JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah menggelar kunjungan silaturahmi kelembagaan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) pada Senin (02/11/2026). Pertemuan yang berlangsung pukul 13.00 WIB di Kantor Kemensos RI tersebut diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Bapak Agus Jabo Priyono.
Delegasi Hidayatullah dipimpin oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Hidayatullah Muhammad Isnaeni, didampingi Kepala Departemen Sosial Imron Faizin, serta jajaran Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah DKI Jakarta yang diwakili oleh Suhardi, Ade Syariful Allam, M. Deden Sugianto, beserta pengurus lainnya.
Dalam pembukaannya, Wasekjen Hidayatullah Muhammad Isnaeni menyampaikan niat silaturahmi kelembagaan sekaligus mengenalkan jangkauan jaringan Hidayatullah di seluruh Indonesia. Ia menegaskan kepedulian dan fokus Hidayatullah pada program-program sosial serta pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren.
Menjelaskan lebih detail, Kadep Sosial DPP Hidayatullah Imron Faizin memaparkan kiprah nyata program sosial Hidayatullah, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta respons penanganan bencana. Hidayatullah aktif menggelar aksi pemulihan (recovery) melalui SAR Hidayatullah yang dilanjutkan dengan program rehabilitasi pascabencana. Selain itu, Hidayatullah menjalankan program reguler Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang membina anak-anak dari keluarga kurang mampu di pondok pesantren binaan se-Indonesia.
Wamensos RI Agus Jabo Priyono menyambut hangat kehadiran delegasi Hidayatullah. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara Kemensos RI dan ormas Islam seperti Hidayatullah sangat penting dan strategis karena memiliki jaringan luas hingga pelosok daerah. Wamensos menyoroti beberapa potensi sinergi strategis yang dapat dikerjasamakan.
“Peluang kerjasama ini mulai dari program Sekolah Rakyat, khususnya dalam pengadaan dan penyediaan guru agama, program Kebencanaan, penguatan respons dan rehabilitasi bersama jaringan relawan dan juga perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, yakni sistem pendaftaran dan pembaruan data secara mandiri untuk meningkatkan akurasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT),” ungkap Wamensos RI, Agus Jabo Priyono.
Sebagai langkah konkret, Wamensos berharap dapat mengagendakan pertemuan lanjutan pada bulan November ini untuk membahas teknis pelaksanaan dan skema kerja sama secara lebih mendalam.
“Peluang kerja sama ini harus segera kita konkritkan. Saya berharap dalam bulan November ini sudah ada pertemuan teknis agar program-program tersebut bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegas Wamensos RI
