Beranda blog Halaman 24

K.H. Naspi Arsyad: Wakaf Produktif Perkuat Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Umat

Hidayatullah.or.id
-
0
K.H. Naspi Arsyad: Wakaf Produktif Perkuat Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Umat

YOGYAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, K.H. Naspi Arsyad, Lc., menegaskan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi yang bersifat karitatif untuk membantu masyarakat miskin, tetapi juga merupakan pilar strategis dalam membangun peradaban Islam sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan saat menyampaikan Keynote Speech pada Seminar Wakaf Produktif bertajuk “Transformasi Wakaf Produktif untuk Ketahanan Pangan” yang diselenggarakan oleh Baitul Wakaf di Prima IN Hotel Malioboro, Yogyakarta, Rabu (29/7/2026).

Seminar ini digelar sebagai respons terhadap berbagai tantangan ketahanan pangan nasional, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan akses permodalan, hingga panjangnya rantai distribusi pangan. Melalui pemanfaatan wakaf produktif, diharapkan lahir model pembiayaan sosial yang berkelanjutan dan mampu memperkuat sektor pangan.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 70 peserta yang terdiri atas perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI), pimpinan DPW dan DPD Hidayatullah serta amal usaha Hidayatullah wilayah DIY dan Jawa Tengah bagian selatan, peserta Rapat Koordinasi Baitul Maal Hidayatullah (BMH), para nazhir, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha pertanian, hingga akademisi.

Dalam paparannya, Kiai Naspi mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi aset wakaf yang sangat besar, yakni lebih dari Rp1.000 triliun. Nilai tersebut bahkan jauh melampaui potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun. Namun, besarnya potensi itu belum mampu memberikan dampak optimal karena masih adanya kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai hakikat amal shalih.

Menurutnya, masih banyak yang memandang amal shalih sebatas ibadah ritual yang bersifat vertikal, padahal Islam mengajarkan bahwa amal shalih juga mencakup seluruh aktivitas yang menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

“Ada pemahaman yang keliru di masyarakat bahwa seakan-akan amal shalih hanya berkisar pada ibadah ritual vertikal dan tidak terkait dengan interaksi sosial horizontal,” ujarnya, mengutip pandangan cendekiawan Dr. Muhammad Jamal Halim.

Ia menjelaskan bahwa konsep amal shalih dalam Islam memiliki dimensi manfaat sosial yang luas (laziman lafzan wa muta’addiyan ma’nan), sehingga aktivitas ekonomi yang menghadirkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengembangan wakaf produktif, merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam.

Pandangan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan kandungan Surah Al-‘Ashr yang menegaskan pentingnya iman dan amal shalih, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.

Kiai Naspi juga mengingatkan bahwa tradisi wakaf telah menjadi budaya yang mengakar di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Ia mengutip riwayat Jabir bin Abdullah yang menyebutkan bahwa hampir setiap sahabat yang memiliki kemampuan ekonomi turut berwakaf sebagai bentuk kontribusi nyata bagi kemaslahatan umat.

Selaras dengan Maqashid Syariah

Lebih lanjut, alumnus Universitas Islam Madinah tersebut menjelaskan bahwa pengembangan wakaf produktif memiliki keselarasan yang kuat dengan tujuan utama syariat Islam (Maqashid asy-Syari’ah), yakni menjaga agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh an-nasl), harta (hifzh al-mal), serta kehormatan (hifzh al-‘irdh).

Ia menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan pengelolaan aset yang pokoknya tetap terjaga, seperti lahan pertanian, kawasan industri, maupun sarana perdagangan, untuk menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan. Hasil bersih dari pengelolaan aset tersebut kemudian disalurkan kepada para penerima manfaat (mauquf ‘alaih) tanpa mengurangi nilai pokok wakaf.

Dalam konteks ketahanan pangan, menurutnya, aset wakaf dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif, pusat distribusi pangan, sistem irigasi, hingga berbagai infrastruktur pendukung sektor pertanian. Dengan demikian, manfaat wakaf tidak berhenti pada keberadaan aset fisik, tetapi terus menghasilkan nilai ekonomi yang menopang kebutuhan dasar masyarakat dalam jangka panjang.

Menutup paparannya, Kiai Naspi menegaskan bahwa pembangunan peradaban bangsa tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah. Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui instrumen ekonomi syariah yang berkelanjutan, salah satunya wakaf produktif.

“Jika dikelola secara profesional, amanah, dan produktif, wakaf akan menjadi kekuatan ekonomi umat yang mampu memperkuat ketahanan pangan, mengurangi kesenjangan sosial, sekaligus menjadi fondasi penting bagi terwujudnya peradaban Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya

Aset Wakaf Rp1.400 Triliun Belum Optimal, Arief Rohman Dorong Pengelolaan Produktif dan Kolaborasi Nasional

Hidayatullah.or.id
-
0
Aset Wakaf Rp1.400 Triliun Belum Optimal, Arief Rohman Dorong Pengelolaan Produktif dan Kolaborasi Nasional

YOGYAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Indonesia memegang potensi aset tanah wakaf yang sangat melimpah, yakni mencapai lebih dari 50 juta hektar dengan nilai valuasi menembus Rp1.400 Triliun. Namun, untuk menggerakkan potensi ekonomi yang begitu besar secara cepat dan efektif, diperlukan strategi kolaborasi lintas sektor serta transformasi pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ir. Arief Rohman saat menjadi narasumber dalam Seminar Wakaf Produktif yang mempertemukan sekitar 70 pemangku kepentingan, mulai dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), pimpinan DPW/DPD Hidayatullah DIY-Jateng Bagian Selatan, perwakilan Rakor BMH, hingga pelaku usaha pertanian dan perbankan syariah di Prima In Hotel, DIY, Rabu (29/7/2026).

Memangkas Riba Lewat Efisiensi Ekstrem ZISWAF 

Dalam paparannya, ia menegaskan pentingnya mengubah paradigma pengelolaan wakaf dari pola tradisional menuju pengelolaan modern berbasis efisiensi tinggi guna membebaskan ekonomi umat dari jerat bisnis berbasis riba yang selama ini rentan akibat ketergantungan pada dana utang.

Arief menjelaskan bahwa model bisnis berbasis Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) memiliki keunggulan kompetitif yang sangat tinggi berupa efisiensi ekstrem. Berbeda dengan model bisnis umum yang terbebani oleh cost of funds bunga bank, depresiasi peralatan, serta tingginya biaya sewa lokasi, pemanfaatan tanah wakaf dan modal kerja ZISWAF mampu memangkas seluruh beban modal dan operasional tersebut secara signifikan sehingga menghasilkan produk maupun jasa yang jauh lebih berdaya saing.

Kepastian Regulasi dan Terobosan Wakaf Asuransi 

Lebih jauh, ia memaparkan bahwa langkah pengoptimalan ini didukung oleh regulasi negara yang secara eksplisit mengamanatkan produktivitas, profitabilitas, dan kepatuhan syariah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Wakaf Pasal 42 dan 43 tentang kewajiban produktivitas, Pasal 45 dan 48 terkait kerja sama pengelolaan, serta Pasal 10 dan 11 mengenai investasi wakaf uang. Alokasi investasi aset wakaf tersebut kini dapat diarahkan pada dua jalur utama, yakni sektor instrumen keuangan syariah yang minim risiko seperti CWLS, CWLD, wakaf saham, reksadana syariah, dan asuransi, serta sektor riil padat karya yang meliputi kesehatan, pendidikan, ritel, pertanian, hingga kehutanan.

Dalam kesempatan tersebut, Arief juga menekankan terobosan Fatwa DSN-MUI terkait wakaf asuransi yang mengizinkan pemegang polis mengalokasikan hingga 45 persen dari manfaat polis mereka untuk diwakafkan. Menurutnya, skema ini memungkinkan pemilik polis tidak hanya memiliki perlindungan finansial untuk kehidupan duniawi, melainkan juga menanam investasi abadi berupa “asuransi akhirat” yang pahalanya terus mengalir.

Akselerasi Melalui ‘SatuWakaf Marketplace’ 

Sebagai langkah nyata percepatan, ia memperkenalkan platform SatuWakaf Marketplace yang berfungsi sebagai orkestrator akselerasi pengembangan proyek wakaf produktif secara nasional. Platform tersebut mengintegrasikan tiga fungsi strategis, yaitu optimalisasi aset wakaf tidak bergerak (idle) seperti tanah kosong, penyediaan skema pendanaan campuran (blended financing) yang menggabungkan infaq, CSR, sukuk, dan perbankan syariah, serta kurasi pengelola bisnis terpercaya untuk menjamin kelayakan dan keberlanjutan proyek. Sinergi antara regulasi, inovasi instrumen keuangan, dan platform kolaborasi digital ini diyakini akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat yang berdikari.

Kemenag Respons Positif Gagasan Hidayatullah tentang Penguatan Tata Kelola Pesantren

Hidayatullah.or.id
-
0
Kemenag Respons Positif Gagasan Hidayatullah tentang Penguatan Tata Kelola Pesantren
Gambar saat ini tidak memiliki teks alternatif (alt). Nama berkas: Ketua-DPP-Hidayatullah-Bidang-Pendidikan-Muzakkir-Usman-S.S.-M.Ed_.-Ph.D-scaled.jpg

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia merespons positif berbagai gagasan yang disampaikan DPP Hidayatullah mengenai penguatan tata kelola pesantren, penataan kelembagaan, serta pengembangan sistem pendidikan berbasis boarding school. Kementerian Agama menilai tata kelola yang kuat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pesantren yang profesional, adaptif, dan tetap berakar pada nilai-nilai serta tradisi kepesantrenan.

Respons tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kementerian Agama RI, Dr. Basnang Said, M.Ag., saat menerima audiensi Bidang Pendidikan DPP Hidayatullah di Kantor Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kementerian Agama RI, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif dengan membahas berbagai isu strategis, mulai dari tata kelola pesantren, legalitas kelembagaan, penguatan sistem pendataan melalui Education Management Information System (EMIS), hingga peluang pengembangan model pendidikan yang mengintegrasikan sekolah formal dengan sistem kepesantrenan.

Delegasi DPP Hidayatullah dipimpin Ketua Bidang Pendidikan Dr. Muzakkir Usman, S.S., M.Ed., Ph.D., didampingi Ketua Departemen Kepesantrenan KH. Muhammad Syakir Syafi’i, jajaran Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), serta Departemen Pendidikan dan Keluarga. Sementara itu, Dr. Basnang Said didampingi Kepala Subdirektorat Pendidikan Diniyah dan Taklimiyah bersama jajaran Subdirektorat Asesmen dan Kurikulum.

Dalam pemaparannya, Muzakkir menjelaskan bahwa Hidayatullah merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang membina sekitar 400 pesantren yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar pesantren tersebut mengembangkan sistem pendidikan terpadu berbasis boarding school, yakni memadukan pendidikan formal dengan pendidikan kepesantrenan dalam satu ekosistem pembinaan yang utuh.

Menurutnya, model pendidikan tersebut telah berkembang dengan baik dan menjadi salah satu kekuatan Hidayatullah dalam mencetak generasi yang memiliki kedalaman ilmu, kematangan karakter, dan kepemimpinan. Namun, seiring berkembangnya jaringan pesantren, muncul sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian bersama, khususnya terkait tata kelola kelembagaan, legalitas, pendataan, serta sinkronisasi pembinaan antara pendidikan formal dan kepesantrenan.

“Kami memiliki sekolah formal yang berizin di bawah Kementerian Pendidikan. Di sisi lain, para peserta didik juga tinggal di asrama, belajar kitab, mengikuti pembinaan karakter, serta menjalani kehidupan pesantren. Karena itu kami memerlukan kejelasan tata kelola agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan semakin baik,” ujar Muzakkir.

Ia menambahkan, sebagian pesantren Hidayatullah telah memiliki Nomor Statistik Pesantren (NSP). Meski demikian, penguatan pendataan melalui sistem EMIS masih menjadi kebutuhan agar proses pembinaan, pemetaan potensi, dan pengembangan kelembagaan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Menanggapi hal tersebut, Basnang Said menegaskan bahwa pemerintah pada prinsipnya membuka ruang bagi berbagai inovasi pendidikan yang dikembangkan oleh pesantren selama tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku.

Menurutnya, integrasi antara sekolah formal dan pendidikan kepesantrenan bukanlah sesuatu yang bertentangan. Sebaliknya, kedua sistem tersebut dapat berjalan berdampingan dan saling menguatkan apabila masing-masing memiliki legalitas yang jelas serta tata kelola administrasi yang tertib.

«”Integrasi pendidikan sangat dimungkinkan. Yang terpenting adalah setiap satuan pendidikan memiliki dasar hukum, perizinan, dan tata kelola administrasi yang jelas sehingga pembinaan dapat dilakukan secara tepat,” tegas Basnang.»

Ia menambahkan bahwa penguatan tata kelola tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian status kelembagaan. Karena itu, penggunaan nomenklatur pesantren harus benar-benar mengacu pada ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

«”Kadang ketika muncul suatu persoalan, semuanya disebut pesantren. Padahal belum tentu memiliki izin sebagai pesantren. Karena itu legalitas dan tata kelola harus dipastikan sejak awal,” ujarnya.»

Selain itu, Basnang menekankan pentingnya pembaruan data kelembagaan melalui sistem EMIS. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, pemetaan kebutuhan pesantren, hingga penyaluran berbagai program pemerintah secara tepat sasaran.

Ia juga mendorong Hidayatullah untuk terus memperkuat koordinasi dengan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren sehingga berbagai kebutuhan pengembangan kelembagaan maupun penyelesaian persoalan administratif dapat difasilitasi sesuai mekanisme yang berlaku.

«”Kita ingin tata kelola pesantren semakin baik. Karena itu koordinasi perlu terus dilakukan sehingga berbagai persoalan administrasi dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.»

Menutup audiensi, Muzakkir menegaskan bahwa Hidayatullah yang kini memasuki fase penguatan menuju 50 tahun kedua akan terus mempererat sinergi dengan pemerintah dalam membangun pendidikan Islam yang unggul, profesional, dan berdaya saing.

Menurutnya, penguatan tata kelola pesantren tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan, tetapi juga memastikan pesantren tetap menjadi pusat pembinaan akhlak, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pencetak kader umat yang mampu menjawab tantangan zaman.

«”Kami ingin terus bersinergi dengan pemerintah agar kontribusi Hidayatullah kepada masyarakat semakin besar. Penguatan tata kelola pesantren, pengelolaan asrama, serta pengembangan ekosistem pendidikan merupakan bagian dari ikhtiar kami untuk melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman,” ujar Muzakkir.»

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara DPP Hidayatullah dan Kementerian Agama RI dalam merumuskan arah pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia. Melalui sinergi yang semakin erat, kedua belah pihak berharap lahir tata kelola pesantren yang semakin profesional, sistem pendataan yang semakin tertata, serta model pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri dan tradisi kepesantrenan sebagai fondasi pembentukan generasi penerus bangsa.

Hidayatullah Tawarkan Penguatan Tata Kelola Pesantren dan Sistem Pengasuhan Santri kepada Kementerian Agama

Hidayatullah.or.id
-
0
Hidayatullah Tawarkan Penguatan Tata Kelola Pesantren dan Sistem Pengasuhan Santri kepada Kementerian Agama
Gambar saat ini tidak memiliki teks alternatif (alt). Nama berkas: Jajaran-Bidang-Pendidikan-DPP-Hidayatullah-berdiskusi-dengan-Staf-Ahli-Bidang-Hubungan-Kelembagaan-Kementerian-Pemberdayaan-Perempuan-dan-Perlindungan-Anak-KemenPPPA-RI-Indra-Gunawan-scaled.jpg

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — DPP Hidayatullah menawarkan sejumlah gagasan strategis untuk memperkuat tata kelola pesantren dan sistem pengasuhan santri dalam audiensi dengan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Hidayatullah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan pesantren yang profesional, adaptif, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai keislaman.

Audiensi berlangsung di Kantor Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kementerian Agama RI, Jakarta pada Rabu, 29 Juli 2026.

Rombongan DPP Hidayatullah dipimpin oleh Ketua Bidang Pendidikan, Dr. Muzakkir Usman, S.S., M.Ed., Ph.D., didampingi jajaran Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Departemen Kepesantrenan, serta Departemen Pendidikan dan Keluarga DPP Hidayatullah. Sementara itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren, Dr. Basnang Said, M.Ag., menerima langsung rombongan bersama Kepala Subdirektorat Pendidikan Diniyah dan Taklimiyah serta jajaran Subdirektorat Asesmen dan Kurikulum.

Mengawali audiensi, Muzakkir Usma memperkenalkan Hidayatullah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kaderisasi, dengan jaringan lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dalam bidang kepesantrenan, Hidayatullah saat ini membina sekitar 400 pesantren dengan karakteristik yang beragam, mulai dari kampus utama, madya, hingga pratama.

Menurutnya, luasnya jaringan pesantren tersebut menjadi amanah besar yang harus dikelola melalui tata kelola kelembagaan yang baik agar kualitas pendidikan terus meningkat tanpa kehilangan jati diri pesantren sebagai pusat pembinaan ilmu, akhlak, dan kaderisasi umat.

Dalam kesempatan itu, Muzakkir juga memperkenalkan Rabithah Ma’ahid Hidayatullah (RMH) sebagai wadah koordinasi pesantren Hidayatullah. Kehadiran RMH diharapkan mampu memperkuat sinergi antarpesantren, mempercepat pertukaran pengalaman dan praktik baik, serta menjadi mitra strategis Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia.

Setelah memaparkan profil Hidayatullah, Muzakkir menyampaikan sejumlah gagasan strategis yang dinilai relevan dengan tantangan dunia pesantren saat ini. Di antara nya adalah pentingnya standardisasi tata kelola pesantren agar setiap lembaga memiliki pedoman yang jelas dalam aspek pengelolaan, pembinaan, monitoring, hingga asesmen.

“Hidayatullah memandang perlu adanya standardisasi tata kelola pesantren sehingga tersedia pedoman yang jelas dalam pengelolaan lembaga, disertai mekanisme pembinaan, monitoring, maupun asesmen,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan tata kelola tidak dimaksudkan untuk mengubah karakter pesantren. Sebaliknya, pembenahan tersebut bertujuan menjaga tradisi keilmuan, nilai-nilai keislaman, dan pembelajaran kitab kuning tetap hidup, sekaligus memperkuat aspek manajemen agar lebih profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kami menyebutnya pendidikan yang profetik sekaligus profesional. Nilai-nilai pesantren tetap menjadi ruh utama, sementara tata kelolanya harus mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan,” jelasnya.

Selain tata kelola kelembagaan, Hidayatullah juga mengangkat pentingnya penguatan sistem kepengasuhan santri di lingkungan asrama. Menurut Muzakkir, proses pendidikan karakter justru lebih banyak berlangsung melalui interaksi sehari-hari antara santri dan para pengasuh dibandingkan pembelajaran formal di ruang kelas.

Karena itu, Hidayatullah menggunakan istilah “murabbi” untuk menyebut pengasuh asrama. Seorang murabbi tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga membimbing, mendidik, mendampingi, dan menjadi teladan dalam pembentukan adab, kepemimpinan, serta karakter santri.

“Ekosistem pendidikan pesantren sangat bertumpu pada para murabbi. Interaksi mereka dengan santri berlangsung jauh lebih lama dibandingkan pembelajaran di ruang kelas sehingga perannya sangat menentukan dalam pembentukan adab dan kepribadian santri,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan sistem pengasuhan tersebut, Hidayatullah telah merintis Sekolah Pengasuh Asrama, sebuah program pendidikan nonformal yang dipersiapkan bagi lulusan sarjana untuk menjadi murabbi yang memiliki kompetensi kepemimpinan, pembinaan karakter, kemampuan tarbiyah, serta keterampilan mendampingi kehidupan santri di lingkungan asrama.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi dan sinergi.

Gambar saat ini tidak memiliki teks alternatif (alt). Nama berkas: Ketua-DPP-Hidayatullah-Bidang-Pendidikan-Muzakkir-Usman-S.S.-M.Ed_.-Ph.D-scaled.jpg

Kedua belah pihak berdiskusi mengenai berbagai tantangan dan peluang pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia, sekaligus membuka ruang sinergi yang lebih erat antara Hidayatullah dan Kementerian Agama.

Melalui audiensi ini, Bidang Pendidikan Hidayatullah berharap berbagai gagasan yang disampaikan dapat menjadi kontribusi bagi penguatan kebijakan pendidikan pesantren di tingkat nasional. Sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan ekosistem pesantren yang semakin profesional, adaptif, berdaya saing, serta tetap kokoh menjaga nilai-nilai Islam dan tradisi kepesantrenan sebagai fondasi pembentukan generasi bangsa.

KHUTBAH JUMAT Ablasio: Melepaskan Diri Menuju Cahaya Ilahi

Hidayatullah.or.id
-
0
KHUTBAH JUMAT Ablasio: Melepaskan Diri Menuju Cahaya Ilahi

DI TENGAH derasnya arus informasi dan berbagai cara pandang yang sering menjauhkan manusia dari petunjuk Allah, setiap Muslim dituntut untuk berani melakukan perubahan mendasar dalam hidupnya. Perubahan itu bukan sekadar berpindah tempat atau keadaan, tetapi melepaskan diri dari segala bentuk kegelapan menuju cahaya hidayah yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Melalui khutbah berjudul “Ablasio: Melepaskan Diri Menuju Cahaya Ilahi”, Ust. Muhdi Muhammad mengajak jamaah memahami makna ablasio sebagai proses melepaskan diri dari sumber ilmu yang batil, hawa nafsu, dan kecintaan berlebihan terhadap dunia. Dengan meneladani para nabi yang menjadikan wahyu sebagai pedoman hidup, setiap Muslim diharapkan mampu membangun cara berpikir yang benar, memperkuat keimanan, serta berjalan di atas cahaya petunjuk Allah hingga meraih keselamatan di dunia dan akhirat.

Dapatkan teks lengkap Khutbah Jum’at Korps Muballigh Hidayatullah (KMH) sebagai bekal untuk memperkuat ketakwaan, meluruskan cara pandang, dan meneguhkan langkah menuju cahaya Ilahi.

Unduh : KHUTBAH JUMAT Ablasio: Melepaskan Diri Menuju Cahaya Ilahi

KHUTBAH JUMAT Edisi 10 SafarUnduh

KH Naspi Arsyad Kenalkan Filosofi “IS-AL” sebagai Bekal Lulusan STIT Mumtaz

Hidayatullah.or.id
-
0
KH Naspi Arsyad Kenalkan Filosofi “IS-AL” sebagai Bekal Lulusan STIT Mumtaz

KARIMUN (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, KH Naspi Arsyad, Lc, mengajak para lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun menjadikan filosofi Is-Al atau Issengngi Alemu sebagai pijakan dalam menjalani kehidupan setelah menyandang gelar sarjana. Ungkapan dalam bahasa Bugis yang bermakna “ketahuilah dirimu, tahu diri, sadar diri” itu, menurutnya adalah warisan budaya yang dapat menjadi kompas moral bagi seseorang memahami jati diri, tanggung jawab, dan perannya di tengah masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan dalam orasi ilmiah pada Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana (S-1) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Angkatan VII Tahun Akademik 2025/2026 yang berlangsung di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun beberapa waktu lalu dan ditulis pada Kamis, 15 Shafar 1448 (30/7/2026).

Di hadapan 33 wisudawan dan wisudawati, KH Naspi menekankan bahwa keberhasilan akademik akan memiliki makna lebih besar apabila disertai kemampuan mengenali diri dan menempatkan diri secara tepat dalam kehidupan sosial.

“Filosofi Is-Al, yaitu Issengngi Alemu, bermakna ketahuilah dirimu, tahu diri, sadar diri. Nilai ini penting dihayati agar seseorang mampu memahami peran dan tanggung jawabnya serta tidak semata-mata bersandar pada logika perhitungan duniawi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengaitkan pesan itu dengan tema wisuda, “Dari Batas Negeri, STIT Mumtaz Bersinergi”. Menurutnya, semangat bersinergi tidak cukup dipahami sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kolaborasi yang menghadirkan manfaat bagi masyarakat di mana pun alumni mengabdikan diri.

KH Naspi juga mengajak para lulusan melihat perjalanan hidup melalui perspektif keimanan. Ia menceritakan pengalamannya sepulang menempuh pendidikan di Timur Tengah ketika banyak orang mempertanyakan kondisi ekonomi yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan hidup. Pengalaman tersebut menjadi renungan bahwa tidak seluruh perhitungan kehidupan dapat dijelaskan melalui logika semata.

Ia menuturkan bahwa perjuangan membangun lembaga pendidikan dan dakwah membutuhkan keyakinan, keikhlasan, serta kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala akan membukakan jalan. Nilai itulah yang menurutnya menjadi fondasi berkembangnya Hidayatullah, dari sebuah pesantren sederhana hingga tumbuh menjadi jaringan pendidikan dan dakwah di berbagai daerah, termasuk STIT Mumtaz Karimun.

Di akhir orasinya, KH Naspi mengingatkan para wisudawan agar tidak melupakan jasa orang tua yang telah mengiringi perjalanan pendidikan mereka dengan doa, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti. Menurutnya, rasa syukur kepada orang tua harus diwujudkan melalui pengabdian, integritas, serta karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prosesi wisuda tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Dr. Sularno, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Karimun Dr. Muhammad Firmansyah, Ketua Badan Pembina Yayasan Hidayatullah Batam Dr. Khairul Amri, jajaran Forkopimda, sivitas akademika STIT Mumtaz Karimun, serta para tamu undangan.

STIT Mumtaz Karimun Gelar Wisuda Sarjana Angkatan VII Tahun Akademik 2025/2026

Hidayatullah.or.id
-
0
STIT Mumtaz Karimun Gelar Wisuda Sarjana Angkatan VII Tahun Akademik 2025/2026

KARIMUN (Hidayatullah.or.id) — Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun menggelar Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana (S-1) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Angkatan VII Tahun Akademik 2025/2026 di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun, Sabtu, 26 Muharram 1448 (11/7/2026). Sebanyak 33 wisudawan dan wisudawati resmi dikukuhkan dalam prosesi akademik yang menandai lahirnya generasi baru sarjana yang dipersiapkan untuk berkontribusi di bidang pendidikan, dakwah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Mengangkat tema “Dari Batas Negeri, STIT Mumtaz Bersinergi”, prosesi wisuda tidak hanya menjadi penanda berakhirnya masa studi, tetapi juga mempertegas komitmen perguruan tinggi dalam membangun kolaborasi lintas sektor untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ketua STIT Mumtaz Karimun, Dr. H. Sumarno, M.Pd., menegaskan bahwa gelar akademik bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar di tengah masyarakat. Menurutnya, perguruan tinggi tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan zaman sehingga sinergi dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan masyarakat menjadi faktor penting agar ilmu pengetahuan benar-benar menghadirkan manfaat nyata.

“Sinergi harus menjadi kekuatan bersama. Perguruan tinggi tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah, dunia pendidikan, lembaga sosial, dan masyarakat menjadi kunci agar ilmu yang dimiliki para lulusan benar-benar memberi manfaat,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, S.Sos., M.M., yang menilai keberhasilan meluluskan 33 sarjana merupakan bukti konsistensi STIT Mumtaz dalam mencetak lulusan berkualitas dan berdaya saing. Ia mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah meninggalkan bangku kuliah.

“Kabupaten Karimun terus berbenah dan sangat membutuhkan pemikiran serta inovasi dari kalian. Jangan berhenti belajar, terus asah keterampilan, dan jadilah agen perubahan yang membawa kemajuan bagi daerah, bangsa, dan negara,” pesannya.

Momentum wisuda turut diisi orasi ilmiah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, KH. Naspi Arsyad, Lc. Ia menekankan bahwa tema sinergi bukan sekadar slogan seremonial, melainkan prinsip yang harus diwujudkan oleh setiap alumni dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, kolaborasi akan memperluas manfaat dakwah, pendidikan, dan pengabdian di berbagai bidang kehidupan.

Dalam refleksinya, KH. Naspi mengisahkan pengalaman pribadi setelah menyelesaikan pendidikan di Timur Tengah. Ia menjelaskan bahwa perjuangan membangun lembaga pendidikan tidak selalu dapat diukur dengan kalkulasi materi, tetapi memerlukan keyakinan, keikhlasan, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Pandangan tersebut kemudian dikaitkannya dengan perjalanan panjang Hidayatullah yang tumbuh dari sebuah pesantren sederhana hingga berkembang menjadi jaringan pendidikan dan dakwah di berbagai daerah, termasuk STIT Mumtaz Karimun.

Ia juga memperkenalkan filosofi Bugis “Issengngi Alemu” atau Is-Al yang bermakna mengenali, memahami, dan menyadari diri sendiri. Menurutnya, kesadaran diri menjadi bekal penting bagi para lulusan agar mampu menjalankan amanah, menempatkan diri secara tepat di tengah masyarakat, serta tidak melupakan jasa dan doa orang tua yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan meraih gelar sarjana.

Prosesi wisuda tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Dr. Sularno, S.Sos., M.Si., Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Karimun Datuk Wira Setia Utama Dr. Muhammad Firmansyah, M.Si., Ketua Badan Pembina Yayasan Hidayatullah Batam Dr. Khairul Amri, S.E., M.Pd., jajaran Forkopimda, sivitas akademika STIT Mumtaz Karimun, serta para tamu undangan.

Hidayatullah Siapkan Buku Ajar Berbasis Tauhid dan Adab, Mendikdasmen Beri Dukungan

Hidayatullah.or.id
-
0
Hidayatullah Siapkan Buku Ajar Berbasis Tauhid dan Adab, Mendikdasmen Beri Dukungan
Gambar saat ini tidak memiliki teks alternatif (alt). Nama berkas: IMG-20260728-WA0084.jpg

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah terus memperkuat kontribusinya dalam pembangunan pendidikan nasional melalui penyusunan buku ajar yang mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, adab, dan spiritualitas ke dalam pembelajaran.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah DPP Hidayatullah, Farhan Siswanto, S.Pd., saat audiensi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Abdul Mu’ti, di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senin (27/7/2026).

Farhan menjelaskan bahwa penyusunan buku ajar tersebut merupakan bagian dari pengembangan Pendidikan Integral Berbasis Tauhid (PIBT) yang selama ini menjadi ciri khas pendidikan Hidayatullah. Melalui pendekatan tersebut, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter, adab, dan keimanan peserta didik.

“Saat ini Hidayatullah mengelola 538 satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK di berbagai daerah Indonesia. Kami sedang menyusun buku ajar yang mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dan adab ke dalam mata pelajaran umum, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki fondasi akidah dan akhlak yang kuat,” ujar Farhan.

Menurutnya, pengembangan buku ajar tersebut tetap mengacu pada kurikulum nasional dan Capaian Pembelajaran (CP) yang berlaku, sekaligus memperkaya proses pembelajaran melalui internalisasi nilai-nilai keislaman yang kontekstual.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Hidayatullah dalam mendukung penguatan karakter melalui inovasi pembelajaran. Menurutnya, partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam menghadirkan model pendidikan yang berkualitas merupakan kontribusi penting bagi kemajuan pendidikan nasional.

Sebagai tindak lanjut, Prof. Mu’ti menyarankan agar naskah buku ajar yang telah disusun diajukan kepada Pusat Perbukuan (Pusbuk) Kemendikdasmen untuk melalui mekanisme penilaian, kurasi, dan penelaahan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dengan demikian, buku tersebut dapat memperoleh pengakuan resmi dan dimanfaatkan secara lebih luas dalam mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan,” ujarnya.

DPP Hidayatullah menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk terus menyempurnakan buku ajar yang sedang disusun melalui kolaborasi dengan para akademisi, praktisi pendidikan, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sinergi antara Hidayatullah dan Kemendikdasmen diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pendidikan yang memadukan keunggulan akademik, penguatan karakter, serta nilai-nilai tauhid dan adab, sebagai fondasi dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Perkuat Ketahanan Keluarga, Mushida Paparkan Program Pembinaan Perempuan dan Keluarga kepada KemenPPPA RI

Hidayatullah.or.id
-
0
Perkuat Ketahanan Keluarga, Mushida Paparkan Program Pembinaan Perempuan dan Keluarga kepada KemenPPPA RI
Jajaran Bidang Pendidikan DPP Hidayatullah bersama Muslimat Hidayatullah (Mushida) berdiskusi dengan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Indra Gunawan, dalam audiensi di kantor KemenPPPA RI, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Foto: Yoga Agus Yulianto / Hidayatullah.or.id

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Pengurus Pusat Muslimat Hidayatullah (PP Mushida) terus memperkuat komitmennya dalam membangun ketahanan keluarga melalui berbagai program pembinaan perempuan, pendidikan keluarga, dan pendampingan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi Pengurus Pusat Mushida bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.

Audiensi tersebut menjadi kunjungan silaturahmi kedua kalinya PP Mushida ke KemenPPPA RI. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah penguatan kemitraan dan sinergi dalam menghadirkan program-program pemberdayaan perempuan serta penguatan keluarga yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, PP Mushida menyampaikan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun generasi bangsa. Karena itu, pembinaan keluarga perlu dimulai sejak tahap persiapan pernikahan, penguatan peran orang tua, hingga pendampingan terhadap berbagai persoalan keluarga.

Salah satu program yang dipaparkan adalah Pelatihan Pranikah (Pranika). Program ini dirancang untuk membekali calon istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, terutama dalam memahami peran, tanggung jawab, dan kesiapan menjadi pendidik pertama bagi generasi.

Pelatihan Pranikah dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga menjadi bagian dari persiapan peserta dalam kegiatan Pernikahan Mubarokah yang diselenggarakan oleh Hidayatullah sebagai bentuk ikhtiar membantu masyarakat dalam membangun keluarga yang sakinah.

Untuk memastikan program tersebut berjalan secara merata, PP Mushida telah menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) dengan mencetak sekitar 55 trainer yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Para trainer tersebut dipersiapkan untuk mengembangkan pembinaan pranikah di berbagai daerah.

Selain itu, PP Mushida juga mengembangkan program edukasi parenting bagi para ibu rumah tangga. Program ini memberikan pembekalan tentang pola pengasuhan anak, membangun kedekatan emosional antara ibu dan anak, serta pengelolaan keuangan keluarga.

Program edukasi keluarga tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi internal Mushida, tetapi juga terbuka bagi wali murid dan masyarakat umum. Hal ini menjadi bagian dari kontribusi Mushida dalam memperluas manfaat pembinaan keluarga di tengah masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, PP Mushida juga mendukung penerapan Kurikulum Integratif Berbasis Tauhid (PIBT) sejak usia dini. Kurikulum ini menanamkan nilai bahwa seluruh aspek kehidupan harus senantiasa dikaitkan dengan ketauhidan, sehingga pendidikan tidak hanya membangun kecerdasan, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak anak.

PP Mushida juga memberikan perhatian terhadap kelompok usia lanjut melalui program pendidikan lansia. Program ini menjadi wadah pendampingan agar para lansia tetap memiliki ruang untuk belajar, beraktivitas, dan berkontribusi dalam keluarga maupun masyarakat.

Sementara dalam bidang pendampingan keluarga, PP Mushida bersinergi dengan Departemen Pendidikan DPP Hidayatullah melalui program konseling keluarga. Hingga saat ini, program tersebut telah melahirkan sekitar 27 konselor perempuan (akhwat) yang siap memberikan pendampingan terhadap berbagai persoalan keluarga.

Melalui berbagai program tersebut, PP Mushida berharap dapat terus berkontribusi dalam memperkuat keluarga Indonesia. Sinergi dengan KemenPPPA RI menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pembinaan perempuan dan keluarga agar mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dengan semangat membangun keluarga yang kokoh, Mushida berkomitmen menghadirkan perempuan yang berdaya, keluarga yang harmonis, dan generasi yang berkarakter sebagai bagian dari kontribusi untuk kemajuan bangsa.

Audiensi tersebut dihadiri oleh seluruh bidang Pendidikan DPP Hidayatullah dan staf ahli KemenPPPA RI.

Perkuat Ketahanan Keluarga, Hidayatullah Tawarkan Program Kolaborasi kepada KemenPPPA RI

Hidayatullah.or.id
-
0
Perkuat Ketahanan Keluarga, Hidayatullah Tawarkan Program Kolaborasi kepada KemenPPPA RI
Jajaran Bidang Pendidikan DPP Hidayatullah berdiskusi dengan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Indra Gunawan, dalam audiensi di kantor KemenPPPA RI, Jakarta, Rabu (29/7/2026).  Foto: Yoga Agus Yulianto / Hidayatullah.or.id

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Upaya membangun keluarga Indonesia yang tangguh tidak dapat hanya mengandalkan pendidikan formal. Dibutuhkan penguatan pendidikan keluarga yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial, mulai dari konflik rumah tangga, perundungan (bullying), pelecehan seksual, hingga meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berangkat dari kepedulian tersebut, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah melalui Departemen Pendidikan Keluarga Bidang Pendidikan menawarkan sejumlah program kolaborasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI dalam audiensi yang berlangsung di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Rombongan DPP Hidayatullah dipimpin Ketua Bidang Pendidikan, Dr. Muzakkir Usman, M.Ed., didampingi Farhan Siswanto, S.Pd. dari Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah, K.H. M. Syakir Syafii dari Departemen Kepesantrenan, serta Nur Huda, S.Ag., M.Pd.I dari Departemen Pendidikan Keluarga. Turut hadir perwakilan Pengurus Pusat Muslimat Hidayatullah (PP Mushida), Zahratun Nahdah dan Hapseni Dirwan. Audiensi diterima oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan KemenPPPA RI, Indra Gunawan.

Dalam pemaparannya, Nur Huda menjelaskan bahwa tantangan keluarga Indonesia saat ini tidak cukup diselesaikan melalui pendidikan formal semata. Berbagai persoalan seperti konflik rumah tangga, perundungan (bullying), pelecehan seksual, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan pentingnya penguatan pendidikan nonformal berbasis keluarga.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut telah menjadi tantangan nasional yang membutuhkan langkah preventif melalui pendidikan keluarga. Karena itu, Hidayatullah membentuk Departemen Pendidikan Keluarga sebagai wadah untuk memperkuat peran orang tua dalam pengasuhan, membangun ketahanan keluarga, serta mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Program tersebut dijalankan secara berjenjang melalui jaringan Hidayatullah di tingkat provinsi, kabupaten, hingga daerah, sehingga materi pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Salah satu program unggulan yang ditawarkan adalah pelatihan instruktur parenting dan konselor keluarga tingkat nasional. Program ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia dengan tujuan mencetak pendamping keluarga yang memiliki kompetensi dalam edukasi, deteksi dini, pencegahan, serta penanganan awal terhadap persoalan keluarga maupun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, Hidayatullah juga mengembangkan layanan konseling keluarga berbasis digital melalui platform Sakinahku.net. Platform ini menjadi ruang konsultasi bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan rumah tangga, pengasuhan anak, perceraian, waris, hingga persoalan psikologis keluarga dengan tetap menjamin kerahasiaan pengguna.

Nur Huda menjelaskan, pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga mengedepankan pembinaan hati, komunikasi yang baik, adab dalam keluarga, serta penguatan nilai-nilai Islam. Apabila ditemukan persoalan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, kasus akan dirujuk kepada psikolog, praktisi hukum, maupun tenaga profesional sesuai bidangnya.

Sebagai langkah preventif, Hidayatullah juga menawarkan program edukasi parenting yang dapat disinergikan dengan sekolah, komite sekolah, maupun forum wali murid. Di samping itu, jaringan dai Hidayatullah siap mengampanyekan penguatan ketahanan keluarga serta perlindungan perempuan dan anak melalui ceramah, khutbah Jumat, majelis taklim, kajian, dan halaqah keluarga.

Menanggapi paparan tersebut, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan KemenPPPA RI, Indra Gunawan, menyampaikan apresiasi atas berbagai inisiatif yang dikembangkan Hidayatullah. Menurutnya, pendekatan pendidikan keluarga yang dipadukan dengan dakwah merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ia menyampaikan bahwa KemenPPPA RI mendukung program edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hak perempuan dan anak melalui ceramah, khutbah Jumat, kajian, serta halaqah keluarga. Selain itu, kementerian juga membuka peluang melibatkan penyuluh Hidayatullah dalam berbagai program yang relevan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

KemenPPPA RI menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Program Konseling Keluarga dan Rumah Konseling sebagai bagian dari upaya memperluas layanan pendampingan bagi keluarga Indonesia.

Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk membangun sinergi yang lebih erat antara DPP Hidayatullah dan KemenPPPA RI. Melalui kolaborasi tersebut, kedua belah pihak berharap lahir berbagai program yang mampu memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas pengasuhan, serta menghadirkan perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

1...232425...741Halaman 24 dari 741

Press Release

Khutbah Jum'at

Senggang

Hidayatullah.or.id

TONTON TVHID DI SINI