JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Cendikiawan yang juga sosiolog dari Universitas Indonesia, Dr. La Ode Ida, menilai kiprah Hidayatullah di jalur yang benar dalam perannya merekat dan mengikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di pulau pulau dimana ia berada seperti di Papua.
“Orang Papua kalau ditanya pasti mau merdeka. Tetapi ada elemen elemen yang tetap setia di NKRI yang salah satu elemen itu adalah muslim di Papua termasuk Hidayatullah. Hidayatulah menurut saya menjadi pengikat NKRI,” kata La Ode Ida.
Hal itu disampaikan La Ode Ida ketika menjadi narasumber dalam acara Kuliah Peradaban mengangkat topik “Membangun Umat Berpengaruh dalam Pengambilan Kebijakan Negara”, di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Kamis, 4 Jumadil Awal 1443 (9/12/2021).
Berbicara berkenaan dengan topik, La Ode Ida mengatakan umat terutama komunitas organisasi Islam mestinya dapat memberi pengaruh tdalam pengambilan kebijakan khususnya yang bersinggungan langsung dengan kehidupan.
Menurut La Ode Ida, pengembilan kebijakan (public policy) adalah aturan terlembaga dan atau sikap pejabat publik untuk menciptakan keteraturan sosial untuk memecahkan problem problem nyata duniawi.
Namun, betapapun, kebijakan publik tetap harus melihat individu dan gabungan individu sebagai bagian dari publik.
“Tidak semua kebijakan publik mewakili kepentingan publik, apalagi jika indvidunya banyak. Olehanya itu, syarat pengembilan kebijakan harus mengambarkan semua kepentingan yang ada, jika tidak begitu, maka ia adalah kebijakan segmental,” kata La Ode Ida.
Dia menjelaskan, produk kebijakan publik ada yang ideal, namun ada pula yang tidak ideal. “Yang menentukan itu adalah persepsi dan rasa, itulah public values,” tukas mantan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia ini.
Sebagai orang yang pernah bergelut langsung di Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, La Ode Ida menilai umat dan komunitas muslim perlu terlibat dalam pengambilan kebijakan publik.
Namun, ia juga melihat adanya problem krusial dalam komunitas Islam sendiri yang sukar bersatu dan duduk bersama menyelesaikan problem berkenaan dengan pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan umat.
“Saya kira di Indonesia, lemahnya itu, koordinasi antar elemen umat Islam atau komunitas organisasi itu hanya simbolis. Tetapi di dalamnya sebetulnya pertarungan kepentingan juga. Dalam politik ujungnya adalah kompromi. Siapa yang menang ditentukan siapa yang berpengaruh. Karena kompromi simbolis, akhirnya kompromi substantifnya hilang,” imbuhnya.
Oleh karenana, La Ode Ida berharap Hidayatullah dapat mengambil ruang yang lebih luas lagi dalam ruang percakapan umat sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Apalagi, kata dia, Hidayatullah memiliki modal untuk itu.
“Saya kira teman teman dari Hidayatullah tidak eksklusif dan bisa diterima semua pihak. Hidayatullah ada unsur tradisionalnya dan ada unsur lainnya sehingga bisa masuk ke mana mana,” imbuhnya.
Terakhir, La Ode juga menyoroti penguasaan sumber daya alam Indonesia yang menurutnya belum sepenuhnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat.
Dia berharap Hidayatullah tetap terlibat menjaga Indoensia dai penguasaan sumber daya alam Indonesia melalui lahirnya public policy yang pro pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Kuliah Peradaban mengangkat topik “Membangun Umat Berpengaruh dalam Pengambilan Kebijakan Negara”, di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, ini dipandu oleh Ketua Bidang Dakwah dan Pelayanan Umat (Yanmat) Drs. Nursyamsa Hadis.
Dalam pengantarnya, Nursyamsa yang juga kolega La Ode Ida saat menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2004-2009, mengatakan Hidayatullah ingin berkontribusi dalam peran peran keumatan dan kebangsaan yang lebih banyak lagi.
Hal itu kata dia senafas dengan gerakan Hidayatullah yang memiliki visi membangun peradaban Islam. Dia menjelaskan, peradaban Islam adalah manifestasi Islam dalam segala aspek kehidupan.
“Kita berusaha istiqamah membangun peradaban Islam melalui medium pendidikan dan dakwah sebagai buah kontribusi kita dalam membangun bangsa dan negara. Pancasila sendiri bagi Hidayatullah sudah selesai,” pungkasnya.
Acara rutin bulanan Kuliah Peradaban kali ini digelar yang dirangkaikan dengan agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah tahun ini yang mengusung tema Konsolidasi Idiil, Konsolidasi Organisasi dan Wawasan Menuju Standardisasi, Sentralisasi, dan Integrasi Sistemik. (ybh/hio)
