JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, KH Naspi Arsyad, Lc, menghadiri pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Anis Matta, di Jakarta pada hari Kamis, 14 Syawal 1447 (2/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi para pimpinan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan tokoh Muslim Indonesia lainnya untuk berdialog langsung dengan Wamenlu, termasuk dihadiri jajaran pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri seperti Kepala BSKLN, Direktur Timur Tengah, serta Direktur Asia Selatan dan Tengah.
Dalam penyampaiannya kepada media ini pasca pertemuan tersebut, Naspi Arsyad menekankan bahwa agenda ini merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan elemen umat dalam merespons dinamika global yang semakin kompleks.
Fokus utama pembicaraan adalah mengenai penguatan peran umat Islam dalam membangun hubungan yang konstruktif di lingkup internasional, khususnya dalam menghadapi situasi geopolitik yang saat ini berkembang secara cepat dan tidak menentu.
Naspi Arsyad berpendapat bahwa keterlibatan tokoh agama dalam ranah diplomasi merupakan hal yang sangat krusial guna memastikan bahwa aspirasi masyarakat sejalan dengan visi politik luar negeri Indonesia. Tantangan global saat ini menuntut pemikiran yang lebih mendalam, sistematis, dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan bangsa.
“Peran umat di Dunia Islam bukan sekadar urusan solidaritas emosional, melainkan sebuah ikhtiar intelektual untuk memetakan posisi strategis Indonesia di tengah turbulensi geopolitik global. Kita dituntut untuk membangun narasi yang konstruktif dan solutif, sehingga eksistensi umat mampu menjadi elemen perekat dalam hubungan internasional yang kian tidak menentu,” ujar KH Naspi Arsyad.
Selain membahas peran global secara umum, para tokoh Muslim yang hadir juga melakukan dialog mengenai kondisi terkini di kawasan Timur Tengah. Naspi Arsyad menjelaskan bahwa aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut diarahkan agar Indonesia dapat membedah situasi di kawasan tersebut melalui kacamata kepentingan nasional.
“Hal ini berarti setiap kebijakan atau pandangan yang diambil terkait isu Timur Tengah harus tetap berpijak pada kedaulatan, keamanan, dan kebutuhan strategis jangka panjang bangsa Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap konstelasi politik dan pergeseran kekuatan di Timur Tengah sangat diperlukan. Tujuannya adalah agar peran yang diberikan oleh Indonesia dapat tepat sasaran serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perdamaian dunia.
“Transformasi yang terjadi di kawasan tersebut harus dipelajari secara saksama agar Indonesia tetap menjadi aktor yang relevan dan dihormati di panggung dunia,” imbuhnya.
Lebih lanjut, pertemuan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahim dan menjaga kebersamaan di antara para tokoh umat dengan jajaran birokrasi pemerintahan. Bagi Hidayatullah, terang Naspi, koordinasi seperti ini merupakan langkah positif dalam mewujudkan integrasi visi antara gerakan dakwah di akar rumput dan diplomasi kenegaraan di level elit.
Naspi Arsyad menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri atas keterbukaan dalam menyerap aspirasi para tokoh Muslim Indonesia. Ia berharap hasil dari diskusi ini dapat segera diimplementasikan dalam langkah-langkah kebijakan nyata yang memperkuat posisi Indonesia di Dunia Islam sekaligus menjaga stabilitas kawasan sesuai dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional yang telah disepakati bersama.
“Sinergi ini diharapkan mampu membawa kemaslahatan yang lebih luas, baik untuk bangsa Indonesia maupun untuk komunitas internasional secara umum,” tandasnya.
