NABIRE (Hidayatullah.or.id) – Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Nabire bekerjasama dengan Pengurus Daerah (PD) Hidayatullah Nabire, provinsi Papua, Indonesia, berkomitmen untuk menjaga silaturrahim dengan berbagai pihak sebagai kultur Islami.
“Silaturrahim itu sudah menjadi budaya kita di Hidatullah, ajaran Islam yang mulia,” kata Ketua DPD Hidayatullah Nabire, Ust Yusuf Qordhowi, seperti dalam rilisnya diterima media ini baru baru ini.
Kampus Hidayatullah Nabire yang beralamat di Jalan Poros Pelabuban, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, juga sekaligis menjadi salah satu pusat aktifitas agama Islam warga setempat.
Saat ini Hidayatullah Nabire memiliki beragam kegiatan dakwah dan pendidikan termasuk program unggulan tahfidz Qur’an 2 juz, Bahasa Arab dasar dan Bahasa Inggris serta tafaqquh fiddin.
Dalam rangka menguatkan simpul ukhuwah dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bersama membangun Nabire, Yusuf Qordhowi mengatakan pihaknya juga telah menjalin kerjasama pembinaan dalam bidang dakwah.
Diantaranya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan muallaf. Sejak tahun 2012 lalu Pesantren Hidayatullah Nabire menjalin sinergi dengan salah satu tokoh muallaf Nabire, Atta Rumbewas.
Atta Rumbewas memang bukan dilahirkan dari keluarga Muslim. Namun, setelah menemukan Islam dan menjadi muallaf tahun 2002, kepeduliannya kepada anak-anak Muslim yang muallaf sangat besar.
Atta Rumbewas yang kelahiran Biak Numfor menampung anak-anak yatim dan dhu’afa sebanyak 20 orang dari kalangan penduduk asli Papua Muslim dan pendatang.
Untuk pembinaan keimanan anak-anak asuh di Desa Sanoba, Atta bekerjasama dengan Hidayatullah Nabire, sedangkan untuk kebutuhan hariannya dari rezeki yang disisihkannya dan sumbangan dari para donator. (ybh/hio)
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Ibadah Qurban 1438 H menyisakan waktu kurang lebih sebulan lagi. Rentang masa yang cukup untuk setiap Muslim menyiapkan diri.
Akan tetapi, menjelang hari H terkadang fokus, konsentrasi, bahkan mungkin intensitas pekerjaan tak bisa terprediksi atau malah justru semakin meningkat.
Untuk itu, menyegerakan pelaksanaan mewujudkan niat untuk berqurban di tahun ini adalah langkah yang sangat tepat.
Laznas Baitul Maal Hidayatullah sebagai mitra umat selama ini dalam pemberdayaan masyarakat desa telah membuka program Qurban Masuk Desa.
“Qurban Anda akan disalurkan kepada mereka yang berada di pelosok desa di 30 propinsi di Indonesia. Kriterianya adalah desa yang memang sangat jarang bahkan belum pernah menikmati ibadah qurban lengkap dengan daging qurban,” papar Ketua Panitia Qurban Laznas BMH Pusat, Tri Winarno. seperti dalam risisnya yang diterima di Jakarta.
Bagi Anda yang berdomisili di Jabodebek dengan harga Rp. 1.777.000 qurban Anda berupa kambing standar.
Untuk kambing premium Anda bisa dapatkan dengan harga Rp. 2.125.000, dan untuk sapi seharga Rp. 14.875.000.
Untuk hewan qurban yang Anda ingin salurkan ke daerah lain harga sesuai dengan lokasi yang diinginkan.
Bagi yang ingin berqurban di desa-desa di luar Jabodebek, info lebih lanjut dapat menghubungi Nur Hadiansyah di nomor Hp/Wa 0896 0570 2552.
Laznas BMH juga menghadirkan kemudahan bagi Anda yang kesulitan mengalokasikan waktu sekedar untuk bertatap muka untuk menjalankan ibadah qurban.
Semoga kemudahan ini memudahkan kita semua mendapatkan keridhoan Allah sekaligus membahagiakan sesama yang dalam ibadah qurban tahun ini belum tentu tersenyum bahagia.
Qurban Anda merupakan perantara datangnya kebahagiaan bagi saudara-saudara kita di desa-desa di Indonesia. (bmh/hio)
BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) – Anggota Dewan Mudzakarah Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, Ust H Anwari Hambali menyampaikan taushiah tentang tafsir Surah Al Quraisy. Berikut rekamannya seperti dikutip dari Salima TV:
DEPOK (Hidayatullah.or.id) – Pengurus Pusat SAR Hidayatullah menggelar acara Silaturrahim dan Halal Bihalal bertajuk “1000 Ketupat” yang berlangsung di Komplek Pendidikan PAUD Al Istiqomah, Cikaret, Depok, Jawa Barat, Ahad (30/07/2017).
Tidak saja dihadiri oleh fungsionaris dan keluarga relawan SAR Hidayatullah, acara ini juga mengundang segenap kader Hidayatullah se-Jabodebek yang diinvitasi melalui grup WhatsApp dan jalur media sosial lainnya.
Ketua Umum SAR Hidayatullah, Syaharuddin Yusuf, yang dalam acara ini sekaligus dalam rangka aqiqah anaknya yang ke-6, mengatakan bahwa halal bihalal dan silaturrahim bertajuk “1000 Ketupat” ini mengandung makna yang mendalam.
“Ketupat itu sendiri memiliki substansi filosofis yang sangat dalam. Ketupat bukan saja tentang kerumitan prosesnya atau kekhasan citarasanya, tetapi juga meneruskan pesan-pesan tentang kerelawanan dan kemanusiaan kita,” kata Syahar dalam rilisnya, Ahad.
Syahar menjelaskan, penggunaan janur sebagai bungkus ketupat menunjukkan identitas budaya pesisiran yang banyak ditumbuhi pohon kelapa.
Hal ini, lanjut Syahar, memberi pesan bahwa setiap relawan SAR Hidayatullah harus hadir di hati umat dengan membawa jatidiri Hidayatullah dan akhlak Islam yang melekat dalam dirinya.
Janur berwarna kuning pada ketupat, imbuh Syahar, mengalirkan pesan energi kerendahhatian sebagaimana kependekan arti janur yakni jatining nur, atau hati nurani.
“Tema ‘seribu ketupat’ ini ingin menancapkan spirit bahwa relawan SAR Hidayatullah harus selalu belajar kepada siapapun dan hendaknya selalu rendah hati,” pesan Syahar.
Lebih lanjut, jelas Syahar, janur yang kemudian dianyam sebagai wadah ketupat merupakan simbol kompleksitas di mana SAR Hidayatullah harus menjadi relawan yang humanis tanpa memandang suku, ras, aliran dan agama. Namun, tetap selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip aqidah Islam yang universal.
Syahar pun memberi refleksi filosofis tentang bentuk ketupat. Kata Syahar, bentuk ketupat bersegi empat menandakan empat penjuru mata angin, yang bermakna ke mana pun manusia pergi tidak boleh melupakan Kiblat sebagai arah shalat.
“Artinya, dalam kondisi bagaimanapun, termasuk ketika terjun ke medan bencana, relawan SAR Hidayatullah hendaknya selalu shalat berjamaah 5 waktu untuk meminta pertolongan Allah Ta’ala” kata Syahar menjelaskan.
Syahar berharap Halal Bihalal “1000 Ketupat” SAR Hidayatullah ini semakin menguatkan simpul jejaring kerelawanan SAR Hidayatullah untuk terus mengabdi untuk bangsa dan kemanusiaan.*
Media massa mewawancarai Ketua Umum DPP Hidayatullah, Ust Nashirul Haq, usai pertemuan membahas berbagai masalah kebangsaan dengan Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Senin (16/05/2016)
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Ketua Umum DPP Hidayatullah Ust Nashirul Haq, MA mengatakan terbangunnya komunikasi dan sinergi antara organisasi massa khususnya ormas Islam dengan pemerintah berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa.
Hal itu dikatakan beliau menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dinilai banyak pihak mengancam Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak berserikat dan berkumpul.
“Padahal peran dan konstribusi mereka sangat besar untuk negara dan bangsa, tinggal bagaimana menjalin komunikasi dan sinergi yang baik,” kata Ust Nashirul ditemui baru baru ini di Jakarta.
Hidayatullah, ditegakan beliau, sejak berdirinya memiliki komitmen sinergi dengan pemerintah yang tak diragukan. Hal ini juga telah ditunjukkan oleh kiprah Hidayatullah di berbagai daerah yang senatiasa selaras dengan program pembangunan.
Menurutnya, berkembang pesatnya eksistensi ormas Hidayatullah tentu tidak saja akan mampu membawa dampak positif langsung bagi anggota dan masyarakat, melainkan juga turut menopang program pemerintah.
Terkait dengan Perppu ormas, Hidayatullah bersama ormas-ormas Islam lainnya mengajukan Gugatan Judicial Review terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) ini.
Gugatan tersebut selaras dengan semangat demokrasi dan senyawa dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 51 ayat (1) bahwa mengajukan gugatan ke MK merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia.
UU tersebut menegaskan bahwa merupakan hak setiap warga negara Indonesia untuk memperjuangkan kepentingannya yang dilanggar oleh berlakunya suatu Undang-undang untuk melakukan upaya hukum yaitu menguji ke Mahkamah Konstitusi.
Sebagaimana kajian sejumlah pakar hukum seperti Prof. Yusril Ihza Mahendra bahwa di dalam Perppu tersebut terdapat beberapa pasal yang bersifat karet, tumpang tindih dengan peraturan hukum lain dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
Perppu ini juga dinilai bisa menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah utk membubarkan ormas-ormas Islam yang ada. (ybh/hio)
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Dalam rangka pengabdian keummatan dan meneguhkan peran pembangunan bangsa, Hidayatullah berkomitmen terus menguatkan dua program mainstream gerakannya yakni bidang dakwah dan pendidikan.
Ketua Umum DPP Hidayatullah Ust Nashirul Haq mengatakan pelaksanaan program mainstream tersebut harus terus dikawal, dimonitor dan dievaluasi.
“Jika program ini berjalan secara efektif, Insya Allah kaderisasi, dakwah dan rekruitmen, serta pemberdayaan ekonomi anggota akan terwujud,” katanya kepada media ini usai acara Rapat Pleno DPP Hidayatullah baru baru ini.
Karenanya, lanjutnya, program mainstream Hidayatullah yang telah dicanangkan tersebut perlu terus mendapat dukungan semua pihak, khususnya para pengurus di semua level, seluruh kader dan anggota.
Rapat Pleno DPP Hidayatullah yang digelar di Jakarta pada Selasa-Kamis, 25-27 Juli ini agenda membahas sejumlah masalah di antaranya konsolidasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi program bulan Juni-Juli, dan persiapan program Agustus-September.
Juga pemaparan materi Training Bina Aqidah, pembahasan materi Adab-adab Masjid, serta membahas materi training keorganisasian dan Sumber Daya Insani.
Pertemuan pleno rutin ini dilakukan untuk konsolidasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Diharapkan agar kebijakan dan program yang dicanangkan berjalan maksimal sesuai target.
“Selama tiga semester ini kita sudah menjalankan sinergi program mainstream,” pungkasnya. (ybh/hio)
Hidayatullah.or.id – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Indonesia bukan negara kafir sehingga perlu dipertahankan segala keragamannya oleh seluruh umat Islam agar keutuhan Indonesia tetap terjaga.
Dia menekankan, Indonesia dibentuk atas kesepakatan antara umat Islam dan umat agama lain. Maka dari itu, lanjut Kiai Ma’ruf, Indonesia bukanlah negara kafir karena umat Islam turut berperan dalam pembentukannya.
Kiai Ma’ruf mengutarakan hal tersebut kala memberi sambutan di acara Milad MUI yang ke 42 di Balai Sarbini, Jakarta, Rabu malam (26/7).
“Indonesia adalah wilayah kesepakatan. Bukan negara kafir. Bukan negara perang,” katanya.
Kiai Ma’ruf lalu mengatakan, umat Islam di Indonesia harus memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.
Umat Islam, menurut Kiai Ma’ruf, berkewajiban memelihara dasar negara Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI secara bersama-sama.
“Serta menjaganya dari segala bentuk rongrongan, pengkhianatan atas kesepakatan oleh siapa pun, alasan apa pun, dan ideologi apa pun,” ujarnya.
Kiai Ma’ruf mengingatkan bahwa hubungan antarumat beragama merupakan suatu kewajiban untuk dijaga oleh umat Islam di mana pun berada, seperti diperintahkan oleh agama.
Di samping itu, menjaga kedamaian antarumat beragama juga termasuk dalam kesepakatan yang telah terjalin lama antara umat Islam dan agama lain.
Oleh karenanya, lanjut Kiai Ma’ruf, umat Islam harus berpegang teguh kepada kesepakatan tersebut agar tidak ada perpecahan yang merujuk kepada disintegrasi bangsa.
“Hubungan antarumat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan muslim dan nonmuslim adalah hubungan saling berjanji secara damai, saling mencintai dan menyayangi,” ujarnya.
Tanpa kerukunan itu, kata Kiai Ma’ruf, Indonesia tidak akan pernah dapat meraih tujuannya.
MUI menghelat acara milad yang ke-42 di Balai Sarbini, Jakarta tadi malam. Selain dipenuhi oleh anggota MUI dari berbagai kalangan, acara tersebut juga dihadiri pejabat-pejabat negara serta tokoh nasional.
Mereka adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta Odang.
Hadir pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, serta Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. (cnn/hio)
Hidayatullah.or.id – Puluhan orang dari berbagai lembaga dan ormas menggelar “Ekspedisi Syahadat” di pedalaman Pulau Halmahera, Maluku Utara (Malut), selama sepekan, 18-25 Juli 2017. Mereka masuk-keluar hutan untuk menyukseskan ekspedisi ini.
“Alhamdulillah kita dari dai tangguh Baitul Maal Hidayatullah dan dai AMCF (Asia Muslim Charity Foundation) bersama tim GPMP (Gerakan Peduli Muslim Pedalaman) bergerak ke hutan untuk mensyahadatkan suku terasing pedalaman Halmahera, Suku Togutil,” ujar Nurhadi (34), dai Hidayatullah yang ikut serta dalam ekspedisi itu.
Tim Ekspedisi Syahadat bergerak menulusuri daerah Kecamatan Maba Utara dari hutan Desa Patlean, lanjut daerah Trans Siap Pemukiman (SP) 1, daerah Trans SP 2, dan Desa Wasileo.
“Kita dengan tim berjumlah sekitar 10 orang. Masuk ke hutan selama satu minggu tanpa sinyal HP. Sehingga kehilangan kontak dengan dunia luar, putus komunikasi waktu sampai di tempat,” kata Nurhadi.
“Daerah ini pun hanya bisa dilalui via kapal kayu yang hanya seminggu beberapa kali saja. Sementara jalan darat belum tembus ke daerah ini,” tuturnya kepada hidayatullah.com melalui sambungan jarak jauh, Selasa (25/07/2017).
Nurhadi bertutur, kadang tim berjalan kaki setiap dua hari dan menginap di hutan. Mereka berjalan menelusuri hutan, bukit-bukit, dan menyeberangi sungai.
“Bahkan sungai rawa yang banyak buayanya pun kita lewati,” ungkap dai yang biasa berdakwah di pedalaman ini.
Demi menempuh perjalanan itu, sampai-sampai mereka rela makan nasi dengan lauk nasi karena kehabisan bekal di perjalanan. Mereka masak nasi ala orang Suku Togutil, yaitu menggunakan bambu yang diisi beras lalu dibakar di atas bara api.
Tujuan ekspedisi ini antara lain mensyahadatkan puluhan warga Suku Togutil.
Lelah-letih yang mereka rasakan menuai hasil, setelah akhirnya Tim Ekspedisi Syahadat berhasil menemui dan membimbing warga demi warga yang akan masuk Islam.
“Alhamdulillah dari jerih payah itu, puluhan orang Suku Togutil pun ikut bersyahadat masuk Islam yang sebelumnya belum beragama,” ungkapnya.
Tutur Nurhadi, mereka merasa jerih payah perjalanan panjang itu lenyap setelah suksesnya prosesi pensyahadatan itu.
“Rasanya capek dan lelah berjalan masuk ke hutan pun hilang ketika ada saudara-saudara seiman kita. Allahu Akbar!” ungkapnya.
Prosesi masuk Islam warga Suku Togutil itu berlangsung di beberapa titik. Antara lain di hutan Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara dan di masjid Trans SP 1, Maba Utara, Halmahera Timur.
“Yang lain di hutan-hutan seperti Desa Patlean,” tuturnya.
Sebelumnya, diberitakan hidayatullah.com, sebanyak 21 warga Suku Togutil, Selasa (23/05/2017), juga telah mengikrarkan syahadat.
Prosesi yang diselenggarakan DPW Hidayatullah (Malut) bersama Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malut dan bertempat di Pondok Pesantren Hidayatullah Ternate ini berjalan lancar, dibimbing Ketua DPW Hidayatullah Tertanet, Ryadi Poniman.*/Hidcom
erwakilan LMI Wira menjenguk sekaligus menyerahkan bantuan kepada santriwati yang keracunan di RSBT. (
Sebagian santri yang keracunan masih dirawat di RSBT
Penanganan cepat terhadap korban
Penanganan terhadap korban keracunan
Kapolsek Meral AKP Badawi, menyaksikan kesepakatan antara pihak penyedia nasi kotak dengan Pesantren Hidayatullah di Polsek Meral, Rabu (26/7/2017). Dari hasil mediasi di sepakati pihak catering menanggung pengobatan puluhan santri yang keracunan. (foto: istimewa)
Hidayatullah.or.id – Sedikitnya seratusan santri Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang mengalami keracunan makanan beberapa waktu lalu sudah tertangani. Penanganannya ditanggung sepenuhnya dengan sukarela oleh donatur pemberi makanan tersebut.
Pesantren Hidayatullah yang terdapat di Sememal, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, menyatakan kejadian tersebut merupakan musibah dan tidak ada unsur kesengajaan dari pihak donatur pemberi makanan. Bahkan donatur dan keluarganya pun juga keracunan.
Pemberi bantuan nasi kotak tersebut, Bapak Rosman (41) tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Niatnya hanya sedekah yang bertepatan dengan acara keluarganya di hari tersebut dan mengirimkan makanan untuk para santri sebagaimana telah sering dia lakukan.
Rosman menyatakan akan menanggung 100 persen biaya pengobatan terhadap puluhan santri yang keracunan.
Sejumlah pihak menaruh perhatian terhadap musibah ini. Seperti dilakukan Lembaga Menajemen Infak (LMI) Karimun dan Baznas Karimun yang telah memberikan bantuan.
Sebelumnya diberitakan media, keracunan makanan menimpa sekitar 130 santri dan pengajar Pesantren Hidayatullah Kariumn, Senin (24/7/2017).
Korban mendapat perawatan di RSUD Muhammad Sani dan RS Bakti Timah. Sejak hari kejadian sebagian santri sudah dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang. Sisanya, masih menjalani rawat inap. (ybh/hio)
Pembicara dan panelis menyampaikan materinya dalam diskusi panel MUI dengan tema Peran Ekonomi Syariah dalam Arus Baru Ekonomi Indonesia di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (24/7).
Hidayatullah.or.id – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin mengatakan ekonomi syariah dapat menjadi arus baru ekonomi Indonesia.
Hal itu disampaikan beliau dalam Diskusi Panel “Peran Ekonomi Syariah Dalam Arus Baru Ekonomi Indonesia” di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (24/7).
Dia menegaskan, ekonomi syariah mampu mendorong pengembangan ekonomi secara menyeluruh dan mendorong kemitraan/kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.
“Era baru ekonomi Indonesia ini ditandai dengan hadirnya tiga hal utama. Pertama, lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden RI,” katanya.
Kedua, lanjutnya, pencanangan Jakarta sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia. Dan, ketiga, arus baru ekonomi Indonesia yang didukung oleh ekonomi syariah.
“Untuk mendorong ekonomi syariah ini, saat ini tengah dilakukan pembenahan-pembenahan. Bukan hanya sektor keuangan syariah saja yang dilakukan pembenahan tetapi juga pada sektor lainnya termasuk sektor bisnis dan wisata syariah,” kata Kiai Ma’ruf.
Menurutnya, arus baru ekonomi Indonesia ini juga merupakan momentum perubahan paradigma ekonomi yang semula lebih banyak menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (top-down), maka di waktu mendatang akan lebih di dorong pendekatan dari bawah ke atas (bottom up).
Oleh karena itu, tambahnya, ke depan ekonomi nasional harus ditopang kuat oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat.
“Potensi kita terbesar, tapi riil marketnya masih kecil. Jadi bagaimana mengubah riil market sesuai potential market,” kata Kiai Ma’ruf.
Kiai Ma’ruf menilai, hadirnya komitmen pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam upaya mendorong percepatan tumbuh dan kembangnya ekonomi syariah ini.
Pemerintah secara intensif membenahi beberapa peraturan perundangan yang dinilai menjadi faktor penghambat kebijakan percepatan tersebut.
Apabila komitmen pemerintah dapat berjalan dengan mulus, kata dia, maka dapat dipastikan Indonesia akan menjadi pemain dan sekaligus pasar ekonomi syariah yang memiliki prospek cerah.
Karena selain Indonesia menjadi potensial market dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, juga karena ekonomi syariah memberikan manfaat ekonomi bagi para pelakunya.
Peran MUI dalam merumuskan fatwa diharapkan dapat menjadi stimulan, akselerator, dan integrator dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Mulai dari sisi peraturan perundang-undangan, terbentuknya lembaga dan keuangan syariah, prodi di perguruan tinggi, dan pembentukan kurikulum mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Masyarakat madani akhirnya membentuk arus baru ekonomi syariah di Indonesia.
“Saat ini adalah momentum emas untuk seluruh pihak secara bersama-sama melakukan gerakan ekonomi syariah secara nasional sebagai arus baru kebijakan ekonomi nasional,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo pada kesempatan yang sama mengatakan Bank Indonesia terus mendorong peran ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.
Diskusi yang dilaksanakan pihaknya bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kerangka kerja nyata yang dapat diimplementasikan bagi kemajuan perekonomian Indonesia.
Ekonomi syariah dinilai Agus merupakan salah satu jawaban atas permasalahan ekonomi yang masih terdapat di Indonesia, yaitu kesenjangan sosial.
“Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya,” kata Agus.
Dia menerangkan, ekonomi syariah juga dilengkapi dengan mekanisme distribusi harta kepada masyarakat miskin serta dorongan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi bagi kepentingan publik, sehingga bersifat inklusif.
Seirisan dengan itu, Ketua Departemen Kewirausahaan dan Koperasi DPP Hidayatullah Hamzah Akbar yang turut hadir sebagai undangan dalam acara tersebut menyatakan optimismenya pertumbuhan positif ekonomi syariah di Indonesia.
Hamzah juga mengapresiasi gagasan Gubernur BI yang ingin memantapkan peran global Indonesia dalam kancah sistem ekonomi syariah dan memberi kestabilan ekonomi khususnya beberapa negara di Timur Tengah.
“Pada prinsipnya baik pemateri maupun para panelis berjalan sangat normatif, namun tentunya tetap dalam semangat memantapkan arus baru perekonomian syariah di Indonesia,” kata Hamzah.
Diskusi panel ini diselenggarakan dalam rangka memberi draf konsep ekonomi syariah dalam Milad 42 MUI yang selanjutnya bisa menjadi rekomendasi ke pemerintah untuk menata ekonomi indonesia ke depan. (ybh/hio)
NABIRE (Hidayatullah.or.id) – Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Nabire bekerjasama dengan Pengurus Daerah (PD) Hidayatullah Nabire, provinsi Papua, Indonesia, berkomitmen untuk menjaga silaturrahim dengan berbagai pihak sebagai kultur Islami.
