PANGKALPINANG (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mempererat silaturahmi kelembagaan dan menjajaki peluang kerja sama dalam edukasi hak asasi manusia (HAM), pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan sosial yang berkeadilan, Kamis (23/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM).
Ketua DPW Hidayatullah Kepulauan Bangka Belitung, Ust. Ismail Zalukhu, S.H.I., M.Pd., menyampaikan pandangan mengenai kontribusi organisasi dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan pembinaan umat. Melalui berbagai bidang tersebut, Hidayatullah berupaya mengambil peran dalam membangun masyarakat yang berkarakter, harmonis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Sementara itu, Kabid Pelayanan dan Kepatuhan Kemenham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syamsudin M., S.H., M.H., menyampaikan pentingnya sinergi dengan organisasi kemasyarakatan untuk memperluas jangkauan edukasi HAM, termasuk di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, pesantren, dan masyarakat akar rumput.
Dialog tersebut juga membahas peluang kolaborasi dalam sosialisasi dan edukasi HAM, penguatan kesadaran hukum, pencegahan diskriminasi, serta penanaman sikap saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat.
DPW Hidayatullah Kepulauan Bangka Belitung memandang nilai kemanusiaan, keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai bagian penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai dan bermartabat.
Melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, kedua pihak diharapkan dapat mengembangkan program kolaboratif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan literasi HAM dan memperkuat budaya saling menghargai.
Audiensi ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat keterlibatan unsur masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.
