidak cukup disampaikan melalui wacana, tetapi harus hadir melalui keteladanan dan keterlibatan nyata.

Ia mengingatkan bahwa menyebarkan risalah Islam merupakan perjuangan sepanjang hayat. Setiap muslim, katanya, dituntut mengambil peran, sekecil apa pun, dalam proses pembangunan peradaban Islam.

Ia menegaskan bahwa kemenangan Islam sebagai agama Allah adalah kepastian, tetapi keterlibatan individu tetap penting agar setiap orang tercatat memiliki andil dalam perjuangan tersebut.

“Generasi berapapun nanti dari pelanjut perjuangan ini akan memenangkan Islam. Tugas kita adalah memastikan bahwa ini dilanjutkan,” kata Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah bidang Pelayanan Umat ini.

Untuk memperjelas makna peran kolektif tersebut, Shohibul Anwar menyampaikan analogi pembangunan sebuah bangunan. Menurutnya, tidak semua orang harus menempati peran yang sama. Ada yang menjadi batu bata, pasir, semen, atau air, tetapi seluruh elemen memiliki fungsi penting agar bangunan dapat berdiri kokoh.

“Tugas kita adalah melanjutkan pembangunan bangunan sebelumnya, bukan merusak bangunan yang sudah dibuat oleh generasi sebelum kita. Kita harus memastikan bahwa generasi setelah kita ada pelanjut perjuangan pembangunan Islam ini,” katanya.

Dalam penjelasannya, Shohibul Anwar menekankan bahwa perjuangan menyebarkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam bukanlah pekerjaan ringan. Namun, ia menyebut perjuangan tersebut sebagai jalan yang indah karena sarat makna dan bernilai ibadah. Ia mengingatkan bahwa inilah jalan yang telah ditempuh oleh umat Islam sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat.

“Ini pekerjaan yang sangat penting dan inilah yang dulu dilakukan umat Islam di masa lalu,” tegasnya.

Ia kemudian mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan prediksi runtuhnya kekuatan besar dunia seperti Persia dan Romawi. Prediksi tersebut, menurut Shohibul Anwar, tidak berhenti sebagai wacana, tetapi direspons oleh para sahabat dan generasi setelahnya melalui perjuangan nyata hingga akhirnya terbukti dalam sejarah.

“Ketika Rasulullah memprediksi bahwa Persia akan jatuh dan Romawi akan jatuh, maka para sahabat dan orang-orang setelahnya berusaha mewujudkan hal-hal yang sudah diprediksi oleh Nabi tersebut dan terbukti,” ujarnya.

Membangun Sulawesi Utara yang Majemuk

Lebih lanjut, Shohibul Anwar kemudian mengajak seluruh peserta Rakerwil menjadikan forum ini sebagai momentum konsolidasi untuk menyatukan hati, arah, dan langkah perjuangan.

Menurutnya, Rakerwil harus menjadi ruang untuk meneguhkan jati diri Hidayatullah sekaligus mendorong transformasi organisasi agar semakin mandiri dan memiliki pengaruh luas di masyarakat.

Ia menekankan bahwa prioritas utama gerakan Hidayatullah adalah penguatan soliditas jamaah. Soliditas tersebut, katanya, harus dimulai dari kekuatan internal DPW, diperkuat melalui sinergi dengan DPD, organisasi pendukung, badan dan amal usaha, serta seluruh kader.

“Dakwah yang kita bawa harus dirasakan umat melalui pendidikan, pembinaan, dan pelayanan sosial,” ujarnya.

Dalam konteks Sulawesi Utara yang dikenal majemuk, Shohibul Anwar menyerukan agar Hidayatullah hadir sebagai organisasi kemasyarakatan yang santun, terbuka, dan siap bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya insani dan pembinaan masyarakat menjadi kunci agar dakwah diterima dan memberi dampak positif.

“Hidayatullah hadir sebagai ormas santun dan siap bersinergi di tengah kemajemukan Sulawesi Utara,” katanya.

Pembukaan Rakerwil Hidayatullah Sulawesi Utara ini turut dihadiri Ketua DPW Hidayatullah Sulawesi Utara Baharuddin Majid, M.Pd.I., Pengurus MUI Sulawesi Utara Bidang Fatwa KH. Muyassir Arif, M.Pd., serta Ketua Dewan Murabbi Wilayah Hidayatullah Sulawesi Utara Ustadz Samsul Arifin, S.Sos.

Hidayatullah Sulawesi Utara Konsolidasikan Arah Dakwah melalui Rapat Kerja Wilayah 2026

Hidayatullah.or.id
-
0
Hidayatullah Sulawesi Utara Konsolidasikan Arah Dakwah melalui Rapat Kerja Wilayah 2026

MANADO (Hidayatullah.or.id) — Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Sulawesi Utara resmi dibuka pada Jumat, 11 Sya’ban 1447(30/1/2026). Kegiatan pembukaan berlangsung di Sintesa Peninsula, Jalan Jenderal Sudirman, Gunung Wenang Pinaesaan, Kota Manado, dan dihadiri oleh jajaran pengurus wilayah, daerah, serta unsur pengurus Hidayatullah se-Sulawesi Utara.

Rakerwil ini menjadi forum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menyatukan arah gerak dakwah, serta merumuskan program kerja yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Sulawesi Utara. Acara pembukaan diisi dengan sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Ustaz Drs. Shohibul Anwar, MH.I, Ketua DPW Hidayatullah Sulawesi Utara Baharudin Majid, M.Pd, serta perwakilan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara Bidang Fatwa, KH. Muyassir Arif, M.Pd.

Dalam sambutannya, Ustaz Shohibul Anwar menekankan pentingnya jati diri kader Hidayatullah sebagai penggerak dakwah dan agen perubahan di tengah masyarakat.

Shohibul Anwar menyampaikan bahwa dakwah menuntut kehadiran nyata melalui keteladanan dan kontribusi sosial. “Dakwah adalah perjalanan panjang. Setiap kader harus siap mengambil peran dalam membangun peradaban Islam,” ujarnya singkat.

Ketua DPW Hidayatullah Sulawesi Utara, Baharudin Majid, M.Pd, mengajak seluruh unsur organisasi, baik Dewan Murabbi Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, maupun seluruh organisasi pendukung, untuk memperkuat persatuan.

Ia menegaskan bahwa amanah dakwah hanya dapat dijalankan dengan kebersamaan dan sikap saling menguatkan. “Kita harus melebur sebagai satu keluarga besar dan menghindari sikap saling menyalahkan,” tuturnya.

Sementara itu, KH. Muyassir Arif, M.Pd menyampaikan apresiasi terhadap peran Hidayatullah di Sulawesi Utara. Ia menilai Hidayatullah sebagai mitra strategis dalam pengembangan kegiatan keagamaan.

“Hidayatullah adalah partner yang dapat diandalkan. Semoga terus menjadi magnet dakwah bil hal di daerah ini,” kata KH. Muyassir Arif, M.Pd yang juga Ketua Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren (FUAPP) Sulawesi Utara ini.

Pembukaan Rakerwil ini menandai komitmen Hidayatullah Sulawesi Utara untuk memperkuat dakwah yang terorganisasi, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat melalui kerja kolektif yang berkelanjutan.

Dinamika Geopolitik Global, Al-Qur’an Harus Menjadi Petunjuk Dunia yang Tengah Goyah

Hidayatullah.or.id
-
0
Dinamika Geopolitik Global, Al-Qur’an Harus Menjadi Petunjuk Dunia yang Tengah Goyah
Ketua Majelis Penasehat Hidayatullah, KH. Abdul Latif Usman (Foto: Bilal Tazkir/ Hidayatullah.or.id)

BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) — Ketua Majelis Penasehat Hidayatullah, KH. Abdul Latif Usman, menyampaikan taushiyah dalam acara Tarhib Ramadhan yang digelar di Kampus Ummulqura Pondok Pesantren Hidayatullah, Teritip, Balikpapan, pada Rabu, 9 Syaban 1447 (28/1/2026).

Dalam tausiyahnya, ia mengaitkan kesiapan spiritual menyambut Ramadhan dengan refleksi atas dinamika geopolitik global akhir akhir ini yang menurutnya semakin menjauh dari nilai keadilan dan kemanusiaan.

Ia mengawali taushiyah dengan pembacaan Al-Qur’an dari Surah Al-Baqarah ayat 1–2 yang menegaskan kedudukan Al-Qur’an sebagai petunjuk tanpa keraguan. Ia kemudian melanjutkan dengan penggalan awal Surah Al-Baqarah ayat 185 tentang Ramadhan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur’an.

Dari ayat-ayat tersebut, ia menekankan pentingnya keyakinan penuh terhadap wahyu Ilahi sebagai pedoman hidup.

“Kiranya kita diberi hati yang tidak meragukan Al Qur’an. Kita harus yakin bahwa Al Quran tidak ada keraguan di dalamnya, inilah petunjuk yang sangat orisinal dari Pencipta alam dan Pencipta manusia,” katanya.

Dalam taushiyahnya, KH Abdul Latif Usman juga menyampaikan doa untuk Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia berharap kepemimpinan nasional dijalankan dengan keadilan dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak Indonesia di seluruh wilayah.

“Mereka akan menjadi anak yang shaleh. Makanan yang halal akan membentuk anak-anak yang shaleh, kuat beribadah, shalat berjamaah lima waktu di masjid tepat pada waktunya, yang setelah shalat mendoakan Bapak dan seluruh kabinetnya,” katanya.

Ia turut memanjatkan doa agar Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT dalam mengemban amanah kepemimpinan.

Dinamika Geopolitik Global dan Seruan Perdamaian Dunia

Lebih lanjut, KH Abdul Latif Usman menyinggung peran regional Asia Tenggara dengan menyebut Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang saat ini mengemban amanah kepemimpinan di kawasan ASEAN. Ia mengajak agar momentum Ramadhan menjadi ruang kebersamaan lintas negara, bahkan mengundang masyarakat Malaysia untuk merasakan suasana ibadah Ramadhan di lingkungan pesantren Hidayatullah.

Dalam konteks global, ia menyampaikan pesan terbuka kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres. Ia meminta agar diplomasi internasional dijalankan dengan ketegasan dalam menghadapi negara-negara besar yang dinilai melanggar hukum internasional.

“Bapak Antonio Guterres, jangan lengah pak. Jangan segan menghadapi negara besar,” cetusnya.

Pernyataan tersebut ia sampaikan sejalan dengan apresiasinya terhadap peringatan Guterres mengenai terkikisnya tatanan dunia, ketika supremasi hukum mulai digantikan oleh apa yang disebut sebagai “hukum rimba”.

KH Abdul Latif Usman kemudian mengutip pernyataan Guterres yang menyebut bahwa dunia tengah menyaksikan praktik kekuatan ilegal, penargetan infrastruktur sipil, pelanggaran hak asasi manusia, hingga penolakan bantuan kemanusiaan.

“Sekarang ini yang ada bukan hukum, tetapi hukum rimba. Yang kuat memakan yang lemah,” katanya.

Dalam taushiyah tersebut, ia juga menyerukan kepada sejumlah pemimpin dunia, termasuk Benjamin Netanyahu dan Donald Trump, untuk menghentikan kekerasan terhadap Palestina dan ancaman konflik di kawasan lain, termasuk Iran.

“Urungkan niat untuk menyerang umat Islam di Iran. Kasih tahu saudara bapak, presiden Amerika yang senang perang, nggak ada gunanya perang,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dunia tidak lebih bernilai dibandingkan sisi kehidupan akhirat, serta menyerukan penghentian eksploitasi negara-negara lemah demi kepentingan sumber daya.

Selain itu, ia menyebut Presiden Rusia, Vladimir Putin, agar menghentikan perang yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa membawa kemenangan, melainkan kerugian besar. Ia menyebutkan besarnya biaya perang yang telah dikeluarkan Rusia dan mengaitkannya dengan peringatan Al-Qur’an agar manusia berpegang pada petunjuk Ilahi.

“Empat ribu sembilan ratus triliun dibuang percuma, memperbanyak kematian dan kesengsaraan, karena tidak memakai hudal lin-nas wa bayyinatim minal-hudaa wal furqan,” katanya, menyebut dana hampir $300 miliar atau Rp4.973,41 triliun untuk perang selama tiga tahun pertama Rusia – Ukraina (Februari 2022 hingga Februari 2025).

Menurutnya, spirit Surah Al-Baqarah ayat 185 menegaskan Al-Qur’an sebagai hudal lin-nas, petunjuk bagi seluruh manusia tanpa batas bangsa dan kekuasaan. Frasa “bayyinatim minal-hudaa” menunjukkan bahwa Al-Qur’an menghadirkan penjelasan yang terang tentang keadilan, kemanusiaan, dan larangan kezaliman dalam kehidupan bersama.

Sementara al-furqan menegaskan fungsi Al-Qur’an sebagai pembeda tegas antara yang hak dan yang batil dalam praktik politik, ekonomi, dan relasi antarnegara. Dari sinilah lahir konsep perdamaian dunia yang tidak bertumpu pada dominasi kekuatan, tetapi pada keadilan moral, tanggung jawab kemanusiaan, dan kepatuhan pada nilai Ilahiah.

Tak ketinggalan, ia juga menyerukan Presiden China, Xi Jinping, agar menghentikan ancaman terhadap Hong Kong dan Taiwan, serta menghormati hak hidup merdeka setiap bangsa.

“Sadarlah, umur hanya paling lama 80 tahun,” katanya.

Menutup taushiyahnya, KH Abdul Latif Usman mengajak umat Islam memperkuat dakwah dengan menjadikan Al-Qur’an sebagai rahmat bagi semesta. Ia menyerukan penguatan Gerakan Nawafil Hidayatullah sebagai tradisi ibadah dan amal sosial, mulai dari shalat berjamaah, dakwah, sedekah, tadabbur Al-Qur’an, qiyamul lail, hingga wirid harian.

“Demikian surat terbuka luapan menjelang datangnya bulan suci Ramadhan. Kami sudah melakukan kewajiban dakwah fardiyah, kita sama-sama menjaga perdamaian,” katanya.

Hidayatullah Jakarta Didorong Terus Perkuat Layanan Sosial dan Inovasi Kelembagaan

Hidayatullah.or.id
-
0
Hidayatullah Jakarta Didorong Terus Perkuat Layanan Sosial dan Inovasi Kelembagaan
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr. Nanang Noerpatria, berfoto bersama Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Jakarta (Foto: Bilal Tazkir/ Hidayatullah)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr. Nanang Noerpatria, mendorong Hidayatullah Jakarta terus melakukan penguatan layanan sosial keumatan disamping melahirkan inovasi kelembagaan yang bermanfaat bagi kehidupan.

Hal itu disampaikan Nanang saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Aula Pesantren Hidayatullah Jakarta Timur, pada Jum’at, 11 Sya’ban 1447 (30/1/2026).

Nanang menyampaikan apresiasi terhadap rencana Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah DKI Jakarta yang menargetkan pendirian empat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Ia memandang langkah tersebut sebagai inisiatif penting yang sejalan dengan karakter dasar gerakan Hidayatullah.

Nanang menyatakan harapannya agar rencana pendirian LKSA tidak tertunda terlalu lama dan dapat segera diwujudkan. Menurutnya, penguatan sektor sosial membutuhkan keberanian untuk mengeksekusi rencana secara bertahap tanpa harus menunggu waktu yang terlalu panjang.

“Saya berharap pembangunan LKSA di Jakarta bisa segera terealisasi dan tidak harus menunggu hingga lima tahun,” katanya.

Dalam konteks pengembangan sosial, Nanang menegaskan bahwa LKSA merupakan pintu masuk strategis bagi dakwah dan pelayanan umat. Ia mengingatkan bahwa sejarah awal Hidayatullah berakar dari kerja-kerja sosial sebelum berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan yang lebih luas. Oleh karena itu, sektor sosial, pendidikan, dan dakwah tidak boleh dipisahkan satu sama lain.

“Kita berangkat dari sosial, karena Rasulullah SAW pun memulai dengan kedekatan dan kasih sayang. Dari sosial inilah pengaruh itu tumbuh,” ujarnya.

Menurut Nanang, kerja sosial bukan sekadar aktivitas karitatif, melainkan fondasi bagi tumbuhnya kepercayaan dan pengaruh di tengah masyarakat. Dari basis inilah dakwah memperoleh legitimasi moral dan kedekatan emosional dengan umat.

Lebih lanjut, Nanang membuka ruang pemikiran baru terkait pengembangan lembaga. Ia menilai bahwa kemitraan, kolaborasi, dan kerja sama strategis dapat menjadi pendekatan yang efektif tanpa harus selalu diawali dengan kepemilikan aset secara langsung. Model ini dinilai lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan di wilayah perkotaan seperti Jakarta.

Pendekatan kolaboratif tersebut, menurutnya, dapat diterapkan baik dalam pengelolaan lembaga sosial maupun pendidikan, sehingga organisasi dapat bergerak lebih cepat dan fleksibel dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain menyoroti sektor sosial, Nanang juga menekankan pentingnya konsolidasi jati diri dan transformasi organisasi sebagai fondasi utama penguatan peran Hidayatullah, baik di tingkat wilayah maupun nasional. Ia menegaskan bahwa jati diri organisasi merupakan pembeda utama Hidayatullah dibandingkan dengan organisasi lain, dan nilai tersebut harus tetap terjaga dalam kondisi apa pun.

“Sepuluh tahun lalu kita bicara jati diri, hari ini pun tetap sama. Ini yang membuat kita bisa bermitra dan bersinergi tanpa kehilangan karakter dan nilai dasar organisasi,” katanya.

Bagi Nanang, konsolidasi jati diri bukanlah sikap defensif, melainkan modal untuk membangun kerja sama yang sehat. Dengan identitas yang jelas, organisasi dapat berkolaborasi secara terbuka tanpa kehilangan arah dan prinsip perjuangan.

Di sisi lain, ia menekankan bahwa konsistensi nilai harus berjalan beriringan dengan transformasi organisasi. Menurutnya, perubahan zaman, percepatan teknologi digital, dan dinamika geopolitik menuntut organisasi untuk terus beradaptasi dan berinovasi.

“Kita tidak bisa lepas dari transformasi. Organisasi harus adaptif dan inovatif agar tetap berpengaruh dan diperhitungkan,” katanya.

Transformasi tersebut, lanjut Nanang, mencakup pembaruan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penataan data dan administrasi organisasi agar lebih tertib dan terintegrasi.

Memungkasi arahannya, Nanang mengajak seluruh elemen Hidayatullah DKI Jakarta untuk memperkuat sinergi internal, mempercepat agenda transformasi, serta menjaga integritas data dan sistem organisasi. Ia menegaskan bahwa ketertiban administrasi dan akuntabilitas merupakan prasyarat penting bagi organisasi modern.

“Jika kita kuat dalam jati diri dan cerdas dalam transformasi, insyaallah Hidayatullah akan terus memberi dampak nyata dan kontribusi penuh bagi umat dan bangsa,” katanya.

Rakerwil Hidayatullah DKI Jakarta ini dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan organisasi di wilayah ibu kota, termasuk para Ketua Dewan Pengurus Daerah se-DKI Jakarta, perwakilan amal-amal dan badan usaha, unsur Pemuda Hidayatullah, serta Pimpinan Wilayah Muslimat Hidayatullah.

Nanang Noerpatria Ingatkan Transformasi Menuntut Pemahaman Politik yang Tepat

Hidayatullah.or.id
-
0
Nanang Noerpatria Ingatkan Transformasi Menuntut Pemahaman Politik yang Tepat
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr. Nanang Noerpatria, saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berlangsung di Aula Pesantren Hidayatullah Jakarta Timur, pada Jum’at, 30 Januari 2026 (Foto: Bilal Tazkir/ Hidayatullah.or.id).

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Transformasi organisasi tidak dapat dipisahkan dari pemahaman politik yang tepat dan dewasa. Pesan ini menjadi penekanan utama Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr. Nanang Noerpatria, saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berlangsung di Aula Pesantren Hidayatullah Jakarta Timur, pada Jum’at, 11 Sya’ban 1447 (30/1/2026).

Nanang menegaskan bahwa agenda transformasi yang tengah dijalankan Hidayatullah bukan sekadar pembaruan struktural atau operasional, melainkan proses strategis yang menuntut ketepatan membaca realitas sosial dan politik. Menurutnya, organisasi dakwah yang ingin bertumbuh secara berkelanjutan harus mampu menempatkan diri secara cerdas dalam lanskap kebangsaan.

Nanang lantas menyajikan refleksi atas amanah yang ia emban sebagai Sekretaris Jenderal. Ia menilai penugasan tersebut sebagai bagian dari proses rejuvenasi organisasi, upaya penyegaran yang disengaja agar Hidayatullah tidak stagnan menghadapi perubahan zaman.

“Hidayatullah harus terus diremajakan. Rejuvenasi ini penting agar organisasi tidak berjalan di tempat, tetapi mampu menjawab tantangan zaman,” katanya.

Namun, menurut Nanang, rejuvenasi organisasi akan kehilangan arah apabila tidak disertai pemahaman politik yang benar. Dalam konteks ini, ia mengajak peserta Rakerwil menengok pelajaran sejarah melalui pemikiran Snouck Hurgronje, tokoh kolonial Belanda, yang membedakan Islam sebagai agama, adat, dan politik.

Snouck, jelas Nanang, tidak mempermasalahkan Islam sebagai ibadah dan budaya, tetapi menganggap Islam politik sebagai ancaman yang harus ditekan.

“Ini pelajaran penting. Politik itu bicara kekuasaan, pilihan, idealisme, dan manhaj. Karena itu, kita harus cerdas menempatkan diri,” katanya.

Nanang kemudian menguraikan bagaimana perbedaan manhaj melahirkan spektrum ideologi yang berbeda, sebagaimana terlihat pada murid-murid HOS Tjokroaminoto. Semaun memilih jalur komunisme, Kartosuwiryo mengambil arah Islamisme, sementara Soekarno menempuh nasionalisme. Bagi Nanang, contoh ini menunjukkan bahwa arah politik bukan kebetulan, melainkan hasil dari pilihan nilai dan strategi.

Dalam konteks Hidayatullah, Nanang menegaskan bahwa organisasi tidak bergerak dalam politik kekuasaan praktis. Jalan yang dipilih adalah politik silaturahim dan politik dakwah, sebuah pendekatan yang menekankan pengaruh nilai, kedewasaan sikap, dan ketertiban organisasi.

Pendekatan ini, menurutnya, menuntut kerapian administrasi, kekuatan kelembagaan, serta kemampuan membangun relasi konstruktif dengan negara dan masyarakat. Tanpa tata kelola yang profesional, politik dakwah tidak akan memiliki daya tawar dan legitimasi sosial.

Dari kerangka politik tersebut, Nanang kemudian mengaitkannya dengan agenda penguatan pendidikan. Ia menegaskan pentingnya pembangunan sekolah unggul yang memiliki identitas dan karakter yang jelas, yakni unggul secara mutu, berpengaruh secara sosial, mandiri secara ekonomi, dan berdaya saing secara kelembagaan.

“Pendidikan dan ekonomi itu seperti semut dan gula. Kalau dikelola bersama, dampaknya bisa melompat dan meroket,” kata pria kelahiran Surabaya ini.

Meski demikian, Nanang mengakui bahwa aspek “berpengaruh” masih menjadi tantangan yang harus dijawab bersama. Pengaruh tidak lahir hanya dari keberadaan lembaga, tetapi dari kekuatan jejaring, konsistensi narasi, dan kehadiran sosial yang nyata.

Selanjutnya, Nanang memaparkan Program Umum Bidang Administrasi 2026–2030 yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal. Program ini mencakup penguatan tata kelola organisasi, standarisasi administrasi dan surat-menyurat, pengarsipan, pengelolaan kantor dan gedung, serta penguatan fungsi Pusat Dakwah Hidayatullah.

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi organisasi melalui pengelolaan basis data anggota, aset, dan lembaga, serta pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kerja. Profesionalisme organisasi, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari sistem administrasi yang tertib dan terstandar.

Dalam aspek legalitas, Nanang menegaskan pentingnya penertiban aset organisasi secara menyeluruh dan terpusat. “Semua aset harus jelas, dideklarasikan, dan tertib. Ini bagian dari konsolidasi jati diri organisasi,” ingatnya.

Nanang mengajak seluruh jajaran Hidayatullah DKI Jakarta menjadikan Rakerwil sebagai momentum memperkuat konsolidasi, mempercepat transformasi, dan memperdalam pemahaman politik dakwah. Ia berharap Hidayatullah semakin matang sebagai gerakan dakwah yang profesional, adaptif, dan berpengaruh dalam kehidupan umat dan bangsa.

Dakwah di Wilayah Urban Menuntut Adaptasi dan Keberanian Eksekusi

Hidayatullah.or.id
-
0
Dakwah di Wilayah Urban Menuntut Adaptasi dan Keberanian Eksekusi
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Suhardi Sukiman (Foto: Bilal Tazkir/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Kompleksitas wilayah perkotaan menjadi salah satu isu utama yang mengemuka dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berlangsung 2 hari di Aula Pesantren Hidayatullah Jakarta Timur, dibuka pada Jum’at, 11 Sya’ban 1447 (30/1/2026).

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah DKI Jakarta, Suhardi Sukiman, menegaskan bahwa karakter urban Jakarta menuntut pendekatan gerakan yang lebih adaptif, realistis, dan berorientasi pada eksekusi nyata agar dakwah dan pengabdian organisasi tetap relevan serta berdampak.

Suhardi menekankan bahwa DKI Jakarta tidak dapat diperlakukan sama dengan wilayah lain. Kepadatan penduduk, keterbatasan lahan, dinamika ekonomi, serta kompleksitas sosial menuntut penyesuaian kebijakan organisasi tanpa menghilangkan ruh dan prinsip perjuangan.

“Jakarta ini wilayah khusus. Beberapa kriteria ideal tidak mudah diterapkan, sehingga perlu kebijakan dan penyesuaian yang realistis tanpa menghilangkan ruh perjuangan,” kata Suhardi.

Dari konteks tersebut, Suhardi menekankan bahwa tantangan urban harus dijawab dengan kesungguhan dalam perencanaan dan keberanian dalam eksekusi. Rakerwil, menurutnya, ruang strategis untuk memastikan program kerja benar-benar bisa dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh umat di ibu kota.

“Kita berharap ikhtiar ini menghasilkan program yang betul-betul bisa kita eksekusi untuk pengabdian di DKI Jakarta, pengabdian untuk bangsa dan agama,” imbuh suami Tuti Darwati ini.

Suhardi menilai bahwa banyak program organisasi gagal memberi dampak bukan karena kekurangan gagasan, tetapi karena lemahnya implementasi. Oleh sebab itu, seluruh unsur organisasi perlu terlibat aktif dalam proses perencanaan agar merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program satu tahun ke depan.

Dalam konteks eksternal, Suhardi memaparkan langkah konkret DPW Hidayatullah DKI Jakarta dalam membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menyebut bahwa silaturahim dan komunikasi intensif telah dilakukan, salah satunya melalui pertemuan dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang keumatan.

Dari pertemuan tersebut, terbuka peluang kolaborasi yang dinilai signifikan, khususnya pada sektor ekonomi umat dan penguatan dakwah di ruang publik perkotaan.

“Ternyata peluang sinergi itu sangat besar dan perlu kita respons secara serius,” imbuhnya.

Tindak lanjut dari penjajakan tersebut kemudian diwujudkan melalui audiensi dengan jajaran direksi Perumda Pasar Jaya. Dari proses itu, Hidayatullah DKI Jakarta memperoleh Surat Perintah Kerja (SPK) untuk kerja sama pendirian unit usaha minimarket. Suhardi menilai skema kerja sama yang ditawarkan cukup fleksibel dan memberi ruang besar bagi pemberdayaan ekonomi umat.

“Pasar Jaya menawarkan kerjasama usaha. Jika mereka punya tempat, kita isi. Jika mereka punya lokasi, kita yang membawa dan mengelola usaha,” kata magister pendidikan jebolan Universitas PTIQ Jakarta ini.

Namun, Suhardi menegaskan bahwa peluang sebesar apa pun tidak akan bermakna tanpa keberanian untuk mengeksekusinya. Ia mengingatkan agar organisasi tidak terjebak dalam diskusi potensi yang berulang tanpa realisasi konkret di lapangan.

Selain sektor ekonomi, Suhardi juga memaparkan tindak lanjut arahan Dewan Pengurus Pusat terkait program pangan. Ia menyebut bahwa Hidayatullah DKI Jakarta mendapat amanah untuk mengawal program Rumah Pangan Keluarga (RPK) sebagai jalur distribusi pangan, dengan tahap awal pengelolaan minimal dua ton komoditas.

Menurutnya, program ini berpotensi berkembang luas jika dijalankan secara serius, sistematis, dan terintegrasi dengan jaringan organisasi di wilayah lain.

Secara internal, Suhardi menegaskan bahwa tantangan urban tidak boleh menjadi alasan stagnasi. Justru sebaliknya, kompleksitas Jakarta harus mendorong lahirnya inovasi kebijakan, fleksibilitas strategi, dan penguatan soliditas organisasi.

Suhardi mengajak seluruh jajaran Hidayatullah DKI Jakarta untuk memperkuat keseriusan, konsistensi, dan semangat eksekusi. Ia menegaskan bahwa hanya dengan kerja nyata dan terukur, Hidayatullah dapat hadir sebagai kekuatan dakwah dan sosial yang relevan di tengah dinamika ibu kota.

Dia berharap, Rakerwil Hidayatullah DKI Jakarta menjawab tantangan urban secara strategis, melalui program yang realistis, kolaboratif, dan berdampak langsung bagi umat dan masyarakat Jakarta.

Peneguhan Semangat Islahiyah dan Wasathiyah di Rakerwil Hidayatullah Gorontalo

Hidayatullah.or.id
-
0
Peneguhan Semangat Islahiyah dan Wasathiyah di Rakerwil Hidayatullah Gorontalo

BONE BOLANGO (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr. Abdul Ghofar Hadi, S.Sos.I., M.S.I., secara resmi membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Gorontalo yang digelar di Kampus Hidayatullah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Jum’at, 11 Sya’ban 1447 (30/1/2026).

Dalam sambutan pembukaannya, Abdul Ghofar Hadi menegaskan bahwa dinamika sosial dan kebutuhan umat yang terus berkembang menuntut Hidayatullah untuk bergerak lebih adaptif, mandiri, dan berdampak.

Ia menyampaikan bahwa Rakerwil selain sebagai agenda rutin tahunan organisasi juga sebagai momentum penting untuk memperkuat orientasi pergerakan agar tetap relevan dan berdaya guna bagi masyarakat.

Ghofar memaparkan dua prioritas utama yang menjadi amanah Dewan Pengurus Pusat dan perlu menjadi perhatian serius seluruh pengurus dan kader di Gorontalo. Prioritas tersebut berkaitan langsung dengan penguatan fondasi organisasi dan kualitas pengabdian kepada umat.

Prioritas pertama yang ia tekankan adalah kemandirian organisasi. Menurutnya, kemandirian merupakan prasyarat mutlak agar gerakan dakwah tidak bergantung pada faktor eksternal dan mampu berjalan secara berkelanjutan. Ia menilai bahwa kemandirian hanya dapat dicapai melalui penguatan ekonomi produktif dan investasi sumber daya manusia yang terencana.

“Kita harus melakukan ekspansi ekonomi produktif dan investasi SDM yang serius. Hal ini krusial agar laju dakwah kita tidak terhambat dan bisa dimaksimalkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” katanya yang hadir secara daring.

Menurut Ghofar, penguatan ekonomi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperluas jangkauan dakwah dan layanan sosial. Dengan fondasi ekonomi yang kokoh, organisasi akan lebih leluasa menjalankan program pendidikan, sosial, dan pembinaan umat secara konsisten.

Prioritas kedua yang ia sampaikan berkaitan dengan orientasi program kerja. Ia mengingatkan agar setiap program yang disusun benar-benar diarahkan pada dampak nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Keberhasilan program, menurutnya, tidak diukur dari banyaknya kegiatan, melainkan dari sejauh mana program tersebut memberi manfaat konkret bagi umat.

“Kita harus terus menguatkan peran dalam kehadiran kita sebagai lokomotif kebaikan,” katanya.

Lebih lanjut, Ghofar menegaskan bahwa gerak Hidayatullah harus selalu berada dalam koridor nilai-nilai perbaikan, pengembangan, dan keseimbangan. Ia menyebut tiga semangat yang perlu terus dihidupkan dalam setiap aktivitas organisasi.

“Hidayatullah harus membawa semangat islahiyah, tathawwuriyah, dan tetap konsisten dalam jalur wasathiyah,” tukasnya.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah Bidang Perkaderan & Pembinaan Anggota, Dr. Abdul Ghofar Hadi, S.Sos.I., M.S.I (Foto: Reprocessed with AI/ Hidayatullah.or.id)

Ia kemudian menjelaskan bahwa islahiyah bermakna komitmen untuk terus melakukan perbaikan, tathawwuriyah mencerminkan semangat pengembangan dan inovasi, sementara wasathiyah menunjukkan sikap moderat dan seimbang dalam bersikap serta bertindak.

Dalam sambutannya, Ghofar juga mengutip pesan Rais ‘Aam Hidayatullah, KH. Abdurrahman Muhammad, yang kerap mengingatkan bahwa forum rapat seperti Rakerwil harus menjadi titik awal kerja yang lebih sungguh-sungguh. Menurutnya, setelah forum konsolidasi selesai, tidak ada ruang untuk berleha-leha.

“Seluruh elemen harus bekerja dengan prinsip kerja ikhlas, kerja cerdas, dan totalitas yang tinggi,” pesannya.

Pesan ini, menurut Ghofar, menjadi pengingat bahwa amanah organisasi menuntut kesungguhan niat, ketepatan strategi, dan keseriusan dalam pelaksanaan di lapangan.

Suasana pembukaan Rakerwil berlangsung semakin hangat dan penuh keakraban ketika Abdul Ghofar Hadi menutup sambutannya dengan pantun penyemangat yang disambut senyum para peserta.

Pantun tersebut menjadi simbol optimisme dan harapan agar Rakerwil Hidayatullah Gorontalo berjalan lancar dan menghasilkan rumusan kerja yang bermakna.

“Jalan pagi berkilo-kilo, jangan lupa minum es. Saat ini Rakerwil Hidayatullah Gorontalo, semoga lancar dan sukses,” tandasnya.

Dewan Murabbi Serukan Persiapan Ramadhan yang Sadar dan Terencana

Hidayatullah.or.id
-
0
Dewan Murabbi Serukan Persiapan Ramadhan yang Sadar dan Terencana
Ketua Dewan Murabbi Wilayah Hidayatullah Kalimantan Timur, Ust. Drs. Muh. Nurdin Abdul Rahman (Foto: Abu Ahmad/ Hidayatullah.or.id)

SAMARINDA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Murabbi Wilayah Hidayatullah Kalimantan Timur, Ust. Drs. Muh. Nurdin Abdul Rahman, menyerukan persiapan optimal menyambut bulan suci Ramadhan dengan perencanaan yang matang. Hal itu ditekankan beliau dalam rangkaian Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Kalimantan Timur di Kota Samarinda, pada Jum’at subuh, 11 Sya’ban 1447 (30/1/2026).

Nurdin Abdul Rahman mengingatkan para peserta akan semakin dekatnya bulan suci Ramadhan dan pentingnya kesiapan iman dalam menyambutnya.

Dalam suasana subuh yang khidmat, Nurdin mengajak seluruh peserta Rakerwil untuk memandang Ramadhan sebagai peristiwa tahunan yang menuntut kesiapan ruhani agar benar-benar memberi dampak pada kualitas keimanan seorang muslim.

“Tidak terasa, Ramadhan tersisa 20 hari lagi. Sudah sepatutnya untuk kita mempersiapkan diri agar termasuk orang-orang yang akan menjalaninya dengan baik, yaitu menjadi orang yang beriman,” katanya.

Nurdin menyoroti fenomena yang kerap luput dari perhatian umat Islam, yakni masuk dan keluarnya seseorang dari Ramadhan dengan kondisi iman yang relatif sama. Ia menilai hal ini terjadi karena Ramadhan tidak disiapkan dengan kesadaran dan perencanaan spiritual yang memadai.

“Banyak orang yang tidak memastikan kualitas imannya saat memasuki bulan Ramadhan,” katanya.

Padahal, terangnya, Ramadhan adalah bulan yang paling efektif me-recharge kondisi hati yang sempat melemah di sebelas bulan sebelumnya. Akhirnya dia meninggalkan Ramadhan dengan kualitas iman yang sama saat pertama kali dia berpuasa.

Menurut Nurdin, Ramadhan sejatinya berfungsi sebagai fase pemulihan dan penguatan iman. Jika kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, maka potensi besar Ramadhan sebagai sarana transformasi spiritual akan terlewatkan begitu saja.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa memasuki Ramadhan memerlukan persiapan yang komprehensif, tidak parsial. Persiapan tersebut mencakup kesiapan fisik, mental, dan terutama spiritual, agar ibadah yang dilakukan selama Ramadhan benar-benar berdaya guna.

Untuk memudahkan pemahaman, Nurdin menggunakan analogi sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia mengibaratkan persiapan Ramadhan seperti mengisi daya sebuah perangkat elektronik.

“Seperti kita men-charge HP, kita pastikan charger kita bagus, bisa men-supply aliran listrik ke HP. Bahkan ketika charger sudah disambungkan, kita tetap melihat layar HP untuk memastikan bahwa HP benar-benar ter-charge,” ujarnya.

Analogi ini, menurutnya, menggambarkan bahwa kehadiran sarana saja tidak cukup. Diperlukan kesadaran dan pengecekan berkelanjutan untuk memastikan proses pengisian berjalan dengan baik.

“Jangan sampai HP kita ternyata tidak ter-charge meski merasa telah menyambungkan charger ke HP. Akhirnya HP tetap low batt dan tidak mampu dipergunakan dalam waktu yang lama,” ujarnya.

Nurdin menekankan bahwa Ramadhan juga demikian. Puasa, tarawih, dan tilawah tidak otomatis memperbaiki iman jika tidak disertai kesungguhan niat, pengawasan diri, dan penghindaran dari hal-hal yang merusak nilai ibadah.

Dalam bagian akhir taushiyahnya, Nurdin yang dikenal sebagai pendidik dan ayah dari sembilan anak itu membagikan beberapa langkah praktis sebagai bekal menyambut Ramadhan agar dijalani secara optimal. Ia menyebutkan setidaknya tiga kebiasaan penting yang perlu dibangun sejak bulan Sya’ban.

Ia menyampaikan bahwa langkah pertama adalah membiasakan diri dengan puasa sunnah di bulan Sya’ban sebagai latihan fisik dan mental sebelum Ramadhan.

Kedua, memperbanyak interaksi dengan Al-Qur’an agar hati semakin peka dan siap menerima hidayah. Dan, ketiga, menjauhkan diri dari berbagai bentuk kemaksiatan yang dapat menjadi penghalang tumbuhnya ketakwaan.

Menurut Nurdin, jalan menuju Ramadhan yang berkualitas tidak ditempuh secara instan, tetapi melalui proses pembiasaan dan kesadaran diri yang berkelanjutan.

Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace Berisiko Lemahkan Komitmen Terhadap Palestina

Hidayatullah.or.id
-
0
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace Berisiko Lemahkan Komitmen Terhadap Palestina
Kota Gaza hancur akibat serangan udara Israel (Foto: AP/Fatima Shbair)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, KH. Naspi Arsyad, Lc., menyoroti keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace yang baru-baru ini diperkenalkan sebagai inisiatif internasional untuk mendorong perdamaian global. Forum tersebut diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dipimpin langsung olehnya.

Menurut Naspi, keterlibatan Indonesia dalam forum ini perlu ditinjau secara kritis karena berisiko lemahkan komitmen Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan isu Palestina yang selama ini menjadi perhatian utama diplomasi Indonesia.

Naspi menilai bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace mengirimkan sinyal yang kurang menguntungkan di tingkat global. Menurutnya, partisipasi tersebut malah terkesan menampakkan lemahnya daya tawar diplomatik Indonesia, sekaligus menunjukkan keterbatasan kapasitas negosiasi dalam merumuskan posisi independen di luar kerangka kebijakan Amerika Serikat.

“Alih-alih tampil sebagai aktor penentu dengan posisi moral yang tegas, Indonesia justru berisiko dipersepsikan sebagai pengikut agenda politik global yang dirancang Washington,” kata Naspi dalam keterangannya kepada media ini di Jakarta, Kamis, 10 Sya’ban 1447 (29/1/2025).

Naspi menegaskan bahwa Board of Peace mengandung problem mendasar dalam konstruksi politik dan orientasi perdamaian yang ditawarkan. Ia menilai bahwa kerangka kerja forum tersebut tidak dibangun di atas prinsip keadilan, melainkan cenderung mengakomodasi kepentingan kekuatan besar yang memiliki relasi dengan Israel.

Naspi berpandangan bahwa inisiatif Board of Peace justru berpotensi melanggengkan penjajahan Israel atas Palestina dalam bentuk yang lebih halus dan terlembagakan. Menurutnya, inisiatif yang tampak moderat ini pada dasarnya menyamarkan praktik dominasi dan kekerasan struktural yang selama puluhan tahun dialami oleh rakyat Palestina.

“Forum perdamaian ala Trump ini berupaya mengaburkan realitas konflik yang ditandai oleh pendudukan militer, ekspansi permukiman ilegal, perampasan wilayah, serta pelanggaran hak asasi manusia yang terdokumentasi secara luas oleh berbagai lembaga internasional,” katanya.

Salah satu aspek yang paling problematik dari Board of Peace, menurut Naspi, adalah penempatan Israel sebagai anggota setara dalam forum tersebut yang seharusnya diposisikan sebagai kekuatan pendudukan yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum dan moral atas tindakannya di wilayah Palestina.

Pemosisian istimewa ini dinilai bertentangan dengan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara konsisten menyebut Israel sebagai kekuatan pendudukan (occupying power) di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan wilayah Palestina lainnya.

“Kita juga melihat rekam jejak kebijakan Donald Trump yang menunjukkan ketiadaan keberpihakan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan Trump, Amerika Serikat secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah kebijakan yang menuai kritik luas dari komunitas internasional karena bertentangan dengan konsensus global dan resolusi PBB.

Selain itu, pada periode yang sama, Amerika Serikat memangkas bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina, termasuk pendanaan untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Dalam waktu bersamaan, Amerika Serikat tetap menjadi salah satu pemasok utama persenjataan bagi Israel, yang digunakan dalam berbagai operasi militer di wilayah Gaza dan Tepi Barat.

“Fakta ini memperkuat keraguan terhadap netralitas dan itikad baik inisiatif perdamaian yang digagas oleh Trump ini,” katanya.

Naspi juga mengkritisi komposisi aktor yang terlibat dalam Board of Peace, yang dinilainya banyak diisi oleh individu dan kelompok yang selama ini dikenal memiliki afiliasi atau dukungan politik terhadap Israel. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai objektivitas forum tersebut, karena pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan justru diberi peran sentral dalam mendefinisikan agenda perdamaian.

Politik luar negeri Indonesia berlandaskan prinsip bebas dan aktif yang menuntut sikap independen dari kepentingan blok kekuatan mana pun, sekaligus keterlibatan aktif dalam mendorong perdamaian dunia. Dengan prinsip ini, terang Naspi, mengharuskan Indonesia berperan sebagai problem solver dalam konflik internasional.

“Keterlibatan dalam Board of Peace yang mengabaikan keputusan PBB dan tidak mematuhi Mahkamah Internasional berpotensi menyimpang dari prinsip dasar politik luar negeri Indonesia sebagai pedoman etis kebijakan global nasional kita,” katanya.

Keterlibatan dalam forum yang problematik secara moral dan politik berisiko mereduksi prinsip bebas dan aktif menjadi sekadar partisipasi simbolik. Oleh karena itu, Naspi menambahkan, diplomasi Indonesia dituntut aktif secara substantif dengan menawarkan solusi adil dan berpihak pada korban penjajahan.

Naspi Arsyad Ajak Teguhkan Peran dalam Pembangunan Umat dan Bangsa

Hidayatullah.or.id
-
0
Naspi Arsyad Ajak Teguhkan Peran dalam Pembangunan Umat dan Bangsa

SAMARINDA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, KH. Naspi Arsyad, Lc., memberi arahan strategis dalam pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Kalimantan Timur di Aula Ruhui Rahayu lantai dasar Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda, pada Kamis, 10 Sya’ban 1447 (29/1/2026).

Naspi menegaskan rapat kerja wilayah ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat orientasi gerakan yang berakar pada nilai kemaslahatan dan diharapkan terbangun kesadaran kolektif bahwa keberhasilan organisasi tidak diukur dari banyaknya program yang dirancang melainkan dari sejauh mana program tersebut menghadirkan manfaat nyata bagi umat dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Karenanya, dia menekankan forum ini adalah bagian penting dari mekanisme konsolidasi organisasi dalam merumuskan arah kebijakan dan program kerja Hidayatullah di tingkat wilayah, sekaligus menegaskan peran strategis organisasi dalam menjawab tantangan sosial dan keumatan khususnya di Kalimantan Timur.

Sejalan dengan hal tersebut, KH. Naspi Arsyad menekankan bahwa setiap program kerja yang dihasilkan harus memiliki orientasi kemaslahatan yang jelas. Program tidak cukup disusun secara normatif, tetapi harus dirancang dengan ukuran keberhasilan yang konkret serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, efektivitas organisasi diukur dari sejauh mana kehadirannya dirasakan oleh umat dalam kehidupan sehari-hari.

“Program Hidayatullah harus konkret, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Rapat kerja harus melahirkan gerakan yang hidup dan memberi solusi,” tegasnya.

Dalam kerangka itu, KH. Naspi Arsyad memandang bahwa Rakerwil harus mampu melahirkan gerakan organisasi yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Disamping itu, dia berharap, program yang dirumuskan tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi harus diterjemahkan menjadi kerja lapangan yang menyentuh aspek dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat secara terpadu.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar Hidayatullah terus menguatkan jati dirinya sebagai pelayan umat. Kekuatan organisasi, terangnya, tidak terletak semata-mata pada struktur dan kelengkapan kelembagaan, melainkan pada kemampuan menghadirkan pelayanan yang tulus, konsisten, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.

Naspi menambahkan bahwa organisasi keumatan tidak terjebak pada rutinitas struktural serta harus mampu menjelma sebagai gerakan sosial yang responsif, solutif, dan memiliki kepekaan terhadap persoalan umat.

1...242526...691Halaman 25 dari 691

Press Release

Khutbah Jum'at

Senggang

Hidayatullah.or.id

TONTON TVHID DI SINI