Beranda blog Halaman 44

Stunting Ideologi dan Revitalisasi Halaqah

SEPEKAN lalu, tepatnya pada Rabu (29/4/2026) penulis berkesempatan menjadi pemateri dalam Workshop Nasional Perkaderan yang digagas oleh Bidang Perkaderan dan Pembinaan Anggota DPP Hidayatullah. Acara yang diikuti utusan Dewan Murabbi Wilayah (DMW) dan Departemen Perkaderan DPW dari seluruh Indonesia dilaksanakan selama lima hari.

Dalam sesi brainstorming dengan peserta, muncul kekhawatiran gerakan dakwah yang dibangun hanyut pada dua godaan besar, kuantitas dan pragmatisme.

Pertama, jebakan kuantitas. Dimana pertumbuhan sering dibanggakan dengan angka-angka, berapa banyak kader, berapa luas ekspansi, berapa cepat perkembangan dan lain sebagainya. Sesuatu yang bisa  terlihat besar, tetapi rapuh dari dalam. Bahkan ketika angka-angka tersebut tanpa diiringi kualitas memadai, bisa saja hanya ilusi kekuatan. Gerakan bisa, kader banyak, tetapi mudah goyah.

Kedua, godaan pragmatisme. Ukuran keberhasilan bergeser dari nilai ke hasil instan. Yang penting terlihat bergerak, yang penting ada capaian, yang penting diakui. Idealisme dianggap beban, bahkan kadang dicurigai sebagai penghambat. Padahal, tanpa idealisme, gerakan hanya akan menjadi mesin tanpa arah—bergerak cepat, tetapi tidak tahu ke mana.

Jika keduanya berpilin dalam jangka waktu lama, tanpa diringi dengan kualitas pembinaan, maka akan lahir kader dengan kondisi malnutrisi, stunting ideologi. Kondisi ketika kader kehilangan kedalaman pemahaman terhadap nilai-nilai dasar yang diperjuangkannya.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melahirkan krisis identitas, bahkan pada organisasi yang secara struktur terlihat besar. Jelas ini sangat berbahaya, karena secara perlahan akan menggerus arah, komitmen, dan ketahanan sebuah gerakan.

Pertanyaan menggelitik kemudian muncul, mengapa stunting ideologi bisa terjadi? Menurut hemat penulis setidaknya ada empat hal yang menjadi pemicu.

Pertama, dangkalnya proses kaderisasi. Tidak sedikit proses pembinaan yang lebih menekankan formalitas daripada substansi. Kader hadir dalam forum, tetapi tidak benar-benar mengalami proses pembentukan. Materi disampaikan, namun proses internalisasi nilai  tidak terjadi.

Kedua, orientasi pragmatis yang semakin menguat. Pada saat ukuran keberhasilan bergeser hanya pada capaian-capaian praktis, seperti jabatan, program, atau angka-angka, maka aspek ideologis sering kali terpinggirkan. Kader sibuk bergerak dalam jabatan formal, tetapi kehilangan arah. Kader bergabung dalam gerakan karena adanya kesempatan lowongan kerja di amal usaha. Kader konsentrasi pada orientasi jabatan, sementara penanaman nilai tidak dilakukan, maka pada kondisi ini harakah hanya sebatas ikatan korporat.

Ketiga, lemahnya budaya literasi dan berpikir kritis. Ideologi tidak akan tumbuh dalam ruang yang miskin literasi. Kader yang tidak terbiasa membaca dan mendalami gagasan akan cenderung memahami nilai secara dangkal dan hitam-putih.

Keempat, minimnya keteladanan murabbi. Ideologi tidak cukup diajarkan, ia harus dicontohkan. Ketika murabbi tidak menghadirkan integritas antara ucapan dan tindakan, kader akan kehilangan rujukan hidup. Di titik ini, nilai yang diharapkan tumbuh menjadi panduan langkah, hanya menjadi benih yang teronggok di laci meja wacana.

Pada saat keempatnya berpadu, disinilah stunting ideologi menemukan ruang hidupnya, yang berimbas pada kondisi kader semakin kehilangan pemahaman terhadap nilai-nilai dasar yang diperjuangkannya. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melahirkan krisis identitas dalam tubuh organisasi.

Bagi lembaga kaderisasi seperti Hidayatullah, persoalan ini seharusnya menjadi perhatian serius. Sebab, kekuatan organisasi bukan semata pada jumlah anggota, melainkan pada kualitas ideologis kadernya. Tanpa fondasi ideologi yang kokoh, pertumbuhan organisasi justru berisiko menjadi rapuh, besar secara struktur tetapi lemah dalam substansi.

Di tengah tantangan tersebut, halaqah kader menemukan relevansinya. Selain forum pengajian rutin, halaqah juga menjadi instrumen strategis pembinaan yang membentuk cara berpikir, sikap, dan orientasi hidup kader. Di dalamnya, nilai-nilai tidak hanya diajarkan, tetapi dihidupkan melalui interaksi, keteladanan, dan proses refleksi bersama.

Namun, kita juga perlu jujur melihat kenyataan. Tidak semua halaqah berjalan efektif. Dalam beberapa kasus, halaqah terjebak menjadi sekedar rutinitas, sekadar menggugurkan kewajiban. Materi disampaikan, tetapi tidak menyentuh persoalan riil kader. Diskusi berlangsung, tetapi tidak menghasilkan perubahan berarti. Jika ini terus dibiarkan, halaqah justru kehilangan daya transformasinya.

Oleh karenanya, revitalisasi halaqah menjadi keharusan, karena sejatinya ia menjadi ruang pemulihan sekaligus penguatan. Murabbi  harus dipersiapkan dengan baik, tidak hanya secara keilmuan, tetapi juga keteladanan. Kurikulum pembinaan perlu dirancang secara sistematis dan kontekstual, menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Evaluasi juga harus menjadi bagian penting, agar proses pembinaan tidak berjalan di tempat.

Tantangan lainnya, halaqah hari ini berhadapan langsung dengan realitas baru, kemajuan teknologi dan perubahan karakter generasi. Lalu pertanyaanya, seperti apa halaqah yang relevan hari ini? Halaqah yang bisa jadi magnet bagi kader untuk mendatanginya dengan rindu.

Untuk menjawab kondisi ini, hemat penulis, halaqah memberikan solusi, bahwa, pertama, halaqah mampu mengelola ketegangan antara kuantitas dan kualitas. Ekspansi kader memang penting, tetapi pertumbuhan tanpa kualitas hanya akan melahirkan kerentanan baru. Dalam konteks ini, kualitas bukan lawan dari kuantitas, melainkan fondasi bagi pertumbuhan kuantitas yang sehat.

Kedua, halaqah harus tegas dalam menavigasi tarik-menarik antara pragmatisme dan idealisme. Realitas memang menuntut hasil yang konkret, tetapi gerakan tanpa idealisme akan kehilangan arah. Sebaliknya, idealisme tanpa pijakan realitas akan menjadi utopis. Halaqah harus menjadi ruang sintesis, ia bisa menanamkan nilai yang kuat sekaligus melatih kader membaca realitas dan bertindak secara strategis. Kader tidak hanya diajarkan “apa yang benar”, tetapi juga “bagaimana mewujudkannya”.

Ketiga, halaqah perlu menumbuhkan daya tahan intelektual dan spiritual. Di era banjir informasi, kader tidak cukup hanya diberi jawaban, tetapi harus dilatih cara berpikir. Diskusi harus lebih hidup, literasi harus ditingkatkan, dan perenungan harus menjadi bagian dari proses. Dengan begitu, kader tidak mudah goyah oleh narasi yang datang silih berganti.

Keempat, halaqah harus bertransformasi tanpa kehilangan ruh. Teknologi bukan ancaman, melainkan alat. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pembinaan—melalui kelas daring, grup diskusi, atau materi multimedia. Namun, yang tidak boleh hilang adalah kedalaman interaksi. Halaqah tidak cukup hanya menjadi “konten”, tetapi harus tetap menjadi ruang pembentukan, di mana di dalamnya ada dialog, kedekatan, dan keteladanan

Jika halaqah mampu menjawab tantangan-tantangan ini, maka ia tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi solusi utama dalam mengatasi stunting ideologi. Ia akan melahirkan kader yang tidak sekadar banyak, tetapi berkualitas; tidak sekadar bergerak, tetapi berarah; tidak sekadar realistis, tetapi juga berprinsip.

Pada akhirnya, masa depan sebuah gerakan sangat ditentukan oleh kualitas kadernya hari ini. Jika kita ingin membangun peradaban yang kuat, maka memastikan tidak adanya stunting ideologi dalam tubuh kader adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Dan halaqah, sejauh ini, tetap menjadi salah satu jalan terbaik untuk mewujudkannya.[]

*) Dudung A. Abdullah, penulis Ketua Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah

Forum Koordinasi Hybrid Bahas Kerjasama Penguatan Dakwah Lintas Batas Indonesia-Timor Leste

0

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Kegiatan koordinasi dakwah lintas batas membahas persiapan dan langkah-langkah strategis guna mendorong perkembangan dakwah di kawasan menjadi fokus utama dalam forum yang digelar secara hybrid, dengan pertemuan luring pada 30 April 2026 dan dilanjutkan secara daring pada 4 Mei 2026.

Agenda ini menghadirkan Ketua Departemen Dakwah Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Muhammad Agung Tranajaya, dai dari Nusa Tenggara Timur Ali Linggie dan Usman Mamang, serta Ketua Persaudaraan Dai Indonesia (PosDai) Pusat Abdul Muin.

Pembahasan dalam forum diarahkan pada penguatan strategi dakwah lintas negara, dengan salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Timor Leste. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa meskipun terdapat batas negara, hubungan keumatan tetap terhubung oleh semangat ukhuwah Islamiyah yang membuka peluang penguatan dakwah di kawasan tersebut.

“Sebagai tindak lanjut, direncanakan agenda silaturahmi langsung ke Dili dalam waktu dekat. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemetaan awal terhadap potensi kerja sama dakwah yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan di wilayah tersebut,” kata Muhammad Agung Tranajaya dalam keterangan tertulisnya kepada media ini, Selasa, 8 Dzulqaidah 1447 (5/5/2026).

Selain itu, sejumlah program juga mulai dirancang, di antaranya penguatan ekonomi berbasis pemberdayaan umat serta pembinaan masyarakat melalui masjid. Program ini diarahkan untuk mendukung kemandirian masyarakat sekaligus memperkuat peran dakwah dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks pengembangan regional, kegiatan ini juga berkaitan dengan program South East Asia (SEA) Loves Al-Quran yang telah dilaksanakan pada Ramadhan 1446 dan 1447 Hijriah lalu. Program tersebut mencakup beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Timor Leste.

Ditambahkan, koordinasi ini menjadi bagian dari langkah konsolidasi antar pelaku dakwah untuk memperluas jangkauan program serta memperkuat sinergi lintas wilayah dalam pelaksanaan kegiatan dakwah.

KH Naspi Arsyad Ingatkan Kader Hidayatullah Tampilkan Islam dalam Kehidupan Nyata

0

BONTANG (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah KH Naspi Arsyad menyampaikan bahwa nilai kebaikan harus disampaikan dengan cara yang baik agar dapat diterima oleh masyarakat, disamping kader Hidayatullah harus mampu menunjukkan rasa syukur tidak hanya secara lisan tetapi juga melalui praktik kehidupan yang mencerminkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Hal tersebut disampaikan saat menyapa jamaah Masjid Ar-Riyadh, Pondok Pesantren Hidayatullah Bontang, Kalimantan Timur, Ahad, 16 Dzulqaidah 1447 (3/5/2026).

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda silaturahim yang telah direncanakan sejak Musyawarah Nasional VI Hidayatullah di Jakarta pada akhir 2025. KH Naspi Arsyad menyebutkan bahwa kunjungan ke Bontang telah dilakukan secara berkala, termasuk kunjungan terakhir sekitar enam bulan sebelumnya.

Dalam pemaparannya, ia menyoroti pentingnya kesadaran kader terhadap peran Hidayatullah dalam membimbing umat. Ia menegaskan bahwa ekspresi syukur tidak cukup pada tataran verbal, tetapi harus tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari.

“Kader Hidayatullah diharapkan mampu menunjukkan rasa syukur tidak hanya secara lisan, tetapi juga melalui praktik kehidupan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Hidayatullah mengajarkan Islam melalui pendekatan manhaj nubuwwah dengan sistematika wahyu, yang menurutnya merupakan metode memahami ajaran Islam dengan meneladani praktik Nabi Muhammad ﷺ secara langsung.

Dalam konteks tersebut, ia mengingatkan bahwa penyampaian nilai kebaikan harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat agar dapat diterima oleh masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Hidayatullah tidak hanya menghadirkan konsep, tetapi juga membangun praktik kehidupan Islami melalui pembentukan mujtama’ atau kehidupan berjamaah di lingkungan kampus.

“Di kampus-kampus Hidayatullah, Islam tidak hanya diajarkan, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

KH Naspi Arsyad juga menekankan pentingnya kekhusyukan dalam ibadah, khususnya shalat, serta mengingatkan bahwa pelaksanaan ibadah yang tergesa-gesa dapat mengurangi penghayatan terhadap nilai iman.

Ia turut menyinggung kondisi masyarakat yang mudah terpengaruh oleh arus informasi, termasuk fenomena di media sosial. “Indonesia membutuhkan individu dengan keimanan yang kuat, doa yang mustajab, dan keimanan yang benar-benar menuntun hidupnya,” tegasnya.

Pemuda Hidayatullah Dorong Pengawalan Program MBG untuk Maksimalkan Dampak Sosial Ekonomi

MALANG (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Haniffudin Chaniago, menekankan pentingnya pengawalan dan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya menghasilkan dampak berlapis bagi kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Kepemudaan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemuda Hidayatullah yang berlangsung di Aula Ar Rahmah Putri 2, Malang bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 pada Sabtu, 2 Mei 2026.

Dalam forum yang juga menghadirkan Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto, Hanifuddin menjelaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang memiliki cakupan manfaat luas, tidak hanya dalam aspek kesehatan, tetapi juga dalam pembangunan sumber daya manusia.

Ia menyebut program tersebut sebagai bagian dari upaya membentuk generasi yang sehat dan berdaya saing dalam kerangka pembangunan jangka panjang nasional. Menurutnya, MBG berkaitan dengan upaya pencegahan stunting sekaligus peningkatan kualitas gizi peserta didik.

“MBG adalah program luar biasa, bukan hanya berdampak pada anak didik, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang luar biasa. Dampaknya bisa dirasakan oleh petani sayur, nelayan, para juru masak dan banyak lagi,” ujarnya.

Selain dimensi kesehatan, Hanifuddin menyoroti keterkaitan program tersebut dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menyebut bahwa implementasi MBG melibatkan berbagai sektor, mulai dari produksi pangan hingga distribusi dan pengolahan.

Dalam konteks tersebut, ia menegaskan perlunya sistem pengawasan yang terukur dan mekanisme evaluasi yang transparan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.

Menurutnya, proses monitoring diperlukan agar manfaat program tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga oleh pelaku ekonomi di tingkat lokal, termasuk produsen pangan, nelayan, dan pekerja sektor jasa.

Ia menambahkan bahwa evaluasi berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program, sekaligus memastikan distribusi manfaat berjalan secara merata.

Seminar Nasional Kepemudaan ini menjadi ruang diskusi mengenai peran generasi muda dalam mengawal kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kualitas manusia dan penguatan ekonomi masyarakat.

Reaktualisasi Prinsip Syura dalam Menjawab Krisis Kepemimpinan Modern

0

TULISAN ini terinspirasi dari kegiatan halaqah Ahlul Ahli wal ‘Aqdi (AHWA) Hidayatullah yang berlangsung pada 24–25 April 2026 di Kampus Induk Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, Balikpapan. Di antara materi halaqah tersebut adalah taujih Rais ‘Am tentang Kepemimpinan Syura, makalah “Urgensi Kepemimpinan Syura”, serta implementasi Kepemimpinan Syura dalam PDO 2025.

Materi perbincangan merujuk pada ToR yang menjadi acuan acara ini, yang menegaskan bahwa konsep kepemimpinan Hidayatullah adalah Kepemimpinan Syura. Seluruh keputusan tidak bersifat personal, melainkan melalui proses istikharah dan istisyarah sebagai upaya menghimpun pemikiran, pendapat, serta lintasan ilhami. Proses ini telah berlangsung sejak masa KH Abdullah Said rahimahullah hingga kepemimpinan KH Abdurrahman Muhammad saat ini.

Diskursus dalam kegiatan tersebut disarikan penulis dalam tulisan berikut dengan penambahan referensi dari berbagai sumber literatur dan olah digital.

Sejarah menunjukkan bahwa runtuhnya sebuah peradaban hampir selalu diawali oleh krisis kepemimpinan. Ketika keputusan lahir dari satu kepala tanpa kontrol, tanpa masukan, dan tanpa moralitas, maka tirani, korupsi, dan stagnasi menjadi keniscayaan. Sebaliknya, peradaban Islam pada masa keemasannya dibangun melalui kepemimpinan kolektif, musyawarah, dan berlandaskan nilai—yang dikenal sebagai syura.

Syura adalah sistem pengambilan keputusan yang menjadikan kebenaran sebagai kompas, bukan kekuasaan. Di tengah dunia modern yang diwarnai polarisasi politik, kepemimpinan otoriter, dan kebijakan elitis, menggali kembali urgensi syura menjadi kebutuhan mendesak bagi kebangkitan peradaban Islam.

Karakter Islam

Konsep syura memiliki pijakan teologis yang kuat. Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syura: 38: “…sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka.” Ayat ini turun di Makkah saat kaum Muslimin masih minoritas dan belum memiliki negara. Artinya, syura adalah karakter masyarakat Islam, bukan sekadar sistem kenegaraan.

Rasulullah SAW, meskipun ma’shum dan menerima wahyu, tetap diperintahkan untuk bermusyawarah. Dalam QS. Ali Imran: 159 ditegaskan: “…dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” Praktiknya tampak dalam Perang Badar, strategi Parit, hingga Perjanjian Hudaibiyah yang diputuskan setelah mendengar pendapat para sahabat.

Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib dipilih melalui mekanisme syura, bukan penunjukan dinasti. Dengan demikian, syura merupakan sunnah kepemimpinan. Meninggalkannya berarti meninggalkan warisan Rasulullah dalam mengelola umat.

Mengapa Syura Mendesak?

Penguatan konsep syura tidak berhenti pada landasan normatif dan historis semata, tetapi menuntut pembacaan kontekstual terhadap realitas kontemporer. Perubahan lanskap sosial, politik, dan teknologi menghadirkan kompleksitas baru yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan kepemimpinan tunggal.

Dalam situasi tersebut, syura tidak hanya relevan sebagai prinsip, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk menjaga keseimbangan antara otoritas dan partisipasi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara lebih spesifik beberapa alasan-alasan yang menjadikan syura mendesak dalam pembangunan peradaban hari ini.

Pertama, mencegah diktatorisme berbaju agama. Sejarah Islam pasca Khulafaur Rasyidin menunjukkan bagaimana sistem kerajaan menggantikan syura. Kekuasaan diwariskan, kritik dibungkam, dan ulama dikooptasi. Ibn Khaldun menyebut fase ini sebagai awal ashabiyah buta yang merusak. Syura berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memaksa penguasa mendengar, menimbang, dan bertanggung jawab.

Kedua, mengoptimalkan potensi kolektif umat. Peradaban tidak dibangun oleh satu individu. Kompleksitas persoalan modern—ekonomi digital, krisis iklim, bioteknologi, hingga geopolitik—menuntut pendekatan kolektif. Syura menghimpun berbagai keahlian dalam satu forum. Umar bin Khattab bahkan melibatkan anak muda dan perempuan dalam pengambilan keputusan negara.

Ketiga, melahirkan legitimasi dan ketaatan rasional. Keputusan yang dihasilkan melalui syura lebih mudah diterima karena masyarakat merasa dilibatkan. Ketaatan lahir bukan karena tekanan, melainkan kesadaran atas proses yang adil dan transparan.

Keempat, menjaga syariat dari monopoli tafsir. Tanpa syura, agama rentan disalahgunakan. Penguasa dapat mengklaim legitimasi ilahi atas kebijakannya. Syura memastikan setiap argumen diuji berdasarkan dalil, maslahat, dan realitas.

Tantangan Penerapan Syura di Era Modern

Meskipun syura memiliki landasan normatif yang kokoh dan rekam jejak historis yang kuat dalam peradaban Islam, implementasinya di era modern tidak berlangsung tanpa hambatan. Realitas sosial, politik, dan kelembagaan umat menunjukkan adanya berbagai distorsi yang menghambat praktik musyawarah yang ideal.

Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan struktural, yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pengambilan keputusan bersama. Oleh karena itu, identifikasi setidaknya pada tiga hambatan-hambatan utama berikut menjadi penting untuk merumuskan langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan.

Pertama, budaya patron-klien yang mengkultuskan figur yang menempatkan pemimpin sebagai figur sentral yang sulit dikritik, sehingga proses musyawarah kehilangan keseimbangan. Loyalitas personal lebih dominan dibanding argumentasi rasional, menyebabkan keputusan sering tidak melalui pertimbangan objektif yang komprehensif dan terbuka secara kolektif.

Kedua, kelembagaan yang lemah dan tidak independen sehingga institusional syura sering kali bersifat formalitas tanpa fungsi substantif. Anggota tidak memiliki kapasitas atau independensi yang memadai, sehingga keputusan cenderung mengikuti kehendak elite. Kondisi ini melemahkan peran kontrol dan mengurangi kualitas deliberasi dalam pengambilan keputusan strategis.

Dan, ketiga, dikotomi agama dan negara yang acapkali menyebabkan syura dipersepsikan terbatas pada ruang keagamaan. Akibatnya, prinsip musyawarah tidak diintegrasikan dalam sistem politik atau institusi publik, sehingga kehilangan relevansi praktis dalam tata kelola modern yang kompleks.

Padahal, prinsip syura dapat diadaptasi dalam berbagai ruang, termasuk parlemen, dewan syariah, senat akademik, hingga struktur perusahaan, selama memenuhi syarat keahlian, independensi, dan integritas.

Langkah Strategis Menghidupkan Syura

Menghadapi berbagai tantangan sebagaimaan dikemukakan sebelumnya, penguatan syura memerlukan pendekatan yang sistematis dan berlapis. Implementasi tidak dapat dibatasi pada wacana normatif, tetapi harus diterjemahkan dalam praktik nyata pada berbagai level kehidupan. Upaya ini menuntut konsistensi, pembinaan kapasitas, serta penguatan institusi yang menopang proses musyawarah.

Dengan demikian, syura tidak hanya menjadi prinsip ideal, tetapi berfungsi sebagai mekanisme operasional dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang konkret untuk menghidupkan kembali tradisi syura secara berkelanjutan dalam berbagai lingkup kehidupan. Pertama tama tentu dalam lingkup keluarga.

Keluarga merupakan ruang pertama pembentukan budaya syura. Musyawarah antara anggota keluarga membangun kebiasaan saling mendengar dan menghargai pendapat. Proses ini menanamkan nilai keadilan, tanggung jawab, serta keterbukaan sejak dini dalam pengambilan keputusan bersama.

Demikian juga, lembaga pendidikan perlu menanamkan praktik musyawarah dalam pengambilan kebijakan internal. Keterlibatan guru, dosen, dan peserta didik dalam proses deliberatif memperkuat budaya kolektif. Hal ini juga melatih kemampuan analisis, argumentasi, serta tanggung jawab terhadap keputusan bersama.

Berikutnya, dalam lingkup organisasi dalam rangka memastikan setiap keputusan strategis melalui mekanisme majelis syura yang representatif. Keterlibatan berbagai unsur memungkinkan pertimbangan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, keputusan tidak bersifat elitis, tetapi mencerminkan aspirasi dan kepentingan bersama secara kolektif.

Lebih jauh adalah dalam reformasi politik yang menuntut sistem rekrutmen pemimpin yang transparan dan berbasis kompetensi. Penguatan fungsi legislatif sebagai mitra pengawasan eksekutif menjadi penting. Dengan begitu, prinsip syura dapat terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan.

Yang paling mendasar adalah kualitas individu (syakhsiyah): jujur, ahli, berani berbeda pendapat, dan tidak berorientasi pada jabatan.

Syura sebagai Jalan Tengah

Peradaban Islam tidak akan bangkit melalui sistem otoriter maupun demokrasi tanpa nilai. Syura hadir sebagai jalan tengah: kedaulatan tetap pada syariat Allah, sementara implementasinya diputuskan melalui musyawarah yang adil dan berilmu.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa manusia lebih membutuhkan pemimpin adil meskipun kafir daripada pemimpin zalim meskipun Muslim. Keadilan tersebut lahir dari syura.

Dengan demikian, kebangkitan peradaban Islam tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi atau ekonomi, tetapi pada pemulihan marwah kepemimpinan syura—karena peradaban dibangun oleh mereka yang mau mendengar, bukan semata-mata yang paling kuat.[]

*) Nursyamsa Hadis, penulis adalah Sekretaris dan Anggota Majelis Penasihat Hidayatullah

Hidayatullah Kenang Almarhum Indra Kartasasmita sebagai Penyantun Anak Yatim dan Dhuafa

Foto kenangan ketika Ketua Yayasan Dharmais H. Indra Kartasasmita menerima Ketua Umum Pengurus Pusat Syabab Hidayatullah Suhardi yang didampingi Ketua Departemen Sosial DPP Hidayatullah Muhammad Arasy Arhat di kantornya Gedung Granadi Lantai 5 Jl. HR Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin, 17 April 2017 (Foto: Dokpri Suhardi/ hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Organisasi kemasyarakatan Islam Hidayatullah menyampaikan duka atas wafatnya Ketua Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), H. Drs. Indra Kartasasmita, M.Sc., yang meninggal dunia pada Rabu, 5 Dzulqaidah 1447 Hijriah bertepatan dengan 22 April 2026 pukul 01.29 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta. Kabar wafatnya tokoh nasional tersebut meninggalkan jejak duka di berbagai kalangan yang selama ini mengenalnya melalui aktivitas sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan olahraga.

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Muhammad Isnaeni, mengenang almarhum sebagai sosok yang memiliki perhatian nyata terhadap anak-anak yatim dan keluarga dhuafa melalui berbagai program sosial Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais). Menurut Isnaeni, kepedulian almarhum juga menyentuh anak-anak binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang dikelola Hidayatullah di berbagai daerah.

“Beliau adalah pribadi yang konsisten membantu anak-anak yatim dan dhuafa,” ujar Muhammad Isnaeni menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Indra Kartasasmita.

Muhammad Isnaeni menyampaikan bahwa hubungan almarhum dengan lembaga sosial binaan Hidayatullah berlangsung dalam semangat kemanusiaan yang konsisten. “Beliau hadir sebagai sosok yang peduli terhadap masa depan anak-anak yang membutuhkan perhatian bersama,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Daerah Khusus Jakarta, Suhardi, yang pernah berinteraksi langsung dengannya mengenal sosok Indra Kartasasmita sebagai tokoh lembaga sosial dan juga figur yang terlibat langsung dalam mendukung program kemanusiaan.

Di tingkat nasional, Indra Kartasasmita juga dikenal luas melalui kiprahnya di dunia olahraga. Sejumlah laporan media nasional mencatat dirinya sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi). Ia termasuk figur yang terlibat dalam pendirian organisasi tersebut pada 1966, yang kemudian berkembang menjadi salah satu cabang olahraga bela diri yang aktif di Indonesia.

Selain itu, almarhum juga tercatat aktif dalam pembinaan olahraga nasional dan pernah menjadi bagian dari struktur Dewan Pengawas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Kiprah tersebut memperlihatkan keterlibatannya dalam pengembangan atlet dan organisasi olahraga selama beberapa dekade.

Namun bagi anak-anak yatim, dhuafa, dan lembaga sosial yang pernah menerima manfaat dari program Yayasan Dharmais, warisan Indra Kartasasmita hadir dalam bentuk perhatian yang nyata. Pada Rabu dini hari pukul 01.29 WIB, perjalanan panjang pengabdiannya berakhir di RSPAD Jakarta, meninggalkan jejak kemanusiaan yang dikenang banyak pihak.

Naspi Arsyad Ungkap Strategi Akselerasi Nasional Menuju Transformasi Gerakan Berjuta Dampak

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah KH Naspi Arsyad Lc membuka acara Workshop Pekaderan Nasional di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta pada Senin, 27 April 2026 (Foto: Qoim Biamrillah Tumiran/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Bidang Perkaderan & Pembinaan Anggota Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah menggelar Workshop Pekaderan Nasional yang diselenggarakan selama empat hari di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta dibuka pada Senin, 9 Zulkaidah 1447 (27/4/2026). Forum ini disebut sebagai instrumen strategis untuk melakukan rekayasa ulang terhadap struktur gerakan agar lebih adaptif terhadap kompleksitas zaman.

Ketua Umum DPP Hidayatullah, KH Naspi Arsyad Lc, dalam sambutannya membuka acara ini menekankan bahwa agenda ini untuk memastikan bahwa setiap lini organisasi memiliki kesiapan dalam menghadapi fase transformasi yang masif. Visi besar ini termaktub dalam tema kegiatan: “Akselerasi Rekrutmen, Pembinaan, dan Kaderisasi dengan Konsolidasi Jatidiri, Transformasi Gerakan Berjuta Dampak.”

Naspi menegaskan bahwa akselerasi yang dikejar harus memiliki arah yang presisi, di mana setiap derap langkah organisasi senantiasa berpijak pada landasan ideologis yang kokoh dalam konteks kebangsaan Indonesia. Menurutnya, keselarasan antara visi keumatan dan identitas nasional merupakan imperatif strategis guna menjamin kohesi sosial serta legitimasi gerakan di ruang publik.

Dalam pada itu, KH Naspi Arsyad Lc menginstruksikan agar setiap atribut kegiatan organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga unit amal usaha terkecil, menyertakan visualisasi Merah Putih pada latar belakang acara. Peneguhan identitas ini harus bersifat omnipresen dan konsisten; sebagaimana sebuah merek ternama yang identitasnya melekat pada setiap produk, maka simbol Merah Putih harus hadir dalam setiap momentum Hidayatullah tanpa terkecuali.

Naspi menjelaskan, kebijakan ini merupakan manifestasi dari komitmen Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah tahun 2008 di Kepulauan Riau yang memandang Indonesia melalui kacamata teologis dan historis yang penting sebagai daarud da’wah.

Dalam perspektif organisasi Hidayatullah, Indonesia dipahami sebagai daarud da‘wah, wilayah strategis bagi pengabdian dakwah Islam, dimana konsep ini menempatkan Indonesia sebagai negeri yang memiliki konstitusi serta ruang sosial yang memungkinkan umat Islam berdakwah secara damai, konstitusional, dan berkontribusi bagi bangsa.

Dengan mayoritas penduduk Muslim, keragaman budaya, dan sistem kebangsaan yang disepakati, Indonesia dipandang sebagai ladang amal peradaban untuk membina umat, memperkuat moral publik, serta menghadirkan nilai Islam dalam pendidikan, ekonomi, sosial, dan kebangsaan demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

“NKRI ini adalah daarud da’wah dan itu dipertegas di Halaqah Ahwa kemarin di Balikpapan bagaimana kita memposisikan NKRI ini sebagai daarud da’wah sebagai warisan ulama-ulama kita di Indonesia ini,” tegasnya.

Dengan menetapkan NKRI sebagai daarud da’wah, Naspi memandang, Hidayatullah memikul tanggung jawab moral untuk menjaga kedaulatan bangsa sebagai warisan luhur para ulama. Identitas nasional ini menjadi landasan operasional yang mendefinisikan bagaimana kader berinteraksi dan berkontribusi di tengah masyarakat.

Empat Pilar Akselerasi

Lebih jauh Naspi mengatakan, Hidayatullah kini berada pada fase krusial untuk memecah sekat-sekat eksklusivitas menuju model gerakan yang lebih inklusif. Transformasi ini, menurutnya, memerlukan pembebasan intelektual agar ruang berpikir organisasi tidak terjebak dalam pola-pola lama.

Ia pun menetapkan bahwa akselerasi untuk mencapai target “berjuta dampak” hanya dapat terwujud melalui empat pilar strategis, yaitu, Responsif, Masif, Inovatif, dan Adaptif. Baginya, keempat pilar ini sebagai imperatif gerakan yang wajib diimplementasikan.

Pilar “Responsif” menjadi prioritas utama guna menjawab dinamika keumatan secara presisi. Organisasi diinstruksikan untuk tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga harus mematuhi bingkai kerja yang telah ditetapkan:

“Merespon secara cepat tapi berbasis data, berbasis solusi dan berbasis bijaksana. Artinya, ketika Hidayatullah merespon maka tiga ini harus menjadi bingkainya,” katanya.

Pilar “Masif” menuntut perluasan jangkauan dakwah secara kuantitatif, sementara “Inovatif” mewajibkan pembaruan metodologi, dan “Adaptif” mengharuskan fleksibilitas kontekstual dalam setiap tindakan. Perubahan paradigma dari eksklusif ke inklusif adalah syarat mutlak agar pilar-pilar ini mampu menggerakkan organisasi menuju dampak sosial yang lebih luas dan nyata.

Desain Kepemimpinan dan Peran Wilayah

Di sisi lain, Naspi menjelaskan, keberlanjutan organisasi tidak boleh lagi bergantung pada pertumbuhan organik yang bersifat kebetulan, melainkan harus didasarkan pada desain kepemimpinan yang terinstitusionalisasi.

Saat ini, jelasnya, terdapat kelemahan sistemis di mana tokoh-tokoh potensial di daerah seringkali harus mengupayakan eksistensinya secara mandiri karena ketiadaan pola kaderisasi yang terstruktur yang seharusnya dimunculkan oleh sistem, bukan dibiarkan muncul karena upaya pribadi. Ketiadaan desain ini merupakan kegagalan institusional yang harus segera diakhiri.

“Dewan Pengurus Wilayah memegang tanggung jawab penuh sebagai arsitek utama dalam merancang pola promosi kepemimpinan tersebut. Harus ada desain, harus ada pola. Di sinilah perannya DPW itu,” terangnya.

Menurutnya, DPW wajib memastikan bahwa proses identifikasi dan pengangkatan kader unggul ke panggung yang lebih luas dilakukan secara sistematis. Dengan adanya desain yang jelas, akselerasi kepemimpinan akan berjalan selaras dengan visi besar organisasi untuk menciptakan dampak nasional yang terpadu.

Dia juga mengingatkan bahwa pencapaian target akselerasi menuntut adanya keseragaman langkah yang mutlak antara pusat dan daerah. Harmonisasi ini sangat krusial agar seluruh energi organisasi terkonvergensi pada satu tujuan yang sama.

Naspi menegaskan bahwa intensitas koordinasi dalam workshop ini bukan bertujuan untuk memberikan beban berlebih atau tindakan “dhalim” terhadap para pejuang di daerah, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk penyelarasan strategis.

“Kita bukan mau menzalimi ustaz-ustaz di daerah. Bukan. Kita hanya ingin gerakan kita mulai dari pusat sampai daerah ini terjadi akselerasi yang seragam,” katanya, seraya menekankan bahwa upaya menyatukan pemahaman dan langkah ini merupakan prasyarat bagi keberhasilan transformasi gerakan.

Naspi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bidang Rekrutmen dan Pembinaan atas dedikasinya, serta menghormati segala pengorbanan para peserta yang hadir.

Hidayatullah Tegaskan Indonesia sebagai Daarud Da’wah yang Harus Dijaga Bersama

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah KH Naspi Arsyad Lc membuka acara Workshop Pekaderan Nasional di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta sekaligus peluncuran buku terbitan Bidang Perkaderan dan Pembinaan Anggota pada Senin, 27 April 2026 (Foto: Qoim Biamrillah Tumiran/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, KH Naspi Arsyad, Lc., menegaskan bahwa Indonesia harus diposisikan sebagai daarud da’wah dalam arah gerakan organisasi. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Workshop Perkaderan Nasional yang digelar Bidang Perkaderan dan Pembinaan Anggota DPP Hidayatullah di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Senin, 9 Zulkaidah 1447 H (27/4/2026).

Forum yang berlangsung selama lima hari tersebut diarahkan sebagai ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat sistem rekrutmen, pembinaan anggota, dan kaderisasi di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Agenda itu mengusung tema “Akselerasi Rekrutmen, Pembinaan, dan Kaderisasi dengan Konsolidasi Jatidiri, Transformasi Gerakan Berjuta Dampak.”

Dalam sambutannya, Naspi menekankan bahwa percepatan gerakan organisasi harus tetap bertumpu pada fondasi ideologis yang jelas serta memiliki relevansi kuat dengan konteks kebangsaan Indonesia.

“NKRI ini adalah daarud da’wah dan itu dipertegas di Halaqah Ahwa kemarin di Balikpapan bagaimana kita memposisikan NKRI ini sebagai daarud da’wah sebagai warisan ulama-ulama kita di Indonesia ini,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pandangan tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi yang telah dirumuskan dalam Rakernas 2008 di Kepulauan Riau. Dalam konteks itu, Hidayatullah memandang keberadaan Indonesia sebagai ruang dakwah yang harus dijaga bersama melalui kontribusi nyata di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk peneguhan identitas kebangsaan, Naspi menginstruksikan agar simbol Merah Putih hadir dalam seluruh kegiatan organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga unit amal usaha di daerah.

Selain menegaskan identitas nasional, ia juga menyoroti kebutuhan transformasi gerakan agar lebih terbuka terhadap perubahan. Menurutnya, Hidayatullah perlu keluar dari pola eksklusivitas menuju model gerakan yang lebih inklusif.

Untuk mencapai target “berjuta dampak”, Naspi menetapkan empat pilar utama gerakan, yakni responsif, masif, inovatif, dan adaptif.

“Merespon secara cepat tapi berbasis data, berbasis solusi dan berbasis bijaksana. Artinya, ketika Hidayatullah merespon maka tiga ini harus menjadi bingkainya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perluasan dakwah, pembaruan metode, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan menjadi bagian penting dalam agenda transformasi organisasi ke depan.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran buku “Hikmah & Refleksi Ramadhan” yang merupakan kumpulan tulisan dari jajaran Bidang Perkaderan dan Pembinaan Anggota DPP Hidayatullah yang terbit di hidayatullah.or.id selama bulan suci Ramadhan 1447 lalu.

Pilu Kasus Kekerasan Anak Usia Dini di Yogyakarta, Hidayatullah Ingatkan Pentingnya Pengawasan Daycare

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Departemen Perkaderan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Fu’ad Fahrudin, menilik meningkatnya penggunaan layanan daycare sebagai konsekuensi dari perubahan pola keluarga urban, khususnya ketika ayah dan ibu sama-sama bekerja.

Ia menegaskan bahwa pertumbuhan daycare yang pesat harus diikuti kesadaran orangtua dalam menentukan tujuan pengasuhan anak, sebab keputusan menitipkan anak tidak dapat dipandang semata sebagai solusi praktis atas keterbatasan waktu keluarga modern.

Menurut Fu’ad, persoalan mendasar terletak pada motivasi orangtua saat memilih daycare. Ia menjelaskan bahwa motivasi tersebut akan menentukan pola keterlibatan orangtua dalam tumbuh kembang anak.

Ketika daycare hanya dipandang sebagai tempat penitipan agar orangtua tidak direpotkan oleh urusan domestik, maka berbagai aspek penting cenderung diabaikan, mulai dari kualitas pengasuh hingga sistem keamanan lembaga tersebut.

Sebaliknya, ia menilai orangtua yang memandang daycare sebagai ruang pendidikan awal akan bersikap jauh lebih selektif. Mereka akan menelusuri legalitas lembaga, kapasitas tenaga pengasuh, metode pembelajaran, hingga lingkungan tempat anak beraktivitas.

“Saat sang buah hati telah beraktivitas di daycare, orangtua tidak lepas tangan begitu saja,” ujar Fu’ad dalam keterangannya kepada hidayatullah.or.id, Senin, 9 Zulkaidah 1447 (27/4/2026). Ia menekankan bahwa keterlibatan orangtua tetap menjadi faktor utama meskipun anak berada dalam pengasuhan lembaga tertentu.

Komunikasi intensif antara keluarga dan pengelola daycare, menurutnya, harus terus dijaga agar perkembangan anak dapat dipantau secara berkelanjutan. Dalam perspektif pendidikan anak usia dini, pengasuhan dinilai dia sebagai tanggung jawab kolektif yang tidak bisa sepenuhnya dialihkan kepada institusi komersial.

Fu’ad juga menyoroti peran negara yang dinilai masih perlu diperkuat dalam sektor pengasuhan anak. Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya menyediakan regulasi administratif, tetapi juga harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai standar daycare yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan psikologis anak.

“Orangtua tidak dibiarkan memilih tanpa panduan,” katanya, menekankan pentingnya literasi publik mengenai pengasuhan berkualitas pada masa pertumbuhan awal anak yang kerap disebut sebagai fase emas perkembangan manusia.

Selain edukasi, Ketua Departemen Perkaderan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah ini menilai pengawasan pemerintah harus berjalan konsisten. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta yang mencuat pada akhir pekan lalu.

Berdasarkan temuan awal, rekaman video memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap 53 anak balita, sementara 13 orang telah diamankan aparat.

Menurut Fu’ad, kasus tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga pengasuhan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak. Ia mengapresiasi langkah DP3AP2 DIY dan DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang berjanji memberikan pendampingan kepada korban.

Fu’ad mengingatkan bahwa anak tidak hanya menjadi penerus keluarga, tetapi juga penentu kualitas masa depan masyarakat. Karena itu, ia menilai pengasuhan yang penuh kasih, pengawasan yang ketat, dan kebijakan publik yang berpihak pada anak merupakan investasi jangka panjang bagi peradaban yang lebih manusiawi.

Konsultan Hodam Ingatkan Kegelisahan Penting yang Harus Ada Pada Setiap Orangtua Masa Kini

0

BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) — Ustadz Hodam Wijaya, S.Pd.I, M.Pd., mengingatkan bahwa kegelisahan utama orangtua seharusnya tidak hanya bertumpu pada capaian akademik maupun keberhasilan duniawi anak, melainkan pada keselamatan iman mereka. Pesan tersebut disampaikan Hodam dalam kegiatan Sekolah Orangtua yang digelar Lembaga Pendidikan dan Perkaderan Hidayatullah (LPPH) Gunung Tembak secara daring melalui Zoom pada Sabtu, 8 Dzulqaidah 1447 (25/4/2026).

Kegiatan bertema “Peran Orangtua, Antara Dukungan Materi, Do’a, dan Kesuksesan Anak” itu diikuti guru dan dosen putra-putri serta wali santri dari jenjang KB, RA, MI, SMH hingga STIS. Forum menghadirkan Hodam Wijaya, praktisi, trainer, dan konsultan kepengasuhan santri.

Dalam pemaparannya, Hodam membuka materi dengan merujuk Surah At-Tahrim ayat 6 tentang kewajiban menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ia menekankan orientasi pendidikan keluarga perlu diarahkan kembali pada aspek keimanan.

“Kegelisahan para nabi itu adalah kegelisahan iman. Maka orangtua hari ini harus kembali menata orientasi pendidikan anak, bukan hanya sukses dunia, tapi bagaimana anak selamat dari api neraka. Harus selalu melakukan dialog iman, dengan menyebut Allah dalam dialog dengan anak,” ujarnya.

Ketua Komunitas Pengasuh Asrama se-Indonesia itu kemudian mengutip pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyebut kerusakan anak kerap berawal dari kelalaian orangtua dalam menjalankan tanggung jawab pendidikan.

Mengutip ulama besar ahli fiqih asal Damaskus itu, Hodam menjelaskan, menjaga anak dari api neraka dilakukan dengan membangun budaya taat di rumah melalui pembiasaan shalat, menghadirkan majelis ilmu, menjauhkan anak dari maksiat (i’malu biṭ-ṭha’ah wa ijtanibu al-ma’ṣiyah), serta menghidupkan dzikir dalam keluarga (wa’mur ahlaka bidzikrillah).

Hodam juga menyampaikan bahwa kebaikan anak berkaitan dengan kesalehan orangtua sebagaimana prinsip wa kaana abuhuma ṣaliḥaa. Selain itu, kesalehan anak, menurutnya, harus terus dimohonkan melalui doa karena anak saleh merupakan bentuk hidayah dari Allah.

Pada aspek pembentukan karakter, ia menjelaskan bahwa perilaku baik tumbuh melalui kasih sayang. Orangtua perlu hadir sebagai pendengar, pemberi perhatian, sekaligus sumber ketenangan emosional bagi anak.

Ia juga menekankan pentingnya keselarasan pola pendidikan antara rumah dan sekolah agar tidak memunculkan konflik loyalitas maupun hilangnya integritas anak dalam proses tumbuh kembangnya.

Dalam sesi tanya jawab, Hodam turut menjawab pertanyaan mengenai keluarga single parent dengan menekankan pentingnya menjaga ketaatan kepada Allah, menghadirkan figur pengganti yang positif, serta menjaga citra baik pasangan di hadapan anak.