Beranda blog Halaman 668

Cegah AIDS, Hidayatullah Dorong Vitalisasi Perda dan UU Pornografi

Mayoritas masyarakat menolak program Pekan Kondom Nasional yang dinilai irasional

Mayoritas masyarakat menolak program Pekan Kondom Nasional yang dinilai irasional

HIDORID — Memangkas penyebaran virus HIV/AIDS tidaklah cukup hanya sekedar peringatan apalagi dengan menggelar Pekan Kondom Nasional yang dikecam masyarakat. Namun pemerintah dan aparat terkait dituntut segera untuk menjalankan Undang-Undang (UU) Pornografi secara nasional.

“(Serta) mendukung dan memperkuat Perda-perda yang bertujuan untuk mencegah dan menindak terjadinya pergaulan bebas di seluruh Indonesia,” kata Sekjend Pimpinan Pusat (PP) Hidayatullah Ir. H. Abu A’la Abdullah, MH.I, kepada media ini, Rabu (04/12/2013).

Abdullah menyatakan pihaknya sangat menyayangkan kurang pekanya pemerintah dan aparat terkait terhadap berbagai upaya kelompok tertentu yang memprovokasi generasi muda Indonesia berperilaku permisif dan bebas. Pergaulan bebas pria dan wanita, terangnya, merupakan pintu masuk terjadinya perzinaan yang memicu penyebaran HIV..

“Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di tengah masyarakat indonesia harus dihentikan dan dihapuskan. Jika tidak, dikhawatirkan generasi muda Indonesia semakin tidak berkualitas,” kata Abdullah.

Pergaulan bebas dapat menyebabkan generasi muda menjadi lemah jiwa yang pada akhirnya hanya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang tidak mampu bersaing dengan bangsa lain. Akibatnya, ujar Abdullah, Indonesia tak mampu menjadi negara yang berpengaruh di dalam percaturan dunia.

Untuk itu, Abdullah menganjurkan pemerintah dan semuah pihak untuk sama-sama memperkuat pendidikan agama khususnya Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indoneisa. Dengan kuntitas dan kualitas pemahaman agama baik diharapkan akan terbangun generasi muda yang berkarakter mulia.

Selain itu, pihaknya juga mendesak pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi dengan ketat gerak-gerik lembaga pemerintah, NGO/LSM, dan oknum-oknum pendukung liberalisme dan pergaulan bebas di indonesia. Serta sedini mungkin menangkal segala rencana kegiatan buruk yang akan melemahkan kepribadian bangsa dan negara, tukas beliau.

Adapun kepada para orangtua, dai, dosen, guru, dan para pemuda yang baik, pihaknya menghimbau agar menjaga, melindungi dan menghindarkan anak cucu, mahasiswa, siswa, santri, saudara, teman dan tetangga dari serangan jahat pergaulan bebas dan liberalisme.

Ia menyebutkan pentingnya memberi teladan pergaulan yang islami, baik, dan terpuji kepada anak-anak dan generasi penerus bangsa. Abdullah mengatakan, penting mendidik anak, cucu dan generasi muda dengan pendidikan agama yang baik dan memadai agar mampu mengahadapi tantangan zaman yang semakin keras.

“Kasus dihentikannya pekan kondom nasional adalah momen yang baik untuk semua pihak mengoreksi diri dan bertanya dimana bangsa Indonesia kini berada dan ke mana hendak menuju,” pungkas Abdullah. (ybh/hio)

IMS Desak Pekan Kondom Harus Dihentikan Selamanya

0
Salah satu kegiatan layanan kesehatan sosial IMS / IST

Salah satu kegiatan layanan kesehatan sosial IMS / IST

HIDORID — Meski telah dinayatakan gagal digelar, Pekan Kondom Nasional (PKN) masih menyisakan kekesalan di benak banyak pihak. Selain dianggap irasional, program yang didukung Kemenkes itu dinilai sebagai upaya promosi seks bebas oleh industri kondom.

Lembaga kesehatan kemanusiaan nasional, Islamic Medical Service (IMS) dalam pernyataannya kepada media ini merekomendasikan cara-cara pencegahan dan pemberantasan virus HIV dan AIDS yang sangat serius, yaitu dengan menghentikan kampanye penggunaan kondom. Kampanye pemakaian kondom dinilai justru makin menyuburkan dan melegalkan seks bebas sebagai faktor utama penularan penyakit AIDS.

“Karena itu IMS menolak dan meminta kepada pemerintah untuk menghentikan acara tersebut untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang,” tegas Direktur IMS Drg Fathul Adhim di Jakarta, ditulis Hidorid Rabu (04/12/2013).

Fathul menjelaskan, kampanye pemakaian kondom sejatinya hanya diperuntukkan kepada suami istri sebagai alat kontraksepsi, bukan kepada para remaja yang ditakutkan salah dalam penggunaan. Ia menegaskan, produk kondom yang beredar saat ini hanya untuk sebagai alat kontrasepsi, bukan untuk menangggulangi penyakit AIDS.

Program bagi-bagi kondom tidak menjawab akar penyebab dari timbulnya penyakit tersebut, tapi dengan acara itu, kata Fathul, justru malah menyuburkan penyakit AIDS yang terjadi di Indonesia. Serta secara tidak langsung melegalkan seks bebas dan pemahaman yang salah dalam pemakaian dan penggunaan kondom.

Fathul menerangkan, kalaupun dipaksakan kampanye penanggulanagn penularan virus HIV dan penyakit AIDS dengan cara memakai kondom, maka tingkat kesalahan carapemakaian kondom apalagi bagi pemula, bisa mencapai 44,7%, sehingga efektifitas pemakaian kondom dalam penangulangan AIDS sangat diragukan.

“Karena cara penularan virus HIV melalui kontak langsung dengan cairan yang dimiliki manusia yaitu darah, air mani, air susu ibu, maka cara penanggulangannya yang efektif adalah stop prostitusi, seks bebas, dan narkoba,” ulasnya.

Dikatakan Fathul, hasil penelitian membuktikan bahwa negara termasuk provinsi di negara Indonesia yang sangat longgar terhadap kebebasan seks jauh lebih banyak yang terkena virus HIV dan AIDS daripada negara dan provinsi di Indonesia yang mengontrol kuat terhadap pergaulan bebas.

“Untuk itu cara yang efektif adalah pembekalan agama sejak dini khususnya kepada para remaja termasuk memberi pengetahuan yang sebenanrnya terhadap bahaya virus HIV dan AIDS,” ujar dia.

Bagi penderita yang sudah terlanjur terjangkit virus HIV dan AIDS sementara sampai sekarang belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut, maka pemerintah wajib untuk mengisolasi dengan ketat atas biaya negara dan swasta yang berminat.

Pemerintah, kata Fathul, juga harus jeli dan wajib mempertahankan untuk tidak terpengaruh oleh budaya asing termasuk dalam penanganan pergaulan bebas dan cara penanggulangannya yang sangat berbeda dengan adat ketimuran apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.

Karena literatur tentang virus HIV dan AIDS dan cara penanggulangannya hampir semua mengambil ilmu dari Barat, maka Fathul berharap kalangan cendekiawan di bidang kesehatan khususnya di lingkungan kampus dan Depkes, menambah referensi dari karya-karya cendekiawan dari Timur sehingga dalam upaya penanggulangannya bisa menjawab secara paripurna bukan malah sebaliknya.

“Ini menyangkut masalah hidup orang banyak apalagi jenis penyakit AIDS luar biasa bahayanya. Maka pemerintah harus bisa mencegah kepentingan ekonomi dengan kedok membantu pemerintah untuk ikut serta menanggulangi masalah kesehatan di Indonesia,” tandas Fathul mewanti-wanti. (ybh/hio)

Pimpinan Umum Rekomendasikan PKL Berbasis Masjid

Sejumlah mahasiswa STIE Hidayatullah di runga kuliah / IST

Sejumlah mahasiswa STIE Hidayatullah di runga kuliah / IST

HIDORID — Hasil kajian Biro Litbang PP Hidayatullah terhadap pelaksanaan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) atau umumnya disebut KKN yang diselenggarakan STIE Hidayatullah Kota Depok selama ini menunjukan fakta yang menggembirakan.

“Respon masyarakat dan jamaah masjid sangat positif terhadap pelaksanaan PKL STIE Hidayatullah baik dari segi waktu, tempat, maupun program yang selama ini dijalankan,” kata Ketua Biro Litbang PP Hidayatullah, Dr Abdullah, kepada Hidorid, Rabu (04/12/2013).

Dari serangkaian pantauan lapangan yang dilakukan pihaknya, Abdullah menyebutkan masyarakat dan jamaah menilai bahwa profil mahasiswa STIE Hidayatullah yang melakukan PKL berbeda dengan mahasiswa KKN yang selama ini ada di tengah masyarakat. Masyarakat menilai, mahaisswa STIE HIdayatullah yang KKN/PKL di masjid-masjid tidak hanya memiliki ketajaman intelektual, tapi juga memiliki keunggulan spiritual.

Abdullah menjelaskan, PKL atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu kegiatan akademik pada tingkat Perguruan Tinggi secara regular biasa dilakukan dengan melepas mahasiswa ke tengah masyarakat dengan waktu tertentu. Selama satu bulan sampai empat puluh hari, mahasiswa berinteraksi langsung ditengah masyarakat.

“Dalam pelaksanaannya, disamping belajar kehidupan bermasyarakat secara langsung, mahasiswa juga dituntut menjadikan masyarakat sebagai media aplikasi keilmuan yang didapatkan di bangku kuliah,” terang Ketua Ikatan Doktor UIKA Bogor ini.

Bagi STIE Hidayatullah, jelas Abdullah, program KKN tidak hanya sebagai rutinitas akademik yang harus dilakukan mahasiswa. Program ini adalah media menyiapkan dai sarjana sebelum mereka diutus sebagai dai pembangunan selepas lulus. Sehingga program ini menjadi sebuah laboratorium bagi mahasiswa sekaligus inkubator tenaga dai Pembangun Peradaban Islam.

Mengingat KKN menempati posisi yang strategis, maka kegiatan yang dilakukan oleh STIE Hidayatullah berbeda dengan yang biasa dilakukan di kampus lain. Abdullah menyebutkan, setidaknya ada tiga hal yang membedakan program KKN STIE Hidayatullah dengan kampus lain.

Pertama, masjid sebagai sentral Kegiatan. Dimana mahasiswa ditempatkan di masjid-masjid yang ada di wilayah Kota Depok. Dalam hal ini mahasiswa dituntut untuk menghidupkan masjid dan menjadikannya sebagai sentral kegiatan KKN.

Kedua, lamanya pelaksanaan kegiatan KKN yang berlangsung selama delapan bulan. Rentang waktu yang lama tersebut memberi kesempatan mahasiswa untuk berkiprah dan belajar di tengah masyarakat.

Ketiga, variasi kegiatan yang dilakukan, dimana mahasiswa melakukan berbagai kegiatan guna pemberdayaan masyarakat, tidak hanya dalam bidang ekonomi sebagaimana basis keilmuan STIE Hidayatullah, namun juga bidang Sosial kemasyarakatan dan pendidikan keagamaan.

Dari hasil kajian dan temuan yang dirangkum dari pendapat masyarakat secara umum itu, Pimpinan Umum Hidayatullah, Ustadz Abdurrahman Muhammad, merekomendasikan agar pola KKN yang dilakukan oleh STIE Hidayatullah menjadi pola KKN yang juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi milik Hidayatullah lainnya (STAIL, STIS, STIKMA dan STIKIP).

Hal tersebut disampaikan Pimpinan Umum saat penutupan Rapat Pleno DPP Hidayatullah di Komplek Pesantren Hidayatullah Depok beberapa waktu lalu. Pimpinan Umum memandang bahwa KKN berbasis masjid adalah program yang tepat untuk membangun peradaban Islam melalui masjid sebagaimana visi besar Hidayatullah.

“Menyebarkan mahasiswa di tengah masyarakat dengan menempatkannya di mesjid-mesjid merupakan realisasi Piagam Gunung Tembak dalam Silatnas yang lalu,” tandas Abdullah. (ybh/hio)

Dekat Pada Allah, Juru Dakwah Juga Harus Dekat dengan Manusia

Beberapa peserta foto bersama / FOTO: Irfan Yahya
Beberapa peserta foto bersama / FOTO: Irfan Yahya

HIDORID — Merupakan fitrah kehidupan bahwa manusia tidak bisa survive tanpa dukungan dan interaksi dengan manusia lainnya. Sebab itu, setiap individu, apalagi bagi seorang Muslim dan juru dakwah (dai), hubungan yang baik dengan manusia (Hablumminannas) harus selalu dijaga selain hubungan yang intens kepada Sang Pencipta (Hablumminallah).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Hidayatullah Sulawesi Selatan (Sulsel) Dr. Ir. H. Abdul Madjid, SH, MH, saat menutup acara Dauroh Marhala ‘Ula di Kampus Pesantren Hidayatullah Bone, Sulsel, beberapa waktu lalu, ditulis media ini, Rabu (04/12/2013).

“Menjadi juru dakwah berarti ada hubungan langsung dengan manusia, ada komunikasi, dan interaksi sosial. Maka seorang dai juga harus selalu dekat kepada Allah Ta’ala agar apa yang disampaikan berbobot dan menggerakkan,” kata Abdul Madjid.

Dalam pengarahannya, beliau menaruh harapan besar bagi para peserta untuk menjadi juru dakwah di daerah masing-masing. Salah satu pendiri awal Hidayatullah Sulsel ini juga meminta para dai tersebut terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah di setiap waktu di mana pun berada.

Mendekarkan diri kepada Allah Subhanahu Wata’ala dengan amalan-amalan shalihan adalah sebagai upaya untuk mengundang pertolongan dalam mengembang amanah di tempat tugas masing-masing.

“Hidayatullah tanpa ruh dan spirit spiritual tak ada lagi artinya. Karena spirit ibadahlah yang menjadikan gerak dakwah ini senantiasa indah dijalani,” pesan Ustadz Abdul Madjid.

Selain dari rombongan PW, acara dauroh dai dan muballig se- Kabupaten Bone ini juga menghadirkan dai lintas nusantara sekaligus trainer kondang seperti Ustadz Bachtiar Aras, Ustadz Imran El-Jufri, serta Ustadz Shaleh Utsman dari Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat, Gunung Tembak, Balikpapan, sebagai pemateri.

Marhalah ‘Ula ini digelar oleh Departemen Pengkaderan Pimpinan Wilayah (PW) Hidayatullah Sulsel. Acara ini digelar di Kompleks Pesantren Hidayatullah Panyula, Kabupaten Bone.

Panita acara, Irfan Yahya, mengatakan salah satu tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada kader tentang Khittah Hidayatullah serta untuk menumbuhkan komitmen untuk menegakkan dan mendakwahkan ajaran Islam dalam rangka memberdayakan umat dan membangun karakter mulia bangsa.

Puluhan dai/muballig utusan beberapa Pimpinan Daerah (PD) Hidayatullah seperti Pare-Pare, Pinrang, Sidrap, Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, dan Bulukumba mengikuti pelatihan ini. (yyt/ybh/hio)

Dai Harus Tahu Teknologi Informasi Sebagai Wahana Dakwah

Seminar IT di STIKMA Malang
Seminar IT di STIKMA Malang

HIDORID — Ketua PP Hidayatullah Asih Subagyo berharap para dai dan muballigh mulai mempelajari teknologi informasi (IT) khususnya internet untuk kemudian dimanfaatkan sebagai wahana dakwah dan pengembangan intelektual. Internet adalah saluran transmisi massa yang bertebaran berbagai macam konten literasi.

Sehingga demikian, dai dianggap harus sudah mulai merambah dakwah ke wilayah ini dengan aktif menyajikan konten dalam bentuk teks atau visual agar hasil pencarian di internet tak hanya dipenuhi literatur negatif yang dapat menyesatkan umat.

Selain itu, pengusaha dunia IT harus selalu melakukan inovasi dan memunculkan gagasan segar untuk bertumbuh menjadi pengusaha IT yang sukses. Jangan selalu berharap maraih impian dengan dengan cara cepat tapi harus bertindak tepat.

“Dunia IT bukan lagi bidang yang asing. Dinamika produk IT pun luar biasa gerakannya. Seperti tidak kenal waktu, perkembangan dan tantangan IT dalam konteks bisnis seolah bergerak lebih cepat dari gerakan jarum detik yang selalu berputar,” kata Ketua PP Hidayatullah Asih Subagyo saat mengisi seminar IT di Aula STIKMA IT Internasional, Kota Malang, ditulis hari ini, Selasa (03/12/2013).

CEO-founder PT Totalindo Rekayasa Telematika ini dalam paparannya pada seminar yang digelar oleh APTIKOM dan STT STIKMA Kota Malang itu, mengatakan bahwa perlu upaya optimalisasi dalam menghadapi tren dan tantangan IT saat ini, terutama dalam dunia bisnis.

“Di masa kini, bisnis berkembang sangat cepat, agresif, dan menuntut kecepatan, ketepatan, dan efisiensi yang tinggi. Di sini para pelaku bisnis mengalami tekanan yang amat besar dalam mengembangkan bisnisnya,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, dunia bisnis juga menghadapi tekanan untuk bisa berproduksi lebih banyak dengan sumber daya yang semakin sedikit.

Namun menariknya, respon bisnis pada tekanan ini, selalu melibatkan penggunaan Information Technology (IT), maupun Information Systems (IS). Dalam beberapa kasus, IT menjadi solusi satu-satunya dalam memecahkan masalah tersebut, jelasnya.

“Di sinilah IT harus bisa benar-benar dioptimalkan dan jika diatur dengan baik, niscaya akan memberikan dampak positif yang sangat besar bagi manusia,” imbuhnya.

Seperti di banyak kesempatan lainnya, Asih menyampaikan bahwa teknologi informasi memungkinkan setiap orang untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan menciptakan hal hal baru yang dibutuhkan manusia, tak terkecuali memanfaatkan IT sebagai wadah melalukan dakwah Islam.

“Internet misalnya, adalah saluran transmisi massa yang bertebaran berbagai macam sumber literasi. Dai harus sudah mulai merambah dakwah ke wilayah ini dengan aktif menyajikan konten dalam bentuk teks atau visual agar hasil pencarian di internet tak hanya dipenuhi literatur negatif,” terang pengusaha bidang IT ini.

Selain Asih, hadir juga pembicara lainnya yaitu James F. Tomasouw selalu Ketua Perhimpunan Klik Indonesia. James dalam seminar itu bilang, saat ini kebanyakan dari masyarakat Indonesia tidak maksimal dalam menggunakan kemampuannya untuk menciptakan suatu karya. Ini terbukti dengan banyaknya media sosial online milik luar negeri yang digunakan oleh masyarakat Indonesia.

“Kita hanya menjadi pemakai bukan pembuat. Padahal banyak peluang yang bisa digunakan jika mau berusaha untuk bangkit,” imbuh James.

Seminar sehari ini diikuti oleh perwakilan mahasiswa IT dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur seperti dari Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Kanjuruhan, Institut Teknologi Nasional, Universitas Ma Chung, STIMATA, STT Atlas Nusantara, STIKI dan STMIK ASIA. (ybh/hio)

Pemerintah Pusat Imbau APBD Sokong Pendidikan Pesantren

0
Menteri Agama Suryadharma Ali
Menteri Agama Suryadharma Ali

HIDORID — Menteri Agama Suryadharma Ali meminta pemerintah daerah tidak ragu-ragu mengalokasikan anggaran dari APBD untuk meningkatkan pendidikan agama di daerahnya masing-masing. Menurut Suryadharma, dikotomi yang terjadi pada pendidikan agama dalam semua hal harus diselesaikan.

Suryadharma menjelaskan, lembaga pendidikan agama, seperti pesantren, merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Sebelum keberadaan sekolah di Indonesia sebanyak saat ini, masyarakat telah menimba ilmu di pondok-pondok pesantren atau madrasah yang banyak terdiri di Pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya.

“Perhatikan pendidikan pesantren karena pesantren wadah pendidikan tertua di Indonesia,” kata Suryadharma di Jakarta, ditulis Selasa, (03/12/2013).

Upaya untuk meningkatkan pendidikan agama, kata Suryadharma, sangat banyak sekali, mulai dari peningkatan mutu dan infrastrukturnya. Karena di saat yang bersamaan, peminat pelajar atau mahasiswa yang ingin masuk ke lembaga atau perguruan tinggi agama Islam semakin meningkat.

Dalam catatan terakhir yang diterimanya, ada sekitar 300.000 calon mahasiswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi Islam. Akan tetapi, banyak yang harus mengurungkan niatnya mengenyam pendidikan di perguruan tinggi Islam karena daya tampungnya secara nasional hanya sekitar 90.000 mahasiswa di setiap tahunnya.

“Maka, APBD sangat pantas disisihkan untuk pembiayaan agama. Jangan haramkan APBD untuk pembiayaan pendidikan agama,” tandasnya. (ybh/hio/kom)

Utamakan Persatuan Umat Daripada Pertentangkan Furu’iyah

Eratkan ukhuwah, jauhkan prasangka / IST

Eratkan ukhuwah, jauhkan prasangka / IST

HIDORID — Umat Islam harus saling memahami dan saling menghormati pengamalan agama dalam perbedaan furu’iyah (non basic) dan tidak menjadikan perbedaan pengamalan agama tersebut sebagai sesuatu yang serius.

Demikian disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Hidayatullah, Shohibul Anwar, saat berbicara di acara training parenting di hadapan puluhan orangtua murid SD Integral Hidayatullah, Komplek Pesantren Hidayatullah Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2013).

Hal itu disampaikan Anwar saat salah seorang peserta acara bertanya tentang sejumlah muslimah Hidayatullah yang mengenakan cadar. Seperti diketahui, Hidayatullah memang membuat ketentuan semua muslimahnya harus menutup aurat sesuai tuntunan agama Islam, tetapi tidak ada ketentuan harus mengenakan cadar (niqab).

“Saling menghormati dan memahami dalam pengamalan agama dalam hal furu’iyah merupakan wujud ukhuwah. Masyarakat harus tahu bahwa itu (cadar) bukan sesuatu yang serius sehingga menjadi perdebatkan,” jelas Anwar.

Anwar menjelaskan, memahami dan saling menghormati pengamalan agama dalam perbedaan furu’iyah, terlebih di tengah-tengah masyarakat, merupakan wujud ukhuwah yang perlu menjadi tradisi masyarakat Muslim.

Di Hidayatullah sendiri, kata Anwar, ada perbedaan pengamalan agama seperti itu. Ada muslimah Hidayatullah yang memakai cadar ada juga yang tak mengenakannya. Ada yang bercelana di cingkrang, ada pula yang isbal (melewati mata kaki). Kondisi semacam itu disebut Anwar hendaknya tak membuat ukhuwah Islamiyah kemudian menjadi retak sebab akan naif sekali. Apalagi, masing-masing pihak tentu memiliki landasan yang juga bersumber dari ulama.

“Sejak awal berdirinya, Hidayatullah memang tidak menganggap prioritas untuk mengungkit soal perbedaan furu’iyah di masyarakat sebab itu bukan hal prinsip. Yang penting adalah bagaimana persatuan umat,” jelas Anwar.

Direktur Persatuan Dai Nunsatara (POSDAI) ini menegaskan, selama perbedaan perbedaan pengamalan agama tersebut sesuai dengan tuntunan Al Qur’an dan Assunnah serta merujuk pada hujjah (landasan) dari ulama umat, maka perbedaan furu’ tersebut tak perlu dipertentangkan. Justru hendaknya dijadikan sebagai kekayaan khazanah Islam.

Anwar juga mengajak masyarakat untuk melakukan upaya penyadaran bersama bahwa soal muslimah memakai cadar atau tidak, lelaki berjenggot atau tidak, dan perkara furu’iyah lainnya, adalah sesuatu yang tak perlu dipersoalkan dan biasa-biasa saja sehingga tak perlu selalu dianggap serius.

Upaya penyadaran perlu dilakukan agar masyarakat tak melulu memandang negatif orang yang bercadar dan beratribut sejenisnya. Media, kata Anwar, melalui beritanya telah membentuk penilaian buruk terhadap pengamalan agama sebagian anggota masyarakat sehingga cadar, jenggot, dan celana cingkrang sering diidentikkan dengan pelaku terorisme.

“Hidayatullah hadir untuk menghimpun kekuatan umat, membangun kebersamaan, dan bersinergi dengan komponen umat Islam lainnya. Jadi bapak-bapak kalau di rumah silahkan cek anaknya yang sekolah di Hidayatullah, kalau ada yang ekstrim itu berbahaya,” selorohnya disambut tawa hadirin.
Anwar menjelaskan, unsur utama merekatkan ukhuwah adalah adanya kesamaan keyakinan atau keimanan. Merekatkan ukhuwah Islamiyah merupakan upaya dengan kesadaran dan keyakinan agar ukhuwah makin kuat. (ybh/hio)

Dorong Kesehatan Masyarakat, Ribuan Anak di Bogor Diteliti IMS Center

Anak anak buang feces di ruang terbuka / ILUSTRASI

Anak anak buang feces di ruang terbuka / ILUSTRASI

HIDORID — Lembaga layanan kesehatan masyarakat nasional milik Hidayatullah, Islamic Medical Service (IMS) Pusat, melakukan penelitian kesehatan kepada 2.400 orang anak di di wilayah Parung Panjang, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam penelitiannya, IMS secara seksama mempelajari dampak akumulasi feses terhadap lingkungan.

Manajer Program dan Pemberdayaan Komunitas IMS, Muhammad Adnan, mengatakan salah satu faktor dipilihnya wilayah Parung, Jawa Barat, menjadi pusat penelitian IMS dikarenakan  mayoritas ekonomi serta kesadaran tentang kesehatan masyarakatnya masih terbilang rendah dan berada pada taraf ekenomi tidak mampu

“Wilayah ini tidak jauh dari Ibu Kota Negara Indonesia yang hanya membutuhkan waktu 3-4 jam, namun masih jauh dari kebutuhan layanan kesehatan yang memadai,” kata Adnan dalam siaran persnya, beberapa waktu lalu.

Adnan menerangkan, hasil dari penelitian IMS Center tersebut diharapkan akan menjadi acuan dasar untuk mengetahui dengan pasti infeksi penyakit yang diderita mayoritas anak-anak khususnya di wilayah Jawa Barat sehingga program-program kesehatan yang akan dilakukan baik swasta maupun pemerintah akan lebih tetap sasaran.

Selain melakukan penelitian feces, team medis IMS dekat juga mengadakan penyuluhan kesehatan serta Medical Check-Up (MCU) kepada seluruh anak-anak yang diteliti dan masyarakat di wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat, sebagai media pendukung keakuratan hasil penelitian feces terhadap anak-anak dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak.

Program penelitian dan kegiatan sosial ini didukung oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bank Syariah Mandiri. Adnan menyebutkan pihaknya juga membuka dompet donasi untuk mendukung program keummatan untuk layanan sosial IMS.

Bagi Anda pemerhati kesehatan umat dapat mendonasikan bantuannya melalui rekening Bank BCA 496.019.291.1 A.N Layanan Kesehatan Islam. (ybh/hio)

Semarak Peragaan Peradaban Islam Melalui Ekspansi Kultural

Hidayatullah berkiprah di perbatasan negara, Pulau Sebatik Indonesia

Hidayatullah berkiprah di perbatasan negara, Pulau Sebatik Indonesia

HIDORID — Hidayatullah sebagai ormas Islam berbasis kader, selalu concern mentransformasikan nilai nilai agung peradaban Islam melalui warganya di mana pun mereka berada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian ditegaskan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Hidayatullah, Ahmad Tasyrif Amin, dalam kesempatan perbincangan dengan Hidayatullah.or.id disela-sela penutupan acara Sidang Pleno Hidayatullah di Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2013).

Sebagai organisasi massa terbuka, jelas Tasyrif, kader Hidayatullah tidak lagi dibatasi oleh teritorial kampus sebagai wadah peragaan ajaran Islam dan profesionalisme karir keseharian.

“Kader Hidayatullah memang tidak bisa semuanya tinggal di dalam kampus. Sejak awal mereka ada yang profesional berkarir misalnya di dunia usaha, birokrat, petani, dai atau muballigh, bahkan mengabdi di masjid masjid sebagai imam atau takmir,” kata Tasyrif.

Dengan begitu di mana pun kader Hidayatullah berada, tegas Tasyrif, mereka dituntut untuk melakukan ekspansi kultural. Dalam artian apa yang sudah diperagakan di kampus-kampus Hidayatullah, hal itu pula yang dibawa ke mana mereka bertugas.

“Ekspansi kultural tidak dibatasi ruang dan waktu. Sampai terlihat bahwa apa yang diperagakan di kampus itu juga terperaga di tempat tugas. Sehingga tidak ada dikotomi antara tinggal di dalam dan di luar kampus, yang penting semua membawa visi yang sama membangun peradaban Islam,” terang lelaki ramah yang lebih karib disapa ustadz ini.

Ustadz Tasyrif menerangkan, pijakan Hidayatullah adalah manhaj Sistematika Nuzulnya Wahyu (SNW), bergerak dengan imamah, kemudian alat ukurnya adalah berkomunitas. Komunitas itu, jelas Tasyrif, adalah satu diantaranya bisa diukur adalah membangun sebuah kampus pesantren.

“Disitulah manhaj, imamah, dan disitulah nilai nilai agung ajaran Islam seperti shalat berjamaah, silaturrahim, dan tradisi fastabiqul khairat, bisa ditegakkan dengan baik,” jelasnya.

Berkomunitas dalam sebuah wilayah diterangkan Tasyrif merupakan sebuah proses pengkaderan yang nantinya orang orang yang telah tercerahkan di situ dimasukkan sebagai agen perubahan (the agent of change).

“Dai dai pembangunan ini lalu disebar ke pemukiman-pemukiman yang rawan pendangkalan aqidah, ke daerah-daerah, di mana masyarakat membutuhkan pencerahan,” pungkasnya. (ybh/hio)

Pleno Hidayatullah Ditutup, Rekomendasikan Vitalisasi Gerakan Dakwah

Pengarahan Pimpinan Umum Ustadz Abdurrahman Muhammad di acara Sidang Pleno Hidayatullah

Pengarahan Pimpinan Umum Ustadz Abdurrahman Muhammad di acara Sidang Pleno Hidayatullah

HIDORID — Sidang Pleno Pimpinan Pusat (PP), Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) dan Dewan Syura Hidayatullah (DS) yang berlangsung selama 4 hari, telah ditutup pada Sabtu (23/11/2013) dengan rekomendasi revitalisasi gerakan dakwah untuk pencerahan umat dalam rangka membangun karakter religius bangsa.

Selain itu, penutupan sidang pleno yang berlangsung di Kampus Pondok Pesantren Hidayatullah, Kota Depok, Jawa Barat, ini juga merekomendasikan ditetapkannya Kelompok Kerja (Pokja) Musyawarah Nasional (Munas) Hidayatullah 2015 mendatang di Balikpapan.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Hidayatullah, Tasyrif Amin, mengatakan persyarikatan Hidayatullah yang lahir dari spirit pencerahan umat yang dicanangkan pendirinya, Allaahuyarham Abdullah Said (almarhum), terus maju dan berkembang karena menjadikan dakwah sebagai mainstream pergerakan.

Sebab itu, kata dia, dakwah sebagai arus utama gerakan ormas Hidayatullah ini harus selalu direvitalisasi termasuk mengelaborasinya dengan kegiatan keummatan amal-amal usaha Hidayatullah seperti pendidikan, sosial, dan program kemandirian umat, untuk mendukung keberlangsungan dakwah.

“Bagi Hidayatullah, semua bidang adalah ladang dakwah dan seyogyanya tidak boleh lepas dari kerangka dasar itu,” kata Ustadz Tasyrif dalam saat berbincang dengan media ini disela-sela acara Sidang Pleno Hidayatullah di Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2013).

Ia melanjutkan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan, yang tidak lepas dari upaya untuk mencerdaskan anak anak bangsa dengan menejawantah nilai ajaran Islam dalam hidup keseharian agar kelak peserta didik menjadi pencerah-pencerah di mana mereka berada.

Tasyrif mencontohkan, program pendidikan yang diselenggarakan di Hidayatullah itu ada 2 macam. Pertama, adalah pendidikan untuk pengkaderan yang mengharuskan peserta didik untuk berasrama (boarding school) untuk tingkat SMP, SMA, Ma’had Aliy, dan perguruan tinggi.

Kedua, adalah pendidikan layanan publik untuk tingkat dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Nak-Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD/MI). Untuk program yang ini tidak perlu boarding atau berasrama.

“Masing masing kedua pola pendidikan ini sama sama untuk melahirkan kader dai sesuai dengan basis kulturalnya,” kata Tasyrif.

Taysrif menjelaskan, program pendidikan Hidayatullah dengan sistem boarding school adalah untuk menyiapkan kader penggerak organisasi untuk masa depan. Meski begitu, diakui Taysrif, justru pekerjaan beratnya adalah pembinaan non boarding atau full day layanan publik.

“Sebab, kalau tidak sinergi antara rumah tangga dengan sekolah akan tidak efektif karena banyak pengaruhnya. Maka dakwah harus selalu inovatif” tandasnya. (ybh/hio)