Beranda blog Halaman 74

Rumah Kelima dari Target 100, Hunian Supiyah Direhabilitasi Lewat Program Recycle House

Hidayatullah.or.id
-
0
Rumah Kelima dari Target 100, Hunian Supiyah Direhabilitasi Lewat Program Recycle House

ACEH (Hidayatullah.or.id) — Hunian milik Supiyah menjadi rumah kelima yang direhabilitasi dari total target 100 unit dalam Program Recycle House Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Hidayatullah (Laznas BMH) tahun ini. Program tersebut digulirkan sebagai respons atas kerusakan rumah warga akibat banjir, sekaligus bagian dari upaya pemulihan hunian layak bagi penyintas bencana di wilayah terdampak.

Supiyah, seorang perempuan lanjut usia berusia 62 tahun, termasuk warga yang terdampak paling berat dalam peristiwa banjir tersebut. Rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya mengalami kerusakan signifikan setelah terjangan air yang datang secara tiba-tiba. Kondisi tersebut memaksa dirinya mengungsi demi keselamatan jiwa.

Proses evakuasi Supiyah berlangsung dalam situasi darurat pada tengah malam. Genangan air dilaporkan telah mencapai ketinggian dada orang dewasa sekitar pukul 00.00 dini hari.

Dalam kondisi listrik padam dan visibilitas terbatas, Supiyah dievakuasi oleh putra bungsunya, Rizki, yang berusia 30 tahun. Keduanya harus menempuh perjalanan sekitar satu jam dengan berjalan kaki melintasi area perkebunan sawit menuju dataran yang lebih tinggi dan aman dari luapan air.

Sebagai orang tua tunggal, Supiyah menghadapi situasi tersebut dengan keterbatasan fisik dan sarana. Ia mengaku sempat tidak memiliki banyak pilihan ketika melihat kondisi rumahnya yang bergeser dari fondasi akibat derasnya arus banjir. Dalam keterbatasan itu, keselamatan keluarga menjadi prioritas utama.

“Saya ikhlaskan rumah ini, yang terpenting kami selamat,” ujar Supiyah saat ditemui setelah kejadian banjir.

Kondisi tersebut segera direspons oleh BMH yang menggandeng relawan lokal Tim Siaga Bencana DPW Hidayatullah Aceh melalui langkah rehabilitasi hunian. Pada Sabtu, 10 Januari, tim ini bersama warga setempat melaksanakan kegiatan gotong royong untuk memulai perbaikan rumah Supiyah. Tahap awal rehabilitasi difokuskan pada pengembalian posisi kerangka rumah ke fondasi semula, sekaligus penyaluran material bangunan tambahan guna memperkuat struktur yang terdampak.

Keterlibatan masyarakat sekitar dalam proses tersebut menjadi bagian penting dari pendekatan pemulihan berbasis kebersamaan. Melalui kerja kolektif, proses rehabilitasi diharapkan tidak hanya mempercepat perbaikan fisik bangunan, tetapi juga memulihkan rasa aman dan kepercayaan diri warga yang terdampak banjir.

Direktur Program dan Pendayagunaan BMH, Syamsuddin, menjelaskan bahwa rehabilitasi rumah Supiyah merupakan bagian dari target besar Program Recycle House yang dicanangkan tahun ini. Menurutnya, program tersebut menargetkan pembangunan kembali dan perbaikan 100 unit rumah warga terdampak bencana di berbagai wilayah.

“Hunian Ibu Supiyah adalah rumah kelima dari target 100 rumah yang akan kami rehabilitasi melalui Program Recycle House tahun ini,” kata Syamsuddin.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada perbaikan bangunan, tetapi juga mempertimbangkan waktu dan kebutuhan warga. BMH menargetkan seluruh proses relokasi dan rehabilitasi dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadan, agar warga tidak lagi tinggal di tenda pengungsian.

“Target kami adalah menyelesaikan proses relokasi dan rehabilitasi ini sebelum memasuki bulan Ramadan. Kami ingin memastikan warga yang saat ini masih berada di tenda pengungsian sudah bisa kembali ke rumah masing-masing untuk beribadah dengan layak,” ujar Syamsuddin.

Program Recycle House sendiri merupakan inisiatif BMH yang mengedepankan pemanfaatan material bangunan yang masih layak pakai dari rumah terdampak, kemudian dipadukan dengan material baru yang berasal dari dukungan donatur. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan efisiensi sekaligus keberlanjutan program rehabilitasi hunian pascabencana.

Melalui program tersebut, BMH berupaya menghadirkan solusi hunian yang aman dan layak bagi warga terdampak, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam proses pemulihan. Rehabilitasi rumah Supiyah menjadi salah satu langkah konkret dalam rangkaian upaya tersebut, sekaligus bagian dari target besar pemulihan 100 rumah warga sepanjang tahun ini.

Haniffudin Chaniago Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah Periode 2026-2029

Hidayatullah.or.id
-
0
Haniffudin Chaniago Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah Periode 2026-2029
Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah Periode 2026-2029 Haniffudin Chaniago (Foto: Mahmuddin/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Forum Musyawarah Nasional IX Pemuda Hidayatullah yang digelar di Jakarta menetapkan Haniffudin Chaniago sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Hidayatullah periode 2026–2029. Penetapan tersebut berlangsung dalam rangkaian sidang Munas yang diselenggarakan pada 8–10 Januari 2026 dan secara resmi disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Nomor 170 Tahun 2026.

Haniffudin dikukuhkan melalui pelantikan dalam arena Musyawarah Nasional IX Pemuda Hidayatullah oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Nanang Nurpatria, di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Sabtu, 21 Rajab 1447 (10/1/2025).

Keputusan tersebut menegaskan posisi Pemuda Hidayatullah sebagai organisasi pendukung yang memiliki peran strategis dalam menopang tujuan besar gerakan Hidayatullah. Pengesahan Ketua Umum hasil Munas menjadi bagian dari mekanisme organisasi yang diatur dalam Pedoman Dasar Hidayatullah, sekaligus memastikan kesinambungan kepemimpinan pemuda dalam kerangka dakwah, pendidikan, dan pengabdian sosial.

Dalam dokumen keputusan tersebut, Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah menyatakan bahwa hasil Musyawarah Nasional IX Pemuda Hidayatullah perlu mendapatkan pengesahan formal agar dapat dijalankan secara sah dan organisatoris. Dengan penetapan ini, Haniffudin Chaniago secara resmi menerima amanah untuk memimpin Pemuda Hidayatullah pada periode kepengurusan yang akan datang.

Prosesi peneguhan kepemimpinan tersebut juga ditandai dengan pembacaan ikrar Ketua Umum Pemuda Hidayatullah. Dalam ikrarnya, Haniffudin menyatakan komitmennya untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kepemimpinan dengan berpegang pada Al-Qur’an dan sunnah, serta setia pada khittah perjuangan organisasi.

Profil Haniffudin Chaniago
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Nanang Nurpatria, melantik Haniffudin Chaniago sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah Periode 2026-2029 (Foto: Mahmuddin/ Hidayatullah.or.id)

Haniffudin Chaniago lahir di Jakarta pada 19 Juni 1994. Perjalanan pendidikannya dimulai dari pendidikan dasar di SDN 08 Petang Lenteng Agung yang diselesaikan pada tahun 2006. Selain sekolah dasar formal, Haniffudin juga menjadi anak binaan asrama Panti Asuhan Khadijah Al Kubra Jagakarsa milik Muhammadiyah.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Hidayatullah Depok dan lulus pada 2009. Pendidikan menengah atas ditempuh di Madrasah Aliyah Hidayatullah Depok hingga 2012. Rangkaian pendidikan tersebut menunjukkan kesinambungan pembinaan akademik dan keislaman yang menjadi fondasi karakter dan orientasi pengabdiannya.

Haniffudin kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Hidayatullah Depok dan menyelesaikannya pada tahun 2017. Latar belakang pendidikan ekonomi ini memberikan bekal pemahaman manajerial dan organisasi yang relevan dengan peran-peran struktural yang ia emban di kemudian hari.

Aktivitas organisasi Haniffudin dimulai sejak masa pelajar. Pada 2011–2012, ia tercatat sebagai pengurus OSIS MA Hidayatullah Depok. Pengalaman ini menjadi titik awal keterlibatan anak muda berdarah Solok, Sumatera Barat ini dalam kepemimpinan pelajar dan pengelolaan organisasi berbasis pendidikan.

Memasuki masa mahasiswa, Haniffudin aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Hidayatullah Depok pada periode 2013–2014. Di tahun yang sama, ia juga tercatat sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilosari, Jakarta. Keterlibatan ini memperluas wawasannya dalam dinamika gerakan mahasiswa dan diskursus keumatan di ruang publik yang lebih luas.

Pada saat bersamaan, Haniffudin mulai aktif dalam struktur Syabab Hidayatullah. Ia tercatat sebagai pengurus PD Syabab Hidayatullah Depok pada 2013–2014. Kiprahnya kemudian berlanjut di tingkat wilayah dengan amanah sebagai Sekretaris PW Syabab Hidayatullah Jabodebek selama dua periode berturut-turut, yakni 2014–2017 dan 2017–2020. Kepercayaan ini mencerminkan konsistensi dan keberlanjutan peran dalam pembinaan pemuda di lingkup regional.

Pada periode 2020–2023, Haniffudin dipercaya memimpin sebagai Ketua PW Pemuda Hidayatullah Jakarta. Dalam posisi ini, ia berada pada garis koordinasi pembinaan pemuda di ibu kota, dengan cakupan kerja yang melibatkan konsolidasi organisasi, kaderisasi, dan penguatan peran pemuda dalam dakwah dan sosial kemasyarakatan.

Sejak 2023 hingga saat ini, Haniffudin mengemban amanah sebagai Kepala Departemen Organisasi dan Pengembangan Jaringan Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah. Posisi tersebut menempatkannya pada level nasional dalam struktur organisasi pemuda, sekaligus menjadi bagian dari proses kaderisasi kepemimpinan yang berjenjang.

Roadshow 6 Hari DPW Kalimantan Utara Konsolidasi Dakwah dan Musda Terpadu

Hidayatullah.or.id
-
0
Roadshow 6 Hari DPW Kalimantan Utara Konsolidasi Dakwah dan Musda Terpadu

TANA TIDUNG (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Provinsi Kalimantan Utara menggelar roadshow dakwah yang dirangkai dengan konsolidasi organisasi ke seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, sejak 4 hingga 9 Januari 2026, ini menegaskan kembali bahwa gerakan dakwah Hidayatullah bertumpu pada dua pilar utama, yaitu tarbiyah dan dakwah, sebagai fondasi keberlanjutan perjuangan organisasi.

Agenda roadshow menjangkau Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kota Tarakan, dan berakhir di Kabupaten Nunukan. Kegiatan kunjungan ini sekaligus sebagai instrumen penguatan struktur organisasi sekaligus pembinaan kader di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

Berbeda dengan pola roadshow pada umumnya, DPW Hidayatullah Kalimantan Utara mengintegrasikan agenda ini dengan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Hidayatullah di masing-masing kabupaten dan kota. Skema terpadu tersebut menjadi ruang strategis untuk evaluasi kepemimpinan, regenerasi organisasi, serta penyelarasan arah dakwah agar tetap relevan dengan kebutuhan umat di tingkat lokal.

Rangkaian Musda menghasilkan kepemimpinan baru di setiap daerah. Di Kabupaten Bulungan, forum Musda menetapkan Rahmat Ulama sebagai Ketua DPD Hidayatullah periode 2025–2030.

Di Kabupaten Tana Tidung, musyawarah mufakat memberikan amanah kepemimpinan kepada Hamal Elnath Sabiq untuk lima tahun mendatang. Sementara itu, di Kabupaten Malinau, Musda menetapkan Nurdin Susilo sebagai ketua DPD periode 2025–2030.

Kepemimpinan baru juga terbentuk di wilayah perkotaan dan perbatasan. Musda di Kota Tarakan menunjuk Yusuf Zubair sebagai Ketua DPD Hidayatullah Kota Tarakan. Adapun di Kabupaten Nunukan, yang berada di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, Musda VI menetapkan Abdul Akhir sebagai Ketua DPD Hidayatullah Kabupaten Nunukan.

Dalam setiap rangkaian penguatan dan sambutan, Ketua DPW Hidayatullah Kalimantan Utara, Muhammad Irsan Sulaiman, menegaskan bahwa pilihan menjadi kader Hidayatullah merupakan pilihan jalan perjuangan yang sarat tanggung jawab. Ia menyampaikan secara tegas bahwa ketaatan terhadap penugasan merupakan konsekuensi logis dari pilihan tersebut.

“Seorang kader harus memahami bahwa dirinya adalah pejuang. Ketika memilih Hidayatullah sebagai jalan juang, maka ketaatan dalam penugasan adalah sebuah keharusan dan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa eksistensi Hidayatullah pada hari ini merupakan hasil dari pengorbanan generasi terdahulu. Menurutnya, organisasi ini tumbuh bukan dari kenyamanan, melainkan dari kesediaan para kader untuk meninggalkan kepentingan pribadi demi menjalankan amanah dakwah di tengah umat.

“Hidayatullah berdiri dan berkembang karena ada generasi yang taat, ikhlas, dan siap berangkat ke medan dakwah kapan pun dibutuhkan. Inilah ruh perjuangan yang harus terus kita jaga,” lanjutnya.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Ustadz Irsan menekankan bahwa gerakan dakwah Hidayatullah memiliki dua mesin penggerak utama, yakni tarbiyah dan dakwah. Di wilayah pedesaan, fokus diarahkan pada pembinaan suku-suku mualaf serta penguatan masjid binaan sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara di kawasan perkotaan, jelas Irsan, strategi dakwah diarahkan pada pengembangan Rumah-Rumah Qur’an dan optimalisasi Pos Dai sebagai basis pembinaan dan penggerak umat.

Dia mengatakan melalui roadshow dan Musda terpadu ini, DPW Hidayatullah Kalimantan Utara memperkuat konsolidasi struktural, mempertegas kaderisasi, serta menajamkan orientasi dakwah organisasi.

“Dengan kepemimpinan baru di setiap daerah, kita ingin terus meneguhkan langkah untuk melanjutkan perjuangan dakwah secara terorganisir, berkelanjutan, dan berakar kuat di tengah masyarakat,” tandasnya.

Seminar Munas IX Pemuda Hidayatullah Bahas Aktivisme Moral ke Kepemimpinan Strategis

Hidayatullah.or.id
-
0
Seminar Munas IX Pemuda Hidayatullah Bahas Aktivisme Moral ke Kepemimpinan Strategis
Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Dr. Sigit Raditya (Foto: Mahmuddin/ PW Pemuda Hidayatullah DIY)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Peran pemuda dalam menentukan arah masa depan bangsa menjadi pokok pembahasan dalam Seminar Nasional Kepemudaan pada rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) IX Pemuda Hidayatullah yang digelar di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Jum’at, 20 Rajab 1447 (9/1/2025).

Dalam forum tersebut, Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Dr. Sigit Raditya, memaparkan materi bertajuk “Muda, Politik, dan Indonesia Emas 2045: Dari Aktivisme Moral ke Kepemimpinan Strategis”.

Dalam pemaparannya, Sigit mengawali dengan refleksi historis tentang peran pemuda dalam perjalanan bangsa. Ia menegaskan bahwa sejarah Indonesia tidak pernah ditulis oleh pemuda yang menjauh dari urusan publik.

Dia menyebutkan, tahun 1928 menjadi simbol keberanian pemuda untuk bermimpi melalui Sumpah Pemuda, sementara 1998 mencerminkan keberanian untuk bertindak melalui Reformasi. Menurutnya, fase yang dihadapi generasi saat ini adalah keberanian untuk memilih dan menentukan arah masa depan bangsa secara sadar dan bertanggung jawab.

Sigit menempatkan politik sebagai instrumen penting dalam kehidupan berbangsa. Ia menjelaskan bahwa politik bukan sekadar perebutan jabatan, melainkan alat untuk mendistribusikan keadilan dan menentukan arah kebijakan publik. Keputusan politik, kata dia, berpengaruh langsung terhadap kebijakan pendidikan, harga bahan pokok, hingga keberlangsungan dakwah di wilayah pelosok.

“Politik adalah alat distribusi keadilan dan penentu arah bangsa,” tegasnya, seraya juga mengingatkan bahwa politik selalu bergerak dalam ketegangan dua kutub antara nilai dan kekuasaan. Tanpa kekuasaan, nilai hanya akan menjadi catatan kaki sejarah. Sebaliknya, kekuasaan tanpa etika berpotensi melahirkan praktik yang oportunistik dan tiranik.

Karena itu, Sigit menekankan pentingnya peran pemuda sebagai jembatan yang menghubungkan nilai moral agama dengan realitas kekuasaan yang penuh kompromi.

Dalam bagian berikutnya, Sigit menyoroti perjalanan Hidayatullah sebagai contoh gerakan keumatan yang berangkat dari nilai dan menghasilkan dampak nyata. Ia menyinggung sejarah pendirian pesantren Hidayatullah pada 1973 di Kalimantan Timur, peresmian kampus induk pada 1976, hingga penghargaan Kalpataru yang diterima pada 1984 sebagai bentuk pengakuan negara atas kontribusi sosial dan lingkungan.

“Perjalanan Hidayatullah ini menunjukkan bahwa gerakan dakwah dan pendidikan yang konsisten mampu memberi pengaruh riil bagi bangsa,” katanya.

Sigit kemudian mengaitkan bonus demografi dengan tantangan Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa keunggulan demografi tidak otomatis menjadi emas jika tidak dibarengi kualitas sumber daya manusia.

Pengangguran terdidik, instabilitas sosial, serta konflik identitas menjadi risiko nyata jika generasi muda tidak disiapkan secara matang. Karena itu, Indonesia Emas, menurutnya, tidak ditentukan oleh usia negara, melainkan kualitas manusianya.

Ia memaparkan empat kualitas utama yang dibutuhkan menuju 2045, yakni pemimpin yang visioner dan berintegritas, birokrat yang profesional dan melayani, pengusaha yang inovatif dan mandiri, serta masyarakat yang kritis dan berdaya. Dalam kerangka tersebut, pemuda diharapkan memainkan tiga peran sekaligus: sebagai kekuatan moral penjaga nilai, kekuatan pengetahuan yang berbasis data dan riset, serta kekuatan politik yang berani masuk ke dalam sistem untuk mengambil keputusan.

“Tidak semua harus jadi politisi, tapi harus ada yang masuk politik,” katanya. Ia menambahkan bahwa aktivisme yang kuat bukan sekadar slogan moral, melainkan harus diterjemahkan menjadi proposal kebijakan yang konkret, lengkap dengan analisis anggaran, mekanisme distribusi, dan dampak kebijakan.

Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Dr. Sigit Raditya (Foto: Mahmuddin/ PW Pemuda Hidayatullah DIY)
Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Dr. Sigit Raditya (Foto: Mahmuddin/ PW Pemuda Hidayatullah DIY)

Sigit juga mengingatkan sejumlah jebakan yang kerap melemahkan gerakan pemuda, seperti sikap anti-politik namun menginginkan perubahan, atau aktivisme yang reaktif tanpa solusi. Menurutnya, kebenaran tanpa strategi sering kalah oleh kepentingan yang terorganisir.

“Pemuda perlu membangun ketahanan mental, kemandirian ekonomi, dan keteguhan diri agar mampu bertahan dalam proses politik jangka panjang,” imbuhnya.

Mengakhiri pemaparannya, Sigit menyerukan agar pemuda tidak hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa. Ia menekankan bahwa Indonesia Emas 2045 membutuhkan arsitek peradaban yang siap berkolaborasi dan berikhtiar secara kolektif demi masa depan bangsa yang berkeadilan dan bermartabat.

Rumah Terdampak Banjir di Tamiang Direhabilitasi, Prioritaskan Kelompok Rentan

Hidayatullah.or.id
-
0
Rumah Terdampak Banjir di Tamiang Direhabilitasi, Prioritaskan Kelompok Rentan

ACEH (Hidayatullah.or.id) — Rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir di Kabupaten Aceh Tamiang mulai direhabilitasi secara bertahap dengan mengedepankan prinsip keberpihakan kepada kelompok rentan.

Proses pemulihan hunian ini dilakukan melalui kerja gotong royong masyarakat bersama relawan kemanusiaan dalam Program Recycle House yang diinisiasi oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah dan Hidayatullah Peduli di Dusun Karya, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda.

Sejak banjir melanda wilayah tersebut, sejumlah rumah warga mengalami kerusakan serius, bahkan berpindah dari posisi semula akibat derasnya arus. Memasuki fase awal pemulihan, rehabilitasi hunian difokuskan pada keluarga yang memiliki keterbatasan fisik, usia lanjut, dan kondisi kesehatan kronis, sebagai bagian dari pendekatan perlindungan sosial pascabencana.

Salah satu rumah yang menjadi prioritas penanganan adalah milik Badri, warga berusia 65 tahun yang telah lama menderita penyakit kronis. Kondisi kesehatannya yang rentan menjadi pertimbangan utama dalam percepatan rehabilitasi rumah agar ia tidak berlama-lama tinggal di pengungsian yang minim fasilitas.

Istri Badri, Tumira (63), mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi sang suami sejak banjir terjadi.

“Sudah lama sakit, tiga kali mengalami stroke. Kami sangat khawatir dengan kondisi kesehatannya,” ujarnya saat ditemui di lokasi kegiatan rehabilitasi, Rabu, 19 Rajab 1447 (8/1/2026).

Pasangan lansia tersebut sebelumnya terpaksa mengungsi ke lokasi yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Ketika air mulai surut dan mereka berniat kembali, kondisi rumah yang diharapkan menjadi tempat berlindung justru berubah drastis. Tumira menceritakan bahwa bangunan rumah mereka tidak lagi berada di titik semula.

“Rumahnya terseret arus banjir beberapa meter, sampai ke pekarangan tetangga,” kata Tumira mengenang kejadian tersebut. Kerusakan itu tidak hanya memengaruhi struktur bangunan, tetapi juga memperpanjang ketidakpastian bagi mereka untuk kembali menjalani kehidupan normal.

Melalui kerja bersama antara warga, relawan BMH, dan tim Program Recycle House, rumah Badri kemudian dipindahkan kembali ke lokasi awal secara gotong royong.

Proses pemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan stabilitas bangunan, meskipun kondisi material rumah dinilai sudah tidak sepenuhnya layak.

Tumira menjelaskan bahwa usia bangunan menjadi faktor utama kerusakan yang cukup parah. “Rumah ini memang sudah puluhan tahun usianya, jadi kayu-kayunya banyak yang lapuk,” tuturnya. Kondisi tersebut mengharuskan sebagian besar material diganti agar rumah dapat kembali dihuni dengan aman.

Koordinator aksi rehabilitasi, Syamsuddin, menyampaikan bahwa Program Recycle House dirancang untuk memanfaatkan kembali material yang masih layak sekaligus memperkuat struktur bangunan agar lebih tahan terhadap risiko lingkungan.

“Melalui program ini, kami coba merakit ulang dan memastikan rumah Pak Badri bisa berdiri kembali dengan lebih kokoh, aman, dan nyaman untuk ditempati, insyaAllah,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan gotong royong menjadi elemen penting dalam proses pemulihan pascabencana. Keterlibatan warga sekitar tidak hanya mempercepat pekerjaan fisik, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di tengah situasi sulit.

“Rehabilitasi rumah bukan sekadar sebagai perbaikan bangunan, melainkan sebagai upaya memulihkan rasa aman dan martabat warga terdampak,” katanya.

Syamsuddin menambahkan, program Recycle House di Aceh Tamiang menjadi bagian dari rangkaian respons kemanusiaan pascabanjir BMH yang menekankan pemanfaatan sumber daya lokal dan kepedulian kolektif.

Dengan memprioritaskan kelompok rentan, program ini diharapkan mampu memberikan dampak pemulihan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebagai Gerakan Peradaban Hidayatullah Mesti Hadir di Seluruh Dimensi Kehidupan

Hidayatullah.or.id
-
0
Sebagai Gerakan Peradaban Hidayatullah Mesti Hadir di Seluruh Dimensi Kehidupan
Anggota Majelis Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, Ust. H. Dr. Abdul Aziz Qahhar, M.Si di arena Musyawarah Nasional IX Pemuda Hidayatullah di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Jum’at, 9 Januari 2026 (Foto: Mahmuddin/ Pemuda Hidayatullah DIY)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Anggota Majelis Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, Ust. H. Dr. Abdul Aziz Qahhar, M.Si, mengatakan bahwa sebagai gerakan dakwah dan peradaban Hidayatullah harus hadir di seluruh dimensi kehidupan. Hal itu disampaikan dia saat mengisi taushiyah subuh dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) IX Pemuda Hidayatullah di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Jum’at, 20 Rajab 1447 (9/1/2025).

Membuka taushiyahnya, Aziz menguraikan secara historis dan konseptual arah kepemimpinan organisasi serta posisi strategis Pemuda Hidayatullah dalam menyiapkan kader umat dan bangsa.

Ia memulai dengan menyinggung fase krusial yang dilalui Hidayatullah pasca wafatnya pendiri, Ustadz Abdullah Said. Menurutnya, periode tersebut menuntut kebijaksanaan kolektif agar kesinambungan perjuangan tetap terjaga.

Karena itu, terangnya, KH Abdurrahman Muhammad dipercaya mengemban amanah sebagai Rais ‘Aam dengan kesadaran penuh bahwa gaya kepemimpinannya berbeda dari model sentralistik sebelumnya. Perbedaan itu justru menjadi pintu masuk bagi penguatan kepemimpinan berbasis musyawarah.

Ia menjelaskan bahwa dari kesadaran itulah Hidayatullah mengembangkan sistem kepemimpinan kolektif yang bertumpu pada prinsip syura. Struktur organisasi kemudian dirancang lebih seimbang melalui pembagian peran strategis, antara lain Dewan Syari’ah dan Dewan Eksekutif.

“Model ini dimaksudkan untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara sistemik, akuntabel, dan tidak bertumpu pada figur tunggal,” terangnya.

Dalam konteks kaderisasi, Abdul Aziz menegaskan bahwa lahirnya Pemuda Hidayatullah merupakan bagian integral dari visi besar penguatan generasi penerus. Organisasi ini dihadirkan sebagai jawaban atas kebutuhan ruang pembinaan pemuda yang terstruktur dan berkesinambungan.

“Kehadiran Pemuda Hidayatullah dirancang sebagai wadah rekrutmen dan pembinaan kader, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun non-perguruan tinggi, yang secara sadar diposisikan sebagai kader perjuangan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemuda Hidayatullah dikonstruksikan sebagai ruang inkubasi sebelum kader memasuki organisasi induk. Fase kepemudaan dipandang sebagai tahap strategis untuk mematangkan ideologi, membentuk karakter kepemimpinan, serta menyiapkan kesiapan pengabdian.

Dalam kerangka tersebut, lanjutnya, dilakukan pemisahan peran yang jelas antara Pemuda Hidayatullah dan Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (GMH) agar segmentasi pembinaan dan orientasi gerakan tidak saling tumpang tindih.

Hidayatullah Gerakan Peradaban
Anggota Majelis Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, Ust. H. Dr. Abdul Aziz Qahhar, M.Si di arena Musyawarah Nasional IX Pemuda Hidayatullah di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Jum’at, 9 Januari 2026 (Foto: Mahmuddin/ Pemuda Hidayatullah DIY)

Masih dalam taushiyahnya, Abdul Aziz Qahhar juga menekankan bahwa sebagai gerakan dakwah dan peradaban, Hidayatullah harus hadir di seluruh dimensi kehidupan. Salah satu pilar peradaban yang tidak dapat diabaikan adalah politik.

Oleh karena itu, lanjut Aziz, pemuda perlu diberikan pemahaman politik yang utuh dan dilibatkan dalam praktik politik bernilai, yang berorientasi pada etika dan kemaslahatan.

“Tidak mungkin melahirkan pemimpin strategis tanpa pemahaman politik yang memadai. Pemuda harus disiapkan untuk berpolitik dalam kerangka high politics, yakni politik yang bermartabat dan berorientasi pada kepentingan umat dan keadilan sosial,” katanya.

Selain aspek politik, Pemuda Hidayatullah juga diarahkan untuk aktif dalam advokasi sosial. Keterlibatan langsung dalam persoalan masyarakat dipandang sebagai bentuk dakwah praksis sekaligus sarana pembelajaran kepemimpinan yang nyata. Menurutnya, kepemimpinan sejati tidak lahir hanya dari forum diskusi, tetapi ditempa melalui keberanian menghadapi problem riil umat.

“Pemimpin itu lahir dari keberanian turun ke lapangan, membela masyarakat, dan hadir sebagai bagian dari solusi,” imbuh ustadz yang pernah tiga periode jadi wakil daerah di DPR-MPR RI ini.

Pada bagian akhir, Abdul Aziz Qahhar menyoroti pentingnya profesionalisme dan kemandirian ekonomi bagi kader pemuda. Seiring bertambahnya usia dan tanggung jawab hidup, setiap kader dituntut memiliki keterampilan produktif sebagai bekal mencari nafkah secara halal dan bermartabat.

Ia menambahkan seraya menegaskan bahwa penguasaan keahlian harus dituntaskan pada fase kepemudaan agar kader mampu berperan aktif di masyarakat tanpa kehilangan integritas perjuangan.

“Profesionalisme tersebut menjadi fondasi penting bagi kemandirian kader dalam menjalani pengabdian jangka panjang,” pesannya menandaskan.

Kemenag Sulawesi Barat Apresiasi Identitas Jatidiri Wasathiyah Hidayatullah

Hidayatullah.or.id
-
0
Kemenag Sulawesi Barat Apresiasi Identitas Jatidiri Wasathiyah Hidayatullah

MAMUJU (Hidayatullah.or.id) — Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Barat, Dr. H. Adnan Nota, M.A., di menerima rombongan audiensi silaturrahim Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Sulawesi Barat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu, 18 Rajab 1447 (7/1/2026).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya penguatan komunikasi kelembagaan dan konsolidasi peran organisasi kemasyarakatan Islam dalam kerangka pembangunan kehidupan keagamaan yang harmonis dan berkelanjutan.

Rombongan DPW Hidayatullah Sulawesi Barat dipimpin oleh Ketua DPW Najamuddin, M.Pd., didampingi Sekretaris DPW Drs. Massiara, serta Ketua BMH Perwakilan Sulawesi Barat Rahmat Wijaya, S.Pd.I. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Barat, Dr. H. Adnan Nota, M.A., di ruang kerjanya yang berlokasi di Simboro, Kabupaten Mamuju.

Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis, dengan pembahasan yang berfokus pada isu-isu strategis keumatan dan kebangsaan.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfidziyah PWNU Sulawesi Barat periode 2025–2030, Adnan Nota menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan Islam memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah.

Menurutnya, sinergi antara negara dan ormas keagamaan menjadi fondasi dalam menjaga keseimbangan kehidupan beragama, memperkuat persatuan nasional, serta memastikan nilai-nilai keislaman tumbuh selaras dengan semangat keindonesiaan.

Najamuddin menyampaikan bahwa Hidayatullah memandang Kementerian Agama sebagai mitra utama dalam pembinaan umat. Ia menegaskan bahwa seluruh program DPW Hidayatullah Sulawesi Barat dirancang agar tetap berada dalam koridor keagamaan, kebangsaan, dan keummatan, serta sejalan dengan arah kebijakan moderasi beragama yang dikembangkan pemerintah.

Menurut Namajuddin, sinergi yang berkelanjutan diperlukan agar kerja-kerja dakwah, pendidikan, dan sosial dapat memberikan kontribusi yang terukur bagi masyarakat.

Dalam dialog tersebut, Najamuddin juga menjelaskan jati diri Hidayatullah sebagai jama’atun minal muslimin yang menempatkan nilai wasathiyah sebagai prinsip dasar gerakan.

Pendekatan ini diwujudkan melalui keseimbangan antara penguatan akidah, ketertiban ibadah, pembinaan akhlak, dan kehadiran sosial di tengah masyarakat. Ia menyebutkan bahwa prinsip wasathiyah menjadi rujukan dalam seluruh aktivitas organisasi, mulai dari pendidikan kader hingga pemberdayaan umat di tingkat akar rumput.

Menanggapi hal tersebut, Adnan Nota menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka Hidayatullah yang secara eksplisit menampilkan identitas wasathiyah dalam gerakan dan programnya. Ia mengungkapkan rasa senangnya melihat ormas Islam yang menegaskan posisi moderat secara sadar dan terstruktur.

Menurutnya, wajah Islam yang menampilkan keseimbangan dan keterbukaan sangat dibutuhkan dalam konteks Indonesia yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, maupun sosial.

Adnan juga berbagi pengalamannya dalam praktik moderasi beragama, khususnya saat menjabat sebagai Kepala Kantor Kemenag di Mamasa. Ia menuturkan kedekatannya dengan para pendeta setempat sebagai bagian dari ikhtiar membangun relasi lintas iman yang sehat.

Bahkan, dalam salah satu fase tugasnya, ia terlibat dalam pembangunan pesantren di Kota Mamasa dengan melibatkan para pendeta sebagai mitra dialog. Pendekatan tersebut diposisikan sebagai upaya membangun rasa saling percaya dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Diskusi kemudian berkembang pada isu ekoteologi dan moderasi beragama. Dalam konteks ini, Adnan menekankan bahwa wasathiyah merupakan prinsip penting dalam kehidupan keagamaan, namun harus dipahami secara proporsional.

“Moderasi itu perlu, tetapi jangan sampai kebablasan. Itu yang tidak kita harapkan,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa sikap moderat tetap harus berpijak pada nilai-nilai dasar agama tanpa kehilangan arah dan substansi.

Sebagai wujud konkret komitmen moderasi beragama, Kanwil Kemenag Sulawesi Barat saat ini memfasilitasi pembangunan lima rumah ibadah lintas agama. Pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing penanggung jawab, dengan rencana pengembangan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata religi.

Inisiatif ini, jelas Kakanwil Kemenag, diproyeksikan menjadi ruang edukasi publik tentang toleransi dan kerukunan, sekaligus simbol kebersamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewirausahaan Harus Berjalan Seiring dengan Etika dan Kebermanfaatan Sosial

Hidayatullah.or.id
-
0
Kewirausahaan Harus Berjalan Seiring dengan Etika dan Kebermanfaatan Sosial

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Pengusaha nasional, Mazz Reza Pranata, mengatakan kemampuan membaca peluang harus disertai nilai dan tujuan yang jelas. Bagi pemuda Islam, tegasnya, kewirausahaan harus berjalan seiring dengan etika, kebermanfaatan sosial, dan semangat pengabdian.

“Dengan demikian, peran pemuda seperti Pemuda Hidayatullah ini tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga penjaga nilai kebangsaan dan moralitas umat,” katanya.

Dia menekankan bahwa pemuda adalah sebagai aktor kunci dalam menentukan arah masa depan bangsa. Hal tersebut disampaikan dalam sesi Upgrading Dai pada rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) IX Pemuda Hidayatullah di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Kamis, 19 Rajab 1447 (8/1/2025).

Dalam forum tersebut, pengusaha nasional, Mazz Reza Pranata, memaparkan materi bertajuk Peran Strategis Pemuda Indonesia, yang menyoroti tantangan global sekaligus peluang besar yang sedang dan akan dihadapi Indonesia.

Reza membuka pemaparannya dengan menempatkan Sumpah Pemuda sebagai fondasi ideologis pergerakan kepemudaan Indonesia.

“Ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa merupakan titik temu visi kolektif yang mempersatukan pemuda lintas latar belakang. Dari sinilah identitas nasional Indonesia dibangun dan terus dirawat hingga hari ini,” kata CEO Anata Development Group ini.

Dalam kerangka tersebut, Reza menekankan pentingnya pola pikir kewirausahaan di kalangan pemuda, khususnya dai muda.

Ia menegaskan bahwa kewirausahaan bukan semata urusan bisnis, melainkan cara pandang dalam melihat dan merespons perubahan. “Entrepreneurship is a mindset that allows you to see opportunity everywhere,” tegasnya.

Reza Pranata menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada kesiapan pemudanya dalam merespons perubahan global, tanpa kehilangan jati diri keislaman dan keindonesiaan.

“Pemuda mesti mampu menjadi jembatan antara nilai dan inovasi, antara dakwah dan pembangunan, demi Indonesia yang berdaya saing dan berkeadaban,” tandasnya berpesan.

Reza memaparkan proyeksi Indonesia di masa depan yang menunjukkan potensi besar. Data yang disampaikan menunjukkan bahwa pada 2026 Indonesia memiliki sekitar 40,3 juta penduduk berusia di bawah 30 tahun, dengan pendapatan per kapita mencapai 5.520 dolar AS.

Dia menyebutkan, pada 2030, jumlah konsumen diperkirakan menembus 135 juta jiwa, dengan 71 persen populasi tinggal di kawasan urban yang memproduksi sekitar 86 persen produk domestik bruto. Bahkan pada 2050, Indonesia diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia.

Potensi demografi dan ekonomi tersebut, menurut Reza, hanya akan bermakna jika pemuda dibekali keterampilan yang relevan. Ia memetakan sejumlah keahlian yang paling dibutuhkan menuju 2030, di antaranya literasi digital, pemasaran digital, analisis data, kecerdasan buatan, keamanan siber, serta soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan berpikir kritis.

“Berbagai keterampilan ini menjadi prasyarat untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Perubahan zaman juga ditandai oleh disrupsi besar dalam dunia bisnis. Reza menampilkan perbandingan antara masa lalu dan masa kini, di mana model bisnis konvensional tergeser oleh platform digital.

Transformasi ini melahirkan apa yang disebut sebagai lonely economy, sebuah fenomena ekonomi yang muncul akibat gaya hidup individual dan digitalisasi yang semakin meluas.

“Ciri utamanya antara lain meningkatnya jumlah rumah tangga yang hidup sendiri, koneksi digital sebagai komoditas, serta perubahan pola relasi sosial,” jelasnya.

Fenomena tersebut melahirkan peluang usaha baru, mulai dari layanan pengantaran, pendampingan berbasis kecerdasan buatan, hingga ekonomi hewan peliharaan. Data global menunjukkan nilai pasar pet economy dunia mencapai 243,5 miliar dolar AS pada 2025, dengan pertumbuhan sekitar 10 persen per tahun.

Di Indonesia sendiri, lanutnya, nilai pasar perawatan hewan diperkirakan mencapai 33–40 triliun rupiah pada 2025 dan berpotensi meningkat signifikan dalam satu dekade mendatang.

Naspi Arsyad Buka Munas IX Pemuda Hidayatullah di Jakarta, Ingatkan Indonesia Emas 2045

Hidayatullah.or.id
-
0
Naspi Arsyad Buka Munas IX Pemuda Hidayatullah di Jakarta, Ingatkan Indonesia Emas 2045

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, KH Naspi Arsyad, Lc., membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX Pemuda Hidayatullah yang digelar di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Kamis, 19 Rajab 1447 (8/1/2025).

Naspi mengatakan Musyawarah Nasional Pemuda Hidayatullah ke-IX ini menjadi ruang refleksi strategis bagi peran generasi muda dalam arah pembangunan bangsa jangka panjang.

Dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045, Naspi menekankan, pemuda tidak cukup hanya hadir sebagai bagian dari dinamika sosial, tetapi dituntut mampu mengambil posisi sebagai elemen strategis yang terlibat aktif dalam perubahan.

Naspi Arsyad mengingatkan pentingnya keselarasan peran pemuda dengan visi Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa Pemuda Hidayatullah harus mampu memposisikan diri sebagai bagian dari elemen strategis bangsa dan bukan sekadar penonton perubahan.

Menurutnya, pembangunan Indonesia ke depan bukan hanya proyek fisik atau ekonomi, melainkan proyek peradaban dan pembangunan manusia, yang menempatkan pemuda sebagai pemegang amanah utama.

Naspi menyampaikan bahwa peran strategis pemuda telah menjadi spirit dasar dalam visi kepemimpinan organisasi Hidayatullah. Menurutnya, kepemimpinan merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan peradaban Islam sebagaimana digariskan dalam Arah Kebijakan Strategis Organisasi.

Dalam pada itu, Naspi menegaskan posisi pemuda sebagai motor perubahan, pembangun peradaban, sekaligus pilar kepemimpinan organisasi dan bangsa di masa depan.

“Pemuda adalah kekuatan hari ini dan pemimpin hari esok. Jika pemudanya baik, maka umat akan baik,” ujar Naspi Arsyad, mengutip buku Pemuda Berdaya karya Rasfiuddin Sabaruddin, Ketua Umum Pemuda Hidayatullah periode 2023–2025.

Naspi mengungkapkan bahwa komposisi pengurus DPP Hidayatullah periode 2025–2030 menunjukkan kecenderungan usia yang lebih muda, dengan rata-rata berkurang empat tahun dibandingkan periode sebelumnya. Ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kepercayaan organisasi sekaligus ruang aktualisasi bagi kader-kader muda Hidayatullah.

Naspi, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Hidayatullah periode 2013–2016, menegaskan bahwa regenerasi harus diiringi dengan kesiapan dan tanggung jawab kader muda dalam menjalankan amanah organisasi.

Dalam arahannya, Naspi juga mengingatkan agar dinamika gerakan Pemuda Hidayatullah tidak hanya terasa menjelang momentum musyawarah nasional. Ia menegaskan bahwa eksistensi pemuda seharusnya hadir secara berkelanjutan melalui kerja nyata, program, gagasan, dan kontribusi di berbagai bidang. Menurutnya, peran pemuda harus terlihat setiap saat, bukan hanya dalam forum-forum formal tiga tahunan.

Lebih lanjut, Naspi menggunakan analogi tim sepak bola untuk menggambarkan pentingnya penentuan posisi peran pemuda sejak dini. Ia menyebut bahwa dalam sebuah tim terdapat berbagai elemen, mulai dari pemain utama, cadangan, hingga manajer, yang semuanya memiliki fungsi strategis.

Pemuda Hidayatullah diminta menentukan peran yang jelas agar dapat berkontribusi secara optimal dalam proyek peradaban bangsa.

Pada kesempatan tersebut, Naspi juga mengungkapkan rencana strategis DPP Hidayatullah berupa pembentukan Lembaga Kajian Publik Civitas. Lembaga ini dirancang untuk memperkuat peran organisasi dalam diskursus kebangsaan dan kebijakan publik. Ia mengajak Pemuda Hidayatullah untuk melahirkan kepemimpinan yang berani, visioner, dan produktif melalui karya nyata yang berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan bangsa.

Selain aspek programatik, Naspi menyinggung dukungan anggaran kepada Pemuda Hidayatullah. Ia menyampaikan bahwa DPP Hidayatullah meningkatkan subsidi sebesar 30 persen, dengan ketentuan adanya evaluasi kinerja dalam enam bulan ke depan. Dukungan tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya karya dan kontribusi yang berdampak luas bagi organisasi dan masyarakat.

Munas Pemuda Hidayatullah ke-IX diikuti oleh perwakilan pengurus wilayah dan daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Forum ini menjadi ajang konsolidasi organisasi, penyusunan arah program strategis, serta pemilihan kepemimpinan Pemuda Hidayatullah untuk periode mendatang.

Pembukaan munas turut dihadiri oleh senior-senior Pemuda Hidayatullah lintas generasi, seluruh pemangku kepentingan organisasi dari tingkat pusat hingga daerah, amal usaha, serta organisasi pendukung Hidayatullah.

Bangkit dari Puing Banjir Aceh, Program Recycle House BMH Pulihkan Asa Ibu Desi

Hidayatullah.or.id
-
0
Bangkit dari Puing Banjir Aceh, Program Recycle House BMH Pulihkan Asa Ibu Desi

ACEH (Hidayatullah.or.id) — Program Recycle House menjadi langkah konkret Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam mengimplementasikan pilar-pilar Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, pemukiman layak, dan konsumsi berkelanjutan. Inisiatif ini diwujudkan melalui rehabilitasi rumah warga terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang, termasuk rumah milik Desi, seorang ibu tiga anak yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut.

Banjir bandang yang melanda Desa Seumadam pada 26 November 2025 mengubah kehidupan Desi secara drastis. Sejak hari itu, ia dan keluarganya terpaksa tinggal di tenda pengungsian selama lebih dari 40 hari. Rumah kayu yang selama ini menjadi tempat berlindung hanyut terseret arus deras hingga puluhan meter, menyisakan trauma mendalam bagi seluruh anggota keluarga.

Desi mengingat saat air datang dengan cepat hingga mencapai pinggul orang dewasa. Dalam situasi gelap dan hujan lebat, ia hanya sempat membawa ketiga anaknya menuju tempat yang lebih tinggi. Tidak ada barang berharga yang dapat diselamatkan. Keputusan tersebut menjadi satu-satunya pilihan untuk menjaga keselamatan keluarga.

Kehilangan rumah berdampak langsung pada kondisi sosial ekonomi keluarga. Setelah bencana, Desi tidak memiliki sumber daya untuk memulai kembali pembangunan hunian. Kebutuhan sehari-hari masih bergantung pada bantuan, sementara biaya material bangunan berada di luar jangkauan kemampuannya.

Kondisi kerentanan tersebut disampaikan oleh Jamal, imam dusun setempat, yang menyebut keluarga Desi sebagai salah satu yang paling terdampak. Menurutnya, keterbatasan ekonomi membuat keluarga ini tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli kebutuhan dasar pembangunan rumah. Bahkan untuk keperluan kecil seperti paku bangunan, mereka tidak memiliki dana.

Merespons situasi tersebut, BMH bersama relawan Tim Siaga Bencana Hidayatullah Aceh menghadirkan program Recycle House sebagai solusi pemulihan pascabencana. Program ini difokuskan pada rehabilitasi rumah warga yang mengalami kerusakan berat, dengan tahap awal menyasar 100 unit rumah di wilayah terdampak.

Direktur Program dan Pendayagunaan BMH, Syamsuddin, menjelaskan bahwa pengerjaan rumah dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas. “Kami memulai pengerjaan tiga rumah hari ini, termasuk milik Ibu Desi,” kata Syamsuddin dalam keterangannya, Selasa, 5 Rajab 1447 (6/1/2026).

Recycle House dirancang dengan pendekatan efisiensi dan keberlanjutan. Material bangunan dari rumah lama yang masih layak digunakan kembali sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan menekan biaya pembangunan sekaligus mengurangi limbah konstruksi yang berpotensi mencemari lingkungan.

Selain itu, skema padat karya diterapkan dengan melibatkan warga sekitar dalam proses pembangunan. Melalui pola ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam pemulihan lingkungan tempat tinggal mereka. Keterlibatan tersebut memberikan dampak ekonomi jangka pendek melalui kesempatan kerja serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan.

Syamsuddin menegaskan bahwa Recycle House tidak berdiri sebagai program bantuan semata. “Program Recycle House merupakan langkah nyata BMH dalam mengimplementasikan pilar SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan melalui penyediaan hunian gratis bagi warga rentan, hingga perwujudan pemukiman berkelanjutan yang tangguh pascabencana,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa prinsip keberlanjutan menjadi fondasi utama program ini. “Kami menerapkan konsumsi yang bertanggung jawab dengan mendaur ulang material layak pakai demi efisiensi lingkungan. Melalui sinergi ini, kami tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga memulihkan martabat dan kemandirian ekonomi penyintas secara menyeluruh,” ujar Syamsuddin.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BMH menempatkan pemulihan sosial dan psikologis sebagai bagian penting dari respons kebencanaan. Kehadiran rumah yang layak dinilai berperan besar dalam memulihkan rasa aman dan stabilitas mental penyintas setelah melewati masa krisis.

1...737475...732Halaman 74 dari 732

Press Release

Khutbah Jum'at

Senggang

Hidayatullah.or.id

TONTON TVHID DI SINI