MERAUKE (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah telah mengesahkan pembentukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah untuk 4 provinsi baru Papua. Keempat provinsi tersebut adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Pelantikan pengurus DPW Hidayatullah Papua Barat Daya digelar di Manokwari pada Sabtu, 20 Dzulhijah 1444 (8/7//2023) oleh Ketua Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat (PPO DPP) Hidayatullah, Asih Subagyo.
Pada kesempatan tersebut sekaligus dilakukan pelantikan pengurus Pergantian Antar Waktu (PAW) beberpa pengurus DPW Papua Barat karena sebagian sumber dayanya didapuk menjadi pengurus DPW Papua Barat Daya.
Adapun pelantikan untuk tiga DPW baru dari pemekaran DPW Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, akan dilaksanakan pada 3 Agustus 2023 mendatang.
Pembentukan DPW Hidayatullah di 4 provinsi baru Pulau Papua tersebut seiring dengan keputusan pemerintah Indonesia yang telah mengesahkan empat provinsi baru di Papua itu sebagaimana Keputusan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022.
Ketua Bidang PPO DPP Hidayatullah Asih Subagyo dalam keterangannya mengatakan UU Nomor 2 Tahun 2021 memberi peluang pemerintah pusat dan DPR melakukan pemekaran daerah otonom baru untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Lebih jauh, UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengakomodir aspirasi pemekaran wilayah provinsi atau kabupaten/kota oleh sejumlah kalangan.
Asih menjelaskan, pemekaran wilayah kabupaten atau provinsi di Papua sekarang tak melulu atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Tapi pemerintah pusat beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota.
“Salah satu tujuan pemekaran propinsi Papua adalah untuk mempercepat pembangunan dan mempercepat pelayanan masyarakat. Mengingat pulau Papua sangat luas dan akses jalan antar daerah tidak semuanya mudah untuk dijangkau,” kata Asih.
Asih menjelaskan, dakwah Hidayatullah yang telah hadir sejak tahun 1988 dengan mengirimkan kader kader dai sehingga eksis di beberapa kabupaten dan kota.
“Hidayatullah mengikuti dan menyesuaikan kebijakan pemerintah. Saat satu provinsi maka ada satu DPW, ketika ada pemekaran Papua Barat maka Hidayatullah langsung membentuk DPW Papua Barat,” katanya.
Demikian juga berikutnya, terangnya, ketika pemerintah memutuskan pemekaran propinsi baru di Papua dan Papua Barat maka DPP Hidayatullah juga melakukan pemekaran dengan membentuk DPW Papua sesuai dengan pemekaran yang disahkan oleh pemerintah.
“Hal ini cukup mudah karena DPD Hidayatullah telah hadir di propinsi pemekaran baru tersebut. Kecuali yang masih belum terlalu eksis di Provinsi Papua Pegunungan,” imbuhnya.
Lebih jauh Asih menuturkan tujuan pembentukan DPW baru ini juga untuk memudahkan kolaborasi dengan pemerintah setempat serta mempercepat penyebaran dakwah dan tarbiyah di provinsi baru.
Dengan bertambahnya empat DPW baru di provinsi baru di Papua, maka Hdiayatullah kini punya 38 DPW yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
Sebagaimana data yang diterima dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hidayatullah Dr. Abdul Ghaffar Hadi, S.Pd.I, M.Pd.I yang dikirimkan kepada redaksi, berikut rincian empat pengurus DPW Papua pemekaran:
DPW Papua Selatan
Ibu Kota: Merauke
Cakupan wilayah: Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel
Ketua: Muhammad Panji
Sekretaris: Guntur Andi Sayang, SH
Bendahara: Susanto, SE
DPW Papua Tengah
Ibu Kota: Nabire
Cakupan wilayah: Nabire, Paniai, Mimika, Dogiyai, Deyiai, Intan Jaya, Puncak, dan Kabupaten.
Ketua: Mualimin Amin, S.Sos.I
Sekretaris: Suparman Cilele, S.Pd.I
Bendahara: Abdul Kadir Samadara
DPW Papua Pegunungan
Ibu Kota: Jayawijaya
Cakupan wilayah: Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang
Ketua : Yusuf, S.Pd.I
Sekretaris: Rohman Safawi, S. Pd.I
Bendahara : Zainal
DPW Papua Barat Daya
Ibu Kota: Kota Sorong
Cakupan wilayah: Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo.
Ketua : Rusdan, S.Pd. M.Pd
Sekretaris: M Sanusi, S.Pd.I
Bendahara: Anang Makruf, S.Pd.I
Departemen Pendidikan dan kepesantrenan, : Syarif, M. Pd
Departemen Dakwah dan Sosial : Muhammad Ali Lingge, S. H. I
Departemen Pengkaderan, Nasran, S. H. I
Departemen Ekonomi dan aset, Anang Ma’ruf, S. Pd. I
Departemen Organisasi : Muhammad Sanusi, S. Pd. I
Adapun PAW Pengurus DPW Papua dan Papua Barat, karena sebagian pengurusnya menjadi pengurus di DPW pemekaran sebagaimana berikut:
DPW Papua
Ketua : Mus Mulyadi
Sekretaris: Haeranzi
Bendahara : Fajaenuri
Departemen Organisasi dan SDI : Baharuddin, M.Pd
Departemen Dakwah dan sosial : Muhammad Nor Imam, S.Kom.I
Departemen Pendidikan : Jamal Jad Padana, M.Pd
Departemen Pengkaderan : Fathul Arifin, S.Sos
Departemen Ekonomi dan Aset : Jamaluddin, S.Pd.I
Departemen Keuangan : Teguh Srihandoko, S.Pd
DPW Papua Barat
Ketua : Hasdar Ambal, S. Pd,I
Sekretaris : Miftahuddin, S. H. I
Bendahara : Ahmad Sodri
Departemen Organisasi : Miftahuddin, S. H. I
Departemen Pendidikan & Kepesantrenan : Suwadi
Departemen Perkaderan & Pembinaan Keluarga : Burhanuddin Ibnu, S. Pd. I
Departemen Dakwah & Yanmat : Ahmad Arifuddin
Departemen Ekonomi : Ahmad Sodri
Departemen Sosial & Kesehatan : Ahmad Taufiq
Departemen Asset : Zainuddin Namudad
