JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi Tahun 2019. Rakornas yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla membahas Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Kawasan Transmigrasi 4.0. Acara diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada 31 Juli – 2 Agustus.
Sejalan dengan Perpres Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi penyelenggara transmigrasi dan peningkatan Sumber Daya Manusia dari segi ekonomi dan segi Sumber Daya Alam, Rakornas Transmigrasi Tahun 2019 dilakukan dalam rangka pembahasan untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, serta pihak swasta untuk mengembangkan kawasan transmigrasi.
Dengan adanya kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta tersebut membuka peluang hadirnya perusahan swasta untuk merevitalisasi kawasan transmigrasi ke arah yang lebih modern. Hidayatullah sendiri adalah merupakan salah satu mitra pemerintah dalam pengembangan kawasan dam wilayah di Indonesia.
Hadir Menteri Desa PDT dan Transigrasi, Menteri Pertanian, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) para gubernur, para bupati, perusahaan yang bermitra di Kawasan Transmigrasi, puluhan akademisi, wakil komunitas termasuk Ketua Umum DPP Hidayatullah KH Dr Nashirul Haq dan wakil media massa.
Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat memberi laporan di Rakornas mengatakan saat ini capaian transmigrasi di 619 Kawasan transmigrasi dan 48 Kawasan /KPB/Program Revitalisasi telah mengelola 4,2 juta transmigran, termasuk 1,7 tenaga kerja, yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta Ha. Lahan produktif mencakup 1.001.070 Ha sawah, 310.332 Ha lahan jagung, 1.144.080 perkebunan sawit, 429.030 Ha perkebunan karet.
“Pendapatan penduduk di kawasan transmigrasi ini mencapai Rp 17 triliun pertahun,” kata Menteri Eko Putro Sandjojo saat memberi laporan di Rakornas Kamis di Hotel Sultan, Kamis (1/8/2019).
Menteri Eko menambahkan pada kurun waktu 2015-2019, kegiatan transmigrasi telah menghasilkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi dan sosial budaya, serta Sertifikat Hak Milik transmigrasi dan kemitraan pada 259 permukiman di 22 Kawasan Perkotaan Baru, yang mencakup 43.635 Kepala Keluarga di 144 kawasan.
Selain itu, kegiatan telah meningkatkan pendapatan masyarakat transmigran dari 2,7 Juta menjadi 3,3 Juta per KK, menurunkan angka kemiskinan dari 14,9% menjadi 13,1% dan menyerap tenaga kerja 149.770 orang.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa Swasta dan kementerian lain turut dilibatkan untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Dia menyebutkan, di kawasan transmigrasi Melolo, Sumba Timur, NTT, swasta berkomitmen investasi Rp 4,7 triliun, dan hingga kini sudah terbangun perkebunan tebu dilengkapi embung senilai lebih dari Rp 1,7 triliun. Kementerian BUMN telah berkomitmen memperbesar pelabuhan agar gula yang dihasilkan lebih mudah dikirim ke provinsi lain hingga ke luar negeri.
“Kerja sama bisnis antara swasta, pemerintah daerah, dan warga di kawasan transmigrasi tercakup dalam program unggulan Prukades. Di kawasan transmigrasi Sumbawa, swasta dari Korea bersama swasta nasional berkomitmen investasi Rp 6 triliun. Jagung diproduksi massal untuk diolah dalam skala industri, kemudian sisa olahan dipak sebagai bahan energi listrik yang digunakan di dalam negeri dan diekspor ke Korea,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa transmigrasi merupakan program pemerintah yang sudah dijalankan sejak 1950 dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.
“Kalau yang datang tidak sejahtera, kemudian yang didatangi tidak sejahtera, maka transmigrasi itu tentu tidak maksimal,”jelasnya.
Jusuf Kalla juga mengakui ada gesekan antara transmigran dan penduduk lokal pada masa lalu. Tapi dia menilai transmigrasi banyak berdampak positif.
Untuk mendukung Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2018 mengenai Koordinasi dan Intergarsi Penyelenggaraan Transmigrasi, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi 2019 juga dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Bersama. (ybh/hio)
