Beranda blog Halaman 73

Nursyamsa Hadis Tekankan Kemandirian dan Pengaruh Harus Berjalan Seimbang

0

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Sekretaris dan Anggota Majelis Penasihat Hidayatullah, Ust. H. Drs. Nursyamsa Hadis menekankan pentingnya konsolidasi jatidiri dan transformasi organisasi sebagai prasyarat bagi terwujudnya kemandirian dan pengaruh Hidayatullah dalam membangun peradaban Islam.

Demikian disampaikan Nursyamsa saat menyampaikan pengarahan pada sesi pasca shalat subuh dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, selepas shalat subuh, Senin, 18 Rajab 1447 (13/1/2026).

Nursyamsa membuka pemaparannya dengan menegaskan bahwa tekad menjadi organisasi yang mandiri dan berpengaruh merupakan konsekuensi logis dari komitmen Hidayatullah terhadap pembangunan peradaban. Menurutnya, posisi tersebut tidak dapat diraih tanpa penguatan identitas ideologis dan pembaruan tata kelola organisasi secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa konsolidasi jatidiri merupakan proses strategis untuk mempertegas identitas dan tujuan organisasi. Dalam konteks Hidayatullah, konsolidasi ini berarti memperkuat pijakan nilai dan memperdalam kesadaran kolektif atas arah perjuangan.

“Konsolidasi jatidiri di Hidayatullah bermakna meneguhkan komitmen pada nilai-nilai Sistematika Wahyu, Ahlussunnah Waljama’ah, al harakah al jihadiyah al islamiyah, Imamah Jamaah, Jama’atun Minal Muslimin, serta Washatiyah. Di saat yang sama, ini memperkuat identitas sebagai gerakan perjuangan Islam yang menjadi bagian dari arus utama tarbiyah dan dakwah umat,” jelasnya.

Menurut Nursyamsa, penguatan identitas tersebut tidak cukup berhenti pada deklarasi nilai, tetapi harus melalui refleksi dan evaluasi yang jujur terhadap praktik organisasi. Proses ini, katanya, bertujuan menyelaraskan nilai dasar dengan visi dan misi agar gerak organisasi tetap konsisten dan relevan.

Ia menambahkan bahwa upaya membangun kemandirian tidak boleh dilepaskan dari kemampuan memberi pengaruh positif kepada masyarakat. Dalam pandangannya, kemandirian internal dan pengaruh eksternal merupakan dua sisi yang saling menguatkan.

Kemandirian internal baik finansial, manajerial, maupun kaderisasi harus berjalan beriringan dengan pengaruh eksternal melalui program sosial, komunikasi, dan kolaborasi.

“Keduanya saling melengkapi. Tanpa kemandirian, pengaruh mudah rapuh, dan tanpa pengaruh, kemandirian kehilangan makna,” katanya.

Semangat Kaljasadil Wahid

Lebih jauh, Nursyamsa mengingatkan bahwa kerja membangun peradaban menyentuh seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, para pelaku dakwah dituntut meluruskan niat semata-mata karena Allah serta menghindari bibit perpecahan yang dapat melemahkan jamaah.

Ia menekankan pentingnya membangun semangat kebersamaan yang utuh di internal organisasi.

“Pemimpin Hidayatullah harus memastikan seluruh jajarannya menumbuhkan semangat kaljasadil wahid, semangat satu tubuh,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kaljasadil wahid bermakna kesatuan jamaah yang saling terhubung seperti satu tubuh; ketika satu bagian merasakan sakit, bagian lain ikut merasakannya. Makna ini menuntut empati, loyalitas, dan kerja kolektif, sehingga organisasi bergerak sebagai satu kesatuan yang harmonis.

Dalam konteks menjaga persatuan, Nursyamsa menegaskan pentingnya musyawarah atau syura sebagai tradisi kepemimpinan. Menurutnya, syura bukan sekadar forum formal, melainkan proses yang menjunjung penghargaan terhadap setiap anggota.

“Syura adalah proses yang memberi ruang kepada anggota untuk menyampaikan pandangan. Itu bentuk penghargaan, dan pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan ketua,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa soliditas organisasi menjadi prasyarat mutlak bagi lahirnya kepemimpinan yang efektif. “Tanpa soliditas, kepemimpinan tidak mungkin berdiri kokoh,” tegasnya.

Menutup arahannya, Nursyamsa menegaskan bahwa kepemimpinan yang kuat lahir dari konsistensi antara perkataan dan tindakan.

“Jika menginginkan kepemimpinan yang kuat, kuncinya adalah syura. Sampaikan apa yang dikerjakan, dan kerjakan apa yang telah disampaikan,” tandasnya.

Rais Aam Hidayatullah Ingatkan Membangun Peradaban Harus dengan Kerja Keras

0
Sesi taujih Rais ’Aam Hidayatullah KH. Abdurrahman Muhammad pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Taz Media Pro/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Rais ’Aam Hidayatullah KH. Abdurrahman Muhammad menekankan makna strategis Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah sebagai forum kerja yang menuntut kesungguhan, ketekunan, dan tanggung jawab kolektif dalam membangun peradaban Islam.

Hal itu disampaikan beliau dalam taujih pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, pada Senin, 23 Rajab 1447 (12/1/2025).

Ia mengawali taujih dengan ungkapan syukur atas kesempatan berkumpul dalam forum nasional tersebut. Menurutnya, pertemuan ini momentum untuk mempertegas orientasi kerja dan pengabdian organisasi ke depan.

Ia kemudian menekankan urgensi Rakernas sebagai rapat kerja yang sesungguhnya. Forum ini, katanya, tidak boleh berhenti pada formalitas atau kenyamanan seremonial, tetapi harus melahirkan daya dorong kerja yang nyata.

“Karena ini rapat kerja, maka kita harus kuat kerja. Jangan ada rapat kerja hanya kuat makan, tapi tidak kuat kerja. Rakernas ini menuntut kerja keras,” tegasnya.

Dalam penjelasannya, Rais ’Aam mengaitkan etos kerja dengan pesan Al-Qur’an. Ia mengingatkan penggalan Surah Al-Ahqaf ayat 19 yang menegaskan bahwa setiap manusia memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Ayat ini, menurutnya, menanamkan prinsip keadilan Ilahiah bahwa keberhasilan tidak hadir tanpa usaha.

“Semua keberhasilan hanya bisa karena dikerjakan. Masing-masing orang memperoleh derajat sesuai dengan apa dikerjakan,” katanya.

Lebih lanjut, KH. Abdurrahman Muhammad mengajak seluruh pengurus, baik di tingkat pusat maupun wilayah, untuk memposisikan diri sebagai penegak peradaban. Ia menegaskan bahwa setiap kader memikul peran kepemimpinan dalam skala dan tanggung jawab masing-masing.

“Kita semua pengembang peradaban. Kita semua pemimpin. Kita semua harus memperhatikan kerja keras,” imbuhnya.

Dalam konteks itu, ia mengutip makna Surah At-Taubah ayat 105, yang memerintahkan untuk bekerja karena Allah, Rasul, dan kaum beriman akan melihat hasil kerja tersebut. Ayat ini, menurutnya, menegaskan bahwa kerja bukan hanya aktivitas duniawi, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban ruhani.

Ia kemudian menekankan peran pemimpin sebagai penggerak utama perubahan. Namun, kepemimpinan yang efektif harus ditopang oleh dua kekuatan utama, yakni ilmu dan amal.

“Pemimpin itu lokomotif utama dari sebuah perubahan. Namun, pemimpin harus memiliki dua kekuatan, yaitu harus memiliki kekuatan ilmu dan amal,” jelasnya.

Rais ’Aam menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud tidak terbatas pada aspek lahiriah semata. Ia membagi ilmu ke dalam dua ranah, yakni ilmu fisik dan ilmu metafisik, seraya mengingatkan bahwa Allah Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dengan demikian, kepemimpinan harus dilandasi pemahaman rasional sekaligus kesadaran spiritual.

“Ilmu itu ada dua, ilmu fisik dan metafisik. Allah menjelaskan dirinya bahwa Dia mengetahui yang ghaib dan nyata,” terangnya.

Dalam taujihnya, ia juga menarik pelajaran dari perjalanan para peserta Rakernas yang datang dari berbagai daerah. Ia menyadari bahwa kehadiran mereka tidak lepas dari keterbatasan dan rintangan, mulai dari persiapan hingga perjalanan. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan sunnatullah dalam perjuangan.

“Kamu akan diuji dengan sungai, dengan tawaran-tawaran untuk minum. Ini tantangan, dan semua menawarkan kemudahan. Menawarkan urusan dunia. Ini tantangan,” katanya.

Afirmasi Sejati
Sesi taujih Rais ’Aam Hidayatullah KH. Abdurrahman Muhammad pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Taz Media Pro/ Hidayatullah.or.id)

Masih dalam taujihnya, Rais ’Aam Hidayatullah ini kemudian menekankan pentingnya dzikir sebagai sumber afirmasi sejati. Menurutnya, kekuatan tidak lahir dari pembesaran diri, tetapi dari penguatan hubungan dengan Allah melalui dzikir yang terus-menerus.

“Bagi saya, dzikir itu sebuah afirmasi. Yang selalu diulang dan akan menghasilkan kekuatan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahaya ketidaksinkronan antara ucapan dan perbuatan. Ilmu yang hanya berhenti pada kata-kata tanpa menghasilkan kerja nyata, katanya, tidak bernilai di sisi Allah.

“Ilmu qaul yang tidak menghasilkan sesuatu, maka itu kaburamaktan indallah. Bahwa kekuatan itu sesungguhnya terlihat dari hasilnya,” terangnya.

Menutup taujihnya, KH. Abdurrahman Muhammad menegaskan identitas Rakernas sebagai forum para pejuang nilai, ideologi, dan peradaban. Ia mengingatkan bahwa dampak Rakernas harus dirasakan umat dan bangsa, termasuk dalam ranah politik yang dipahami sebagai amanah dan kehormatan.

“Karena kepemimpinan itu amanah kenabian, tanggung jawab rasul. Jangan berdakwah kamuflase dalam nilai itu. Jangan dakwah karena ada keinginan dunia,” katanya.

Ia menutup dengan peringatan agar tidak terjebak pada kamuflase amal, seraya mengutip makna Surah An-Nazi’at ayat 40 tentang keutamaan orang yang menahan diri dari hawa nafsu dan takut kepada Tuhannya.

“Kita harus menghindari kamuflase-kamuflase dunia. Kelihatannya kerja akhirat, tapi dunia yang dikejar. Ada juga kelihatannya kerja dunia tapi akhirat yang dikejar,” tandasnya.

Gelar Diklat Water Rescue, SAR Hidayatullah Dorong Standar Kompetensi Relawan Perairan di Papua Barat

0

RAJA AMPAT (Hidayatullah.or.id) — Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Water Rescue yang digelar oleh SAR Hidayatullah Papua Barat menjadi bagian dari upaya sistematis penguatan kapasitas relawan kebencanaan di kawasan perairan timur Indonesia.

Program ini dilaksanakan selama enam hari, 10–15 Januari 2026, di kawasan wisata Pantai Saleo, Kabupaten Raja Ampat. Sebanyak 45 peserta mengikuti rangkaian diklat secara intensif dengan latar belakang yang beragam.

Peserta berasal dari unsur Pemuda dan SAR Hidayatullah Papua Barat serta Papua Barat Daya, Garda Bangsa Papua Barat, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah Sorong, Tagana Kabupaten Sorong, Gabungan Relawan Pecinta Kopi Hitam (PKH) Sorong, serta mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Koordinator Pelaksana kegiatan, Fadhlurrahman Anshari, menjelaskan bahwa diklat ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kesiapsiagaan sumber daya manusia dalam menghadapi situasi darurat di laut, seiring dengan meningkatnya aktivitas transportasi dan pariwisata bahari di wilayah kepulauan.

Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui bantuan dana hibah, yang memungkinkan kegiatan berjalan dengan fasilitas dan instruktur sesuai standar.

“Dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam memastikan pelatihan berlangsung optimal, baik dari sisi sarana maupun kualitas materi,” katanya.

Potensi SAR Menjadi Kebutuhan Strategis

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pos Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Raja Ampat, Joko Prasetyo. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kolaborasi antar-potensi SAR merupakan kebutuhan strategis, khususnya di wilayah perairan yang berkembang sebagai destinasi wisata internasional.

Menurutnya, keterpaduan antara relawan, lembaga sosial, dan institusi pemerintah berperan penting dalam mempercepat penanganan kecelakaan laut secara terkoordinasi.

“Wilayah perairan wisata membutuhkan kesiapsiagaan tinggi. Kolaborasi menjadi kunci agar respons penanganan dapat berlangsung cepat, tepat, dan terarah,” ujarnya.

Joko Prasetyo juga menyoroti tantangan geografis Raja Ampat yang menuntut kehadiran relawan dengan kompetensi teknis memadai, tidak hanya bermodal semangat kemanusiaan.

Oleh karena itu, jelas Joko, pelatihan berjenjang seperti Diklat Water Rescue dipandang relevan untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mendukung tugas-tugas pencarian dan pertolongan di wilayah perairan yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Dukung Sistem Kemanusiaan Nasional

Hadir pula dalam pembukaan kegiatan, Ketua Umum SAR Hidayatullah, Alfarobi Nurkarim Enta. Dia menegaskan arah kebijakan organisasi dalam membangun relawan yang profesional, disiplin, dan berakhlak.

Ia menegaskan bahwa penguatan kompetensi relawan bukan semata kebutuhan kelembagaan, melainkan kontribusi nyata bagi sistem kemanusiaan nasional, khususnya di wilayah kepulauan yang rawan kecelakaan laut.

Menurutnya, diklat ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk membangun standar kompetensi yang selaras dengan kebutuhan lapangan dan tantangan geografis Indonesia sebagai negara maritim.

“Kegiatan ini sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya potensi dalam aksi pencarian dan pertolongan, terutama di wilayah perairan. Relawan harus dibekali keterampilan yang terukur, disiplin yang kuat, serta semangat pengabdian yang berlandaskan nilai kemanusiaan,” ujar Alfarobi Nurkarim Enta.

Ia juga menekankan bahwa kerja-kerja SAR dipandang sebagai bagian dari amanah keislaman dan tanggung jawab kebangsaan. Nilai tolong-menolong, kepedulian terhadap keselamatan jiwa, serta pengabdian kepada masyarakat menjadi fondasi etik yang sejalan dengan spirit keislaman dan keindonesiaan.

“Karena itu, penguatan kapasitas teknis melalui pelatihan berjenjang seperti diklat kali ini adalah sebagai ikhtiar serius agar relawan mampu bekerja secara aman, terkoordinasi, dan sesuai prosedur,” katanya.

Selama pelatihan, peserta menerima pembekalan teori dan praktik lapangan secara seimbang. Materi meliputi teknik renang penyelamatan, pengoperasian perahu karet, manajemen keselamatan di perairan, serta prosedur bantuan hidup dasar bagi korban tenggelam.

Seluruh rangkaian dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis sekaligus membangun koordinasi tim dalam situasi darurat. Dia menambahkan, penguatan relawan di wilayah kepulauan seperti Raja Ampat menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan warga dan wisatawan, sekaligus mendukung peran Indonesia sebagai negara maritim yang bertanggung jawab.

Menteri Transmigrasi Apresiasi Peran Hidayatullah dalam Dakwah dan Pembangunan Manusia

0
Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, membuka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media Pro/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyampaikan apresiasi terhadap peran strategis Hidayatullah yang selama ini aktif berkontribusi dalam pembangunan manusia di kawasan transmigrasi. Kontribusi tersebut dinilai nyata melalui kerja-kerja pendidikan, dakwah, pembentukan karakter, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Apresiasi itu disampaikan saat Menteri Iftitah membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, pada Senin, 23 Rajab 1447 (12/1/2025).

Forum nasional tersebut dihadiri pengurus pusat, wilayah, dan daerah dari 38 provinsi, bersama unsur organisasi pendukung, badan usaha, serta pengelola amal usaha tingkat pusat.

Dalam sambutannya, Menteri Iftitah menempatkan isu pembangunan manusia sebagai fondasi utama kebijakan transmigrasi nasional. Ia menegaskan bahwa paradigma transmigrasi telah mengalami pergeseran mendasar. Program ini tidak lagi dipahami sebatas perpindahan penduduk, melainkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial yang terintegrasi.

“Transmigrasi hari ini bukan sekadar memindahkan orang dari satu daerah ke daerah lain. Transmigrasi adalah instrumen pembangunan nasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Iftitah.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi sangat bergantung pada dua faktor utama, yakni optimalisasi produktivitas lahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis negara.

Dalam konteks inilah, peran Hidayatullah mendapat perhatian khusus. Menteri Iftitah menilai bahwa gerakan pendidikan dan dakwah yang dijalankan Hidayatullah memiliki keselarasan dengan visi pembangunan nasional, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun karakter masyarakat di wilayah-wilayah pengembangan.

“Hidayatullah memiliki visi yang sejalan dengan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Membangun Indonesia yang besar harus dimulai dengan membangun manusianya, membangun jiwa, pola pikir, dan perilaku,” tegasnya.

Menurutnya, pendidikan yang menjadi fondasi pembangunan tidak terbatas pada proses belajar formal di ruang kelas. Pendidikan harus dimaknai sebagai proses pembentukan karakter, etos kerja, dan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Aspek inilah yang disebutnya sebagai prasyarat utama kemajuan bangsa.

Selain membahas peran organisasi kemasyarakatan, Menteri Iftitah juga memaparkan sejumlah agenda strategis Kementerian Transmigrasi. Salah satunya adalah Program Transmigrasi Patriot, yang dirancang untuk melibatkan generasi muda terdidik dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Program ini membuka ruang pengabdian berbasis keilmuan dan pengalaman lapangan.

Program Transmigrasi Patriot akan didukung skema beasiswa jenjang magister di tujuh perguruan tinggi nasional, dengan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan riset lapangan dan pengabdian masyarakat. Melalui skema tersebut, pemerintah berharap tercipta kader pembangunan yang memahami kebutuhan riil kawasan transmigrasi.

Menteri Iftitah menegaskan bahwa arah kebijakan transmigrasi ke depan menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan. “Yang kita dorong sekarang adalah transmigrasi lokal. Masyarakat setempat harus menjadi aktor utama pertumbuhan ekonomi. Lapangan kerja harus memberi manfaat pertama dan utama bagi masyarakat lokal,” jelasnya.

Kerja Dakwah dan Profesionalisme
Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, membuka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media Pro/ Hidayatullah.or.id)

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyoroti pentingnya profesionalisme dalam kerja dakwah. Menteri Iftitah mengusulkan perlunya standarisasi dan sertifikasi dai secara nasional sebagai upaya menjaga kualitas dakwah dan memperkuat persatuan bangsa. Menurutnya, dakwah merupakan kerja intelektual dan moral yang membutuhkan kompetensi serta pemahaman yang utuh.

“Dai adalah profesi yang membutuhkan keahlian. Dengan standar dan sertifikasi, dakwah akan lebih berkualitas, moderat, dan mampu menjaga persatuan Indonesia,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Menteri Transmigrasi secara resmi membuka Rakernas Hidayatullah 2026. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Rakernas ini menghasilkan keputusan dan program yang bermanfaat, bukan hanya bagi Hidayatullah, tetapi juga bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

Rakernas Hidayatullah 2026 menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah gerakan organisasi dalam memperkuat kontribusi di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat, sejalan dengan agenda pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia.[]

Transmigrasi Kini Menjadi Instrumen Pembangunan Manusia dan Ekonomi Nasional

0
Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, membuka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media Pro/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) –– Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Senin, 23 Rajab 1447 (12/1/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus pusat, wilayah, dan daerah dari 38 provinsi. Dihadiri pula organisasi pendukung Muslimat Hidayatullah, dan Pemuda Hidayatullah. Termasuk badan usaha, serta para pengelola amal usaha tingkat pusat.

Dalam sambutan itu, Menteri Iftitah menegaskan bahwa transmigrasi tidak lagi dimaknai sebagai program pemindahan penduduk, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia Indonesia.

“Transmigrasi hari ini bukan sekadar memindahkan orang dari satu daerah ke daerah lain. Transmigrasi adalah instrumen pembangunan nasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Iftitah dalam pidatonya.

Iftitah mengatakan bahwa kunci utama pembangunan kawasan transmigrasi terletak pada peningkatan produktivitas lahan dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan.

Menteri Iftitah secara khusus mengapresiasi peran Hidayatullah yang selama ini aktif berkontribusi dalam pembangunan manusia di kawasan transmigrasi, terutama melalui pendidikan, dakwah, pembentukan karakter, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Hidayatullah memiliki visi yang sejalan dengan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Membangun Indonesia yang besar harus dimulai dengan membangun manusianya membangun jiwa, pola pikir, dan perilaku,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan yang dimaksud tidak semata pendidikan formal di bangku sekolah, melainkan proses pembentukan mindset dan karakter, yang menurutnya menjadi pondasi utama kemajuan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Iftitah juga memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Transmigrasi, di antaranya Program Transmigrasi Patriot, yang melibatkan generasi muda terdidik untuk terjun langsung mengembangkan kawasan transmigrasi.

Program ini akan didukung dengan beasiswa S2 di tujuh perguruan tinggi terbaik nasional, dengan skema pembelajaran berbasis lapangan dan pengabdian masyarakat. Ia menegaskan bahwa orientasi transmigrasi ke depan adalah memberdayakan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat utama pembangunan, bukan sebaliknya.

“Yang kita dorong sekarang adalah transmigrasi lokal. Masyarakat setempat harus menjadi aktor utama pertumbuhan ekonomi. Lapangan kerja harus memberi manfaat pertama dan utama bagi masyarakat lokal,” jelasnya.

Standarisasi Dai Nasional
Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, membuka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media Pro/ Hidayatullah.or.id)

Pada kesempatan yang sama, Menteri Iftitah juga mengusulkan pentingnya standarisasi dan sertifikasi dai sebagai bagian dari profesionalisme dakwah. Menurutnya, dakwah merupakan kerja intelektual dan moral yang membutuhkan kompetensi, standar, dan pemahaman yang utuh agar pesan Islam yang disampaikan benar-benar rahmatan lil ‘alamin serta menjaga persatuan bangsa.

“Dai adalah profesi yang membutuhkan keahlian. Dengan standar dan sertifikasi, dakwah akan lebih berkualitas, moderat, dan mampu menjaga persatuan Indonesia,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Menteri Transmigrasi secara resmi membuka Rakernas Hidayatullah 2026. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Rakernas ini menghasilkan keputusan dan program yang bermanfaat, bukan hanya bagi Hidayatullah, tetapi juga bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

Rakernas Hidayatullah 2026 diharapkan menjadi forum strategis untuk merumuskan arah gerakan organisasi dalam memperkuat kontribusi dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat di seluruh pelosok Indonesia.[]

Menteri Transmigrasi Buka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026

0
Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, membuka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media Pro/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Senin, 23 Rajab 1447 (12/1/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus pusat, wilayah, dan daerah dari 38 provinsi. Dihadiri pula organisasi pendukung Muslimat Hidayatullah, dan Pemuda Hidayatullah. Termasuk badan usaha, serta para pengelola amal usaha tingkat pusat.

Dalam sambutan itu, Menteri Iftitah menegaskan bahwa transmigrasi tidak lagi dimaknai sebagai program pemindahan penduduk, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia Indonesia.

“Transmigrasi hari ini bukan sekadar memindahkan orang dari satu daerah ke daerah lain. Transmigrasi adalah instrumen pembangunan nasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Iftitah dalam pidatonya, Senin 12 Januari 2026.

Iftitah mengatakan bahwa kunci utama pembangunan kawasan transmigrasi terletak pada peningkatan produktivitas lahan dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan.

Menteri Iftitah secara khusus mengapresiasi peran Hidayatullah yang selama ini aktif berkontribusi dalam pembangunan manusia di kawasan transmigrasi, terutama melalui pendidikan, dakwah, pembentukan karakter, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, membuka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media Pro/ Hidayatullah.or.id)

“Hidayatullah memiliki visi yang sejalan dengan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Membangun Indonesia yang besar harus dimulai dengan membangun manusianya membangun jiwa, pola pikir, dan perilaku,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan yang dimaksud tidak semata pendidikan formal di bangku sekolah, melainkan proses pembentukan mindset dan karakter, yang menurutnya menjadi pondasi utama kemajuan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Iftitah juga memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Transmigrasi, di antaranya Program Transmigrasi Patriot, yang melibatkan generasi muda terdidik untuk terjun langsung mengembangkan kawasan transmigrasi.

Program ini akan didukung dengan beasiswa S2 di tujuh perguruan tinggi terbaik nasional, dengan skema pembelajaran berbasis lapangan dan pengabdian masyarakat. Ia menegaskan bahwa orientasi transmigrasi ke depan adalah memberdayakan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat utama pembangunan, bukan sebaliknya.

“Yang kita dorong sekarang adalah transmigrasi lokal. Masyarakat setempat harus menjadi aktor utama pertumbuhan ekonomi. Lapangan kerja harus memberi manfaat pertama dan utama bagi masyarakat lokal,” jelasnya.

Standarisasi Dai Nasional
Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, membuka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media Pro/ Hidayatullah.or.id)

Pada kesempatan yang sama, Menteri Iftitah juga mengusulkan pentingnya standarisasi dan sertifikasi dai sebagai bagian dari profesionalisme dakwah. Menurutnya, dakwah merupakan kerja intelektual dan moral yang membutuhkan kompetensi, standar, dan pemahaman yang utuh agar pesan Islam yang disampaikan benar-benar rahmatan lil ‘alamin serta menjaga persatuan bangsa.

“Dai adalah profesi yang membutuhkan keahlian. Dengan standar dan sertifikasi, dakwah akan lebih berkualitas, moderat, dan mampu menjaga persatuan Indonesia,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Menteri Transmigrasi secara resmi membuka Rakernas Hidayatullah 2026. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Rakernas ini menghasilkan keputusan dan program yang bermanfaat, bukan hanya bagi Hidayatullah, tetapi juga bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

Rakernas Hidayatullah 2026 diharapkan menjadi forum strategis untuk merumuskan arah gerakan organisasi dalam memperkuat kontribusi dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat di seluruh pelosok Indonesia.[]

Hidayatullah Menyatukan Keragaman Daerah dalam Gerakan Pelayanan Bangsa

0
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, KH Naspi Arsyad, Lc., dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy Tadz Media/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, KH Naspi Arsyad, Lc., menegaskan bahwa Rapat Kerja Nasional Hidayatullah 2026 menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat arah organisasi, dalam gerakan dakwah, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat di tengah dinamika bangsa.

Kegiatan strategis yang dihadiri, dari 38 provinsi terdiri atas jajaran pengurus pusat, wilayah, organisasi pendukung, badan usaha, serta perwakilan amal usaha, badan Hidayatullah dari seluruh Indonesia.

“Rakernas ini adalah ikhtiar bersama untuk meneguhkan pengabdian Hidayatullah bagi Indonesia, dengan pendekatan yang relevan, adaptif, dan berakar pada kearifan lokal,” ujar Naspi dalam sambutannya pembukaan Rakernas ini di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Senin, 23 Rajab 1447 (12/1/2025).

Naspi menyampaikan apresiasi atas kehadiran peserta dari berbagai daerah, termasuk wilayah-wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan cuaca ekstrem. Menurutnya, kehadiran utusan dari Aceh hingga Papua mencerminkan semangat persatuan dan komitmen kelembagaan di Hidayatullah.

Naspi Arsyad menekankan bahwa kader Hidayatullah juga datang dari keragaman suku, budaya, dan latar belakang. Jadi yang hadir dalam Rakernas merupakan miniatur Indonesia. Hal ini, sambung Naspi menjadi modal besar bagi Hidayatullah dalam menjalankan program pelayanan umat dan bangsa.

“Hidayatullah membina dua suku pedalaman, satu di Halmahera, Maluku Utara, Suku Togutil. Satu di Sulawesi Tengah, Suku Wana,”ujar Naspi.

Dalam kesempatan tersebut, Naspi juga menyoroti kontribusi nyata Hidayatullah di kawasan transmigrasi, baik melalui pendampingan masyarakat, pengelolaan pesantren agro, penguatan ketahanan pangan, hingga pembinaan masyarakat adat dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

“Hidayatullah memahami Indonesia bukan hanya dari pusat ke daerah, tetapi dari daerah ke pusat. Dakwah harus hadir di tempat-tempat yang membutuhkan, termasuk wilayah transmigrasi dan pedalaman,” tegasnya.

Naspi menambahkan bahwa penguatan sisi spiritual tetap menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang berdaya, seiring dengan layanan pendidikan, sosial, dan ekonomi yang terus dikembangkan.

Pembukaan Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media/ Hidayatullah.or.id)

Rakernas Hidayatullah 2026 dibuka oleh Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Kehadiran pemerintah, menurut Naspi, menjadi penanda pentingnya kolaborasi antara ormas Islam dan negara dalam membangun Indonesia.

“Dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, Hidayatullah akan terus melayani masyarakat, berkhidmat untuk bangsa, dan berkontribusi nyata bagi Indonesia yang berkarya dan berdaya,” pungkas Naspi Arsyad.

Rakernas Hidayatullah 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 14 Januari. Dengan pembahasan sejumlah agenda strategis organisasi , termasuk evaluasi program nasional, perumusan arah kebijakan organisasi, serta penguatan sinergi antar lini perjuangan Hidayatullah di seluruh Indonesia.[]

Rakernas Hidayatullah, Naspi Arsyad Dorong Dakwah Adaptif dan Khidmat Sosial Membangun Masyarakat

0
Pembukaan Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Qoim Biamrillah Tumiran/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, KH. Naspi Arsyad, Lc., menyampaikan sambutan pembukaan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah 2026 yang digelar di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Senin, 23 Rajab 1447 (12/1/2025).

Naspi memaparkan berbagai program pengkhidmatan organisasi yang telah berjalan di beragam sektor strategis, mulai dari pendidikan, sosial, pangan, kemanusiaan hingga pembangunan masyarakat.

Naspi menjelaskan bahwa keragaman program tersebut merupakan konsekuensi logis dari realitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.

Menurutnya, keberagaman suku, ras, dan budaya menuntut pendekatan dakwah dan pelayanan yang kontekstual serta responsif terhadap dinamika lokal.

Ia menegaskan bahwa struktur internal Hidayatullah sendiri merefleksikan kemajemukan Indonesia dimana seluruh latar belakang etnis dan kedaerahan hadir, dari Aceh sampai Papua.

Karena itu, pola pelayanan yang dikembangkan harus adaptif terhadap perubahan zaman dan selaras dengan kearifan lokal di masing-masing wilayah.

“Hidayatullah dalam program pelayanannya mengedepankan pola pendekatan yang relevan serta adaptif sesuai dengan perkembangan zaman dan local wisdom yang berlaku,” katanya.

Dalam sambutannya, Naspi juga menyinggung kiprah Hidayatullah dalam pendampingan kawasan transmigrasi yang telah berlangsung sejak lama.

Ia mengingatkan bahwa bahkan ketika urusan desa dan transmigrasi masih berada dalam satu kementerian, Hidayatullah telah dipercaya terlibat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Pembukaan Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media/ Hidayatullah.or.id)

Ia menyebut bahwa pendampingan tersebut mencakup sedikitnya sembilan lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM), mulai dari Ketapang di Aceh Tengah, Tobadak di Mamuju Tengah, hingga Kobisonta di Maluku Tengah. Keterlibatan ini, menurutnya, menjadi bukti kehadiran nyata Hidayatullah dalam pembangunan kawasan pinggiran.

“Kader dan dai Hidayatullajh itu berkarya di daerah daerah transmigrasi,” katanya.

Selain penguatan masyarakat transmigran, Naspi menyoroti perhatian Hidayatullah terhadap isu ketahanan keluarga. Melalui program pendidikan keluarga dan pembinaan anak usia dini, Hidayatullah berupaya merespons fenomena sosial yang kian mengkhawatirkan, yakni meningkatnya jumlah anak yang tumbuh tanpa kehadiran peran ayah.

Dia menyebutkan lebih dari seperempat anak Indonesia tumbuh dalam kondisi tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang ayah, termasuk di wilayah transmigrasi. Menurutnya, ini menjadi tantangan serius yang harus dijawab melalui pendidikan keluarga.

“Kita mendapati 25 persen lebih anak Indonesia tumbuh dengan fenomena tidak merasakan sentuhan kasih sayang seorang ayah,” katanya.

Naspi menekankan bahwa penguatan peran keluarga merupakan fondasi penting bagi pembangunan manusia Indonesia. Karena itu, program pembinaan keluarga tidak ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar utama dakwah sosial Hidayatullah.

Dalam aspek kesejahteraan, Naspi juga melaporkan kiprah Hidayatullah dalam upaya pemenuhan gizi yang layak bagi anak-anak transmigran dan para guru mengaji. Ia menyebut bahwa perhatian terhadap gizi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam memastikan generasi tumbuh sehat secara fisik dan spiritual.

Ia menambahkan bahwa Hidayatullah juga telah memperoleh kepercayaan untuk mengelola sejumlah titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hidayatullah telah mendapatkan kepercayaan beberapa titik dapur MBG,” katanya, seraya berharap semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab sehingga benar-benar memberi manfaat dan dampak bagi masyarakat.

Naspi menyampaikan harapan agar seluruh bentuk pengabdian tersebut dapat terus diperkuat dan ditingkatkan kualitasnya. Menurutnya, keberlanjutan program menjadi kunci agar pelayanan umat tidak bersifat sesaat, melainkan berjangka panjang dan berakar di masyarakat.

Pembukaan Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media/ Hidayatullah.or.id)

Rakernas ini menjadi momentum konsolidasi nasional untuk merumuskan langkah strategis Hidayatullah ke depan, sekaligus meneguhkan komitmen organisasi dalam melayani umat dan bangsa di tengah tantangan Indonesia yang terus berkembang.

Naspi Arsyad menarik benang refleksi yang lebih luas tentang perjalanan Hidayatullah menjelang usia pengabdiannya yang semakin matang.

Ia menegaskan bahwa seluruh kiprah organisasi selama ini merupakam proses panjang pengabdian yang tumbuh dari akar masyarakat, dari wilayah-wilayah terluar hingga akhirnya memberi warna pada pusat-pusat pengambilan kebijakan nasional.

Dalam konteks itulah, ia memaknai kehadiran negara melalui Kementerian Transmigrasi yang hari itu bersanding dengan Hidayatullah sebagai simbol perjumpaan dua ikhtiar pembangunan yang saling melengkapi.

“Jelang usianya yang ke-52 tahun, Hidayatullah terus mengabadikan karyanya di seluruh pelosok negeri. Jika Kementerian Transmigrasi menata negara dari Jakarta ke daerah, maka Hidayatullah mengabdi dari daerah ke Jakarta. Dan di Pusat Dakwah Hidayatullah hari ini, Kementerian Transmigrasi dan Hidayatullah bersanding,” katanya.

Acara pembukaan Rakernas Hidayatullah 2026 ini turut dihadiri Rais ‘Aam Hidayatullah, KH Abdurrahman Muhammad, serta Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, yang secara resmi membuka kegiatan tersebut.

Dari Dapur Umum Gamlamo, Kepedulian Menjaga Harapan Pascabanjir Halmahera Barat

0

MALUT (Hidayatullah.or.id) — Bencana mungkin telah merenggut harta benda, namun kepedulian tidak boleh dibiarkan ikut merenggut masa depan masyarakat terdampak. Prinsip inilah yang menjadi landasan respon kemanusiaan yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Maluku Utara (Malut) yang menggandeng Tim Siaga Bencana Hidayatullah Malut dalam menanggapi dampak banjir yang melanda wilayah Halmahera Barat, khususnya di Desa Gamlamo.

Pasca surutnya banjir, kondisi lingkungan warga masih menyisakan persoalan serius. Endapan lumpur pekat menempel di dinding rumah, sementara sisa genangan air menciptakan ancaman kesehatan yang tidak kasatmata. Dalam situasi tersebut, keterlambatan bantuan berpotensi memperburuk kondisi fisik dan psikologis masyarakat yang telah kehilangan sebagian besar harta bendanya.

Tim Siaga Bencana ini menilai bahwa kecepatan penanganan menjadi faktor krusial dalam fase darurat. Oleh karena itu, pada Sabtu pagi, 10 Januari 2026, tim BMH bersama relawan SAR Hidayatullah menyalurkan bantuan logistik ke pusat aktivitas warga di Desa Gamlamo. Akses menuju lokasi ditempuh dengan kendaraan bak terbuka yang membawa berbagai kebutuhan dasar.

Bantuan yang disalurkan meliputi bahan pangan seperti beras dan telur, serta pakaian layak pakai bagi warga yang terdampak banjir. Seluruh bantuan difokuskan untuk mendukung operasional dapur umum desa yang menjadi tumpuan utama pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat.

Setibanya di dapur umum, suasana kerja yang padat berubah menjadi momen penuh rasa syukur. Aktivitas memasak yang sempat terancam terhenti kembali menemukan keberlanjutan berkat pasokan logistik yang diterima. Dapur umum tersebut diketahui harus menyiapkan sekitar 700 porsi makanan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan dari BMH ini,” ujar Ustadz Tabhir, salah satu pemuda setempat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dapur umum. Ia menjelaskan bahwa ketersediaan bahan pangan menjadi faktor penentu apakah layanan makan bagi warga dapat terus berjalan atau tidak.

Menurutnya, tanpa tambahan logistik, aktivitas memasak berpotensi terhenti karena keterbatasan stok. Kehadiran bantuan tersebut dinilai memberikan ruang napas baru bagi warga untuk bertahan di tengah kondisi darurat yang belum sepenuhnya pulih.

Selain pangan, perhatian juga diarahkan pada aspek kebersihan dan kesehatan lingkungan. Wilayah pascabanjir memiliki risiko tinggi terhadap munculnya penyakit menular akibat air tercemar dan sanitasi yang terganggu. Distribusi perlengkapan kebersihan sebagai langkah preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam jangka menengah.

Upaya tersebut sekaligus mendukung stabilitas psikologis warga. Ketika kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara bertahap, masyarakat memiliki ruang untuk memulihkan ketenangan dan kembali menata kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menempatkan pemulihan fisik dan mental sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kepala BMH Maluku Utara, Nurhadi, menegaskan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan merupakan amanah dari para donatur yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Ia menyatakan bahwa kehadiran BMH di lokasi bencana merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam merespons setiap kondisi darurat kemanusiaan.

“Penyaluran ini adalah bagian dari tanggung jawab moral kami untuk meringankan beban sesama,” ujar Nurhadi. Ia menambahkan bahwa tim akan terus memantau perkembangan situasi guna memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam proses pemulihan.

Menurutnya, bencana memang dapat menghilangkan harta benda dalam waktu singkat, namun solidaritas sosial harus menjadi penyangga agar masa depan masyarakat terdampak tetap terjaga. Dukungan terhadap dapur umum dan kebutuhan dasar dipandang sebagai investasi kemanusiaan yang tidak dapat ditunda.

“Bencana mungkin telah merenggut harta benda, namun kepedulian kita tidak boleh membiarkannya merenggut masa depan,” kata Nurhadi menutup keterangannya.

Konsolidasi Jati Diri dan Transformasi Organisasi: Menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh

0

JUDUL di atas adalah tema  Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah yang penulis kutip dari ToR  yang diterbitkan oleh penyelenggara. Rakernas diselenggarakan setahun sekali dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program kerja serta sosialisasi kebijakan dan keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional (PDO, pasal 47 ayat 1). Perhelatan yang akan berlangsung tiga hari ini (12-14 Januari) dihadiri oleh; Dewan Pengurus Pusat, unsur Dewan Pengurus Wilayah, unsur Organisasi Pendukung tingkat pusat, unsur Amal Usaha tingkat pusat dan unsur Badan Usaha tingkat pusat (PDO, pasal 47, ayat 2). Sebagai sebuah Organisasi yang berdedikasi pada pembangunan peradaban Islam, sangat wajar jika bertekad menjadi lembaga yang mandiri dan berpengaruh dalam masyarakat. Pada posisi inilah  konsolidasi Jatidiri dan transformasi Organisasi menjadi kunci utamanya.

Konsolidasi Jati Diri: Memperteguh Identitas dan Tujuan

Konsolidasi jati diri adalah proses memperkuat identitas dan tujuan organisasi. Dalam konteks Hidayatullah, konsolidasi jati diri berarti memperteguh komitmen pada nilai-nilai Sistematika Wahyu, Ahlussunnah Waljama’ah, al Haraqah al Jihadiyah al Islamiyah, Imamah Jamaah, Jama’atun Minal Muslimin, Washatiyah dan meningkatkan kesadaran akan tujuan organisasi serta memperkuat identitas sebagai  gerakan perjuangan Islam yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan kaum muslimin dengan arus utama (mainstream) gerakan tarbiyah dan dakwah.

Menurut sosiolog asal Inggeris Anthony Giddens, identitas organisasi adalah konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, konsolidasi jati diri Hidayatullah harus melibatkan proses refleksi dan evaluasi atas nilai-nilai dan tujuan organisasi, serta memperkuat komitmen pada visi dan misi Organisasi.

Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya memperkuat identitas dan tujuan dalam berorganisasi. Beliau mengatakan, “Barangsiapa yang tidak memiliki tujuan, maka dia tidak memiliki kehidupan” (Al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din). Oleh karena itu, konsolidasi jati diri Hidayatullah harus diarahkan pada memperkuat tujuan dan Jatidiri Organisasi. Oleh karena itu, momentum Rakernas hendaknya dimanfaatkan dengan optimal oleh Pimpinan Majelis Syura dan Pengurus Harian DPP sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini untuk melakukan konsolidasi Jatidiri Organisasi.

Transformasi Organisasi: Menuju Efisiensi dan Efektivitas

Transformasi organisasi adalah proses perubahan fundamental dalam struktur, budaya, dan operasional Organisasi. Dalam konteks Hidayatullah, transformasi organisasi berarti meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan.

Menurut ahli sosiologi Austria-Amerika, Peter Drucker, transformasi organisasi adalah proses yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Oleh karena itu, transformasi organisasi Hidayatullah harus diarahkan pada meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan dan peluang baru.

Imam Ibn Khaldun juga menekankan pentingnya transformasi organisasi dalam mencapai tujuan. Beliau mengatakan, “Perubahan adalah hukum alam, dan organisasi yang tidak berubah akan menjadi stagnan” (Ibn Khaldun, Muqaddimah). Oleh karena itu, transformasi organisasi Hidayatullah harus diarahkan pada meningkatkan kemampuan  Organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh

Dengan konsolidasi Jatidiri dan transformasi organisasi, Hidayatullah dapat menjadi lembaga yang mandiri dan berpengaruh dalam masyarakat.  Pengurus hendaknya memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya berikut ini;

Hidayatullah yang ingin mandiri dan berpengaruh harus menyeimbangkan kemandirian internal (finansial, manajerial, kaderisasi) dengan pengaruh eksternal (program sosial, komunikasi, kolaborasi). Keduanya saling melengkapi: tanpa kemandirian, pengaruh mudah rapuh; tanpa pengaruh, kemandirian kehilangan makna.

Selamat Rakernas semoga Hidayatullah yang maju dan mandiri kian mampu mengantar kadernya melakoni amanah PDO sebagai mana yang termaktub di alenia pertama muqaddimah “Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta’ala yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkan-Nya di atas semua agama dan ideologi”.

*) Nursyamsa Hadis, penulis adalah Sekretaris dan Anggota Majelis Penasihat Hidayatullah