JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Transformasi organisasi tidak dapat dipisahkan dari pemahaman politik yang tepat dan dewasa. Pesan ini menjadi penekanan utama Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr. Nanang Noerpatria, saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berlangsung di Aula Pesantren Hidayatullah Jakarta Timur, pada Jum’at, 11 Sya’ban 1447 (30/1/2026).
Nanang menegaskan bahwa agenda transformasi yang tengah dijalankan Hidayatullah bukan sekadar pembaruan struktural atau operasional, melainkan proses strategis yang menuntut ketepatan membaca realitas sosial dan politik. Menurutnya, organisasi dakwah yang ingin bertumbuh secara berkelanjutan harus mampu menempatkan diri secara cerdas dalam lanskap kebangsaan.
Nanang lantas menyajikan refleksi atas amanah yang ia emban sebagai Sekretaris Jenderal. Ia menilai penugasan tersebut sebagai bagian dari proses rejuvenasi organisasi, upaya penyegaran yang disengaja agar Hidayatullah tidak stagnan menghadapi perubahan zaman.
“Hidayatullah harus terus diremajakan. Rejuvenasi ini penting agar organisasi tidak berjalan di tempat, tetapi mampu menjawab tantangan zaman,” katanya.
Namun, menurut Nanang, rejuvenasi organisasi akan kehilangan arah apabila tidak disertai pemahaman politik yang benar. Dalam konteks ini, ia mengajak peserta Rakerwil menengok pelajaran sejarah melalui pemikiran Snouck Hurgronje, tokoh kolonial Belanda, yang membedakan Islam sebagai agama, adat, dan politik.
Snouck, jelas Nanang, tidak mempermasalahkan Islam sebagai ibadah dan budaya, tetapi menganggap Islam politik sebagai ancaman yang harus ditekan.
“Ini pelajaran penting. Politik itu bicara kekuasaan, pilihan, idealisme, dan manhaj. Karena itu, kita harus cerdas menempatkan diri,” katanya.
Nanang kemudian menguraikan bagaimana perbedaan manhaj melahirkan spektrum ideologi yang berbeda, sebagaimana terlihat pada murid-murid HOS Tjokroaminoto. Semaun memilih jalur komunisme, Kartosuwiryo mengambil arah Islamisme, sementara Soekarno menempuh nasionalisme. Bagi Nanang, contoh ini menunjukkan bahwa arah politik bukan kebetulan, melainkan hasil dari pilihan nilai dan strategi.
Dalam konteks Hidayatullah, Nanang menegaskan bahwa organisasi tidak bergerak dalam politik kekuasaan praktis. Jalan yang dipilih adalah politik silaturahim dan politik dakwah, sebuah pendekatan yang menekankan pengaruh nilai, kedewasaan sikap, dan ketertiban organisasi.
Pendekatan ini, menurutnya, menuntut kerapian administrasi, kekuatan kelembagaan, serta kemampuan membangun relasi konstruktif dengan negara dan masyarakat. Tanpa tata kelola yang profesional, politik dakwah tidak akan memiliki daya tawar dan legitimasi sosial.
Dari kerangka politik tersebut, Nanang kemudian mengaitkannya dengan agenda penguatan pendidikan. Ia menegaskan pentingnya pembangunan sekolah unggul yang memiliki identitas dan karakter yang jelas, yakni unggul secara mutu, berpengaruh secara sosial, mandiri secara ekonomi, dan berdaya saing secara kelembagaan.
“Pendidikan dan ekonomi itu seperti semut dan gula. Kalau dikelola bersama, dampaknya bisa melompat dan meroket,” kata pria kelahiran Surabaya ini.
Meski demikian, Nanang mengakui bahwa aspek “berpengaruh” masih menjadi tantangan yang harus dijawab bersama. Pengaruh tidak lahir hanya dari keberadaan lembaga, tetapi dari kekuatan jejaring, konsistensi narasi, dan kehadiran sosial yang nyata.
Selanjutnya, Nanang memaparkan Program Umum Bidang Administrasi 2026–2030 yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal. Program ini mencakup penguatan tata kelola organisasi, standarisasi administrasi dan surat-menyurat, pengarsipan, pengelolaan kantor dan gedung, serta penguatan fungsi Pusat Dakwah Hidayatullah.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi organisasi melalui pengelolaan basis data anggota, aset, dan lembaga, serta pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kerja. Profesionalisme organisasi, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari sistem administrasi yang tertib dan terstandar.
Dalam aspek legalitas, Nanang menegaskan pentingnya penertiban aset organisasi secara menyeluruh dan terpusat. “Semua aset harus jelas, dideklarasikan, dan tertib. Ini bagian dari konsolidasi jati diri organisasi,” ingatnya.
Nanang mengajak seluruh jajaran Hidayatullah DKI Jakarta menjadikan Rakerwil sebagai momentum memperkuat konsolidasi, mempercepat transformasi, dan memperdalam pemahaman politik dakwah. Ia berharap Hidayatullah semakin matang sebagai gerakan dakwah yang profesional, adaptif, dan berpengaruh dalam kehidupan umat dan bangsa.
