PERLIS (Hidayatullah.or.id) — Forum Majelis Ilmuwan Nusantara (MIN) ke-3 Tahun 2025 menjadi ruang bagi para ulama, cendekiawan, dan tokoh dakwah dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara untuk membangun kesepahaman dan arah gerakan dakwah yang berkelanjutan.
Kegiatan yang diselenggarakan pada 12–13 November 2025 di Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis, Malaysia, ini diinisiasi bersama Lembaga Mufti Perlis dengan mengangkat tema “Ta‘awun dalam Dakwah: Antara Persamaan dan Perbedaan”.
Forum ini dibuka secara resmi oleh DYTM Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra, selaku Yang Dipertua Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs).
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, KH. Dr. Nashirul Haq, menyampaikan bahwa forum Majelis Ilmuwan Nusantara ini telah merumuskan sejumlah resolusi utama yang disusun sebagai panduan operasional bagi lembaga dakwah, institusi keilmuan, dan organisasi Islam di kawasan Nusantara.
Ia menjelaskan bahwa resolusi ini dihasilkan melalui dua hari sidang intensif yang membahas tantangan dakwah kontemporer dan prinsip-prinsip kolaborasi antarulama serta lembaga Islam.
Resolusi pertama, terang Nashirul, menekankan pentingnya dasar diplomasi dan kerja sama dakwah. Forum menyatakan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak merupakan pendekatan yang diakui oleh al-Qur’an dan as-Sunnah dalam rangka menjaga kemaslahatan dakwah.
Bentuk kerja sama tersebut dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan zaman selama berorientasi pada penyebaran risalah Islam dan citra positif terhadap umat. Sebelum beralih pada resolusi berikutnya, forum menegaskan perlunya batasan yang jelas agar kolaborasi tidak melampaui prinsip akidah.
Resolusi kedua mempertegas bahwa setiap kerja sama dakwah tidak boleh mengorbankan prinsip dasar Islam, menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran agama, atau merugikan masa depan gerakan dakwah. Selanjutnya, resolusi ketiga memberi perhatian pada hubungan dengan non-Muslim dan kelompok lintas mazhab.
Kerja sama dalam bidang kemanusiaan yang bersifat universal, seperti perdamaian dan keadilan sosial, dinilai dapat dilakukan selama tidak mengandung pengakuan terhadap kebenaran akidah pihak lain.
“Prinsip hidup berdampingan atau ḥaqq al-ta‘āyush dipandang sebagai bagian dari urusan muamalah, bukan akidah,” ujar Nashirul dalam keterangannya, Jum’at, 23 Jumadil Awal 1447 (14//11/2025).
Uraian menjelang resolusi keempat menyoroti tantangan dakwah di berbagai negara yang kerap berhadapan dengan tekanan kebijakan dan situasi politik. Forum menegaskan bahwa dalam kondisi seperti itu, pendekatan diplomasi yang bijaksana perlu diutamakan untuk menjaga stabilitas dakwah. Namun, para da’i tetap wajib menegakkan amar makruf nahi mungkar dengan cara santun dan penuh hikmah.
Sebelum mengulas resolusi kelima, peserta forum membahas pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah meski terdapat perbedaan dalam masalah furu’. Resolusi kelima menyimpulkan bahwa perbedaan dalam aspek cabang tidak boleh menjadi penghalang persatuan dan kolaborasi, sebab toleransi terhadap perbedaan ijtihadi merupakan bagian dari menjaga kekuatan umat.
Resolusi keenam menekankan etika keilmuan dalam menyikapi perbedaan pandangan antarulama. Forum menyerukan agar perbedaan disampaikan secara ilmiah dan beradab agar tidak merusak hubungan kerja sama. Adapun resolusi ketujuh menyoroti pentingnya memanfaatkan ruang sosial, budaya, seni, dan isu kemanusiaan sebagai sarana dakwah yang efektif di era kontemporer.
Nashirul Haq menegaskan kembali seruan forum agar seluruh lembaga dakwah dan gerakan Islam di kawasan Nusantara memperkuat semangat ta‘āwun yang berlandaskan syariat, ilmu, dan kebijaksanaan.
“Kerja sama yang tulus, strategis, dan beradab diharapkan menjadi landasan bagi kemajuan dakwah Islam serta kemuliaan umat di tingkat regional maupun global,” pungkasnya.
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah yang berlangsung di Pusat Dakwah Hidayatullah, Cipinang Cempedak, Otista, Polonia, Jatinegara, resmi ditutup pada pada Jum’at, 23 Jumadil Awal 1447 (14//11/2025).
Dalam sambutannya menutup acara, Sekretaris Jenderal DPP Hidayatullah, Dr. Nanang Noerpatria, M.Pd.I., menekankan perlunya orientasi kebermanfaatan yang luas sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.
“Program kita semoga bisa memberi impact bagi umat Islam, bangsa, dan negara,” katanya, seraya menekankan bahwa orientasi gerakan Hidayatullah tidak berhenti pada internal organisasi, tetapi diarahkan untuk memperkuat kontribusi sosial-keagamaan dalam konteks kebangsaan dan pemakmuran bumi.
Dalam pandangan Sekjen, program harus mampu menghadirkan “impact” yang dapat dirasakan publik secara nyata, tidak hanya dalam narasi tetapi juga dalam perubahan sosial yang terukur.
Selanjutnya, Nanang menguraikan bahwa keberadaan Hidayatullah dalam ekosistem organisasi keumatan tidak dimaksudkan sebagai pelengkap. Ia menekankan bahwa Hidayatullah harus memiliki posisi strategis dan daya pengaruh yang signifikan dalam dinamika umat dan negara.
“Hidayatullah hadir tidak sebagai pelengkap. Hadirnya tidak hanya sekadar memberi nilai tambah dalam arti jumlah gerakan umat. Tetapi, bagaimana Hidayatullah hadir berpengaruh,” katanya.
Sekjen menekankan Hidayatullah sebagai institusi dakwah, pendidikan, dan sosial diharapkan mampu memainkan peran transformatif. Dia menjelaskan, efektivitas organisasi tidak ditentukan oleh kuantitas aktivitas, tetapi oleh relevansi dan daya ubah yang dihasilkan.
Salah satu aspek penting dalam penutupan pleno adalah penegasan Nanang terkait komposisi Dewan Pengurus Pusat periode 2025–2030. Ia menjelaskan bahwa kepengurusan kali ini didominasi oleh generasi muda yang membawa energi baru dan semangat inovatif. Ia menyebut bahwa komposisi ini merupakan peluang bagi organisasi untuk memperkuat kapasitas geraknya.
“Inilah saatnya, komposisi DPP 2025–2030 yang sebagian besar diisi generasi muda, ada 60 persen wajah-wajah baru. Tentu ini adalah fakta bahwa kita bisa memberi pengaruh baik bagi bangsa dan negara,” katanya.
Selain regenerasi, Nanang juga menyoroti pentingnya kemampuan berpikir sistematis dan merancang konsep secara matang di kalangan pengurus baru. Menurutnya, kompetensi intelektual ini merupakan modal besar dalam merespons kebutuhan umat, terutama dalam konteks perubahan sosial yang cepat.
“Terlebih setiap pengurus yang muda-muda ini mampu berpikir secara sistematis, menyusun konsep dengan sangat baik. Ini benar-benar modal besar,” jelasnya.
Sekjen menyampaikan doa dan harapan agar seluruh rangkaian proses pleno memperoleh bimbingan dan ridha Allah SWT. Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh usaha teknis manusia, tetapi juga bergantung pada keberkahan yang diberikan oleh Tuhan.
“Semoga kegiatan ini benar-benar dalam bimbingan Allah dan diridhai oleh Allah Ta’ala atas semua yang kita diskusikan, rencanakan, dan laksanakan,” tandas Nanang.
PERLIS (Hidayatullah.or.id) — Wakil Ketua Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, Dr. H. Nashirul Haq mengadiri forum Majelis Ilmuwan Nusantara (MIN) ke-3 tahun 2025 yang diadakan pada 12–13 November 2025 M di Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis, Malaysia.
Acara MIN ke-3 dibuka secara resmi oleh DYTM Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra, selaku Yang Dipertua Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs).
Kehadiran pemimpin negara bagian Perlis itu sekaligus menegaskan komitmen otoritas setempat dalam memperkuat diskursus keilmuan dan dakwah yang berdampak luas di kawasan. Dalam pertemuan ini, para peserta yang terdiri dari ilmuwan dan cendekiawan Muslim berasal dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Cambodia.
Forum yang turut melibatkan Lembaga Mufti Perlis ini mengangkat tema “Ta‘awun dalam Dakwah: Antara Persamaan dan Perbedaan”.
Tema tersebut terangnya menjadi landasan eksplorasi gagasan terkait konsep ta‘awun atau kerja sama dalam dakwah yang meliputi prinsip dasar, batas toleransi, peluang, serta berbagai tantangan dalam membangun hubungan harmonis di tengah masyarakat majemuk.
Pembahasan forum menekankan dua ruang kerja sama utama yaitu hubungan internal antarelemen umat Islam dan hubungan eksternal dengan pemeluk agama lain dalam konteks kemasyarakatan.
Setelah melalui dua hari sidang, peserta merumuskan beberapa resolusi utama. Setiap resolusi disusun sebagai panduan operasional bagi lembaga dakwah, institusi keilmuan, dan organisasi Islam di kawasan Nusantara.
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Upaya penguatan peran umat dalam pembangunan ekonomi nasional kembali ditegaskan melalui agenda silaturahim antara Kementerian Koperasi (Kemenkop) Republik Indonesia dan organisasi masyarakat Islam. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kemenkop RI, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jum’at, 23 Jumadil Awal 1447 (14//11/2025).
Hidayatullah hadir sebagai salah satu peserta dengan mengirimkan dua perwakilan, yakni Ketua Bidang Ekonomi DPP Hidayatullah Drs. Wahyu Rahman, M.E., dan Ketua Departemen Koperasi dan Kewirausahaan Saiful Anwar, S.E., M.M.
Menteri Koperasi Dr. Ferry Joko Juliantono, SE., Ak., M.Si. menyebut agenda silaturahim ini menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah dalam memperkuat Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Program tersebut dirancang sebagai strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
Pemerintah menegaskan bahwa koperasi harus kembali menjadi instrumen pembangunan rakyat, tidak sekadar lembaga simpan-pinjam, tetapi juga pusat produksi, distribusi, dan pelayanan kebutuhan harian masyarakat.
Menteri Ferry menjelaskan arah kebijakan koperasi nasional yang saat ini tengah diperkuat. Ia menegaskan peran fundamental koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi tidak boleh bergeser dari prinsip dasar tersebut.
Dalam pemaparannya, Ferry Juliantono menyatakan bahwa koperasi harus kembali pada fungsi asalnya sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat, tidak semata-mata sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi sebagai pelaku produksi, distribusi, dan pusat layanan keseharian masyarakat.
Setelah memberikan kerangka besar kebijakan, Menteri Ferry melanjutkan pemaparan mengenai perkembangan program Kopdes Merah Putih di berbagai daerah. Ia menjelaskan bahwa pembangunan Kopdes telah mencapai 15.000 unit dan ditargetkan menyentuh 20.000 unit pada November.
Pemerintah juga mencanangkan rencana besar untuk membangun 80.000 Kopdes secara nasional guna memperluas jangkauan layanan ekonomi berbasis desa.
Selanjutnya, Ferry merinci model Kopdes yang dirancang sebagai ritel modern desa. Ia memaparkan bahwa model ini mencakup gerai sembako, apotek, klinik desa, layanan pembiayaan yang aman, gudang standar, serta armada operasional, yang diperkuat oleh dukungan pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Program tersebut, jelas Ferry, diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir, memperkuat akses kesehatan, dan menciptakan jalur distribusi kebutuhan pokok yang lebih efisien.
Dialog dengan Ormas Islam
Sesi dialog antara pemerintah dan peserta pertemuan berlangsung konstruktif, termasuk kontribusi dari perwakilan Hidayatullah. Sebelum menyampaikan pandangan organisasinya, Wahyu Rahman terlebih dahulu menggambarkan kondisi dan potensi jaringan ekonomi umat yang telah dibangun.
Ia menjelaskan bahwa Hidayatullah memiliki jaringan ritel Sakinah Mart yang tersebar di berbagai daerah dan berperan sebagai mitra strategis dalam penguatan ekonomi masyarakat.
Dalam sesi tersebut, Wahyu Rahman menyampaikan dukungan penuh atas program pemerintah. Ia menegaskan bahwa Hidayatullah telah memiliki jaringan koperasi ritel Sakinah Mart, yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam penguatan basis ekonomi umat, dengan pencapaian omzet sekitar Rp320 miliar per tahun.
Wahyu juga memberikan masukan terkait pentingnya pengembangan kapasitas bagi Ormas Islam agar dapat terlibat secara optimal dalam implementasi program. Ia menyoroti perlunya pelatihan khusus untuk memperkuat model Kopdes di tingkat akar rumput.
Ia menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk mengambil peran strategis dalam jihad ekonomi, dakwah digital, dan pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi.
Melalui keterlibatan Ormas Islam, koperasi dinilai dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat, memperkuat rantai pasok nasional, serta memperluas akses layanan ekonomi di desa.
Semangat kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya bersama membangun Indonesia yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat kecil.
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Bidang Perkaderan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah menggelar Rapat Sinergi bersama Dewan Murabbi Pusat (DMP) di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, pada Jum’at, 23 Jumadil Awal 1447 (14/11/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DMP, Dr. H. Tasyrif Amin, M.Pd, yang menekankan pentingnya keselarasan antara landasan pemikiran, sistem pembinaan, dan implementasi lapangan.
Bidang Perkaderan yang dipimpin Dr. Abdul Ghofar Hadi menyampaikan sejumlah catatan perkembangan pembinaan di berbagai wilayah, sementara DMP memberikan arahan konseptual untuk mempertegas kembali arah perkaderan nasional. Di tengah dinamika kebutuhan umat dan bangsa yang terus berkembang, kedua pihak menilai pentingnya penguatan metodologi dan standardisasi materi kaderisasi agar responsif terhadap tantangan zaman.
Sebagai pembuka, Ketua DMP, Tasyrif Amin, menguraikan kembali mandat strategis Dewan Murabbi Pusat dalam struktur organisasi. Ia menekankan bahwa DMP memiliki empat tugas utama yang selama ini menjadi fondasi kerja pembinaan. Ia menggarisbawahi perlunya konsistensi dalam menjaga kualitas pembinaan dan kesinambungan konsep yang diturunkan ke lapangan.
Dalam penjelasannya tentang tugas pertama, yaitu pengembangan konsep, pembinaan, dan perkaderan, Tasyrif menyampaikan gambaran historis mengenai bagaimana kerangka besar pembinaan selalu disusun secara terpusat. Menurutnya, arah pemikiran organisasi dibangun dari pusat kajian, yang dahulu bernama Dewan Pertimbangan dan sekarang berkembang menjadi Pimpinan Majelis Syura.
Dia melanjutkan, landasan pemikiran tersebut kemudian dirumuskan menjadi materi halaqah, kurikulum murabbi, hingga peta marhalah yang digunakan di seluruh jenjang pembinaan.
“Tugas pertama DMP adalah mengembangkan konsep, pembinaan, dan perkaderan. Selama ini, naskah besar selalu datang dari pusat kajian. Dulu Dewan Pertimbangan, kini Pimpinan Majelis Syura, yang kemudian diturunkan menjadi materi halaqah, murabbi, dan marhalah,” jelasnya.
Pada bagian berikutnya, Tasyrif menjelaskan tugas kedua DMP, yaitu melakukan standardisasi instruktur dan murabbi. Ia menyebut bahwa kebutuhan standardisasi semakin mendesak, mengingat penyebaran kader dan meluasnya aktivitas pembinaan di berbagai daerah menuntut adanya keseragaman kualitas. Standardisasi, menurutnya, memastikan murabbi tingkat Wustha maupun Ula memiliki kompetensi yang relevan, terukur, dan sejalan dengan nilai-nilai pembinaan organisasi.
Tugas ketiga, lanjutnya, adalah menyiapkan instruktur dan murabbi untuk setiap kegiatan halaqah dan marhalah. Dalam forum tersebut, ia menerangkan pentingnya memetakan kebutuhan instruktur secara lebih sistematis, termasuk memastikan setiap wilayah memiliki kader yang kompeten untuk mengampu marhalah secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Tasyrif menggarisbawahi tugas keempat DMP, yaitu menetapkan Murabbi Nasional yang berperan sebagai juru bicara peradaban. Ia menjelaskan bahwa figur Murabbi Nasional tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek pembinaan internal, tetapi juga bertugas menyampaikan pandangan keumatan dan peradaban kepada audiens publik yang lebih luas.
“Peran itu menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap panduan moral dan pemikiran keagamaan yang membawa keseimbangan dan pemberdayaanm,” terangnya.
Pembinaan Masyarakat
Untuk mempertegas urgensi tugas tersebut, Tasyrif memberikan penekanan pada perlunya keterbukaan pembinaan terhadap masyarakat luas. Ia menyatakan bahwa organisasi tidak bisa hanya fokus pada pembinaan internal, tetapi juga harus memberikan kontribusi nilai dan pencerahan pada ekosistem sosial yang lebih besar.
“Selama 20 tahun, kita sudah mencerahkan ke dalam. Kini saatnya semakin memperluas jangkauan,” tegasnya dalam forum tersebut.
Dia berharap adanya dorongan baru agar gerakan pencerahan dan pendidikan kader dapat terhubung dengan isu yang lebih luas serta menjadi bagian dari kontribusi organisasi bagi umat dan bangsa. Tasyrif menilai bahwa penyampaian nilai-nilai peradaban merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual dan moral yang harus hadir di ruang publik.
Dalam sesi diskusi juga dibahas mengenai pengembangan instruktur, pemutakhiran kurikulum, serta perlunya menyiapkan format pembinaan yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat urban dan rural. Forum ini menekankan bahwa perkaderan tidak hanya terkait peningkatan kapasitas personal, tetapi juga pembentukan kesadaran sosial yang berorientasi pada kemaslahatan publik.
Forum pertemuan tersebut juga menegaskan bahwa penguatan sistem perkaderan merupakan bagian integral dari kontribusi organisasi dalam membangun masyarakat yang berkeadaban, berpengetahuan, dan berdaya.
Pertemuan ini dinilai Ghofar sebagai langkah penting untuk memastikan arah kerja pembinaan tetap fokus, terukur, dan berdampak luas bagi umat dan bangsa.
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Pertemuan antara pemerintah dan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam dalam rangka Sosialisasi Program Pemerintah dan Silaturrahim Organisasi Islam bertajuk “Arah Kebijakan Kedaulatan Pangan” berlangsung di Jakarta, Kamis, 22 Jumadil Awal 1447 (13/11/2025).
Acara ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ketua Bidang Ekonomi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Drs. Wahyu Rahman, M.E., perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta sejumlah ormas Islam lainnya.
Wahyu Rahman hadir mewakili DPP Hidayatullah dan dalam sesi sambutannya memberikan sejumlah penegasan terkait peran ormas Islam dalam pembangunan sektor pangan.
Pada bagian awal penyampaiannya, Wahyu Rahman menekankan dukungan Hidayatullah terhadap kebijakan dan langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga sangat dibutuhkan untuk memastikan manfaat program pemerintah dapat tersalurkan secara merata.
“Kami mendukung penuh program pemerintah di bidang pangan. Diperlukan sinergi antara pemerintah dan ormas Islam agar manfaat program dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Wahyu menyoroti kekuatan struktural ormas Islam yang memiliki jaringan luas, mulai dari pusat hingga tingkat desa. Ia menggarisbawahi bahwa keunggulan jaringan tersebut merupakan modal sosial yang dapat mempercepat implementasi berbagai program pemerintah.
“Karena ormas Islam memiliki jaringan dan binaan hingga ke akar rumput,” tambahnya.
Selain memberikan dukungan strategis, Wahyu Rahman menegaskan komitmen organisasi untuk mempercepat langkah tindak lanjut di bawah koordinasinya. Ia menekankan bahwa hasil pertemuan ini tidak akan berhenti pada tataran diskusi, melainkan akan segera diimplementasikan melalui program-program konkret.
“Kami akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dalam bentuk program nyata di lapangan,” tuturnya.
Dalam kerangka memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, Wahyu juga menilai bahwa silaturahmi semacam ini merupakan bagian penting dalam membangun hubungan kemitraan yang berkelanjutan. Menurutnya, ruang dialog yang terbuka akan meningkatkan efektivitas program dan memperkuat rasa saling percaya.
“Silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah dan ummat Islam,” ungkapnya.
Wahyu Rahman juga menekankan bahwa sinergi yang kuat akan menghasilkan dampak sosial yang luas. Ia menilai bahwa kerja sama pemerintah dan ormas Islam tidak hanya akan memperkuat kedaulatan pangan, tetapi juga dapat memperkokoh identitas kebangsaan.
“Melalui kerja sama yang sinergis, program kemandirian pangan dan kedaulatan pangan diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkokoh persatuan bangsa dalam bingkai pembangunan nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, SE., M.M., memberikan sambutan dan pemaparan mengenai arah kebijakan pangan nasional. Pertemuan yang diselenggarakan di Jalan Widya Chandra IV No. 16, Jakarta Selatan, tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan prioritas dan program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam penjelasannya, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan akses pangan, serta membangun sistem produksi pangan yang lebih mandiri. Ia mengharapkan partisipasi aktif dari ormas Islam sebagai mitra strategis pemerintah.
“Pemerintah memiliki berbagai program strategis di bidang pangan. Saya ingin Ormas Islam mengetahui, memahami, dan turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya,” ujar Zulkifli Hasan.
Zulhas, sapaan akrab Menko Pangan, menilai bahwa ormas Islam memiliki peran signifikan dalam membantu penyampaian program pemerintah kepada masyarakat luas, terutama karena jaringan kelembagaannya yang kuat dan tersebar di berbagai daerah. Ia menegaskan komitmennya untuk terus menjembatani koordinasi antara pemerintah dan ormas Islam, demi memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dalam menjalankan program pembangunan nasional. Zulhas menekankan bahwa kekuatan kolektif bangsa hanya dapat terwujud apabila masyarakat tidak mudah dipecah belah oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah.
“Mari kita bahu membahu, jangan mudah terpecah belah atau diadu domba. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang bersatu,” pesannya.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut diakhiri dengan sesi dialog dan diskusi mendalam antara pemerintah dan para pimpinan ormas Islam. Diskusi ini membuka ruang penyampaian aspirasi dan masukan guna menyempurnakan kebijakan pangan nasional.
Setiap insan di dunia ini membawa hasrat mendalam untuk menjadi manusia yang terbaik, yang dihargai, bermanfaat, dan dikenang karena amal-amalnya.
Keinginan itu bukan sekadar dorongan emosional, tetapi merupakan fitrah yang Allah tanamkan dalam diri manusia.
Bahkan, Allah sendiri menegaskan dalam firman-Nya bahwa hidup dan mati ini bukan tanpa tujuan, melainkan sebuah ujian untuk melihat siapa yang paling baik amalnya.
“Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Mahaperkasa, Maha Pengampun.” (QS. Al-Mulk: 2)
Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat ini dengan begitu indah. Beliau menjelaskan bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan agar manusia bermuamalah, beribadah dengan ikhlas, taat tanpa batas, dan memperlihatkan kualitas amal terbaiknya.
Allah Ta’ala Maha Perkasa, tiada yang lebih kuat dari-Nya. Namun, Dia juga Maha Pengampun bagi siapa saja yang kembali dengan ketulusan.
Jamaah yang dirahmati Allah,
Manusia berlomba menjadi yang terbaik dalam banyak hal. Namun standar “terbaik” yang diajarkan Rasulullah SAW sangat berbeda dari standar dunia.
Terbaik dalam pandangan Allah bukanlah yang paling terkenal, paling kaya, atau paling banyak pujian manusia, tetapi yang paling indah amal dan akhlaknya.
Seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah SAW:
“Yang paling banyak mengingat kematian, dan paling siap menghadapi kehidupan setelahnya; merekalah orang-orang yang cerdas.” (HR. Ibnu Majah)
Maka khutbah hari ini mengajak kita meniti jalan menjadi insan terbaik sebagaimana dituntunkan Rasulullah SAW.
Pertama, Terbaik adalah yang Belajar Al-Qur’an dan Mengajarkannya
Rasulullah SAW bersabda:
خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
“Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari)
Bukan hanya belajar, tetapi juga mengajarkan. Ilmu menjadi mulia ketika dibagikan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang mengawali suatu kebaikan dan diikuti banyak orang setelahnya, akan memperoleh pahala yang sama tanpa mengurangi pahala mereka.
Beliau bersabda:
مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً…
“Barangsiapa memulai suatu amalan kebaikan dalam Islam, lalu diamalkan oleh orang setelahnya, maka ia mendapatkan ganjaran semisal mereka…” (HR. Muslim, no. 1017)
Mengajar Al-Qur’an adalah pekerjaan yang pahalanya mengalir tanpa henti.
Kedua, Terbaik adalah yang Paling Baik kepada Keluarganya
“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Tirmidzi)
Rasulullah SAW bekerja membantu keluarganya. Menjahit pakaian, memperbaiki sandal, memerah susu, bahkan berbelanja kebutuhan rumah.
Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan seorang suami bukan diukur dari kekuasaan, tetapi dari kasih sayang, pelayanan, dan kepedulian terhadap keluarganya.
Ketiga, Terbaik adalah yang Diharapkan Kebaikannya, Dihindarkan Keburukannya
“Sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukannya.” (HR. Tirmidzi)
Orang terbaik bukan hanya bermanfaat, tetapi juga mampu mengendalikan sisi buruk dirinya. Ia tidak menyakiti dengan lisan, tulisan, ataupun perbuatan. Keberadaannya menenangkan.
Keempat, Terbaik adalah yang Gemar Memberi Makan
Dalam riwayat Imam Ahmad:
خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ
“Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan makanan.” (HR. Ahmad)
Memberi makan adalah amalan sosial yang berdampak langsung. Memberi makan meredakan lapar, menghidupkan harapan, dan menebarkan kasih sayang.
Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di surga ada kamar-kamar istimewa untuk orang yang berkata benar, memberi makan, berpuasa, serta bangun malam.
Kelima, Terbaik adalah yang Paling Baik Membayar Utang
Rasulullah SAW bersabda:
خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang.” (HR. Bukhari-Muslim)
Pembayar utang yang baik adalah yang menepati janji tanpa membuat gusar orang yang telah menolongnya.
Di sisi lain, pengemplang utang adalah orang yang merusak kepercayaan. Maka menjadi manusia terbaik juga berarti menjaga amanah dalam urusan finansial.
Hadirin jamaah Jum’at rahimakumullah,
Semua jalan menuju kebaikan terbuka luas untuk siapa saja, tanpa memandang status sosial, latar pendidikan, atau jabatan. Rasulullah SAW menegaskan kembali dalam hadits Jabir RA:
خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. al-Albani dalam Shahihul Jami’, no. 3289)
Menjadi manusia terbaik adalah tentang manfaat, bukan kemegahan. Ia tentang akhlak, bukan popularitas. Ia adalah tentang kesungguhan amal, bukan panjangnya gelar. Manusia terbaik adalah tentang ketulusan hidup, bukan banyaknya pengakuan.
الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغامًا لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الخلق والبشر
Jamaah yang dimuliakan Allah,
Hidup ini singkat. Kesempatan menjadi manusia terbaik tidak datang dua kali. Mari kita isi detik-detik kehidupan dengan amal terbaik, akhlak paling indah, dan pengabdian yang membawa manfaat bagi banyak orang.
Marilah kita menutup khutbah ini dengan merendahkan hati dan memohon sepenuh jiwa kepada Allah SWT.
Semoga keluarga kita diberi keberkahan, negeri kita dijaga dalam kedamaian, dan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah.
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, KH. Naspi Arsyad, menyampaikan penegasan mengenai arah kepemimpinan organisasi dalam acara Rapat Pleno DPP Hidayatullah di Pusat Dakwah Hidayatullah, Cipinang Cempedak, Otista, Polonia, Jatinegara, Jakarta, Kamis, 22 Jumadil Awal 1447 (13/11/2025).
Dalam sambutannya, ia memperkenalkan sebuah kerangka kepemimpinan yang ia sebut sebagai AIU, singkatan dari Akal, Inspirasi, dan Uswah. Tiga unsur tersebut, menurutnya, perlu disatukan agar organisasi mampu menjawab tantangan zaman.
Naspi menjelaskan bahwa dalam dinamika perubahan sosial, teknologi, dan budaya hari ini, kepemimpinan tidak bisa lagi hanya bertumpu pada struktur formal. Pemimpin, katanya, harus mampu menjadi motor penggerak yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membawa gagasan, energi moral, dan keteladanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan kepemimpinan yang mampu memberi dorongan bagi wilayah dan daerah. “Kita perlu menghadirkan kepemimpinan inspriatif. Mampu menginspirasi teman-teman wilayah atau daerah dengan pendekatan personal dan kultural,” ujarnya.
Dalam kerangka AIU yang digagasnya, unsur Inspirasi merujuk pada kemampuan pemimpin untuk memantik semangat, ide, dan keberanian anggota organisasi. Inspirasi bukan hanya retorika, tetapi kehadiran yang memberi dorongan emosional dan intelektual.
Hal ini menjadi penting ketika wilayah dan daerah Hidayatullah menghadapi tantangan lokalitas yang berbeda-beda. Pendekatan personal dan kultural, menurut Naspi, menjadi faktor strategis dalam menciptakan kedekatan dan kepercayaan antara pemimpin dan struktur di bawahnya.
Selain inspirasi, unsur utama kedua yang ditekankan adalah Uswah atau keteladanan. Ia menjelaskan bahwa uswah bukan hanya soal ibadah ritual, tetapi mencakup seluruh sisi perilaku, interaksi sosial, dan adab keseharian. Keteladanan yang menyeluruh menjadi salah satu barometer integritas pemimpin dan organisasi.
“Uswah, mencakup semua sisi, dalam hal umum, bukan semata ibadah. Uswah juga tentang adab,” tegasnya.
Uswah dalam konteks kepemimpinan Hidayatullah memiliki kekhasan karena berakar pada warisan pendiri organisasi, Ustadz Abdullah Said. Naspi menegaskan bahwa keberhasilan seorang tokoh dapat diukur dari kualitas penerus yang melanjutkan perjuangannya. Dengan kata lain, keberlanjutan nilai menjadi cara untuk menilai apakah warisan kepemimpinan benar-benar tertanam dalam struktur organisasi.
“Dari mana cara mengukur keberhasilan Ustadz Abdullah Said, salah satu caranya lihatlah pelanjutnya, penerusnya, bagaimana komitmen kita hari ini,” ungkapnya.
Sementara itu, unsur pertama dalam AIU, yakni Akal, mendapat penekanan kuat dari Naspi Arsyad. Ia menyatakan bahwa penggunaan akal dalam tradisi Hidayatullah tidak dipahami sebagai pemisahan dari spiritualitas, tetapi bagian integral dari penguatan iman dan kerja dakwah. Pemikiran yang sistematis, pembacaan yang mendalam, dan kemampuan analitis diperlukan untuk menjawab persoalan umat di era modern.
“Kita harus mengoptimalkan potensi akal kita,” katanya.
Naspi memberikan contoh konkret mengenai bagaimana akal digunakan secara optimal oleh para kader generasi awal. Ia mengenang sosok almarhum Ustadz Abdul Mannan, salah satu kader senior Hidayatullah. Menurut Naspi, figur tersebut menunjukkan ketekunan dalam membaca dan berpikir tanpa mengabaikan ibadah.
“Ustadz Abdul Mannan adalah salah satu contoh yang saya temukan tekun mengoptimalkan akal, membaca hingga pukul satu malam. Semangat beribadah, kerja, juga semangat berpikir,” paparnya.
Naspi menekankan bahwa akal bukan hanya alat untuk memahami realitas, tetapi juga sarana untuk memperkuat kerja-kerja organisasi. Dalam dunia yang semakin kompleks, kader Hidayatullah dituntut untuk memiliki kemampuan membaca situasi, merumuskan langkah strategis, dan beradaptasi dengan cepat. Hal ini tidak akan tercapai apabila akal tidak diasah secara berkelanjutan.
Ia kemudian menutup rangkaian penjelasan mengenai konsep AIU dengan menegaskan perlunya menyelaraskan komitmen berpikir dengan nilai ibadah dan kerja organisasi. Menurutnya, pemimpin yang hanya bekerja tanpa berpikir akan kehilangan arah, sementara yang banyak berpikir tanpa bekerja tidak menghasilkan dampak.
“Komitmen berpikir harus diselaraskan seiring dengan komitmen beribadah dan bekerja kita,” ujarnya.
Dengan konsep ini, ia berharap wilayah dan daerah mampu melahirkan pemimpin yang cerdas, inspiratif, santun, dan berketeladanan tinggi sehingga organisasi tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika zaman.
BATANG (Hidayatullah.or.id) — Kemandirian ekonomi menjadi salah satu fondasi penting bagi pembangunan bangsa. Di tengah tantangan lapangan kerja dan kesenjangan sosial yang masih nyata, berbagai pihak kini bahu-membahu melahirkan inisiatif pemberdayaan yang nyata.
Salah satunya melalui program Pelatihan Menjahit Skema Operator Jahit Sepatu yang digelar hasil kolaborasi antara Paragon Corp, Paradaya Movement, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), dan Ruang Amal Indonesia, di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah.
Kegiatan yang berlangsung sejak 10 hingga 15 November 2025 ini diikuti oleh 50 peserta penerima beasiswa pelatihan.
Mereka mendapat bimbingan langsung dari instruktur berpengalaman untuk menguasai keterampilan menjahit sepatu dan dipersiapkan menghadapi tahap lanjutan berupa wawancara kerja dan penempatan di sektor industri.
Kadiv Prodaya BMH Jawa Tengah, Yusran Yauma, menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar agenda peningkatan keterampilan, melainkan langkah menuju kemandirian.
“Pelatihan ini merupakan upaya agar pemanfaatan dana umat dalam bentuk zakat benar-benar tersalurkan dengan dampak nyata. Harapannya, peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan, tapi juga kesempatan untuk mandiri,” ujarnya kepada media ini, Rabu, 21 Jumadil Awal 1447 (12/11/2025).
Yusran menambahkan bahwa semangat kemandirian ini sejalan dengan pesan Al-Qur’an bahwa perubahan hanya akan datang ketika masyarakat mau berusaha memperbaiki diri.
“Inilah wujud nyata dari pesan Al-Qur’an bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai mereka mengubah diri mereka sendiri,” imbuhnya.
Kolaborasi lintas lembaga ini menunjukkan bagaimana potensi zakat dan filantropi dapat diintegrasikan dengan dunia industri. CEO Ruang Amal Indonesia, Slamet, M.A., menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjadi.
“Terima kasih atas kerja sama ini. Semoga ke depan semakin banyak program serupa yang bisa kita hadirkan dengan kualitas dan dampak yang lebih baik,” katanya.
Program ini menegaskan arah baru gerakan zakat produktif. Bantuan tidak lagi berhenti pada santunan, tetapi berubah menjadi investasi sosial yang membentuk sumber daya manusia mandiri. Dana umat dikelola secara profesional, sementara dunia usaha menyediakan peluang ekonomi yang konkret.
Kisah salah satu peserta, Khoirunnisa, menggambarkan manfaat pelatihan tersebut. “Saya belajar banyak hal baru. Dulu hanya bisa menjahit sederhana, sekarang lebih percaya diri karena dibimbing oleh instruktur berpengalaman. Semoga setelah pelatihan ini saya bisa bekerja dan mandiri,” ungkapnya dengan penuh semangat.
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Di tengah tantangan global yang kian kompleks, nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan, kemaslahatan, dan keadilan sosial kembali menjadi sorotan penting bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks kehidupan modern yang sarat ketimpangan moral dan sosial, gagasan Islam wasathiyah, jalan tengah yang menghadirkan harmoni, menjadi relevan tidak hanya di ranah teologis, tetapi juga dalam praksis sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Pandangan ini ditegaskan oleh Ketua Penasehat Muslimat Hidayatullah, Sabriati Aziz, saat menghadiri ajang World Peace Forum (WPF) ke-9 di Jakarta.
Sabriati menegaskan bahwa nilai-nilai maqasid al-syariah, yakni tujuan-tujuan luhur dari syariat Islam, harus menjadi panduan utama bagi gerak Muslimah di berbagai lini kehidupan.
“Kemaslahatan umat menjadi orientasi, dan inovasi kebaikan menjadi wujud nyatanya,” ujarnya dalam wawancara di sela kegiatan WPF, Selasa, 20 Jumadil Awal 1447 (11/11/2025). Ia menambahkan bahwa Muslimah harus berdaya dan menjadi agen yang membawa keseimbangan di tengah kekacauan dunia.
Menurutnya, konsep wasathiyah bukan sekadar jargon teologis, melainkan sebuah prinsip hidup yang menekankan pemberdayaan (empowering). “Muslimah harus berdaya, menjadi manusia yang berkualitas, dan menjadi penengah di tengah kekacauan dunia,” katanya.
Sabriati menilai bahwa dunia saat ini sedang mengalami krisis keseimbangan moral, sosial, dan spiritual, sehingga peran perempuan Muslim sangat strategis dalam menghadirkan kesejukan dan solusi.
Ia menjelaskan bahwa Muslimah yang berjiwa wasathiyah sejatinya adalah sosok yang menghadirkan rahmat bagi semesta (raḥmatan lil-‘ālamīn). Mereka tidak hanya berupaya untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga berkontribusi menghadirkan keseimbangan (tawāzun), harmoni, dan kedamaian sosial. Dalam konteks Indonesia, terang dia, spirit ini menjadi penting untuk memperkuat ketahanan moral bangsa yang majemuk dan plural.
Lebih jauh, Sabriati mendorong agar organisasi-organisasi perempuan Muslim di tanah air memperkuat budaya syura (musyawarah), sinergi, dan kolaborasi lintas komunitas.
“Sinergi adalah bentuk nyata dari wasathiyah yang hidup, bukan sekadar slogan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Muslimah Hidayatullah berkomitmen untuk menjadi pelopor Islam yang damai, inklusif, dan solutif, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang universal dan selaras dengan semangat kebangsaan Indonesia.
Kegiatan World Peace Forum ke-9 sendiri menjadi wadah pertemuan para tokoh lintas agama dan budaya dari berbagai negara. Tahun ini, forum tersebut mengangkat tema “Considering Wasatiyyat and Tionghoa for Collaboration,” yang menyoroti peran nilai-nilai Islam Wasatiyyat dan pemikiran Tionghoa dalam membangun kehidupan global yang adil dan harmonis.
Forum ini merupakan kolaborasi antara Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Cheng Ho Multi Culture and Education Trust, dan Muhammadiyah.
Acara pembukaan berlangsung di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, dan diresmikan oleh tiga lembaga tinggi negara: MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Pidato pembukaan disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, didampingi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, bersama perwakilan dari DPR RI Adies Kadir dan dari DPD RI Tamsil Linrung.
