Pasangan dai/daiyah Ustadz Deprin Lindo dan istri, Titin Evanda, mengabdi mendidik anak anak pedalaman Suku Ta Wana di Kampung Fatumarando, Dusun Woonsa, Kelurahan Salubiro, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Foto: Istimewa/ Hidayatullah.or.id)
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Direktur Persaudaraan Dai Indonesia (Posdai), Ust. Abdul Muin, menyampaikan harapan besar agar pemerintah semakin memberikan perhatian kepada para dai. Harapan ini disampaikan dia dalam pesan dakwah dan keindonesiaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.
Menurutnya, tema besar HUT ke-79 RI yang diusung tahun ini, “Nusantara Baru Indonesia Maju,” relevan dengan perjuangan para dai di daerah pedalaman, terpencil, terluar, terdepan, di tapal batas, dan kawasan rentan.
Abdul menekankan pentingnya dedikasi para dai dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia yang berperadaban, sebagaimana semangat yang terkandung di dalam tema besar HUT RI ke-79 yang menyatu dengan motto Posdai, “Bersama Dai Membangun Negeri”.
“Motto ini menggambarkan komitmen Posdai untuk terus mendukung dedikasi para dai yang mengabdikan diri di daerah-daerah pedalaman, terpencil, terluar, terdepan, di tapal batas, dan kawasan rentan, demi mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Abdul seperti dikutip dari laman Posdai.or.id, Senin, 14 Shafar 1446 (19/8/2024).
Abdul menjelaskan, dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, dai memegang peran penting sebagai pemimpin informal (informal leader) di lingkungan masyarakat. Mereka adalah sosok yang mampu menggerakkan pembangunan, menyulut semangat umat, dan mendidik generasi muda, terutama di daerah yang jauh dari akses pendidikan formal.
Terlebih lagi di tengah tantangan geografis dan sosial, para dai tetap teguh menjalankan tugasnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjadi agen perubahan yang berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Dai adalah pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang maju dan berperadaban,” terangnya.
Karena itu, Abdul Muin berharap bahwa peringatan kemerdekaan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada para dai. Sebagai suluh bangsa, jelas Abdul, dai membutuhkan dukungan yang lebih nyata dalam menjalankan misi mencerdaskan bangsa, khususnya di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
Dia menekankan bahwa para dai memiliki peran penting dalam mendidik muallaf dan anak-anak suku pedalaman. Mereka berupaya agar masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak hanya merasakan keberkahan iman Islam, tetapi juga dapat merasakan buah dari kemerdekaan yang telah diraih selama 79 tahun ini.
“Meskipun peran para dai sangat vital, mereka kerap menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Mulai dari keterbatasan sarana, prasarana, hingga minimnya dukungan dari berbagai pihak. Namun, dedikasi dan ketulusan hati mereka tetap menjadi kekuatan utama dalam menjalankan tugas mulia ini,” katanya.
Integrasi Islam dan Keindonesiaan
Lebih jauh, Abdu menjelaskan tema “Nusantara Baru Indonesia Maju” sejatinya merefleksikan semangat integrasi antara nilai-nilai keislaman dengan upaya pembangunan bangsa. Dalam perspektif dakwah, jelas dia, hal ini berarti bahwa dai tidak hanya bertugas menyebarkan ajaran agama, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan karakter bangsa yang unggul dan berperadaban.
Abdul menyoroti pentingnya menguatkan identitas keislaman dalam bingkai kebangsaan. Dai diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan semangat wawasan kenusantaraan dengan nilai-nilai agama, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Dalam konteks kemerdekaan, dakwah memiliki peran penting sebagai sarana pembangunan manusia yang beradab. Dakwah tidak hanya berkaitan dengan penyebaran ajaran agama, tetapi juga dengan upaya menciptakan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, dan berperadaban,” jelasnya.
Dia berharap, eksistensi dai sebagai agen perubahan sosial yang berperan aktif dalam membina masyarakat agar tetap teguh pada nilai-nilai keislaman sambil terus beradaptasi dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks.
Disamping itu, Abdul menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dai. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan lebih, baik dari segi kebijakan, anggaran, maupun fasilitas, untuk menunjang tugas dakwah yang dilakukan para dai di seluruh pelosok negeri.
“Semoga semangat kemerdekaan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih maju dan berperadaban,” imbuhnya menandaskan. (ybh/hidayatullah.or.id)
TERNATE (Hidayatullah.or.id) — Para santri Hidayatullah Kota Ternate menggelar upacara bendera dengan penuh khidmat di lingkungan pondok pesantren yang berlokasi di Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, pada Sabtu, 12 Shafar 1446 (17/8/2024), sebagai wujud rasa syukur atas nikmat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kepala Departemen Tarbiyah/Kepesantrenan, Ust. Rusli A. Trafannur, S.Pd, bertindak sebagai inspektur upacara dengan mengenakan pakaian batik korpri. Puluhan guru dan ratusan santri mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusiasme.
Dalam sambutannya, Rusli mengingatkan para santri untuk bersyukur atas rahmat Allah yang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
Rusli juga menekankan pentingnya belajar sungguh-sungguh agar bisa menjadi individu yang bermanfaat bagi daerah dan bangsa.
“Kita harus bersyukur atas rahmat Allah dengan diberinya Kemerdekaan RI ini, karena ada negara lain yang hingga saat ini belum menikmati kemerdekaan. Tanda syukurnya dengan sungguh-sungguh belajar agar bisa menjadi orang yang berguna bagi daerah dan bangsa ini,” ungkap Rusli.
Danira Cahyani, salah seorang santri, mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya bisa mengikuti upacara peringatan kemerdekaan ini.
“Alhamdulillah, saya sangat bahagia bisa mengikuti upacara di Pondok ini, karena selain melatih kami dalam persiapan latihan baris-berbaris (PBB) Pengibar Bendera, kebersamaan, dan kekompakan tim, saya juga merasa terharu dan bangga sebagai anak bangsa besar yang bisa memberi sumbangsih tenaga melalui upacara ini,” jelas Cahyani.
Upacara ini terselenggara berkat kerjasama Panitia Tim Kepengasuhan dan Guru-Guru di Unit reguler Yayasan Hidayatullah Kota Ternate.
Acara dilanjutkan dengan jamuan makan bersama seluruh peserta upacara, para guru, pengasuh, dan santri di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatullah Kalumata, Kota Ternate.*/Arief Ismail Hanafi
KONAWE (Hidayatullah.or.id) — Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Hidayatullah (Laznas BMH kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan Al-Qur’an di pelosok negeri.
Kali ini, BMH menyalurkan Al-Qur’an dan Iqro untuk Pondok Pesantren Hidayatullah Beselutu di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jum’at, 11 Shafar 1446 (16/8/2024). Dan, itu adalah sebuah pondok pesantren baru yang dirintis oleh Ustadz Syarif.
Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program BMH yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan Al-Qur’an, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
Pondok Pesantren Hidayatullah Beselutu, yang baru beberapa bulan berdiri, sangat membutuhkan dukungan, terutama kitab suci Al-Qur’an dan Iqro untuk proses belajar mengajar para santrinya.
Ustadz Syarif menyambut bantuan ini dengan penuh syukur.
“Kami sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh BMH. Al-Qur’an dan Iqro ini akan sangat membantu para santri dalam menghafal dan memahami Al-Qur’an. Semoga BMH selalu diberkahi dan dapat terus membantu umat,” ungkapnya.
BMH mengapresiasi upaya Ustadz Syarif dalam merintis pondok tahfidz di wilayah Beselutu. Langkah yang diambil Ustadz Syarif merupakan bentuk perjuangan mulia dalam menyebarkan cahaya Al-Qur’an di tengah masyarakat.
Ketua Perwakilan BMH Sulawesi Tenggara, Armin, menyatakan harapannya, “Kami berharap, bantuan ini dapat menjadi awal dari kerjasama yang baik antara BMH dan Pondok Pesantren Hidayatullah Beselutu,” katanya.
“Semoga dengan dukungan ini, pondok pesantren yang baru dirintis ini dapat berkembang dan mencetak generasi penghafal Al-Qur’an yang berkualitas,” tambahnya.
Penyaluran Al-Qur’an dan Iqro ini disambut antusias oleh para santri dan masyarakat sekitar. Mereka berharap, dengan adanya pondok pesantren ini, akan lahir generasi muda yang kuat dalam iman dan berakhlak mulia.
Armin menyebutkan, riset menunjukkan bahwa akses terhadap Al-Qur’an dan pendidikan agama sejak dini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan karakter dan moral anak.
“Dengan memberikan Al-Qur’an dan Iqro, BMH tidak hanya membantu para santri dalam belajar membaca dan menghafal Al-Qur’an, tetapi juga turut membangun fondasi yang kuat bagi masa depan mereka,” jelas Armin.
Pondok Pesantren Hidayatullah Beselutu masih terus berbenah dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. BMH mengajak masyarakat luas untuk turut serta dalam mendukung pondok-pondok pesantren seperti ini agar misi mencetak generasi Qur’ani dapat terwujud dengan lebih optimal.
Dengan semangat gotong royong dan dukungan yang berkelanjutan, BMH berharap Pondok Pesantren Hidayatullah Beselutu dapat menjadi salah satu pondok yang berperan penting dalam membangun masyarakat yang cinta Al-Qur’an di wilayah tersebut.*/Herim
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus 2024 diperingati oleh para tokoh bersama koalisi aliansi masyarakat sipil dengan melakukan aksi damai bersama yang menyuarakan pentingnya Indonesia kembali berdaulat berdasarkan UUD 1945 dan juga pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina, Ahad, 13 Shafar 1446 (18/8/2024).
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah Ust. Dr. H. Nashirul Haq, memberikan pernyataannya terkait Aksi Bela Bangsa dan Aksi Bela Palestina yang berlangsung bilangan Monas, Jakarta, itu.
Pria yang karib disapa UNH ini menegaskan, aksi bersama tersebut merupakan wujud solidaritas dan sebuah simbol dari perjuangan panjang yang diilhami oleh semangat kemerdekaan Indonesia.
Melalui pernyataannya, Nashirul Haq menggugah kesadaran bahwa kemerdekaan, baik bagi Indonesia maupun selanjutnya nanti Palestina, terwujud karena diilhami oleh dua hal yang sama.
“Pertama, atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Maksudnya kemerdekaan adalah anugerah, karunia dan pertolongan Allah,” katanya di lokasi aksi.
Nashirul Haq menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah anugerah yang besar dari Allah SWT. Tanpa rahmat dan pertolongan-Nya, perjuangan untuk meraih kebebasan hanya akan menjadi usaha sia-sia.
Dia mengingatkan, bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia, yang kini kita nikmati, adalah hasil dari campur tangan Ilahi yang penuh berkah.
Maka, terang dia, untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina, kita harus selalu berdoa dan memohon pertolongan Allah agar rakyat Palestina bisa terbebas dari penjajahan zionis Israel.
Ilham kemerdekaan yang kedua, adalah karena didorong oleh keinginan luhur. Yaitu niat dan tekad kuat, perjuangan sungguh-sungguh dan pengorbanan besar.
“Kedua, karena didorong oleh keinginan luhur. Yaitu niat dan tekad kuat, perjuangan sungguh-sungguh dan pengorbanan besar,” sebutnya.
Selain rahmat Allah SWT, kemerdekaan juga terwujud karena adanya keinginan luhur dari para pejuang bangsa. Niat yang tulus, tekad yang kuat, serta pengorbanan besar, tegas Nashirul, menjadi kunci utama dalam merebut kemerdekaan. “Kemerdekaan menuntut adanya perjuangan fisik dan perjuangan mental yang terus menyala,” imbuhnya.
Nashirul Haq menekankan bahwa semangat ini harus terus dipupuk, tidak hanya dalam konteks kemerdekaan Indonesia, tetapi juga dalam perjuangan membela Palestina.
Aksi Bela Palestina menurutntya menjadi salah satu bentuk nyata dari semangat perjuangan yang tak kenal lelah. Nashirul Haq menyampaikan bahwa perjuangan untuk Palestina harus terus digelorakan dalam berbagai bentuk, mulai dari militer, diplomasi, hingga misi kemanusiaan. Setiap tindakan, besar atau kecil, menjadi bagian dari mozaik perjuangan yang utuh.
“Kita harus tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza,” terangnya.
Dalam konteks ini, Nashirul memandang, dukungan internasional dan solidaritas global juga menjadi elemen penting seperti Aksi Bela Palestina yang tidak hanya melibatkan rakyat Indonesia, tetapi juga seluruh umat Islam dan masyarakat dunia yang peduli terhadap nasib Palestina yang dijajah.
Nashirul Haq mengajak seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, karena ini bukan hanya soal kemerdekaan, tetapi juga soal kemanusiaan.
Masih dalam pernyataannya, Nashirul Haq mengajak semua untuk membangun kembali jembatan solidaritas yang telah dibangun oleh para pendahulu bangsa guna meneruskan perjuangan yang belum selesai. “Solidaritas yang kita bangun hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang,” imbuhnya.
Dia menegaskan, Palestina adalah simbol dari perlawanan terhadap ketidakadilan, dan membela mereka berarti membela nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
Nashirul Haq menegaskan bahwa sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk membela saudara-saudara kita di Palestina.
Disamping itu, dia menambakan, bahwa Aksi Bela Palestina yang bertepatan dengan Hari Konstitusi ini menjadi sebuah refleksi dan harapan bagi masa depan yang lebih baik.
Ia pun mengajak pada semua untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, dan bagaimana menerapkannya dalam konteks perjuangan Palestina.*/Adam Sukiman, Mhd Zuhri Fadhlullah
SETIAP kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan untuk membentuk realitas. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pemilihan diksi “dijajah” yang selama ini kita gunakan secara luas, telah tanpa sadar menanamkan benih inferioritas dalam sanubari bangsa. Sudah saatnya kita mengubah narasi ini dan membangun kembali jati diri Indonesia sebagai bangsa pejuang. Tujuh puluh sembilan tahun bangsa ini telah merdeka, namun hingga saat ini masih terpuruk diberbagai aspek.
Kenyataan tersebut di atas, bisa jadi disebabkan oleh selama bertahun-tahun, kita terbiasa mendengar dan mengucapkan frasa “Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang, termasuk dijajah oleh Inggris, Portugis dan Spanyol”. Kalimat ini terdengar nyaring di ruang-ruang kelas, pidato-pidato kenegaraan, dan tertulis dalam berbagai literatur sejarah. Namun, tanpa kita sadari, penggunaan kata “dijajah” telah menciptakan persepsi bahwa bangsa kita adalah korban pasif, bukannya pejuang aktif yang gigih melawan penindasan.
Kata “dijajah” menempatkan kita sebagai korban yang pasif, yang hanya menerima nasib dan keadaan tanpa ada perlawanan. Penggunaan istilah ini, secara tidak sadar, bisa menanamkan sifat inferior dalam diri kita sebagai bangsa. Kita mungkin menganggap bangsa lain lebih hebat, lebih kuat, dan lebih berkuasa. Efeknya, pola pikir ini dapat membentuk karakter nasional yang minder dan inferior. Kita menjadi bangsa yang selalu melihat ke belakang, kepada masa-masa sulit, tanpa melihat bahwa kita adalah bangsa yang juga penuh semangat juang dan perlawanan.
Psikolog sosial, Albert Bandura, dalam teori kognitif sosialnya menjelaskan bahwa manusia belajar melalui pengamatan dan peniruan. Ketika generasi muda Indonesia terus-menerus dipaparkan pada narasi “dijajah”, mereka secara tidak langsung mengadopsi pola pikir inferior. Hal ini dapat berkembang menjadi apa yang disebut oleh Frantz Fanon sebagai “colonialism inferior complex” – kondisi psikologis di mana masyarakat bekas jajahan merasa lebih rendah dibandingkan bekas penjajahnya.
Menggubah Narasi Dari “Dijajah” Menjadi “Melawan”
Membentuk ulang narasi sejarah kita bukan berarti menyangkal kenyataan pahit masa lalu. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang lebih memberdayakan. Alih-alih “dijajah selama 350 tahun”, kita bisa mengatakan “berjuang melawan kolonialisme selama 350 tahun”. Perubahan sederhana ini menggeser fokus dari pasivitas menjadi aktivitas, dari kekalahan menjadi perlawanan.
Sudah saatnya kita menggubah narasi ini. Konsekwensi logisnya adalah, kita harus berhenti melihat diri kita sebagai bangsa yang “dijajah” dan mulai melihat diri kita sebagai bangsa yang “melawan”. Perubahan kecil dalam pemilihan kata ini bisa berdampak besar pada cara kita memandang diri sendiri dan masa depan bangsa. Dengan membangun narasi sebagai bangsa pejuang, kita akan membentuk karakter bangsa yang tangguh, berani, dan percaya diri.
Istilah “berjuang” atau “melawan” menggambarkan semangat para pejuang dan para pahlawan serta para ulama yang tidak mau tunduk pada keadaan dan keuasaan penjajah. Kata ini menunjukkan bahwa kita bukan korban yang pasrah, tetapi pejuang yang aktif berusaha merebut kembali hak dan martabat yang sejatinya milik kita. Dengan mengubah narasi, kita menanamkan dalam diri kita bahwa nenek moyang kita bukan hanya dijajah, tetapi mereka melawan dengan gigih hingga titik darah penghabisan. Mereka adalah pahlawan, bukan korban.
Pentingnya bahasa dalam membentuk realitas sosial telah lama diakui oleh para ahli linguistik. Hipotesis Sapir-Whorf menyatakan bahwa struktur bahasa seseorang mempengaruhi cara mereka memahami dan berinteraksi dengan dunia. Dengan mengubah diksi dari “dijajah” menjadi “melawan” atau “berjuang”, kita tidak hanya mengubah cara kita berbicara tentang sejarah, tetapi juga cara kita memahami identitas nasional kita, dan pada saatnya menjadi bagian dari bagaimana kita merekonstruksi peradaban.
Hal yang sama juga di terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah disebutkan, “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam (jika tidak mampu berkata baik)” (HR: al-Bukhari dan Muslim). Artinya pemilihan diksi pada saatnya akan membentuk karakter seseorang atau sebuah bangsa.
Fakta Sejarah
Oleh karenanya diperlukan perubahan narasi yang dikaitkan dengan fakta sejarah bangsa Indonesia. Di mana selama periode kolonial, rakyat Indonesia tidak pernah berhenti berjuang melakukan perlawanan. Dari Perang Aceh, Teuku Umar, Cut Nya Dien yang berlangsung selama puluhan tahun, di Sumatra Barat ada Tuanku Imam Bonjol, Sisingamangaraja XII dlsb, sementara itu Sultan Agung, Perang Diponegoro di Jawa dlsb, di Kalimantan ada Pengeran Antasari dlsb, di Sulawesi adan Sultan Hasanudin dlsb, hingga perlawanan Pattimura di Maluku, belum lagi perlawanan masyarakat lokal yang banyak dipimpin oleh ulama dan tokoh masyarakat lainnya, sangat banyak jumlahnya dan tersebr di berbagai wilayah.
Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa sejarah Indonesia dipenuhi dengan kisah-kisah heroik perlawanan terhadap kolonialisme. Sehingga, menggunakan diksi “melawan” atau “berjuang” lebih akurat menggambarkan semangat pantang menyerah leluhur kita, dan realitas ini sesungguhnya menggambarkan karakter bangsa Indonesia, bahkan sejak masa kerajaan, dan kesultanan yang mewarnai semanagt petarung dan ekspansif.
Dalam Islam, perjuangan melawan ketidakadilan adalah salah satu prinsip utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata “jihad” dalam Islam berarti berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jihad ini tidak selalu berarti perang fisik, tetapi juga bisa berarti perlawanan terhadap segala bentuk penindasan, baik secara moral, sosial, maupun ekonomi. Prinsip ini relevan dengan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nenek moyang kita bukanlah bangsa yang menyerah pada nasib, tetapi mereka berjuang, berkorban, dan melawan penindasan kolonial.
Diksi dan Pembentukan Karakter Bangsa
Pemilihan diksi dalam narasi sejarah bukanlah hal sepele. Kata-kata memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk pikiran, sikap, dan perilaku. Dalam jangka panjang, pilihan kata yang kita gunakan bisa membentuk DNA karakter bangsa. Jika kita terus-menerus menginternalisasi kata “dijajah,” maka kita akan terbiasa melihat diri kita sebagai bangsa yang lemah, yang hanya menerima nasib.
Sebaliknya, jika kita memilih kata “berjuang” atau “melawan,” kita membangun karakter bangsa yang tangguh, optimis, dan penuh semangat juang. Kita tidak lagi melihat diri kita sebagai bangsa yang kalah, tetapi sebagai bangsa yang terus berusaha, berjuang, dan melawan hingga meraih kemerdekaan. Ini adalah cara pandang yang penting untuk ditanamkan dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter bangsa.
Nelson Mandela pernah berkata, “Bahasa adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan untuk mengubah dunia.” Jika kita terus-menerus menggunakan kata-kata yang menggambarkan diri kita sebagai korban, maka itulah yang akan kita yakini dan terima sebagai kebenaran. Sebaliknya, jika kita menggunakan kata-kata yang menggambarkan kita sebagai pejuang, maka itulah yang akan kita yakini dan perjuangkan.
Lebih jauh lagi, perubahan narasi ini dapat membantu membentuk karakter bangsa yang lebih tangguh dan percaya diri. Konsep “national character building” yang diperkenalkan oleh Soekarno menekankan pentingnya membangun identitas nasional yang kuat . Dengan mengubah cara kita berbicara tentang sejarah, kita juga mengubah cara kita memandang diri sendiri sebagai bangsa.
Membangun Mindset Pejuang: Dari Inferior ke Superior
Mengubah narasi dari “dijajah” menjadi “melawan” akan membawa perubahan signifikan dalam mindset kita sebagai bangsa. Dari yang sebelumnya merasa inferior, kita dapat bertransformasi menjadi bangsa yang superior, yang percaya diri dan bangga dengan warisan sejarah kita. Perjuangan melawan penjajah bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan dan ketangguhan kita sebagai bangsa.
Mindset ini sangat penting untuk masa depan Indonesia. Bangsa yang percaya pada dirinya sendiri akan lebih mampu menghadapi tantangan global dan tidak mudah menyerah pada tekanan dari luar. Kita harus membangun karakter bangsa yang siap bersaing, bukan dengan mentalitas korban, tetapi dengan mentalitas pejuang. Sehingga bangsa ini dapat melakukan perlawanan atas ketimpngan dalam aspek ekonomi, politik, militer, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan dan lain sebagainya
Namun, mengubah narasi yang telah mengakar selama bertahun-tahun bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan upaya sistematis dan konsisten dari berbagai pihak. Para pendidik, sejarawan, pemimpin masyarakat, dan media massa memiliki peran krusial dalam menyebarkan narasi baru ini. Revisi buku teks sejarah, pelatihan guru, dan kampanye publik dapat menjadi langkah awal dalam proses transformasi ini.
Perubahan Diksi untuk Perubahan Bangsa
Pada akhirnya, mengubah diksi dari “dijajah” menjadi “melawan” atau “berjuang” bukan sekadar permainan kata-kata. Ini adalah langkah fundamental dalam membentuk ulang identitas nasional kita. Dengan narasi baru ini, kita membangun fondasi untuk generasi Indonesia yang lebih percaya diri, bangga akan sejarahnya, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Sebab, tidak ada kata yang netral. Setiap kata membawa makna dan dampak psikologis yang berbeda. Oleh karena itu, perubahan diksi dari “dijajah” menjadi “melawan” adalah langkah penting untuk membangun karakter bangsa yang lebih kuat. Ini bukan sekadar soal sejarah, tetapi soal bagaimana kita ingin membentuk masa depan Indonesia.
Sudah saatnya kita mengubah cara kita bercerita tentang sejarah bangsa ini. Kita bukan bangsa yang dijajah, kita adalah bangsa yang melawan penjajahan. Narasi ini harus menjadi bagian dari setiap pelajaran sejarah, setiap pidato, dan setiap percakapan tentang masa lalu kita. Kita mesti membudayakan story telling dengan narasi baru tersebut, dengan memperbanyak story teller, yang memiliki pehaman positifme dengan mengubah diksi dari “dijajah”, menjadi “melawan” atau “berjuang”. Hal ini dapat dilakukan diberbagi aktitas termasuk pemanfaatan media sosial, maupun platform digital lainnya. Dengan demikian, kita dapat membentuk generasi yang memiliki mentalitas pejuang, bukan mentalitas korban.
Dengan demikian maka, marilah kita mulai hari ini, dengan memperbaiki setiap kata yang kita ucapkan, untuk menanamkan dalam diri kita dan generasi mendatang bahwa kita adalah bangsa pejuang, bukan bangsa yang dijajah. Kita melawan, bukan dijajah. Ini adalah narasi baru yang membangkitkan dan menggerakkan yang harus kita bangun untuk masa depan yang lebih superior dan hegemonik. Wallahu a’lam.
*) ASIH SUBAGYO,penulis peneliti senior Hidayatullah Institute (HI)
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Tim Pendidikan Haluan Malaysia melakukan kunjungan resmi ke kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah Pusat, Jalan Cipinang Cempedak I/14, Otista, Polonia, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu, 12 Shafar 1446 (17/8/2024).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat tali silaturrahim antara kedua organisasi yang sama-sama bergerak dalam gerakan tarbiyah.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, para tokoh dari kedua belah pihak berbagi pandangan dan strategi untuk memperkuat sinergi dalam pendidikan dan dakwah di kawasan Asia Tenggara.
Naib Presiden Pendidikan Haluan, Prof. Ismail Ahmad, membuka sambutannya dengan nada penuh syukur. Beliau menyampaikan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mempererat silaturrahim dan menjajaki potensi sinergi antara Haluan dan Hidayatullah.
Kedua organisasi ini memiliki visi yang sama dalam gerakan tarbiyah, sebuah gerakan yang fokus pada pendidikan dan pembinaan karakter berbasis nilai-nilai Islam.
Prof. Ismail Ahmad melanjutkan dengan memperkenalkan pencapaian Haluan di Malaysia. Beliau menyebutkan, Haluan saat ini telah hadir di seluruh negeri di Malaysia dengan memiliki 17 sekolah yang telah melahirkan lebih dari 30.000 alumni.
“Haluan memiliki komitmen dalam membina generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia,” katanya.
Di akhir sambutannya, Prof. Ismail Ahmad mengutip ayat Al-Qur’an dari Surah An-Nisa ayat 9, yang berbunyi:
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”
Ayat ini menjadi pengingat bagi kedua organisasi akan pentingnya pembinaan generasi muda yang kuat dan berakhlak, serta menjaga amanah dalam mendidik anak-anak bangsa.
Sesi kedua dari pertemuan ini diisi dengan perkenalan dari pihak Hidayatullah yang diwakili oleh Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Organisasi, Asih Subagyo.
Asih menjelaskan tentang jaringan Hidayatullah yang tersebar di seluruh Indonesia dan beberapa negara lainnya. Hidayatullah, dengan gerakan tarbiyah dan dakwahnya, terang dia, telah menjadi salah satu organisasi yang berpengaruh dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.
Asih Subagyo menekankan pentingnya tarbiyah dan dakwah sebagai inti dari gerakan Hidayatullah. Beliau menjelaskan bahwa tarbiyah yang dilakukan oleh Hidayatullah bukan hanya sekadar pendidikan formal, tetapi juga mencakup pembinaan karakter dan akhlak.
“Dalam gerakan mainstreamnya di bidang dakwah dan tarbiyah, Hidayatullah berusaha menyentuh berbagai lapisan masyarakat, dengan tetap menjaga kekhasan manhaj dan jati diri organisasi,” ujarnya.
Silaturrahim dan dialog antara Tim Pendidikan Haluan Malaysia dan DPP Hidayatullah menjadi ajang pertukaran pandangan dan ide-ide baru. Diskusi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian masing-masing organisasi, tetapi juga mencari peluang untuk berkolaborasi lebih lanjut.
Dengan latar belakang yang sama dalam gerakan tarbiyah, kedua organisasi ini optimis dapat bekerja sama dalam berbagai proyek pendidikan dan dakwah di masa depan.
Prof. Ismail Ahmad sendiri merupakan figur sentral dalam gerakan pendidikan Haluan di Malaysia. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas, beliau telah memimpin banyak inisiatif pendidikan yang berfokus pada pembinaan karakter dan spiritualitas generasi muda. Di bawah kepemimpinannya, Haluan terus berkembang dan menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi di dalam dan luar negeri.
Dialog persahabatan antara Haluan dan Hidayatullah ini juga momen untuk saling mengenal dan memahami lebih dalam. Kedua belah pihak menyadari bahwa sebagai negara serumpun dengan budaya dan nilai-nilai yang hampir sama, mereka memiliki potensi besar untuk saling mendukung dalam berbagai bidang, terutama pendidikan dan dakwah.
Pertemuan antara kedua lembaga bersepakat untuk terus membangun kerjasama dan berkomitmen dalam memajukan dunia tarbiyah dan dakwah. Pertemuan ini juga menjadi langkah awal untuk merajut lebih banyak kerjasama di masa depan.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa anggota Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal I Dr. Abdul Ghofar Hadi dan Wakil Sekretaris Jenderal II Iwan Ruswanda. Serta hadir juga Direktur Hidayatullah Institute (HI) Muzakkir Usman, Ph.D, dan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah Rasfiuddin Sabaruddin, S.Sy. MIRK. (ybh/hidayatullah.or.id)
KEPSER (Hidayatullah.or.id) – Jambore Santri Quran atau Jasqu 2024 digelar di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta, yang resmi dibuka pada Kamis, 10 Shafar 1446 (15/8/2024).
Kegiatan ini diprakarsai tiga Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah, yaitu Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Laznas BMH) mendukung seluruh rangkaian yang akan digelar selama 3 hari itu.
Upacara pembuka dipandu oleh SAR Hidayatullah. Diiringi dengan lagu Indonesia Raya, dan doa sebagai tanda mulainya.
Dalam sambutan, Ahmad Maghfur selaku pembina Jasqu sekaligus ketua DPW Hidayatullah Banten mengatakan momentum seperti ini luar biasa. Apalagi Agustus merupakan bulan kemerdekaan bagi Indonesia.
“Ingat puncak acara ini pada 17 Agustus. Insyaallah ada pengibaran bendera bersama santri penghafal Al-Quran. Tunggu aksinya, ” ucap Maghfur di arena Jambore Jasqu, Kamis.
Maghfur meneguhkan kegiatan Jasqu sebagai penguatan dalam segi ibadah dan mental di lapangan.
“Jadi tidak hanya santri-santri penghafal quran yang ada Al-Qur’an di dadanya, hatinya, pikirannya, yang hafalannyapun mutqin bersanad, akan tetapi yang tangguh, tidak cengeng, senantiasa semangat, kreatif, dan bergembira,” tambah Maghfur.
Sementara itu, Ketua DPW Hidayatullah Jawa Barat, Hidayatullah Abu Anaya, menambahkan hari ini para santri penghafal quran benar-benar merasakan aktualisasi langsung bersentuhan dengan alam, merasakan nikmat kekayaan alam.
“Semoga dengan Jambore ini mereka tambah semangat menghafal Al-Quran. Semangat belajar Al-quran, dengan ceria, asyik dan menyenangkan,” ucap Ustadz Dayat, sapaan pria asal Bangka Belitung ini.
Diketahui, penggembira Jasqu kurang lebih 500 santri yang datang dari pesantren-pesantren di penjuru wilayah dan daerah.
Secara simbolis, Laznas BMH di lokasi juga memberi apresiasi kegiatan Jasqu. “Alhamdulillah BMH hadir di tengah kegiatan Jasqu, mulai dari menyediakan konsumsi, hadiah lomba seperti tahfidz, pidato, sampai outbond yang digelar selama 3 hari dua malam,” ujar Dhiyauddin Sugiono, perwakilan BMH.
Salah satu santri penghafal quran menyebut dirinya sangat antusias menyambut kegiatan Jasqu. “Alhamdulillah ini pengalaman yang sangat berharga, menyenangkan bisa ikut, semoga nanti jadi juara,” tutur Ahmad, santri SMP Marhamah Jakarta.
Sedangkan, Nazwa santri dari Hidayatullah Bekasi juga tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya.
“Senanglah, sekalian liburan. Ketemu teman baru, bisa saling sharing dan berbagi,” ucapnya lirih. (ybh/hidayatullah.or.id)
SETELAH 79 tahun merdeka, Indonesia seharusnya telah mencapai cita-cita luhur yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan tujuan kemerdekaan Indonesia: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun, dalam kenyataannya, tujuan-tujuan ini masih jauh dari tercapai. Pertanyaan yang muncul adalah: “Merdeka untuk siapa?” Apakah kemerdekaan ini benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, atau hanya oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan uang?
Realitas yang kita hadapi hari ini memperlihatkan ketimpangan yang mencolok. Disparitas kemiskinan terus membesar, pendidikan dan kesehatan yang layak sulit dijangkau oleh sebagian besar rakyat, pengangguran masih menjadi masalah serius, sementara korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merajalela di berbagai lapisan pemerintahan. Fenomena politik transaksional menjadi budaya yang sulit dihilangkan, memperkuat kekuasaan mereka yang berkuasa dan menjauhkan tujuan kemerdekaan dari rakyat kebanyakan. Ironisnya, kemerdekaan ini justru lebih banyak dinikmati oleh segelintir elite yang mungkin nenek moyangnya tidak ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan.
Lalu, apa yang didapat oleh rakyat kebanyakan? Selain berbagai tekanan dan kesulitan yang semakin memperberat kehidupan sehari-hari, harapan akan masa depan yang lebih baik tampak semakin jauh dari jangkauan. Dalam perspektif Islam, kondisi ini memerlukan refleksi mendalam, karena Islam mengajarkan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial sebagai pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kemerdekaan dalam Perspektif Islam: Antara Amanah dan Tanggung Jawab
Islam mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah nikmat besar yang harus disyukuri dan dijaga. Kemerdekaan bukan sekadar kebebasan dari penjajahan fisik, tetapi juga kebebasan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imran: 104)
Ayat ini menegaskan pentingnya tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan berbangsa. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang membawa umat kepada kebajikan, bukan kemerdekaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Namun, apa yang kita saksikan hari ini seringkali bertentangan dengan nilai-nilai ini. Kemerdekaan yang seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, justru telah direnggut oleh mereka yang berkuasa untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Ini bertentangan dengan prinsip maslahah ammah (kesejahteraan umum) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam.
Dalam Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak-haknya dengan adil. Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Pemimpin dalam Islam adalah pelayan bagi rakyatnya, bukan sebaliknya. Mereka diamanahkan untuk menegakkan keadilan, memberikan kesejahteraan, dan melindungi hak-hak rakyat. Jika kepemimpinan digunakan untuk keuntungan pribadi, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT dan rakyat.
Realitas Kemerdekaan yang Terabaikan
Tujuan kemerdekaan telah dengan jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”
Namun, realitas yang kita hadapi saat ini menunjukkan bahwa cita-cita luhur ini belum tercapai. Kemerdekaan seakan-akan hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, sementara mayoritas rakyat masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan.
Disparitas Ekonomi dan Sosial
Indonesia merdeka bukan hanya untuk bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga untuk membangun sebuah bangsa yang adil dan makmur. Namun, setelah lebih dari tujuh dekade, tujuan-tujuan luhur tersebut masih tampak jauh dari kenyataan. Disparitas kemiskinan yang besar, pendidikan dan kesehatan yang tak terjangkau, pengangguran yang merajalela, serta korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa adalah kenyataan pahit yang harus kita hadapi setiap hari.
Salah satu indikator utama bahwa tujuan kemerdekaan belum tercapai adalah disparitas ekonomi yang semakin melebar. Data menunjukkan bahwa kesenjangan antara yang kaya dan miskin di Indonesia masih sangat tinggi. Segelintir orang menikmati kekayaan yang melimpah, sementara sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan. Akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang layak juga menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki uang.
Kemerdekaan yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi semua, justru kini hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kuasa dan kekayaan. Ironisnya, banyak dari mereka yang menikmati hasil kemerdekaan ini adalah orang-orang yang mungkin tidak pernah merasakan pahitnya perjuangan dan penderitaan yang dialami oleh para pahlawan kita. Sementara itu, rakyat kebanyakan justru harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Dalam perspektif Islam, keadaan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang diajarkan oleh agama. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan dan harta adalah amanah yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan menolong sesama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketidakadilan yang terjadi di negeri ini menunjukkan bahwa banyak dari para pemimpin kita telah mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada mereka.
Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Masalah lain yang menjadi momok besar bagi bangsa ini adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi telah merajalela di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga dunia usaha. Ironisnya, praktik ini sering kali dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan pemimpin rakyat. Penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya menjadi contoh buruk yang ditunjukkan oleh para penguasa, yang seharusnya menjadi teladan moral dan etika bagi masyarakat.
Dalam perspektif Islam, korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diemban. Islam menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam memegang amanah. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58). Setiap penyalahgunaan kekuasaan adalah bentuk ketidakadilan yang mengorbankan hak-hak rakyat.
Politik Transaksional dan Kekuasaan Oligarki
Politik transaksional dan dominasi oligarki semakin memperburuk keadaan. Kekuasaan sering kali dipertukarkan dengan uang, dan keputusan-keputusan politik diambil berdasarkan kepentingan segelintir orang, bukan atas dasar kepentingan rakyat. Transaksi politik menjadi budaya yang merusak sendi-sendi demokrasi dan menjauhkan bangsa ini dari cita-cita kemerdekaan yang hakiki.
Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Pemimpin dalam Islam bukanlah mereka yang mengutamakan keuntungan pribadi atau kelompok, melainkan mereka yang mampu memimpin dengan adil dan bijaksana. Rasulullah SAW bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya” (HR. Bukhari).
Lalu, Rakyat Mendapat Apa?
Jika kita merenungkan kondisi ini, muncul pertanyaan besar: “Apa yang didapat oleh rakyat kebanyakan dari kemerdekaan ini?” Selain kemiskinan, pengangguran, korupsi, ketidakadilan, dan ketidakpastian masa depan, rakyat tampaknya hanya mendapat sedikit dari kemerdekaan yang sudah diraih dengan darah dan air mata oleh para pendahulu kita.
Padahal, Islam mengajarkan bahwa negara seharusnya menjadi pelindung dan pelayan rakyatnya. Negara yang merdeka sejatinya adalah negara yang mampu melindungi hak-hak rakyatnya, memberikan kesejahteraan, dan menciptakan keadilan bagi semua warganya. Prinsip-prinsip ini sangat jelas dalam ajaran Islam dan sejalan dengan tujuan kemerdekaan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
Apa yang Harus Dilakukan?
Pertanyaan besar yang perlu kita renungkan adalah: Apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan makna kemerdekaan kepada seluruh rakyat Indonesia? Bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan kemerdekaan yang sesungguhnya, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa?
Dalam Islam, perubahan harus dimulai dari diri sendiri dan komunitas terkecil. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya memulai perubahan dari yang paling dekat dengan kita:
“Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim)
Mengubah sistem yang korup dan tidak adil memerlukan upaya kolektif dari seluruh elemen bangsa. Umat Islam, dengan prinsip keadilan dan kepedulian sosial yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan sunnah, memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan ini. Melalui dakwah, pendidikan, dan aksi nyata, umat Islam dapat menjadi motor penggerak untuk mengembalikan kemerdekaan kepada rakyat.
Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, dapat menikmati hasil dari kemerdekaan tersebut. Kita harus berkomitmen untuk terus berjuang demi mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi semua, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan diajarkan oleh Islam.
Kesimpulan
Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, tetapi juga soal menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga dan diisi dengan tindakan nyata untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kemerdekaan ini bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia.
Dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab, kita dapat mengembalikan makna sejati kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaatnya. Merdeka untuk siapa? Merdeka untuk semua, sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945 dan diajarkan oleh Islam.
*) ASIH SUBAGYO,penulis peneliti senior Hidayatullah Institute (HI)
MALUT (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Maluku Utara yanh didukung Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Hidayatullah (Laznas BMH) Maluku Utara mengadakan kegiatan 17 Agustusan bersama masyarakat pedalaman Halmahera. Mereka sering disebut dengan Suku Tobelo Dalam atau juga ada yang menyebut Suku Togutil Pedalaman Halmahera.
Kegiatan ini berlangsung 2 hari pada tanggal 16 dan 17 Agustus. Tanggal 16 Agustus ada lomba-lomba bersama masyarakat suku Togutil dan masyarakat lokal di Desa Woda Kec. Oba Kab Tidore Kepulauan. Dilanjutkan upacara sederhana untuk mengenalkan Suku Tobelo Dalam ini tentang NKRI.
Suku Togutil sebelumnya sudah datang ke lokasi kegiatan dengan berjalan kaki dan bermalam 3 hari lamanya sebelum hari H. Mereka menanti kegiatan pas di tanggal 17 Agustus ini.
Upacara 17 Agustus bersama suku Togutil pun berjalan lancar. Mereka sendiri yang mengerek dan mengibarkan bendera merah putih untuk naik ke atas tiang. Sementara sekitar 150 lebih masyarakat ikut jadi peserta upacara dalam kegiatan upacara ini.
Dalam hal ini yang bertindak sebagai Inspektur upacara adalah Bripka M. Hamka Sukiman (Bhabinkamtibmas Desa Woda) dan sebagai Komandan adalah Serma Habibi (Babinsa Desa Woda)
Setelah kegiatan Upacara, kegiatan dilanjut dengan lomba-lomba lagi dan setelahnya ada Bantuan Sembako untuk Masyarakat Suku Pedalaman Halmahera.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan orang Suku Tobelo Dalam/Togutil tentang NKRI dan memeriahkan HUT RI yang ke 79 th ini. Selain itu juga untuk mengakrabkan orang suku dan masyarakat lokal agar bisa sama-sama bersatu dalam bingkai NKRI.
Harapannya kami dari Laznas BMH bisa memberikan kebaikan-kebaikan di HUT RI yang ke 79 khususnya suku Togutil/Tobelo Dalam.*/Herim
GORONTALO (Hidayatullah.or.id) — Santri Pondok Pesantren Hidayatullah menggelar Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia dengan penuh khidmat di lingkungan pesantren, Molosipat, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Sabtu, 12 Shafar 1446 (17/8/2024). Kegiatan ini didukung penuh oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Hidayatullah (Laznas BMH).
Dengan Ust. Baharuddin Majid sebagai pembina upacara, semangat merawat kemerdekaan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas perjuangan para pahlawan terasa begitu kuat.
“Santri harus berperan di dalam kemerdekaan ini, siapkan diri menjadi pemimpin di masanya nanti,” pesan amanat pembina upacara (17/8/24).
Upacara yang dipimpin oleh Ust. Syaiful Yusuf (Wakil SAR Hidayatullah) ini diikuti oleh ratusan santri dari berbagai jenjang, mulai dari TK hingga MA.
Mereka berasal dari Pesantreen Hidayatullah Al Amin, Rumah Quran Hidayatullah Al Furqon Gorontalo, dan Pesantren Tahfizh Putri Ar Rohmah Gorontalo, serta pengurus DPW, DPD, dan DPD Hidayatullah.
Semangat juang para santri ini menjadi bukti nyata bahwa generasi muda siap meneruskan perjuangan bangsa. Kemerdekaan adalah anugerah yang harus dijaga dan diisi dengan karya nyata.*/Herim
