Beranda blog Halaman 625

Muslimat Hidayatullah Gelar Training Instruktur Nasional

image001 - CopyHidayatullah.or.id – Pengurus Pusat (PP) Muslimat Hidayatullah bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Muslimat Hidayatullah Kalimantan Timur (PW Mushida Kaltim) menyelenggarakan Training Instruktur di Kampus Pesantren Hidayatullah Pusat Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur, belum lama ini.

Acara yang bertema ‘Mencetak Instruktur yang Handal dan Visioner’ ini berlangsung selama 3 hari. Ada 3 bidang training yang diselenggarakan yaitu, Training Instruktur Dakwah, Training Instruktur Parenting dan Training Instruktur Annisa.

Pembukaan kegiatan ini dilaksanakan di gedung STIS Hidayatullah Putri. Pada acara tersebut hadir Ustadz Zainuddin Musaddad selaku Ketua Yayasan Hidayatullah Gunung Tembak untuk memberikan sambutan selaku tuan rumah dari tempat diadakannya acara ini.

“Seringnya acara diadakan di Gunung Tembak menjadi tantangan tersendiri bagi kami, Shahibul Bait. Sebab kita tak boleh sekadar bangga akan sejarah namun juga harus melanjutkan perjuangan,” tutur dia dalam sambutannya.

Acara ini dibuka secara resmi oleh istri wakil walikota Ibu Hj. Nurlena. Dalam sambutannya Nurlena mendorong Muslimat Hidayatullah terus ikut mengambil peran dalam membangun bangsa Indonesia terutama pada aspek yang telah menjadi concern Mushida selama ini sejalan dengan mainstream program Hidayatullah.

Menurut Nurlena, NKRI sebagai tanah tumpah darah kita membutuhkan para figur muslimat Hidayatullah yang selalu berupaya menanamkan nilai-nilai luhur ajaran Islam kepada anak-anaknya dan menuntunnya menjadi generasi bangsa yang bertakwa, cinta, dan berbakti kepada umat dan bangsa Indonesia karena Allah semata.

Ketua PP Mushida Dra Reni Susilowati juga menjadi trainer dalam acara ini juga memberi sambutan pada pembukaan tersebut.

Ia menekankan pentingnya kaderisasi dan pembinaan umat yang menurutnya menjadi salah satu alasan digelarnya acara tersebut.

Peserta training yang berjumlah sekitar 80 peserta adalah para ibu utusan dari berbagai pengurus daerah Muslimat Hidayatullah di seluruh Indonesia bagian Timur.

Para peserta begitu antusias terhadap training ini. Terlihat dari persiapan mereka terhadap hal-hal yang diperlukan dalam training ini, seperti membawa laptop, membuat makalah dan tentu siap mental dan fisik untuk mengikuti kegiatan yang seharian full itu. Kegiatan ini berlangsung lancar dan menyenangkan bagi peserta maupun panitia.

“Alhamdulillah, acaranya seru dan menyenangkan. Suasananya sangat mendukung dan kondusif untuk belajar,” aku Purnama, peserta training parenting asal Makassar sambil tersenyum.

Santripun turut meramaikan acara ini. Bazar yang dibuka di depan gedung acara tidak hanya diramaikan oleh para peserta training, namun santri–santri putri baik MTs, Aliyah maupun mahasiswi terlihat ramai berbelanja di bazar.

Ketua PP Mushida Dra Reni Susilowati berharap dengan adanya training ini diharapkan kualitas kader-kader muslimat Hidayatullah akan terus berkembang.

“Training ini adalah upaya untuk membangun dan menciptakan kader yang bisa memberikan lebih banyak kepada generasi ke depan. Kami berharap seluruh peserta akan menjadi instruktur dan trainer yang bisa mengadakan training di cabang masing-masing,” harap Reni Susilowati. (ybh/hio)

Layan Kesehatan Hidayatullah “IMS” Gelar Rapat Kerja 2017

Rakernas IMS 2017_3Hidayatullah.or.id – Lembaga layanan kesehatan, Islamic Medical Services (IMS) yang berada di bawah naungan organisasi Hidayatullah menggelar acara silaturrahim dan Rapat Kerja (Raker) tahun 2017 yang dibuka pada Senin, (23/01/2017).

Acara yang yang digelar di Meeting Room Komplek Hidayatullah Media Kantor Biro Jakarta Jln Cipinang Cempedak I/14 Polonia Jakarta Timur ini dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah Ust Nashirul Haq, MA, yang sekaligus membuka acara ini.

Raker ini mengusung tema “Layanan Kesehatan Pendukung Utama Program Mainstream Hidayatullah” yang dihadiri jajaran pengurus IMS dan perwakilan lembaga-lembaga mitra seperti Laznas Baitul Maal Hidayatullah, SARNAS Hidayatullah, Persaudaraan Dai Nusantara, Syabab, Suara Hidayatullah selaku media partner.

Ketua Bidang Pelayanan Ummat DPP Hidayatullah Drg. Fathul Adhim, M.KM, dalam sambutannya mengatakan IMS dituntut terus meningkatkan kualitas dan mutu layanannya sehingga dapat semakin dirasakan manfaatnya secara lebih luas oleh masyarakat.

Ia menambahkan, sinergi yang terbangun selama ini dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta dapat semakin terjalin optimal. Menurutnya, jalinan kemitraan yang baik tersebut merupakan salah satu kunci sukses pelaksanaan program yang telah dicanangkan.

IMS berkomitmen menjadi lembaga Kemanusiaan nasional di bidang sosial dan kesehatan yang amanah, profesional, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat.

Adapun antara lain upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk menopang target-target tersebut adalah memberi layanan dan meningkatkan kesehatan baik bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada masyarakat khususnya kepada kaum dhuafa.

Selain itu, IMS berupaya memberikan layanan cepat di bidang emergency sosial kesehatan, memberi layanan kesehatan masyarakat, serta IMS sebagai sarana dakwah di bidang layanan kesehatan untuk semua masyarakat. (ybh/hio)

Wantim Tegaskan Fatwa Majelis Ulama untuk Jaga Stabilitas

Sidang 14 Wantim MUI di Jakarta 2 Sidang 14 Wantim MUI di JakartaHidayatullah.or.id – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menegaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka menjaga stabilitas. Dia mengecam anggapan fatwa MUI mengganggu stabilitas ketertiban dan keamanan nasional.

“Keliru jika ada yang memandang fatwa MUI mengganggu stabilitas. Fatwa MUI sifatnya pandangan keagamaan untuk umat Islam. Fatwa itu moral bagi umat Islam,” ujar Din di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Din justru berpendapat bahwa tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama itulah yang menjadi sumber dari instabilitas keamanan dan ketertiban nasional.

Menurut dia, kasus tersebut merupakan pangkal permasalahan dari maraknya tindakan intoleransi yang terjadi.

“Kenapa tidak mempersoalkan pangkalnya yang mengganggu toleransi. Sumber instabiltas ya peristiwa yang terjadi di Kepulauan Seribu itu yang anti kerukunan, anti kemajemukan, termasuk menyinggung perasaan. Itu yang seharusnya digugat,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga menegaskan, sebagai organisasi otonom, MUI tidak wajib untuk melapor lebih dulu saat mengeluarkan fatwa. Din mengatakan, MUI dibentuk sebagai manifestasi lembaga umat Islam yang independen dan berperan membentuk watak bangsa yang berahklak.

“Kami dari Dewan Pertimbangan agar semua pihak termasuk pemerintah dapat memahami posisi MUI yang independen. Hargailah independensi hak berkumpul berserikat yang dijamin UU,” tutur Din.

Dalam Rapat Pleno ke-14 Dewan Pertimbangan MUI di Jakarta, Din Syamsuddin mengaku heran tumbuhnya kesan negatif terhadap fatwa MUI, yakni mulai dari fatwa terkait penistaan agama dan larangan atribut natal dimana fatwa MUI justru dinilai memecah belah bangsa.

Din mengatakan fatwa MUI dibuat berdasarkan pandangan agama terhadap keluhan yang dilaporkan masyarakat.

“Fatwa MUI bukan sebagai hukum positif memang benar tidak perlu diperdebatkan. Tapi jangan karena bukan hukum positif MUI tidak boleh mengeluarkan fatwa. Rusak negara ini kalau ulama tidak boleh mengeluarkan pandangan keagamaan,” jelas Din di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

Diapun pun heran dengan tumbuhnya ormas-ormas anarkis dan sering mencibir. Menurut Din,memang ada ormas yang berpaham radikal, tapi bukan dari kalangan islam saja. Kata dia, banyak juga ormas radikal dari kalangan nonislam, bahkan juga ada ormas radikal yang tidak membawa aliran agama.

“Namun menjadi tidak adil hanya ormas islamnya saja yang mendapat perhatian media. Seolah-olah islam itu radikal. Saya zero tolerance terhadap kekerasan,” tegas Din.

Karena itu, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengajak Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto sebagai wakil pemerintah untuk berdiskusi terkait perkembangan politik di masyarakat. Pertemuan itu juga untuk membangun koordinasi antara pemerintah dan MUI.

“MUI meyakini kekuatan dialog, Insya Allah dengan dialog banyak masalah bisa ditangani,” pungkas Din.

Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, mengusulkan untuk membangun dialog dengan lebih banyak kalangan. Selain umara atau pemerintah, ia berharap, Wantim MUI dapat merangkul ulama-ulama yang kerap berseberang pendapat dengan Majelis Ulama Indonesia.

“Kita rangkul mereka yang bermasalah atau dipermasalahkan,” kata Nasaruddin di rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI, Rabu (19/1).

Nasaruddin melihat, dampak dari pertemuan dengan tokoh-tokoh sentral akan memiliki efek yang sangat besar. Tentu, kata dia, tujuannya untuk umat Islam secara luas.

Selain tokoh-tokoh sentral pemerintah, Nasaruddin turut meminta Wantim MUI dapat mengundang dialog tokoh-tokoh yang selama ini mungkin kerap menjadi kontroversi. Bahkan, ia mengusulkan, Wantim MUI dapat mengundang dialog ulama-ulama yang selama ini mungkin memiliki pendapat yang berbeda dengan keputusan MUI.

Beberapa nama yang diusulkan seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus.

Senada, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin, melihat dialog memang seharusnya dibangun sebagai ciri khas bangsa, baik ulama dengan umara maupun sesama ulama. Karenanya, ia mengungkapkan, rapat pleno Wantim MUI akan selalu menghadirkan tokoh-tokoh untuk berdialog.

“Kita akan selalu memilih posisi dialog, kita rajut komunikasi,” ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut.

Sejumlah tokoh dan anggota Wantim MUI hadir dalam sidang pleno yang digelar di Kantor Pusat MUI tersebut diantaranya Prof Didin Hafidhuddin dan Ketua umum DPP Hidayatullah Ustadz H Nashirul Haq, MA yang juga turut memberikan pandangan-pandangannya. (ybh/hio)

Terima Hidayatullah Gorontalo, Zudan: Ulama dan Umara Tak Terpisahkan

Audiensi Syabab GorontaloHidayatullah.or.id – Pelaksana tugas (plt) Gubernur Gorontalo, Zudan Arif Fakrulloh, menerima audiensi rombongan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) HIdayatullah Provinsi Gorontalo di rumahnya dinasnya, belum lama ini.

Pada kesempatan itu Zudan sangat mengapresiasi koordinasi ulama di Gorontalo dengan umara (pemimpin pemerintah). Dan ini, tegas dia, adalah yang sangat diharapkan oleh negara.

“Dan ini diharapkan berjalan terus, sehingga antara pemuka agama dan pemerintah bisa berjalan bersama. Pemerintahanya jalan, pengembangan akhlak ummatpun tetap berjalan, saling mendukunglah,” kata Zudan Arif Fakrulloh saat menerima silaturahmi dari pegurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Hidayatullah, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Rabu (18/8/2017).

Zudan menambahkan bahwa, dalam pertemuan ini, DPW Hidayatullah menyampaikan perkembangan keberadaan pesantren Hidatullah yang ada di 34 provinsi termasuk di Gorontalo.

Pihaknya selaku pemerintah daerah menyambut baik kiprah Pesantren Hidayatullah di Gorontalo dan akan mendukung setiap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan agama di pesantren.

“Sekaligus mereka mengundang saya, dalam rapat kerja DPW Hidayatullah se-Provinsi Gorontalo, pada tanggal 28-29 Januari nanti,” jelasnya kepada wartawan usia acara.

Sehingga, lanjut dia, antara ulama dan umara ini, bisa terus bekerjasama saling mendukung untuk menjaga kondusifitas daerah, terutama Gorontalo yang sangat terkenal dengan daerah yang paling aman.

“Antara ulama dan umara, tidak bisa dipisahkan. Punya tanggungjawab yang sama dalam membangun kehidupan umat beragama,”tutupnya.

Sementara itu Ketua DPW Hidayatullah Gorontalo Drs. Abu Bakar Muis pada kesempatan itu mengatakan Hidayatullah akan menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) pada akhir Januari nanti dan mengundang Plt Gubernur Gorontalo untuk turut hadir dan membuka acara itu. (ybh/hio)

Media Sosial Penting Sebagai Penyeimbang Informasi

Sekjen DPP Hidayatullah Candra Kurnianto fixHidayatullah.or.id – Sekretaris Jenderal DPP Hidayatullah Candra Kurnianto mengatakan perkembangan massif teknologi telah mempengaruhi pola persebaran informasi yang diantaranya kerap tersebarnya berita palsu atau hoax. Karena itu pihaknya menyatakan perang terhadap hoax.

Namun, Candra menegaskan, peran serta warga masyarakat sebagai pengguna aktif seiring dengan bertumbuhnya tren media sosial merupakan penyeimbang informasi dan keterlibatannya dinilai sangat penting dalam rangka membangun budaya literasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Tidak selalu informasi yang berlawanan dengan ‘otoritas’ mainstream berarti bohong atau hoax. Idealnya di tengah siklus demokrasi, kebebasan berpendapat harus dihargai dan tidak ada monopoli terhadap suatu informasi benar atau tidak benar,” katanya di Jakarta, Jum’at (20/01/2017).

Namun, Candra mengingatkan, dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab.

“Kehadiran sejumlah media online Hidayatullah juga dalam rangka ikut andil untuk memberikan informasi yang benar,” kata Candra Kurnianto.

Candra mengakui, penyebaran informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya memang semakin marak. Hal ini terkadang membuat bingung untuk membedakan mana yang benar dan menyesatkan.

“Dominasi media mainstream yang mendikte dan menggiring opini masyarakat juga salah satu bentuk hoax. Bangkitnya muslim cyber army juga salah satu bentuk perlawanan terhadap kebohongan dan hoax yang membangun opini menyudutkan, merendahkan dan menistakan Islam,” imbuhnya.

Karenanya, Candra mendorong kader dan umumnya kepada masyarakat untuk membiasakan diri memverifikasi setiap informasi yang diterima dan tidak menerima mentah-mentah semua informasi.

“Harus tabayyun. Mengkroscek kembali,” terangnya.

Tabayyun yakni melakukan pengujian dan penelitian kembali terhadap informasi yang ditelaah secara mendalam dan penuh kehati-hatian.

Masyarakat Kritis

Belakangan ini muncul beragam keberatan masyarakat terhadap adanya sikap yang dianggap berlebihan terhadap penggunaan media sosial. Masyarakat kritis menilai pemblokiran situs dan akun media sosial sebagai tindakan yang ceroboh dan tak demokratis.

Akademisi yang juga peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Rocky Gerung mengatakan hoax terbaik justru adalah versi penguasa. Sebab, menurut Rocky, mereka memiliki peralatan lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, dan lain-lain.

Rocky menilai, secara serampangan pemerintah memblokir sumber informasi tanpa ukuran yang jelas: apakah sebuah situs berisi info bohong, misinformasi, atau disinformasi?. Demarkasi yang diajukan cuma satu: sumber informasi yang “bukan mainstream” harus dicurigai sebagai hoax. Sikap inilah yang justru membahayakan demokrasi karena publik diarahkan untuk hanya percaya kepada “media mainstream”.

“Padahal, justru melalui media mainstream itulah kekuasaan menyelundupkan kepentingan hegemoninya. Media adalah bagian dari kurikulum legitimasi kekuasaan. Dalam negara demokratis sekalipun, dalil itu bekerja sempurna: kekuasaan selalu berkehendak absolut. Mengendalikan informasi adalah cara “dingin” untuk melemahkan oposisi,” tulis Rocky dalam opininya di Koran Tempo edisi 6 Januarai 2017.

Menurut Rocky, demokrasi memiliki mekanisme koreksi. Terlalu banyak kebenaran dipromosikan berarti ada kebohongan yang sedang disembunyikan. Dilihat dari perspektif itu, hoax adalah fabrikasi politik. Bukan untuk merusak demokrasi, tapi justru untuk menunda konglomerasi kebenaran.

Dia menambahkan, politik adalah konfrontasi etik demi menghasilkan suatu “peristiwa”. Hoax adalah konfrontasi terhadap monopoli kebenaran.

“Saya meninjau soal hoax ini dari perspektif dekonstruksi demi rekonsolidasi demokrasi yang kini merosot menjadi sekadar adu cacian dan olah dendam,” tukasnya kembali. (ybh/hio)

Gubernur Zainul Majdi Apresiasi Peran Hidayatullah

Gubernur NTB Tuan Guru Majdi Jamu Peserta Rakernas Pendidikan Hidayatullah 2017_6 Gubernur NTB Tuan Guru Majdi Jamu Peserta Rakernas Pendidikan Hidayatullah 2017_7Gubernur NTB Tuan Guru Majdi Jamu Peserta Rakernas Pendidikan Hidayatullah 2017_3 Gubernur NTB Tuan Guru Majdi Jamu Peserta Rakernas Pendidikan Hidayatullah 2017_2Hidayatullah.or.id – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. K.H. TGB. Muhammad Zainul Majdi menyatakan salut kepada Hidayatullah atas perannya dalam dakwah dan pendidikan.

Hal itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan saat dirinya menjamu sarapan pagi peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pendidikan Hidayatullah 2017 di Pendopo Gubernur, Jalan Pejanggik No. 12, Kota Mataram, Kamis (19/01/2017).

Gubernur mengingatkan bahwa dakwah dan pendidikan merupakan dua instrumen penting untuk mencerdaskah kehidupan bangsa yang karenanya harus selalu diupayakan berjalan seiringan.

Gubernur Majdi mengatakan dakwah mesti dilakukan dengan santun dengan menjadikan akhlak sebagai prioritas utama.

“Salut kepada Hidayatullah atas perannya dalam dakwah dan pendidikan. Tetapi harus diingat betapa akhlak harus menjadi prioritas. Dakwah tanpa akhlak akan gagal bahkan bisa melahirkan kebencian ummat lain kepada kita. Berdakwah harus dengan akhlak terpuji,” katanya mengingatkan.

Diwarta sebelumnya, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pendidikan Hidayatullah Tahun 2017 ini bertempat di Islamic Center Hubbul Wathan, Kota Mataram, yang dibuka pada Senin (16/01/2017) oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr H Rosiadi Husaen Sayuti.

Pada Kamis (19/01/2017) peserta Rakernas Pendidikan Hidayatullah diundang sarapan bersama di Pendopo Gubernur oleh Gubernur NTB Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi yang merupakan Gubernur yang hafidz, ulama dengan prestasi mentereng.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekda, semua asisten Sekda, dan para pejabat tingkat provinsi lainnya.*/ Zulkipli

Hidayatullah Komitmen Turut Membangun Provinsi NTB

Gubernur NTB Tuan Guru Majdi Jamu Peserta Rakernas Pendidikan Hidayatullah 2017_8Hidayatullah.or.id – Ketua Bidang Tarbiyah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah Drs. Tasyrif Amin, M.Pd.I mengatakan Hidayatullah berkomitmen turut membangun Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui mainstream gerakannya yakni dakwah dan tarbiyah bersama dengan elemen umat lainnya.

“Hidayatullah siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan pendidikan dan dakwah,” kata Ust Tasyrif Amin dalam sambutannya di hadapan Gubernur NTB Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi dan peserta Rakernas Pendidikan Hidayatullah 2017 di acara jamuan sarapan di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (19/01/2016).

Hidayatullah yang memiliki visi membangun peradaban Islam, terang Tasyrif, melandaskan gerakannya pada nilai-nilai Islam yang tasamuh (toleran) dan ukhuwah (persaudaraan).

Dalam pada itu, mainstream Hidayatullah yakni dakwah dan pendidikan juga berupaya selalu menanamkan nilai-nilai tersebut dalam setiap aktifitasnya.

“Hidayatullah dalam mengembangkan lembaga pendidikan dalam setiap jenjangnya selalu disematkan Integral sebagai upaya menjaga tauhid, akhlak, dan semangat para kader,” kata Ust Tasyrif.

Pada kesempatan tersebut Ust Tasyrif Amin melaporkan kepada Gubernur bahwa Hidayatullah akan mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah Insya Allah pada akhir tahun 2017 di NTB sebagaimana keputusan pertemuan Rakernas di Batam beberapa waktu lalu.

Diwarta sebelumnya, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pendidikan Hidayatullah Tahun 2017 ini bertempat di Islamic Center Hubbul Wathan, Kota Mataram, yang dibuka pada Senin (16/01/2017) oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr H Rosiadi Husaen Sayuti.

Pada Kamis (19/01/2017) peserta Rakernas Pendidikan Hidayatullah diundang sarapan bersama di Pendopo Gubernur oleh Gubernur NTB Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi yang merupakan Gubernur yang hafidz, ulama dengan prestasi mentereng.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekda, semua asisten Sekda, dan para pejabat tingkat provinsi lainnya.*/ Zulkipli Amaq Nuna

Kemenag: Indeks Kerukunan Umat Beragama 2016 Naik

0

Indeks Kerukunan Umat Beragama 2016 NaikHidayatullah.or.id – Kepala Badan Litbang dan Diklat (Balitdik) Kementerian Agama, Abd Rahman Mas’ud mengatakan bahwa indeks kerukunan umat beragama (KUB) tahun 2016 adalah 75,47%. Hasil survei nasional ini naik 0,12 poin jika dibandingkan dengan indeks KUB tahun 2015 sekaligus menunjukan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia cukup tinggi.

Menurut Masud, survei ini mengukur tiga indikator utama, yaitu: toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Selain itu, hasil survei juga menemukan hubungan positif antara keterlibatan tokoh agama dan organisasi keagamaan dengan kerukunan umat beragama.

“Kepercayaan umat beragama terhadap tokoh agama memiliki indeks yang tinggi sebesar 68,65%. Kepercayaan umat beragama terhadap orang dari suku berbeda 73,71%. Sedangkan kepercayaan umat beragama terhadap penganut agama lain sebesar 77,09%,” ujar Masud dikutip laman Kemenag, Jumat (06/01).

Survei ini juga memotret bahwa indeks kerukunan responden yang aktif dalam organisasi sosial maupun keagamaan lebih tinggi dibanding yang tidak terlibat aktif.

Mas’ud menilai, Indonesia patut bersyukur karena memiliki ormas Islam berpaham moderat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Menurutnya, negara Islam sekalipun belum tentu mempunyai ormas Islam yang sangat mengakar dan dapat menyemai nilai Islam moderat dan santun.

“NU dan Muhammadiyah telah membuktikan pengamalan Islam yang penuh kedamaian, Islam yang ramah, Islam yang senyum (smiling Islam),”katanya.

Selain indeks kerukunan, hasil kajian Balitbang Diklat Kemenag menyebutkan bahwa penyebab ketidakrukunan umat beragama dipengaruhi oleh faktor non agama dan faktor agama. Faktor non agama di antaranya karena adanya kesenjangan ekonomi, kepentingan politik, dan konflik sosial dan budaya.

Sedangkan faktor agama misalnya terkait polemik izin pendirian rumah ibadat, metode penyiaran agama, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Faktor agama lainnya yang ikut mempengaruhi adalah penodaan agama, kegiatan kelompok sempalan, serta pengamalan agama yang tektualis.

“Masyarakat Indonesia beruntung, karena mempunyai faktor yang merukunkan. Salah satunya adalah kearifan local (local wisdom) yang hampir ada di berbagai daerah dan suku di Indonesia,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Prof Azyumardi Azra melihat, sejak 20 tahun terakhir, ketidakrukunan di Indonesia terjadi lebih banyak karena faktor luar dan faktor non agama.

Senada dengan Prof Abdurahman, Azra juga menilai Islam Indonesia adalah Islam yang lebih ramah, rileks, dan semua itu bukan berarti kurang Islami. (hb/mkd/mkd)

Delapan Pasang Santri Bersiap Tugas Dakwah Setelah Menikah

Delapan Pasang Santri Siap Tugas Dakwah Setelah Nikah Mubarak
Ilustrasi: Pernikahan massal mubarak di salah satu kampus Pesantren Hidayatullah (ist)

Hidayatullah.or.id – Delapan pasangan dipastikan akan memperoleh amanah dan tugas dakwah baru setelah mengikuti nikah massal mubarak yang digelar Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerja sama dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Hidayatullah Sorowako pada 21 Januari mendatang di Sorowako.

“Insya Allah mereka akan bulan madu di tempat tugasnya masing-masing, sekaligus merintis dakwah dan merintis keluarga baru,” ujar Ketua DPW Hidayatullah Sulsel, Mardhatillah, Senin (16/01/2017).

Mardhatilah menyampaikan, mereka yang ditugaskan nanti telah ditentukan daerahnya dengan misi dakwah yang dibawakan. Kecuali jika ada kebijakan baru dari pengurus DPW yang sangat mendesak sehingga mereka harus dipindahkan.

Dengan bekal ilmu Islam yang diberikan, merekan akan memberikan pencerahan kepada Ummat yang berada di pelosok negeri.

“Yang dilakukan 8 pasangan pengantin baru nanti adalah sesuai dengan profesinya masing-masing, ada yang jadi guru, koperasi, BMH, dan juga merintis Hidayatullah bagi yang ditugaskan di tempat yang belum ada Hidayatullah,” bebernya. (amn/nsw)

Walikota Parepare Maulid Nabi Bersama Santri Hidayatullah

0

Walikota dan Tokoh Parepare Maulid Bersama Santri HidayatullahHidayatullah.or.id – Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, DR. H. Taufan Pawe, mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad Shallallaahhu ‘alaihi Wasallam bersama santri Pesantren Hidayatullah Parepare yang berlangsung di Rumah Jabatan Walikota Parepare, Jalan Lasiming, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, belum lama ini (13/01/2017).

Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1438 H ini digelar oleh bagian Humas dan Protokoler Sekertaris Daerah Kota Parepare dengan tema ”Melalui peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Kita Meneladani Sifat Rasulullah untuk Membangun Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat“.

Tak hanya Walikota, sejumlah pihak dan tokoh juga turut menghadiri acara ini. Diantaranya Dandim 1405/Mlts Letkol Czi Drs. Syarifuddin Sara.

Selain itu, hadir pula Kapolres diwakili Kapolsek Ujung, Para SKPD Kota Parepare, Para Asisten Pemda Parepare, Para Camat dan Lurah Se kota Parepare, Para Insan Pers Kota Parepare, dan puluhan anak santri Pondok Pesantren Hidayatullah Parepare.

Sedangkan Pembawa uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1438 H yaitu dai kondang nan khas Ustadz DR.H. Das’ad latief.

Dalam taushiahnya, Ustadez Das’ad mengajak hadirin untuk menapktilasi figur Nabi Muhammad yang menjadi teladan bagi segenap manusia. (ybh/hio)