SURABAYA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Bidang Perekonomian Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah Wahyu Rahman secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) digelar di Aula Kampus Utama Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 7 Jumadil Akhir 1445 (20/12/2023).
Wahyu Rahman dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan tata kelola lembaga menuju sukses pencapaian target melalui standarisasi, sentralisasi, dan intregasi BTH secara nasional.
“Sehingga, dengan visi tersebut, sudut pandang yang dibangun bukanlah kerja kerja regional tetapi harus berorientasi nasional,”, kata Wahyu Rahman.
Ia menekankan, BTH melalui kebijakan organisasi didorong untuk terus membangun sistem dan tata kelola usaha yang profesional dengan melakukan standarisasi, sentralisasi, dan integrasi secara nasional.
Menurut Wahyu, sistem dan tata kelola lembaga yang profesional dengan standarisasi, sentralisasi, dan integrasi secara nasional memiliki arti yang penting dalam mengaktualisasi ikhtiar menunjang kemandirian.
Ia menjelaskan, standarisasi melibatkan pembuatan aturan dan prosedur yang seragam untuk seluruh organisasi. Ini dapat mencakup penggunaan format, metode pelaporan, dan kebijakan operasional yang sama di semua unit.
Dengan standarisasi, lembaga dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kebingungan, dan memastikan kualitas layanan atau produk yang seragam.
Demikian pula dengan sentralisasi untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif, mengkoordinasikan keputusan strategis, dan memastikan bahwa kebijakan dan praktik sesuai dengan visi dan misi lembaga secara keseluruhan.
Berikutnya, yang tak kalah penting adalah melakukan integrasi nasional. Wahyu menjelaskan, integrasi nasional melibatkan penggabungan seluruh aspek baik produk, program, termasuk fungsi-fungsi yang berbeda, dalam suatu sistem yang terpadu. Integrasi ini juga mencakup integrasi teknologi informasi, integrasi data, dan koordinasi yang erat antara berbagai divisi atau departemen.
“Dengan integrasi nasional, diharapkan BTH dapat mencapai visibilitas yang lebih baik atas operasinya, meningkatkan kolaborasi antar tim, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya,” imbuhnya.
Dengan memadukan standarisasi, sentralisasi, dan integrasi nasional, BTH diharapkan dapat menciptakan lingkungan organisasi yang lebih terorganisir, efisien, dan responsif terhadap perubahan.
Turur hadir pada kesempatan tersebut Direktur Utama BTH Saiful Anwar beserta jajaran, seluruh manajer cabang BTH se-Indonesia, Kadep di Bidang Perekonomian DPP Hidayatullah, Anggota Dewan Pertimbangan DPP Hidayatullah Ust. H. Abdul Rahman, Ketua dan Pengurus Yayasan Kampus Utama Surabaya, dan unsur DPW Hidayatullah Jawa Timur.
Pada rangkaian pembukaan Rakernas BTH 2024 ini juga di lakukan penandatangan Mou antara BTH dgn Yayasan Kampus Utama Hidayatullah Makasar, penandatanganan kerjasama dengan HiTravel, dan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara BTH dengan PT Hage Probindo.*/(ybh/hidayatullah.or.id)
ORGANISASI dan jama’ah adalah dua konsep yang sering dipertukarkan maknanya. Namun, pada hakikatnya, keduanya memiliki perbedaan yang fundamental.
Organisasi adalah sebuah struktur formal yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan jama’ah adalah sebuah komunitas yang terikat oleh nilai-nilai dan memperjuangkan aspirasi bersama dalam bingkai Islam.
Sehingga, dalam konteks keislaman, jama’ah memiliki makna yang lebih mendalam. Jama’ah tidak hanya sekadar komunitas, tetapi juga sebuah komunitas yang diikat oleh nilai-nilai Islam.
Jama’ah Islam yang ideal adalah jama’ah yang memiliki visi dan misi yang jelas, yang dilandasi oleh pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam, dan pada saat yang bersamaan juga membangun kepemimpinan yang dilandasi oleh maqashidul syariah.
Oleh karenanya, proses transformasi dalam perspektif dari organisasi konvensional ke Islami dalam konteks organisasi ke jama’ah berarti perubahan dari pola pikir dan cara kerja yang berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu yang berorientasi keduniaaan semasta, menjadi pola pikir dan cara kerja yang berorientasi pada kepentingan umat dan kemaslahatan masyarakat, dan lebih jauh dari itu adalah dalam perspektif akhirat.
Transformasi ini penting dilakukan untuk mewujudkan jama’ah Islam yang ideal. Jama’ah Islam yang ideal adalah jama’ah yang mampu menjadi kekuatan moral dan sosial yang positif dalam masyarakat, dan membawa umat terlepas dari belenggu dunia, menuju penghambaan kepada Allah (abdullah) sekaligus sebagai wakil Allah swt di muka bumi (khalifatullah).
Jika kita istilahkan organisasi yang ada adalah organisasi konvensional, maka perjalanan dari organisasi konvensional ke konsep Jama’ah pada dasarnya akan menggambarkan proses transformasi yang fundamental dalam pandangan yang menyeluruh terhadap struktur dan nilai-nilai organisasional, yang berlandaskan dengan karakteristik Islam itu sendiri.
Memahami Organisasi Konvensional
Organisasi konvensional cenderung mengutamakan struktur hierarkis, tujuan materiil, dan kepemimpinan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi ataupun aspek politik belaka. Partisipasi individu seringkali terbatas pada peran spesifik dalam struktur piramidal, dan nilai-nilai sering kali terfokus pada pencapaian tujuan materiil semata.
Organisasi konvensional merujuk pada struktur organisasi yang mengikuti model tradisional dan umum yang telah ada selama bertahun-tahun. Ciri khasnya melibatkan hierarki yang jelas dengan tingkat kekuasaan yang terpusat di puncak dan tersebar ke bawah.
Keputusan dan informasi mengalir secara vertikal, dan peran serta tanggung jawab individu dalam organisasi diatur sesuai dengan tugas dan posisi mereka. Meskipun pada perkembangannya juga mengalami proses desentralisasi organisasi, sehingga lebih adaptif dan akomodatif.
Organisasi konvensional pada awalnya sering kali memiliki prosedur yang tetap dan terkadang cenderung kurang fleksibel terhadap perubahan. Dan kemudian melakukan evolusi, sebagai koreksi dan perbaikan atas model sebelumnya.
Sistem manajemen dalam organisasi ini dapat lebih formal dan terstruktur. Meskipun model ini masih umum digunakan, ada kecenderungan menuju struktur organisasi yang lebih responsif dan terdesentralisasi seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang semakin dinamis.
Transformasi ke Konsep Jama’ah
Transformasi dimulai dengan penekanan pada inklusivitas dan partisipasi aktif setiap individu. Konsep Jama’ah dalam perspektif Islam mendorong keterlibatan semua anggota dalam pengambilan keputusan dan pembangunan komunitas yang berlandaskan nilai-nilai agama.
Sehingga, transformasi dari organisasi konvensional menuju konsep Jama’ah mencerminkan pergeseran paradigma organisasional yang lebih inklusif, berbasis nilai, dan bertujuan mencapai kesejahteraan bersama.
Organisasi konvensional, dengan struktur hierarkis dan orientasi pada tujuan materiil, mengalami transformasi menuju visi yang lebih holistik dan berorientasi pada nilai-nilai keagamaan.
Dalam kontek jama’ah, fokusnya bukan hanya pada efisiensi operasional, tetapi juga pada pengembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan dan dibarengi dengan membangun kepemimpinan yang efektif dan efisien. Di mana, transformasi ini mencakup penerapan nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan dan interaksi antar anggota, promosi partisipasi aktif, serta penekanan pada keseimbangan antara keberlanjutan sosial dan spiritual.
Dengan demikian, konsep transformasi menuju Jama’ah membawa perubahan signifikan dalam budaya organisasi, menempatkan nilai-nilai, pertumbuhan personal, dan kesejahteraan bersama sebagai fokus utama dalam mencapai tujuan bersama dalam ikatan kepemimpinan dalam jama’ah yang disepakati.
Tahapan Transformasi dari Organisasi Konvensional Menuju Jama’ah
Transformasi dari organisasi konvensional menuju jama’ah merupakan proses perubahan yang tidak instan, melainkan sebuah kerja-kerja yang kompleks dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, serta berkesinambungan. Secara sederhana, proses ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:
Pertama, Pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam
Pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam penting untuk membangun landasan ideologis bagi transformasi. Organisasi yang ingin bertransformasi menjadi jama’ah harus memiliki pemahaman yang jelas tentang ajaran Islam, terutama tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.
Pemahaman tentang ajaran Islam dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pengalaman langsung. Organisasi yang ingin bertransformasi harus menyediakan berbagai kesempatan bagi anggotanya untuk mempelajari ajaran Islam, dan pada saat bersamaan kepemimpinan juga memberikan arahan sekaligus mengawal berkenaan dengan pemahaman melakukan transformasi.
Kedua, Redefinisi visi dan misi
Visi dan misi adalah arah dan tujuan organisasi. Dalam proses transformasi, visi dan misi organisasi harus didasarkan pada ajaran Islam. Visi dan misi yang didasarkan pada ajaran Islam akan mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu kemaslahatan umat dan masyarakat.
Redefinisi visi dan misi dapat dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh anggota organisasi. Dalam proses musyawarah ini, penting untuk melibatkan para ulama dan cendekiawan Islam untuk memberikan arahan dan bimbingan.
Ketiga, Perubahan pola pikir dan cara kerja
Tahap ketiga adalah perubahan pola pikir dan cara kerja. Pola pikir dan cara kerja organisasi yang konvensional seringkali berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam proses transformasi, pola pikir dan cara kerja organisasi harus diubah agar berorientasi pada kepentingan umat dan kemaslahatan masyarakat.
Perubahan pola pikir dan cara kerja dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan dan pendampingan. Organisasi yang ingin bertransformasi harus menyediakan berbagai program pelatihan dan pendampingan bagi anggotanya untuk mengubah pola pikir dan cara kerja mereka.
Keempat, Pengembangan nilai-nilai dan budaya organisasi
Nilai-nilai dan budaya organisasi adalah hal yang penting untuk menjaga keutuhan organisasi. Dalam proses transformasi, nilai-nilai dan budaya organisasi harus dikembangkan agar sejalan dengan ajaran Islam. Pengembangan nilai-nilai dan budaya organisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penetapan kode etik organisasi, sosialisasi nilai-nilai organisasi, dan penguatan budaya organisasi.
Sumber dari pengembangan nilai-nilai dan budaya organisasi sesungguhnya bersumber dari jati diri organisiasi yang diselaraskan dengan visi dan misi organisasi, sehingga nilai “baru” yang dibangun tidask tercerabut dari akar Organisasi itu sendiri.
Kelima, Pembangunan kepemimpinan yang visioner dan transformasional
Kepemimpinan merupakan faktor penting untuk mengawal proses transformasi, sehingga berjalan dengan simultan. Sehingga, kepemimpinan yang visioner dan transformasional adalah kunci keberhasilan transformasi.
Kepemimpinan yang visioner memiliki visi yang jelas tentang masa depan organisasi, sedangkan kepemimpinan yang transformasional memiliki kemampuan untuk menggerakkan organisasi untuk mencapai visi tersebut.
Pembangunan kepemimpinan yang visioner dan transformasional dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan, dan mentoring.
Tahapan-tahapan ini membentuk fondasi bagi organisasi untuk berkembang menuju konsep Jama’ah, di mana nilai-nilai Islam menjadi landasan untuk setiap aspek kehidupan organisasional.
Transformasi ini tidak hanya menciptakan perubahan struktural tetapi juga perubahan budaya yang mendasar, menciptakan lingkungan yang memberdayakan dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang rahmatan lil ‘alaamin.
*) ASIH SUBAGYO,penulis peneliti senior Hidayatullah Institute (HI)
DEPOK (Hidayatullah.or.id) — Sekolah Pemimpin Madrasah Aliyah (MAS) Hidayatullah Depok menggelar kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Kegiatan workshop ini digelar di Gedung Pendopo Saung Engkong Ano, Selasa, 6 Jumadil Akhir 1445 (19/12/2023).
Acara ini dibuka oleh Kepala Bagian Kurikulum Departemen Tarbiyah Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Yuli Nugraheny.
Adapun narasumber utama workshop adalah Pengurus Dewan Pendidikan Kota Depok Provinsi Jawa Barat (Jabar) Titi Hananingsih.
Kepala Madrasah Aliyah Hidayatullah Depok, Abdurrahman Hakim, dalam sambutannya mengatakan di dalam Kurikulum Merdeka ini ada yang disebut Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
Salah satu tujuan muatan kurikulum tersebut, jelas Abdurrahman, adalah mencetak generasi yang unggul dan produktif.
“Itu semua bisa tercapai apabila seluruh stekeholder di sekolah dan masyarakat bisa sama sama berjibaku di dalamnya,” kata Abdurrahman.
Dia menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kombinasi kolaboratif yang efektif dan relevan antara Kurikulum Berbasis Tauhid dengan Kurikulum Merdeka.
“Dengan begitu para guru nantinya bisa lebih variatif terhadap metode dalam penerapan ketika mengajar di sekolah,” tandasnya.
Sementara itu, salah satu dewan guru yang menjadi peserta workshop, Patra Sangrabuana, mengungkapkan rasa senangnya dapat mengikuti Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka ini.
Menurutnya, kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk menyegarkan metodologi pembelajaran serta menciptakan perubahan dan menghadirkan inovasi agar pendidikan di sekolah menjadi lebih baik.
“Selain itu juga pada pelatihan ini, satuan sekolah memiliki keluwesan dalam merancang kurikulum operasional madrasah yang kontekstual, sehingga pembelajaran yang diterapkan akan sesuai dengan kebutuhan siswa,” tambah pria yang karip disapa Angga ini.
Kegiatan ini berlangsung intensif sehari dari pagi hingga sore yang ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama dengan pemateri. Kemudian dilanjutkan dengan shalat Ashar secara berjamaah.*/Mustain Abdullah
NGAWI (Hidayatullah.or.id) — Guru-guru Sekolah Dasar (SD) Integral Luqman Al Hakim Hidayatullah Ngawi, Jawa Timur, mengikuti giat mini workshop menulis berita di media online bertempat di ruang rapat SDLH Ngawi, Padas, Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Senin, 5 Jumadil Akhir 1445 (18/12/2023).
Kegiatan yang menghadirkan narasumber Kepala Divisi Marketing dan Komunikasi (Markom) Laznas BMH Gerai Ngawi, Galih Pratama Yoga, ini diikuti oleh para ustadz dan ustadzah guru SD Luqman Al Hakim Ngawi.
Galih dalam pemaparannya menyampaikan, peran seorang guru sejatinya juga menjadi marketing bagi sekolahnya. Artinya, jelas Galih, pendidik harus memiliki kemampuan menyampaikan info info kegiatan di sekolah. Diantaranya dalam bentuk tulisan berita.
“Dalam menulis berita harus mengandung unsur 5W1H,” terang Galih dalam acara sharing kali ini.
Galih yang juga freelance journalist ini menyebutkan bahwa secara sederhana seorang penulis hanya butuh dua modal pokok menulis yaitu minat yang kuat dan ketekunan.
“Adapun bakat prosentasenya hanya sekitar lima persen saja, selebihnya 95 persen hasil dari ketekunan,” imbuh wartawan muda ini.
Agas Septiawan, selaku Kepala Sekolah, pada kesempatan yang sama mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan branding sekolah melalui pemberitaan pemberitaan seputar sekolah melalui website SDLH Ngawi.
“Menulis berita ini penting, untuk mengenalkan sekolah kita kepada khalayak ramai, salah satu caranya adalah melalui berita di media online yang kita miliki,” kata Agas Septiawan.
Terlihat para guru sangat antusias mengikuti acara ini meskipun di sela-sela kesibukan menyiapkan raport hasil Sumatif Akhir Semester para siswa.
“Kegiatan ini sangat menarik dan bermanfaat bagi para guru dan berharap sharing seperti ini bisa terus berlanjut untuk mengasah kemampuan guru dalam menulis berita kegiatan sekolah,” ujar Luthfiatul Rahmi Isnaini, salah satu guru peserta sharing menulis berita ini.*/Nur Hasanah
DALAM era yang terus berkembang ini, sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, maka organisasipun terus mengalami evolusi, hingga saat ini telah diidentifikasikan sebagai Organisasi 5.0.
Meskipun terjadi evolusi, maka sesungguhnya dapat dicarikan titik temu antara dinamika organisasi dengan jama’ah, sebagaimana kita ketahui sebagai bentuk lain dari organisasi dalam perspektif Islam.
Sehingga, pertemuan antara konsep Organisasi 5.0 dan visi ideal Jama’ah Islam menjadi tantangan menarik yang menggoda untuk dieksplorasi.
Di tengah arus transformasi organisasi yang semakin canggih, dan percepatan transformasi yang tak berkesudahan, menjadikan tantangan bagi siapapun bagaimana dapat menyatukan filosofi modern dan prinsip Islam yang murni, khususnya dengan menggali pandangan Imam Asy-Syatibi seperti yang tertuang dalam karyanya yang fenomenal yaitu kitab “Al-I’tishom”.
Organisasi 5.0: Inovasi Tanpa Kehilangan Identitas
Dalam konteks kekinian, dan beberapa masa ke depan, maka Organisasi 5.0 sesungguhnya telah mewakili evolusi lebih lanjut dari model sebelumnya, menekankan keterlibatan manusia, kolaborasi, dan integrasi teknologi.
Kecepatan, ketepatan, dan adaptabilitas menjadi kunci suksesnya. Namun, dalam pencarian inovasi ini, dapatkah kita tetap mempertahankan akar nilai dan etika Islam.
Ketika muncul kesadaran bahwa teknologi bukan hanya sebagai tools akan tetapi sudah beralih kepada bagaimana mampu mengintegrasikan antara teknologi dan manusia, yang merupakan ciri dari Organisasi 5.0.
Dengan demikian menempatkan manusia sebagai faktor utama, bukan menyerahkan kepada mesin semata. Sehingga jatidiri sebagai identitas sebuah organisasi, akan menjadi dasar bagi kreatifitas dan inovasi bagi penggerak Organisasi.
Pendekatan Imam Asy-Syatibi dalam Al-I’tishom
Sebagaimana diketahui, bahwa Imam Asy-Syatibi, adalah seorang pemikir besar Islam dari abad ke-14, memberikan pandangan berharga tentang pembentukan jama’ah.
Dalam kitab Al-I’tishom, beliau membahas konsep-konsep seperti “Maqasid Al-Shariah” (tujuan-tujuan syariah) dan menguraikan betapa pentingnya memelihara identitas Islam dalam segala aspek kehidupan.
Disisi lain Asy-Syatibi juga mendefiniskan jama’ah dengan berbagai definisi, dan salah satu definisinya bahwa al-jama’ah adalah sekumpulan manusia yang menyatukan diri dengan mengangkat satu pemimpin yang berpedoman dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Pengertian semacam ini nampak jelas karena kita mengetahui bahwa bersatu tidak dengan pedoman sunnah berarti keluar dari makna al-jama’ah itu sendiri.
Sehingga, yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana konsep-konsep As-Syatibi ini dapat diadaptasi dalam konteks Organisasi 5.0.
Menselaraskan perkembangan organisasi dengan narasi yang di usung oleh ulama terdahulu, menjadi sebuah keniscayaan. Konsekwensinya adalah menjadi tidak produktif alias kerja sia-sia manakala, mempertentangkan antara Organisasi 5.0 dengan jama’ah.
Menemukan Kesamaan Nilai
Meskipun untuk menemukan titik temu antara Organisasi 5.0 dengan jama’ah sebagaimana dalam pesrpektif Asy-Syatibi di atas, merupakan sebuah keniscayaan, artinya menjadi sangat mungkin untuk dilakukan, akan tetapi mencari titik temu yang harmonis antar keduanya menjadi tantangan yang menantang.
Dengan demikian maka, titik temu antara Organisasi 5.0 dan Jama’ah Islam dapat ditemukan melalui pencarian nilai-nilai yang mendasar. Sehingga nilai mendasar yang dimaksud adalah jatidiri yang menjadi identitas organisasi.
Muatan seperti: kejujuran, integritas, dan keadilan, misalnya, adalah nilai-nilai yang dihargai oleh keduanya.
Dengan memahami bahwa teknologi hanyalah sarana, bukan tujuan akhir, kita dapat menyelaraskan visi organisasi dengan prinsip-prinsip Islam yang telah diajarkan oleh Imam Asy-Syatibi.
Kolaborasi sebagai Kunci Keseimbangan
Jika kita melihat realitas di atas, maka diperlukan kata kunci yang menjadi angker (pengungkit) agar titik temu yang sudah ada dapat terawat, seimbang, dan berkelanjutan.
Sebagaimana karakter dari Organisasi 5.0 itu sendiri, maka salah satu kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi bukan sebuah mantra yang menyelsaikan semua masalah, akan tetapi kolaborasi, mensyaratkan keterbukaan untuk mencari titik temu, yang ideal.
Di mana hal ini membutuhkan proses panjang. Sehingga semakin mengerucut tentang pentingnya kolaborasi dalam Organisasi 5.0 yang sejalan dengan ajaran Islam berkenaan dengan kebersamaan dan gotong royong.
Imam Asy-Syatibi menekankan pentingnya solidaritas dan kebersamaan dalam membentuk jama’ah yang kuat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, organisasi dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dan menciptakan dampak positif pada masyarakat yang bersumber dari jatidiri organisasi itu sendiri.
Menyelaraskan Visi ke Depan
Visi ke depan adalah bukan sekadar sederetan kata-kata yang indah, akan tetapi sebuah komitmen yang mesti dicapai. Oleh karenanya mencari titik temu antara Organisasi 5.0 dan Jama’ah, bukanlah proses instan.
Diperlukan dialog terus-menerus, pemahaman mendalam, dan kesediaan untuk beradaptasi. Sebagai pemimpin dan anggota organisasi, kita ditantang untuk menjalankan visi yang inklusif, menggabungkan teknologi canggih dengan kebijaksanaan warisan Islam.
Akhirnya, dengan menyelaraskan Organisasi 5.0 dengan pandangan Imam Asy-Syatibi tentang jama’ah, sebagaimana yang tertuang dalam kitab Al-I’tishom, kita dapat membentuk suatu entitas yang mencerminkan kemajuan teknologi modern sambil memelihara identitas Islam yang kuat.
Dalam perjalanannya, kita akan dapat menemukan harmoni antara inovasi dan tradisi, menciptakan ruang bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan membangun jama’ah yang ideal di tengah kompleksitas dunia kontemporer yang semakin menghimpit.[]
*) ASIH SUBAGYO,penulis peneliti senior Hidayatullah Institute (HI)
YOGYAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah DIY-Jatengbagsel menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) selama 2 hari digelar di Kampus Pondok Pesantren Hidayatulla, Jalan Palagan Tentara Pelajar KM 14,5, Balong, Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dibuka pada Sabtu (16/12/2023).
Ketua Bidang Pengembangan dan Pembinaan Organisasi (PPO) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Asih Subagyo, yang membuka kegiatan menyamaikan arahan diantaranya mengajak untuk bersyukur dan menguatkan visi hidup berqur’an.
“Dalam hal ruhiyah, hendaklah para kader terus memupuk syukur atas iman. Para kader juga perlu terus menguatkan visi ber-Qur’an,” katanya.
Sementara dalam hal keorganisasian, Asih mengajak hendalah para kader berpikir untuk meningkatkan standar pengelolaan organisasi dengan tetap mengacu kepada regulasi-regulasi organisasi.
Asih juga menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam berbagai ikhtiar gerakan yang dicanangkan. Dia mengajak untuk memberikan kesempatan yang luas kepada kader kader muda.
“Semoga dengan kesemua ikhtiar tersebut, Hidayatullah DIY-Jatengbagsel semakin maju,” harapnya menandaskan.
Rakerwil Hidayatullah DIY-Jatengbagsel di Pesantren Hidayatullah Yogjakarta ini dihadiri sejumlah unsur. Unsur pertama adalah pendamping Rakerwil dari Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah yaitu Asih Subagyo.
Unsur kedua adalah DPW, dalam hal ini seluruh pengurus DPW hadir dan mempresentasikan program kerja tahun 2024 yang turut dihadiri oleh unsur DPD Hidayatullah se-DIY dan Jatengbagsel.
Program kerja yang dipresentasikan merupakan representasi program kerja nasional ditambahkan dengan kebutuhan lokal.
Unsur ketiga adalah Dewan Murabbi Wilayah (DMW), dalam hal ini seluruh pengurus DMW hadir dan juga mempresentasikan program kerja tahun 2024.
Selain itu, DMW memimpin sejumlah aktivitas ruhiyah selama rakerwil antara lain tahajjud berjamaah.
Unsur keempat adalah organisasi pendukung, amal usaha, dan badan usaha tingkat wilayah.
Momentum Konsolidasi
Abdullah Munir, selaku Ketua DPW Hidayatullah DIY Jatengbagsel, menyampaikan bahwa Rakerwil momen penting bagi organisasi dan kader.
Munir menjelaskan, sebagaimana tema yang diusung, yaitu, “Konsolidasi Idiil, Organisasi, dan Wawasan Menuju Terwujudnya Standardisasi, Sentralisasi, dan Integrasi Sistemik”, Rakerwil merupakan forum dialog sekaligus kesepakatan.
“Dari forum ini gerak organisasi dan kader setahun ke depan ditentukan, seberapa cepat dan menuju ke mana,” katanya.
Di kesempatan ini pula, sejumlah MoU ditandatangani. Harapannya MoU-MoU ini menjadi pemacu organisasi untuk lebih cepat bergerak sekaligus mensejahterakan para kadernya. (ybh/hidayatullah.or.id)
SURABAYA (Hidayatullah.or.id) — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) dirangkai dengan kegiatan Training Manajemen Pembiayaan yang digelar di Aula Kampus Utama Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 6 Jumadil Akhir 1445 (19/12/2023).
Acara ini diikuti seluruh manajer cabang BTH se-Indonesia yang menghadirkan pamateri diantaranya Saiful Anwar, ME (Direktur Utama BTH), Firman ZA, M.Ak (Kadiv Bisnis dan Jaringan BTH), dan Daud Rahmah, M.Th (Profesional Lembaga Keuangan Syariah).
Direktur Utama BTH, Saiful Anwar, mengatakan seiring dengan pertumbuhan BTH yang berkembang serta semakin dirasakan manfaatnya oleh para anggota yang merupakan organisasi dan kader Hidayatullah di seluruh Indonesia, maka BTH dituntut harus terus menata sistem operasional dan internal bisnis proses yang memadai untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang unggul.
“Sebagai lembaga keuangan dengan badan hukum koperasi, BTH berkomitmen untuk tunduk dan patuh pada regulasi perkoperasian,” katanya.
Dalam pada itu, terang Saiful, termasuk dalam menyikapi rancangan undang undang perkoperasian yang memberikan pengetatan terhadap operasional koperasi, khususnya pelayanan terhadap anggota.
“Untuk menghadapi tantangan tersebut, BTH bersiap untuk melakukan standardisasi, sentralisasi, dan integrasi, agar tata kelola usaha semakin baik dan didukung oleh sumberdaya insani yang professional dan kompeten,” ujarnya.
Saiful menambahkan, dengan gelaran Rakernas 2024 yang dirangkai pelatihan manajemen pembiayaan ini jejaring BTH yang ada semakin siap dalam satu gerakan yang sama dalam integrasi manajemen yang terpusat.
“Juga agar program kerja tahunan BTH lebih tertata secara sistematis mulai program jangka panjang, program jangka pendek, program tahunan, program nasional, dan program turunan di BTH,” tandasnya.
Suryanto Sarjodiningrat, SE, ME selaku Sekretaris Pengurus BTH Pusat, menambahkan rangkaian kegiatan diklat manajemen pembiayaan dalam rangka meningkatkan skill manajer sehingga kedepan pertumbuhan cabang BTH akan semakin baik sesuai dgn target dan harapan lembaga.
Peserta pun tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan selama 2 hari ini. Seperti ditunjukkan salah satu peserta bernama Akbar Muksidar.
Akbar yang merupakan Manajer Cabang BTH Kendari Sulawesi Tenggara ini menyampaikan rasa syukurnya dapat menyerap ilmu yang dibagikan dalam kegiatan diklat ini.
“Saya sangat senang dengan adanya diklat ini. Sangat bermanfaat untuk menambah ilmu dan skill dalam menjalankan amanah di BTH,” tandas Akbar Muksidar. (ybh/hidayatullah.or.id)
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPK Indonesia) dan Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI) mendesak pemerintah untuk mengendalikan media sosial dan melakukan sensor terhadap produk-produk hiburan yang bermuatan promosi dan sosialisasi penyimpangan seksual global.
Desakan itu merupakan salah satu dari 9 poin rekomendasi dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perlindungan Keluarga Dari Ancaman Gerakan Global Penyimpangan Seksual”, dalam rangka HUT ke-3 sekaligus memperingati Hari Ibu di GSG Kompleks DPR Kalibata, Jakarta, Kamis, 1 Jumadil Akhir 1445 (14/12/2023).
Dalam FGD yang dihadiri sejumlah narasumber dan peserta dari berbagai unsur masyarakat, Ketua KNPK Indonesia, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si, guru besar IPB University bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, menyampaikan kajiannya mengenai upayanya perlindungan keluarga dari Gerakan Global Penyimpangan Seksual yang kini semakin meradang di masyarakat Indonesia.
Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah mendesak Pemerintah untuk mengendalikan media sosial dan melakukan sensor terhadap produk-produk hiburan yang bermuatan promosi dan sosialisasi penyimpangan seksual global.
Kondisi ini semakin urgen, jika tidak maka bukan tidak mungkin, gerakan global penyimpangan seksual ini akan merusak dan menjangkiti generasi penerus Bangsa Indonesia.
“Untuk itu, sangat urgen bagi pemerintah untuk melakukan berbagai langkah tegas dalam mengawasi media sosial dan sensor lebih ketat dan produk hiburan yang tidak sesuai dengan nilai jati diri bangsa,” tulis rekomendasi itu seperti dikutip dari laman Mushida.org.
Rekomendasi FGD
Penyelenggara FGD ini yaitu KNPK Indonesia adalah wadah musyawarah yang bersifat independen, yang dibentuk dalam rangka mempercepat pembangunan, koordinasi strategi dan program Ketahanan Keluarga secara nasional.
Sedangkan BMIWI adalah Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia yang merupakan organisasi federasi beranggotakan 35 ormas perempuan tingkat nasional.
Focus Group Discussion ini menghasilkan 9 rekomendasi. Sembilan rekomendasi hasil FGD lainnya adalah sebagai berikut :
Menuntut PBB dan Organisasi-Organisasi Internasional agar berhenti mempromosikan dan mengadvokasi isu global dan nilai-nilai yang tidak universal, terutama terkait penyimpangan seksual. Oleh karena itu PBB dan INGO hendaknya menghargai sikap negara-negara yang menolak gerakan global penyimpangan seksual sebagai bentuk ‘margin of appreciation’ dan penghormatan terhadap kedaulatan negara tersebut.
Meminta Pemerintah dan Lembaga Legislatif untuk menerbitkan produk perundangan yang melindungi individu, keluarga dan masyarakat dari keterpaparan ancaman gerakan global penyimpangan seksual. Jika belum ada produk perundangan yang memadai, mendorong dan atau mendukung masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap KUHP pasal 414.
Mendesak Pemerintah dan Penegak Hukum untuk melarang promosi dan aksi gerakan global penyimpangan seksual di tengah masyarakat dalam berbagai bentuknya.
Mendesak Pemerintah serta mendorong Swasta dan Masyarakat untuk melakukan pencegahan dan upaya-upaya rehabilitasi penyimpangan seksual.
Mendorong lembaga pendidikan serta tokoh-tokohnya untuk menghadirkan kurikulum pendidikan seksual yang sesuai dengan jati diri Bangsa Indonesia serta menolak kurikulum yang tidak sesuai dengan nikai-nilai Pancasila.
Mendorong keluarga Indonesia untuk ketahanannya dengan menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dengan baik.
Mengokohkan masyarakat Indonesia, untuk menjadi komponen bangsa yang memiliki kekuatan kontrol diri melalui proses pensucian jiwa.
Mendorong sektor bisnis untuk memiliki dan atau mengimplementasikan Kebijakan dan program perlindungan keluarga dari ancaman gerakan global penyimpangan seksual. Hal ini dapat mencakup peningkatan pengawasan terhadap konten yang dihasilkan atau disebarkan oleh perusahaan, serta memberikan edukasi kepada karyawan mengenai dampak negatif dari penyimpangan seksual.
Mendorong dan memperkuat kerjasama antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam membentuk forum diskusi, pelatihan, menyediakan layanan penanganan dan pemulihan terkait penyimpangan seksual, dan kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya gerakan global penyimpangan seksual.
SEMARANG (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah Ust. H. Dr. Nashirul Haq, MA, menyampaikan tema Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah 2024 ditargetkan harus sudah terwujud sepenuhnya pada tahun 2025.
Seperti diketahui, tema Rakerwil selama beberapa tahun ini adalah Konsolidasi Jatidiri, Organisasi dan Wawasan Menuju Terwujudnya Sentralisasi, Standardisasi dan Integrasi Sistemik.
“Tema ini sekaligus merupakan target yang harus diwujudkan hingga 2025 nanti. Kita semua juga sudah memiliki kesadaran dan pemahaman yang sama tentang pentingnya menata organisasi lebih terstandar, tersentralisasi dan terintegrasi,” katanya.
Hal itu disampaikan beliau dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan pada pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Jawa Tengah di Gedung Balai Besar Pengembangan Mutu Pendidikan (BBPMP), Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 28 Jumadil Awal 1445 (13/12/2023).
Ia berharap Silaturrahim Nasional (Silatnas) Hidayatullah yang telah dilewati akhir November lalu semakin memantapkan harapan tersebut demi terwujudnya tata kelola organisasi yang profetik dan profesional.
“Secara khusus, setelah kita mengikuti Silatnas tempo hari, maka tahun 2024 nanti standardisasi halaqah kader perlu terus ditingkatkan agar kualitas kader terus meningkat dari waktu ke waktu, baik intelektual maupun spritualnya,” imbuhnya.
Melalui helatan Rapat Kerja Wilayah ini, ia berharap agar seluruh program-program yang telah dicanangkan akan berjalan baik dan lancar dengan hasil yang maksimal melalui sinkronisasi, sinergi, dan integrasi sistemik di antara semua pihak terkait.
“Akhirnya, kami ucapkan selamat bermusyawarah dan sukses Rapat Kerja Wilayah tahun 2024. Semoga berjalan lancar dengan hasil optimal, senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala. Amin,” tandasnya. (ybh/hidayatullah.or.id)
Pemimpin Umum Hidayatullah, Ust. H. Abdurrahman Muhammad, dalam rapat evaluasi Panitia Silatnas Hidayatullah 2023 di Gunung Tembak (2/12/2023).* [Foto: Mutawally/Media Silatnas Hidayatullah/MCU]
BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) – Pemimpin Umum Hidayatullah, KH Abdurrahman Muhammad, mengimbau seluruh warga Hidayatullah senantiasa sigap dan tidak membiarkan energi Silatnas Hidayatullah berlalu begitu saja.
Silatnas boleh selesai. Tamu silakan pulang ke tempat tugas masing-masing. Tetapi bukan berarti pekerjaan dan tanggung jawab keumatan sudah purna. Justru sebaliknya, energi semangat ini harus terus dikobarkan dan tidak boleh surut atau padam.
“Fa idza faraghta fanshab,” tegasnya dalam pertemuan evaluasi Panitia Silatnas beberapa waktu lalu di Kampus Induk Hidayatullah Gunung Tembak, Balikpapan, Sabtu, 18 Jumadil Awal 1445 (2/12/2023).
Ustadz Abdurrahman mengingatkan tentang bersegera menunaikan pekerjaan berikutnya. Tak ada jeda. Apalagi sampai berleha-leha.
“Wassabiqunas sabiqun. Ulaikal muqarrabun,” lanjutnya membacakan ayat yang lain.
“Makanya harus sigap, jangan biarkan energi itu berlalu. Seperti energi al-Waqi’ah,” ucapnya dengan suara yang terdengar lantang sambil mengutip ayat yang dimaksud.
“Bagaimana setelah Silatnas itu perlombaan (dalam amal kebaikan) benar-benar terjadi. Kalau tidak, berarti biasa-biasa saja,” lanjut ustadz yang sudah terjun ke dunia dakwah sejak usia belia.
Lebih jauh, Pemimpin Umum Hidayatullah menyoroti tentang keistimewaan membaca al-Qur’an secara rutin.
Ia melihat, jika itu terjadi para santri dan warga jadi mudah untuk mengerjakan kebaikan yang diperintahkan.
“Ketika dilakukan, sabiqun bil khairat itu lebih mudah sebenarnya. Karena kalau orang sudah merasakan bahkan menikmatinya, jadi mudah memang,” ujarnya.
Terbukti, menurut Ustadz Abdurrahman, santri-santri yang setiap waktu membaca al-Qur’an lebih mudah dikomando secara jama’i. Mungkin kalau yang lain itu lebih mudah juga tapi belum mampu untuk berjamaah.
“Saya lihat dan perhatikan secara langsung itu. Anak tahfizh itu masyaAllah dalam semua hal. Bukan main itu setiap hari bolak balik (Gunung Binjai – Gunung Tembak),” tuturnya.
Diketahui, untuk menyukseskan Silatnas lalu, seluruh santri Madrasah Raadhiyatan Mardhiyyah Gunung Tembak dan Ma’had Tahfizh Ahlus Shuffah Gunung Binjai dikerahkan secara penuh bekerja bakti setiap hari.
Khusus untuk santri Ahlus Shuffah, tidak jarang mereka datang dengan berjalan kaki bolak balik dari Gunung Binjai ke Gunung Tembak.
Ustadz Abdurrahman pun menguatkan bahwa kesolidan selama Silatnas dan energi “Sabiqun bil khairat” tersebut harus dirawat dan ditingkatkan selalu. Khususnya untuk program utama pendidikan dan dakwah.
“Jangan pengalaman ini bubar lagi. Itu harus bergerak. Di pendidikan bagaimana energinya, yang bergerak di dunia dakwah bagaimana energinya,” tutupnya masih dengan semangat yang sama.* (Abu Jaulah/Media Silatnas Hidayatullah/MCU)
