JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Bidang Perkaderan & Pembinaan Anggota Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah menggelar Workshop Pekaderan Nasional yang diselenggarakan selama empat hari di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta dibuka pada Senin, 9 Zulkaidah 1447 (27/4/2026). Forum ini disebut sebagai instrumen strategis untuk melakukan rekayasa ulang terhadap struktur gerakan agar lebih adaptif terhadap kompleksitas zaman.
Ketua Umum DPP Hidayatullah, KH Naspi Arsyad Lc, dalam sambutannya membuka acara ini menekankan bahwa agenda ini untuk memastikan bahwa setiap lini organisasi memiliki kesiapan dalam menghadapi fase transformasi yang masif. Visi besar ini termaktub dalam tema kegiatan: “Akselerasi Rekrutmen, Pembinaan, dan Kaderisasi dengan Konsolidasi Jatidiri, Transformasi Gerakan Berjuta Dampak.”
Naspi menegaskan bahwa akselerasi yang dikejar harus memiliki arah yang presisi, di mana setiap derap langkah organisasi senantiasa berpijak pada landasan ideologis yang kokoh dalam konteks kebangsaan Indonesia. Menurutnya, keselarasan antara visi keumatan dan identitas nasional merupakan imperatif strategis guna menjamin kohesi sosial serta legitimasi gerakan di ruang publik.
Dalam pada itu, KH Naspi Arsyad Lc menginstruksikan agar setiap atribut kegiatan organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga unit amal usaha terkecil, menyertakan visualisasi Merah Putih pada latar belakang acara. Peneguhan identitas ini harus bersifat omnipresen dan konsisten; sebagaimana sebuah merek ternama yang identitasnya melekat pada setiap produk, maka simbol Merah Putih harus hadir dalam setiap momentum Hidayatullah tanpa terkecuali.
Naspi menjelaskan, kebijakan ini merupakan manifestasi dari komitmen Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah tahun 2008 di Kepulauan Riau yang memandang Indonesia melalui kacamata teologis dan historis yang penting sebagai daarud da’wah.
Dalam perspektif organisasi Hidayatullah, Indonesia dipahami sebagai daarud da‘wah, wilayah strategis bagi pengabdian dakwah Islam, dimana konsep ini menempatkan Indonesia sebagai negeri yang memiliki konstitusi serta ruang sosial yang memungkinkan umat Islam berdakwah secara damai, konstitusional, dan berkontribusi bagi bangsa.
Dengan mayoritas penduduk Muslim, keragaman budaya, dan sistem kebangsaan yang disepakati, Indonesia dipandang sebagai ladang amal peradaban untuk membina umat, memperkuat moral publik, serta menghadirkan nilai Islam dalam pendidikan, ekonomi, sosial, dan kebangsaan demi terwujudnya kemaslahatan bersama.
“NKRI ini adalah daarud da’wah dan itu dipertegas di Halaqah Ahwa kemarin di Balikpapan bagaimana kita memposisikan NKRI ini sebagai daarud da’wah sebagai warisan ulama-ulama kita di Indonesia ini,” tegasnya.
Dengan menetapkan NKRI sebagai daarud da’wah, Naspi memandang, Hidayatullah memikul tanggung jawab moral untuk menjaga kedaulatan bangsa sebagai warisan luhur para ulama. Identitas nasional ini menjadi landasan operasional yang mendefinisikan bagaimana kader berinteraksi dan berkontribusi di tengah masyarakat.
Empat Pilar Akselerasi
Lebih jauh Naspi mengatakan, Hidayatullah kini berada pada fase krusial untuk memecah sekat-sekat eksklusivitas menuju model gerakan yang lebih inklusif. Transformasi ini, menurutnya, memerlukan pembebasan intelektual agar ruang berpikir organisasi tidak terjebak dalam pola-pola lama.
Ia pun menetapkan bahwa akselerasi untuk mencapai target “berjuta dampak” hanya dapat terwujud melalui empat pilar strategis, yaitu, Responsif, Masif, Inovatif, dan Adaptif. Baginya, keempat pilar ini sebagai imperatif gerakan yang wajib diimplementasikan.
Pilar “Responsif” menjadi prioritas utama guna menjawab dinamika keumatan secara presisi. Organisasi diinstruksikan untuk tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga harus mematuhi bingkai kerja yang telah ditetapkan:
“Merespon secara cepat tapi berbasis data, berbasis solusi dan berbasis bijaksana. Artinya, ketika Hidayatullah merespon maka tiga ini harus menjadi bingkainya,” katanya.
Pilar “Masif” menuntut perluasan jangkauan dakwah secara kuantitatif, sementara “Inovatif” mewajibkan pembaruan metodologi, dan “Adaptif” mengharuskan fleksibilitas kontekstual dalam setiap tindakan. Perubahan paradigma dari eksklusif ke inklusif adalah syarat mutlak agar pilar-pilar ini mampu menggerakkan organisasi menuju dampak sosial yang lebih luas dan nyata.
Desain Kepemimpinan dan Peran Wilayah
Di sisi lain, Naspi menjelaskan, keberlanjutan organisasi tidak boleh lagi bergantung pada pertumbuhan organik yang bersifat kebetulan, melainkan harus didasarkan pada desain kepemimpinan yang terinstitusionalisasi.
Saat ini, jelasnya, terdapat kelemahan sistemis di mana tokoh-tokoh potensial di daerah seringkali harus mengupayakan eksistensinya secara mandiri karena ketiadaan pola kaderisasi yang terstruktur yang seharusnya dimunculkan oleh sistem, bukan dibiarkan muncul karena upaya pribadi. Ketiadaan desain ini merupakan kegagalan institusional yang harus segera diakhiri.
“Dewan Pengurus Wilayah memegang tanggung jawab penuh sebagai arsitek utama dalam merancang pola promosi kepemimpinan tersebut. Harus ada desain, harus ada pola. Di sinilah perannya DPW itu,” terangnya.
Menurutnya, DPW wajib memastikan bahwa proses identifikasi dan pengangkatan kader unggul ke panggung yang lebih luas dilakukan secara sistematis. Dengan adanya desain yang jelas, akselerasi kepemimpinan akan berjalan selaras dengan visi besar organisasi untuk menciptakan dampak nasional yang terpadu.
Dia juga mengingatkan bahwa pencapaian target akselerasi menuntut adanya keseragaman langkah yang mutlak antara pusat dan daerah. Harmonisasi ini sangat krusial agar seluruh energi organisasi terkonvergensi pada satu tujuan yang sama.
Naspi menegaskan bahwa intensitas koordinasi dalam workshop ini bukan bertujuan untuk memberikan beban berlebih atau tindakan “dhalim” terhadap para pejuang di daerah, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk penyelarasan strategis.
“Kita bukan mau menzalimi ustaz-ustaz di daerah. Bukan. Kita hanya ingin gerakan kita mulai dari pusat sampai daerah ini terjadi akselerasi yang seragam,” katanya, seraya menekankan bahwa upaya menyatukan pemahaman dan langkah ini merupakan prasyarat bagi keberhasilan transformasi gerakan.
Naspi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bidang Rekrutmen dan Pembinaan atas dedikasinya, serta menghormati segala pengorbanan para peserta yang hadir.
