BANDUNG (Hidayatullah.or.id) — Tiga pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah hadir pada acara “Pendampingan Program Perekonomian Wilayah DPW Hidayatullah Jawa Barat” pada Selasa, 2 Rabi’ul Akhir 1445 (17/10/2023).
Acara yang bertempat di aula Pesantren Hidayatullah Bandung, Jawa Barat, Jalan R. Edang Suwanda N0. 18A ini menghadirkan pembicara dari bidang ekonomi DPP Hidayatullah yaitu Ketua Departemen Ekonomi Kelembagaan/BUMO Miftahurrahman, Ketua Departemen Keuangan Saiful Anwar, dan Ketua Departemen Ekonomi Keumatan Ruhyadi.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Jabar, Hidayatullah, mengatakan bahwa potensi perekonomian di Jabar sangat besar.
“Jabar ini luar biasa potensi ekonominya. Semoga dengan pendampingan ini teman-teman tambah semangat dan bisa menghadirkan usaha baru, dan harapannya pendampingan ini berkelanjutan,” ujar Hidayatullah.
“Alhamdulillah, di Jabar sudah ada Kubah konveksi, Kubah majalah Sahid, el-Syifa Aqiqah, produk Hage Probindo, percetakan Madina di Cirebon, dan NH Laundry,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Syaiful Anwar menyampaikan bahwa DPP mengeluarkan kebijakan yang mendukung perekonomian.
“Baik itu perekonomian sendiri, pendidikan, maupun sosial, harus dikelola secara propetik dan profesional,” katanya. “DPP mendorong dan membuat APBO pro investasi,” Syaiful Anwar menegaskan.
Menurut Syaiful, selain Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH), yang memberikan layanan keuangan syariah kepada masyarakat dan kader Hidayatullah, ada juga Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
LPH lanjut Syaiful, merupakan layanan sertifikasi halal dan implementasi jaminan produk halal. “Ini sangat strategis bagi Hidayatullah. Tahun 2024 seluruh produk harus ada label halalnya dan itu butuh sertifikasi halal,” paparnya.
“Kita bisa ikut berpartisipasi, DPW bisa mendirikan cabang LPH di wilayah. Kita belum punya auditor tersertifikasi, tapi untuk pendamping halal peluangnya besar, bisa guru, bisa pengasuh yayasan. Ini prospek ekonominya besar, selain prospek dakwah untuk merekrut kader,” pungkasnya.
Sementara Miftahurrahman, menjelaskan kenapa Hidayatullah harus punya Badan Usaha Milik Organisasi (BUMO)? Menurutnya, karena Hidayatullah adalah sebuah organisasi, maka butuh dana operasional yang besar.
“Karena itu, harus mandiri dan punya usaha, tidak boleh berpangku tangan, tetapi ada aturannya seperti di PO BUMO,” katanya.
Menurut Miftahurrahman, sekarang sudah ada 12 perusahaan yang dikelola oleh DPP. “Kita akan tambah lagi, harus berani, harus dicoba, dan bukan hanya cerita,” tegasnya.
Meskipun ekonomi itu bukan mainstream Hidayatullah, tetapi Miftahurrahman mengajak kader Hidayatullah untuk semangat membangun ekonomi.
“Organisasi bisa bergerak jika ekonominya mapan, karena itu, kita harus fokus dan optimalkan potensi internal. Jangan gonta-ganti orang yang ngurusnya, sekarang ekonomi, besok ditugaskan di pendidikan, misalnya,” ucapnya.
Yang tak kalah menarik dari pendamping di atas, yaitu paparan dari Ruhyadi, Kadep Ekonomi Keumatan.
Dalam paparannya, Ruhyadi menyampaikan bahwa Dep. Ekomat mempunyai tupoksi yaitu mendorong ekonomi kepemilikan anggota Hidayatullah. “Kami mendorong anggota Hidayatullah bergairah memiliki usaha. Usaha yang kepemilikan modalnya bisa milik pribadi atau sebagian kecil pribadi dan kelompok.
“Harapannya secara ekonomi keluarga itu berdaya, begitu juga lembaganya harus berdaya,” ujarnya.
“Di Jabar ada Kubah konveksi, di sini ada kepemilikan saham pribadi, ada yayasan (amal usaha), ada organisasi (DPD, DPW). Kedepannya agar bisa lebih besar dan berkembang lagi, bisa mendapatkan modal dari DPP,” ungkap Ruhyadi.
“Tahun 2024, Jabar harus punya usaha baru,” Ruhyadi memberi semangat, yang diamini oleh seluruh peserta.
Ruhyadi melanjutkan, di tahun 2024, DPP akan banyak melakukan pendampingan untuk warga, mensuport dan mengaplikasikannya. “Yang berat adalah mindset atau pola pikir SDM yang susah berubah,” pungkasnya.
Acara ini dari awal hingga akhir mendapat perhatian dari peserta perwakilan DPD, pengurus DPW, dan pelaku bisnis kader Hidayatullah.*/ (dky/hidayatullah.or.id)
