SEMARANG (Hidayatullah.or.id) — Ketua Bidang Ekonomi Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Drs. H. Wahyu Rahman, M.E, menegaskan bahwa organisasi dakwah tidak cukup hanya bertumpu pada kekuatan ideologis dan struktur kelembagaan, tetapi harus ditopang oleh sistem ekonomi yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Wahyu Rahman dalam arahannya pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Jawa Tengah Tahun 2026, yang diselenggarakan di Gedung Kartini Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah, Semarang, pada Jumat–Sabtu, 25–26 Sya’ban 1447 (13–14/2/2026).
Dalam forum tersebut, Wahyu Rahman hadir sebagai pendamping Rakerwil dari unsur Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah. Ia menyampaikan bahwa keberadaan sistem ekonomi yang kokoh menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan efektivitas program organisasi. Ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memastikan seluruh program berjalan secara konsisten.
“Penguatan ekonomi organisasi bukan sekadar pelengkap, tetapi fondasi strategis agar seluruh program dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan,” katanya, seraya menegaskan posisi ekonomi organisasi sebagai instrumen pendukung utama pelaksanaan dakwah, pendidikan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Wahyu Rahman, kemandirian ekonomi memungkinkan organisasi memiliki kemampuan yang lebih stabil dalam menjalankan program-programnya tanpa bergantung pada faktor eksternal yang bersifat sementara. Ia juga menekankan bahwa sistem ekonomi yang terkelola secara profesional memberikan dukungan struktural terhadap pelaksanaan agenda organisasi secara berkelanjutan.
Dalam arahannya, ia mendorong seluruh jajaran pengurus di tingkat wilayah dan daerah untuk mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang tersedia. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan badan usaha organisasi, pengembangan amal usaha, serta peningkatan kualitas tata kelola sumber daya yang dimiliki organisasi. Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang produktif, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi organisasi.
Rapat Kerja Wilayah Hidayatullah Jawa Tengah Tahun 2026 diikuti oleh berbagai unsur strategis organisasi dari seluruh wilayah provinsi. Peserta kegiatan meliputi Dewan Murabbi Wilayah (DMW), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Daerah (DPD) se-Jawa Tengah, organisasi pendukung seperti Muslimat dan Pemuda Hidayatullah, pengelola Kampus Madya, unit amal usaha dan badan usaha tingkat wilayah, serta petugas perintisan daerah.
Transformasi Kelembagaan
Rakerwil tahun ini mengangkat tema Konsolidasi Jatidiri dan Transformasi Organisasi menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh. Tema tersebut menjadi kerangka kerja bersama dalam memperkuat identitas organisasi sekaligus mendorong transformasi kelembagaan agar mampu menjalankan peran secara efektif di tengah masyarakat.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Jawa Tengah, Akhmad Ali Subur, mengatakan melalui forum ini, penguatan sektor ekonomi menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung keberlangsungan gerak organisasi.
Penguatan tersebut mencakup pengembangan badan usaha, peningkatan kualitas manajemen ekonomi organisasi, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan program dakwah, pendidikan, dan pelayanan masyarakat.
Akhmad menambahkan, rapat kerja wilayah ini menjadi bagian dari agenda konsolidasi organisasi yang bertujuan memperkuat koordinasi antarstruktur organisasi di tingkat wilayah dan daerah.
“Selain itu, forum ini juga menjadi sarana penyelarasan visi dan program kerja dalam rangka mendukung keberlanjutan aktivitas organisasi secara sistematis dan terencana,” katanya.
Melalui pelaksanaan Rakerwil tersebut, seluruh unsur organisasi di wilayah Jawa Tengah diharapkan memiliki kesamaan arah dalam menjalankan program kerja yang terintegrasi dengan penguatan kemandirian ekonomi.
