MATARAM (Hidayatullah.or.id) — Hidayatullah Student Forum (HISUF) membekali santri dengan pemahaman tentang identitas Muslim, misi hidup, dan kesiapan menghadapi masa depan. Kegiatan yang digelar di MA Hidayatullah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (16/10/2026), ini diikuti para santri dengan antusias.
Melalui forum tersebut, para peserta diajak mengenali jati diri sebagai Muslim, membangun kepercayaan diri, serta mengembangkan mental dan keterampilan untuk menghadapi dunia perkuliahan maupun pengabdian kepada masyarakat.
Salah seorang peserta, Nurbaya, mengaku memperoleh pemahaman baru tentang identitas dan tujuan hidup setelah mengikuti kegiatan tersebut.
“Selama ini saya kira identitas itu adalah nama, tempat tinggal, profesi dan status. Ternyata dalam HISUF saya dan teman-teman jadi paham apa identitas kita sebagai Muslim. Bahkan saya jadi paham bahwa hidup ini punya misi, yakni bagaimana menjadi manusia yang bisa membawa perubahan baik bagi umat, bangsa dan negara,” ungkapnya.
Pengalaman serupa dirasakan Atsa. Ia mengaku termotivasi untuk memperbaiki diri, mengubah pola pikir, dan lebih bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita.
“Rasanya sangat termotivasi dan ingin menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya ingin mengubah cara berpikir maupun cara bertindak. Bahkan saya ingin bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita, memperbaiki kekurangan yang ada, sehingga saya kelak bisa bermanfaat,” tuturnya.
Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00 hingga 17.00 WITA tersebut juga melatih keberanian santri dalam menyampaikan gagasan. Yusuf Al-Qarni, perwakilan santri putra, menceritakan pengalamannya ketika diminta instruktur menjelaskan salah satu tema dalam slide presentasi.
“Saya kaget waktu diminta menjelaskan satu tema dalam slide. Tapi saya akhirnya mengerti perintah itu membuat saya sadar bahwa selama ini saya masih ragu dan malu untuk berbicara terbuka. Sekarang saya paham, bahwa sebagai generasi muda, saya harus lebih semangat berlatih mengemukakan pendapat. Melalui HISUF saya menyadari itu sebagai hal yang penting,” jelasnya.
Pengalaman para peserta tersebut menunjukkan pentingnya ruang pembinaan yang tidak hanya memperkuat pemahaman keislaman, tetapi juga mendorong keberanian, kemampuan komunikasi, dan kesiapan santri menghadapi tantangan masa depan.
Siapkan Santri Memasuki Perguruan Tinggi
HISUF Kota Mataram menghadirkan Ketua Departemen Rekrutmen DPP Hidayatullah, Imam Nawawi, sebagai instruktur. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Ketua Departemen Perkaderan DPW Hidayatullah NTB, Sholihin.
Ia menilai pembinaan melalui HISUF penting untuk mempersiapkan santri memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terutama dalam aspek mental, karakter, dan keterampilan.
“Terima kasih kepada Ust. Imam Nawawi yang telah berkenan mendidik santri kami di sini menjadi lebih siap menghadapi dunia kampus dan memiliki skill dan mental yang lebih baik untuk memasuki masa depan,” ujarnya.
Pembinaan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan santri menghadapi masa transisi dari pendidikan menengah menuju perguruan tinggi. Pada fase ini, santri perlu memiliki kemandirian, kepercayaan diri, serta orientasi hidup yang jelas.
Melalui HISUF, para santri diharapkan semakin memahami identitasnya sebagai Muslim, mampu mengembangkan potensi diri, dan memiliki kesadaran untuk berkontribusi bagi umat, bangsa, dan negara.
JAKARTA(Hidayatullah.or.id) — Hidayatullah mendorong penguatan kolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam memperluas penyuluhan hukum, meningkatkan literasi pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas paralegal di berbagai daerah. Upaya ini menjadi salah satu pokok pembahasan dalam audiensi DPP Hidayatullah dengan Ombudsman RI di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPP Bidang Organisasi Hidayatullah, Dr. Dudung Amadung Abdullah, menyampaikan bahwa Hidayatullah ingin mengambil bagian dalam membangun tata kelola negara yang berkeadilan melalui edukasi hukum dan pendampingan masyarakat.
Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hidayatullah beserta paralegal yang telah mendapatkan pelatihan hukum.
Berdasarkan paparan dalam audiensi, Hidayatullah memiliki lebih dari 700 paralegal yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Jaringan tersebut berpotensi menjadi mitra dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai hak atas pelayanan publik, mekanisme pengaduan, serta upaya pencegahan maladministrasi.
Dudung menekankan bahwa kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni preventif dan kuratif.
Pendekatan preventif diwujudkan melalui penyuluhan, pendidikan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar memahami hak serta prosedur pelayanan publik. Sementara itu, pendekatan kuratif diarahkan pada pendampingan awal bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum atau dugaan maladministrasi, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Pendidikan Antimaladministrasi Berbasis Kampus dan Pesantren
Selain penguatan paralegal, audiensi juga membahas peluang pengembangan pendidikan antimaladministrasi melalui jaringan kampus dan pesantren Hidayatullah.
Program tersebut berpotensi melibatkan mahasiswa melalui kegiatan pendidikan masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dengan demikian, literasi mengenai pelayanan publik dapat diperluas hingga tingkat masyarakat akar rumput.
Pendidikan ini diharapkan membantu masyarakat mengenali bentuk-bentuk maladministrasi, memahami hak sebagai pengguna layanan publik, serta mengetahui saluran pengaduan yang tepat ketika menghadapi persoalan pelayanan.
Hidayatullah juga menilai bahwa edukasi hukum perlu menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses informasi dan pendampingan.
Penjajakan Penguatan Kompetensi Paralegal
Dalam audiensi tersebut turut dibahas peluang peningkatan kapasitas profesional di bidang antimaladministrasi. Pembahasan mencakup penjajakan pemetaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang relevan serta kemungkinan pengembangan skema sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Rencana tersebut memerlukan pembahasan teknis lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga yang berwenang agar sesuai dengan kerangka regulasi dan sistem sertifikasi nasional.
Penguatan kompetensi diharapkan dapat meningkatkan kualitas edukasi dan pendampingan yang dilakukan oleh jaringan paralegal, sekaligus memperjelas standar kemampuan yang dibutuhkan dalam mendukung pelayanan publik.
Menuju Kolaborasi yang Terukur
Sebagai tindak lanjut, Hidayatullah dan Ombudsman RI menjajaki penyusunan nota kesepahaman sebagai landasan pengembangan program bersama.
Sejumlah agenda yang berpotensi ditindaklanjuti meliputi penyuluhan hukum, pendidikan antimaladministrasi, penguatan kapasitas paralegal, sosialisasi mekanisme pengaduan pelayanan publik, serta perluasan edukasi ke wilayah 3T.
Kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada komunikasi antarlembaga, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang terukur dan menjangkau masyarakat secara langsung.
Melalui sinergi tersebut, Hidayatullah berharap dapat memperluas kontribusi jaringan pendidikan, dakwah, dan bantuan hukumnya dalam membangun masyarakat yang sadar hukum serta mendorong pelayanan publik yang lebih baik.
Semarang (hidayatullah.or.id)— Ketua Umum DPP Hidayatullah, K.H. Naspi Arsyad, Lc., mengajak umat Islam memperkuat komitmen menjalankan ajaran Islam secara berjamaah sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan umat dan peradaban Islam. Menurutnya, Islam tidak hanya mengajarkan kesalehan individual, tetapi juga menuntut kesungguhan dalam membangun kehidupan bersama yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
Hal tersebut disampaikan Kiai Naspi dalam kegiatan Ngaji Bareng Kiai Ketum yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Burhan, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh DPD Hidayatullah Semarang ini diikuti pengurus, ustaz dan ustazah, kader, serta para santri.
Dalam tausiyahnya, Kiai Naspi menekankan bahwa komitmen seorang Muslim terhadap Rasulullah Muhammad SAW tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan secara lisan, tetapi harus tercermin dalam sikap, ketaatan, dan kesungguhan mengikuti tuntunan serta perjuangan beliau.
Ia menjelaskan, komitmen tersebut memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi vertikal, yaitu ketaatan kepada Allah SWT dengan meneladani Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah dan melaksanakan seluruh perintah-Nya.
Kedua, dimensi horizontal, yakni meneladani perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun kehidupan umat, memperkuat persaudaraan, serta meletakkan fondasi peradaban Islam melalui gerakan yang terorganisasi dan berlandaskan kepemimpinan.
“Salah satu penyakit teologis yang melanda sebagian umat Islam hari ini adalah hilangnya rasa berkewajiban untuk berislam dan berjuang secara berjamaah. Padahal, Rasulullah SAW pertama kali membangun dan menegakkan peradaban Islam dengan komando dan kepemimpinan dalam bingkai berjamaah,” tegas Kiai Naspi.
Kiai Naspi mengatakan bahwa kesadaran untuk hidup secara berjamaah perlu terus diperkuat agar kehidupan umat Islam tidak berjalan secara terpisah-pisah. Kebersamaan, kepemimpinan, dan kesamaan orientasi perjuangan menjadi unsur penting dalam mewujudkan cita-cita Islam yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia.
Membangun Komitmen dan Orientasi Perjuangan
Lebih lanjut, Kiai Naspi Arsyad menguraikan tiga tingkatan komitmen dalam berhidayatullah, yaitu struktural, infrastruktur, dan suprastruktur.
Ia mendorong agar setiap individu dan elemen organisasi tidak berhenti pada pelaksanaan tugas formal maupun penyediaan sarana pendukung. Lebih dari itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai visi dan tujuan yang mendasari setiap aktivitas perjuangan.
Pada tingkatan suprastruktur, setiap kegiatan tidak sekadar dipandang sebagai rutinitas atau kewajiban organisasi, tetapi menjadi bagian dari upaya mewujudkan cita-cita yang lebih besar, yakni membangun peradaban Islam.
Orientasi tersebut, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa berbagai aktivitas dan program memiliki arah yang jelas serta memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan umat dan masyarakat.
Dalam konteks pendidikan pesantren, Kiai Naspi juga mengingatkan pentingnya membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi akademik.
Pendidikan Harus Menanamkan Visi Peradaban
Menurutnya, pendidikan perlu mengembangkan kurikulum yang mampu menanamkan visi perjuangan, kesadaran tanggung jawab, dan pemahaman mengenai peran generasi muda dalam melanjutkan risalah Islam.
Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan generasi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan, tetapi juga membentuk pribadi yang memiliki integritas, kepedulian terhadap persoalan umat, serta kesiapan mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat.
Para pendidik, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk menghubungkan proses pembelajaran dengan tujuan yang lebih luas, sehingga para santri memahami bahwa ilmu yang dipelajari harus diwujudkan dalam pengabdian dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan Ngaji Bareng Kiai Ketum ini, para peserta diajak memperdalam pemahaman keislaman sekaligus memperkuat kesadaran tentang pentingnya kebersamaan, kepemimpinan, dan kesinambungan perjuangan dalam membangun peradaban.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran pengurus Dewan Pengurus (DPW) Hidayatullah dan anggota Dewan Murabbi Wilayah (DMW) Hidayatullah Jawa Tengah.
Pertemuan FORKOMNAS di Gedung Dakwah Hidayatullah, Jakarta Timur, Sabtu 17/10/2026. (Foto: Al-Qoim / hidayatullah.or.id)
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Forum Komunikasi Ormas Islam Nasional (FORKOMNAS) menyampaikan pernyataan sikap bersama terkait serangan kelompok Houthi ke Arab Saudi, pelarangan penggunaan jilbab di sekolah Azerbaijan, serta rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia.
Pernyataan sikap tersebut disepakati dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Dakwah Hidayatullah, Jakarta Timur, Sabtu (17/10/2026). Dokumen pernyataan bersama itu memuat tiga isu yang dinilai berkaitan dengan keselamatan umat, kebebasan beragama, dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Dalam pernyataan tersebut, FORKOMNAS menyampaikan tiga sikap utama.
Pertama, mengecam serangan terhadap fasilitas sipil dan ancaman keamanan di Arab Saudi, termasuk serangan yang dilaporkan menyasar Stasiun Distribusi Listrik Taibah di Madinah dan Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh.
Kedua, mengecam kebijakan otoritas Azerbaijan yang melarang atau membatasi penggunaan jilbab di sekolah. FORKOMNAS menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan upaya menghapus diskriminasi terhadap umat Islam.
Ketiga, mendukung pernyataan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat terkait rencana penyelenggaraan konser Andrea Bocelli di Indonesia. Dukungan tersebut merujuk pada pernyataan MUI Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026.
Dalam dokumen tersebut, FORKOMNAS merujuk pada penelusuran MUI mengenai keterlibatan Andrea Bocelli dalam kegiatan Friends of Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010 yang, menurut MUI, berkaitan dengan penggalangan dana bagi militer Israel.
Perkuat Komunikasi dan Konsolidasi Ormas Islam
Dalam pengantarnya, Dr. K.H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A., menekankan pentingnya komunikasi, kesamaan pemikiran, penyatuan perasaan, dan konsolidasi antarpimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dalam menghadapi berbagai persoalan umat.
Menurutnya, tantangan yang berkembang di tingkat nasional maupun internasional membutuhkan komunikasi dan koordinasi berkelanjutan di antara para pimpinan ormas Islam agar dapat memberikan arahan kepada jamaah dan umat.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama, mulai dari perkembangan situasi nasional, perlindungan kebebasan beragama, hingga solidaritas terhadap Palestina.
Zaitun mengusulkan penguatan forum komunikasi antarpimpinan ormas Islam agar berbagai persoalan umat dapat dibahas dan disikapi secara bersama.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi Islam. Beberapa pimpinan ormas yang sebelumnya direncanakan hadir berhalangan karena kendala masing-masing.
Meski demikian, pernyataan sikap bersama tetap memuat nama 11 organisasi yang tercantum dalam dokumen FORKOMNAS, termasuk Hidayatullah.
Sebelas Ormas Tercantum dalam Pernyataan Bersama
Pernyataan sikap FORKOMNAS tertanggal 17 Oktober 2026 tersebut mencantumkan 11 organisasi, yakni Mathlaul Anwar, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Wahdah Islamiyah, Hidayatullah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII), Al-Irsyad Al-Islami, Ar-Rahman Qur’anic Learning (AQL), Syarikat Islam, dan Persatuan Islam (PERSIS).
Melalui pernyataan tersebut, FORKOMNAS mengajak seluruh elemen umat Islam dan bangsa Indonesia untuk memperkuat persatuan, kerja sama, serta penyikapan yang bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan kemanusiaan dan keumatan.
Pernyataan bersama itu diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat solidaritas umat Islam, melindungi kebebasan beragama, menjaga kehormatan tempat suci, serta mendukung perjuangan keadilan bagi rakyat Palestina.
GAZA (Hidayatullah.or.id) — Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Laznas BMH) menyalurkan bantuan tenda pengungsian bagi keluarga terdampak krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina, Rabu (14/10/2026). Bantuan ini ditujukan untuk membantu pengungsi memperoleh tempat berlindung yang lebih layak menjelang musim dingin.
Hingga kini, banyak keluarga di Gaza masih bertahan di tenda-tenda pengungsian dengan kondisi yang kurang memadai. Situasi tersebut membuat kebutuhan akan tempat berlindung yang layak semakin mendesak, terutama untuk melindungi keluarga dari cuaca dingin pada malam hari.
Kepala Divisi Program Kemanusiaan dan Kesehatan Laznas BMH Pusat, Ridwan, mengatakan penyaluran bantuan tenda tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar keluarga pengungsi.
“Penyaluran tenda pengungsian ini merupakan program yang berfokus pada pemenuhan kenyamanan keluarga saat beristirahat pada malam hari, terlebih musim dingin akan tiba dalam waktu dekat,” jelas Ridwan.
Ia menambahkan, penyaluran bantuan akan terus diupayakan mengingat hasil asesmen menunjukkan masih banyak keluarga yang tinggal di tenda dengan kondisi kurang layak.
Melalui program BMH Peduli Palestina, Laznas BMH berkomitmen melanjutkan bantuan kemanusiaan sesuai kebutuhan masyarakat serta akses yang tersedia di lapangan.
Dukungan para donatur dan mitra kebaikan diharapkan dapat membantu lebih banyak keluarga pengungsi mendapatkan perlindungan yang layak sekaligus menguatkan harapan mereka dalam menghadapi situasi kemanusiaan yang sulit.
Melalui penyaluran bantuan ini, BMH berupaya menghadirkan dukungan nyata bagi warga Palestina, khususnya keluarga pengungsi yang membutuhkan perlindungan menjelang musim dingin.
Ulama delegasi dari negara-negara ASEAN (Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Kamboja, dan Vietnam)
PERLIS (Hidayatullah.or.id) — Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) bersama Jabatan Mufti Negeri Perlis menyelenggarakan Persidangan Majlis Ilmuwan Nusantara (MIN) ke-4 di Negeri Perlis, Malaysia, pada 14–15 Oktober 2026.
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Raja Muda Negeri Perlis, DYTM Tuanku Syed Faizuddin Putera Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail, di Dewan Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis.
Persidangan tahunan yang dihadiri delegasi dari enam negara ASEAN, yakni Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Kamboja, dan Vietnam, itu menghasilkan 14 resolusi strategis terkait pengembangan fikih Islam dalam merespons berbagai persoalan kontemporer.
Wakil Ketua Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, Dr. Nashirul Haq, yang mengikuti forum tersebut, menjelaskan bahwa pembahasan mencakup keluasan metodologi fikih, relevansi khazanah keilmuan ulama klasik, Maqasid Syariah, serta pengembangan pendekatan hukum Islam yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Nusantara.
Mengusung tema “Keluasan Fikih dalam Merespons Tantangan Masa Kini”, persidangan ini menegaskan pentingnya pengembangan fikih yang tetap berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah, berpijak pada khazanah keilmuan ulama terdahulu, serta mampu menjawab perubahan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat Nusantara.
Pertemuan lintas negara tersebut juga mempertemukan beragam perspektif mengenai kondisi sosial, budaya, tradisi keagamaan, dan dinamika kehidupan umat Islam di masing-masing wilayah.
Fikih Berorientasi pada Kemaslahatan
Salah satu poin penting dalam resolusi MIN menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Syariat tidak dimaksudkan untuk membebani manusia dengan kesulitan, melainkan membimbing mereka menuju kebaikan dan mencegah kemudaratan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.
Persidangan juga menegaskan prinsip kemudahan (at-taysir) dalam syariat. Meski demikian, keluasan fikih tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas dalam menetapkan hukum. Pengembangan fikih tetap mensyaratkan penguasaan dalil, pemahaman terhadap tujuan syariat (Maqasid Syariah), kemampuan membaca realitas, serta kompetensi keilmuan yang memadai agar setiap keputusan hukum dapat dipertanggungjawabkan.
Dorong Dialog Ilmiah dan Hindari Fanatisme Mazhab
MIN menekankan pentingnya menjaga kesinambungan dengan khazanah fikih yang diwariskan para ulama terdahulu. Pemikiran dan hasil ijtihad dari berbagai mazhab dipandang sebagai sumber keilmuan penting dalam menjawab persoalan hukum kontemporer.
Pada saat yang sama, persidangan mengingatkan agar fanatisme terhadap mazhab atau tokoh tidak menjadi penghalang bagi dialog dan pengembangan pemikiran. Perbedaan pendapat yang memiliki landasan ilmiah perlu dikelola melalui kajian mendalam, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta adab dalam berdiskusi, bukan melalui permusuhan atau sikap saling meniadakan.
Nashirul Haq menjelaskan bahwa keragaman pandangan fikih dapat menjadi kekayaan intelektual yang memperluas pilihan dalam menyelesaikan persoalan, selama tetap berada dalam koridor keilmuan dan prinsip-prinsip syariat.
Fatwa Perlu Mempertimbangkan Konteks dan Realitas
Persidangan turut menyoroti pentingnya mempertimbangkan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat istiadat dalam proses penetapan fatwa. Pendekatan ini relevan dengan karakteristik masyarakat Nusantara yang memiliki keragaman budaya, tradisi, dan kondisi sosial.
“Pandangan fikih yang dirumuskan untuk suatu masyarakat tidak selalu dapat diterapkan secara mekanis pada masyarakat lain tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks dan realitas setempat,” jelas Nashirul.
Dalam hal ini, Maqasid Syariah menjadi salah satu landasan penting dalam pengembangan fikih. Orientasinya tidak hanya melindungi manusia dari bahaya dan kemudaratan, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik, bermartabat, aman, dan sejahtera.
Pertimbangkan Dampak Fatwa dan Penentuan Prioritas
MIN turut mengangkat konsep Fiqh al-Ma’alat, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan akibat atau konsekuensi yang mungkin timbul dari suatu fatwa, tindakan, maupun pernyataan yang membawa nama Islam.
Dalam merespons persoalan kontemporer, ulama dan pemangku kepentingan perlu memperhitungkan dampak suatu pandangan hukum terhadap kehidupan umat, hubungan sosial, peluang dakwah, serta pencapaian kemaslahatan.
“Dengan demikian, penetapan hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga konsekuensi penerapannya dalam kehidupan nyata,” tegas Nashirul.
Forum tersebut juga membahas pentingnya Fiqh al-Awlawiyyat, yaitu fikih yang memperhatikan skala prioritas, serta konsep muwazanah, yakni penimbangan secara proporsional antara berbagai kemaslahatan dan kemudaratan. Kedua pendekatan ini diperlukan agar keputusan yang diambil tidak hanya tepat dari sisi hukum, tetapi juga bijaksana dalam penerapannya.
Soroti Kondisi Muslim Minoritas di Asia Tenggara
Persidangan memberikan perhatian khusus kepada umat Islam yang hidup sebagai minoritas di sejumlah negara Asia Tenggara.
MIN menilai bahwa kondisi sosial dan budaya, tingkat perlindungan terhadap kehidupan beragama, peluang dakwah, serta potensi kemaslahatan dan kemudaratan di setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. Situasi yang dihadapi umat Islam di negara dengan penduduk Muslim minoritas tidak selalu sama dengan kondisi masyarakat di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Oleh karena itu, perumusan fatwa dan pandangan fikih perlu memperhatikan konteks lokal, kebutuhan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi umat Islam di masing-masing negara. Pertimbangan kontekstual tersebut tetap harus berpijak pada prinsip-prinsip syariat dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tekankan Pentingnya Akhlak dalam Kajian Fikih
Persidangan turut menegaskan bahwa akhlak dan adab merupakan bagian integral dari kajian fikih. Karena itu, setiap proses pengambilan keputusan hukum harus mencerminkan nilai-nilai Islam yang luhur, bijaksana, serta membawa kemaslahatan bagi umat dan masyarakat luas.
Sebagai tindak lanjut, Persidangan MIN ke-4 merekomendasikan pembentukan Majelis Fikih Nusantara sebagai wadah kolaborasi ulama, ahli fikih, akademisi, peneliti, dan lembaga keilmuan dari berbagai negara di kawasan Nusantara.
Menurut Nashirul Haq, kehadiran wadah tersebut diharapkan dapat memperkuat kerja sama keilmuan dan mendorong pengembangan fikih Islam yang relevan dengan dinamika serta kebutuhan masyarakat.
“Kehadiran wadah ini diharapkan dapat memperluas ruang dialog, memperkuat pertukaran gagasan, serta mendorong lahirnya kajian dan rekomendasi fikih yang responsif terhadap perkembangan zaman dan relevan dengan karakteristik masyarakat Nusantara, tanpa kehilangan pijakan pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam,” pungkas Nashirul.
Dr. Nashirul Haq Menerima Piagam Penghargaan dari Raja Muda Perlis didampingi Ketua Dewan Undangan Negeri (DPRD) dan Mufti Perlis.
PERLIS (Hidayatullah.or.id) — Wakil Ketua Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, Dr. Nashirul Haq, Lc., MA., menghadiri Persidangan Majelis Ilmuwan Nusantara (MIN) ke-4 yang berlangsung di Negeri Perlis, Malaysia, pada 14–15 Oktober 2026.
Persidangan yang diselenggarakan oleh Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) bersama Jabatan Mufti Negeri Perlis tersebut diikuti ulama, ilmuwan, dan akademisi dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Kamboja.
Forum yang dipimpin Mufti Negeri Perlis, Sahibus Samahah Dato’ Arif Perkasa Prof. Dr. Mohammad Asri Zainul Abidin (MAZA), mengangkat tema “Keluasan Fiqah dalam Menangani Cabaran Semasa”.
Pembahasan mencakup pengembangan metodologi fikih, konsep Maqasid Syariah, relevansi khazanah ulama klasik, serta penerapan hukum Islam sesuai dengan kondisi masyarakat, khususnya di kawasan Nusantara.
Persidangan dibuka secara resmi pada 14 Oktober 2026 oleh Raja Muda Negeri Perlis, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putera Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail, di Dewan Banquet, Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis.
BANGKA SELATAN (Hidayatullah.or.id) — Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bangka Belitung menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak kebakaran di Dusun Serdang, Desa Jelutung II, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ust. Winanto, S.H.I., bersama Bendahara BMH Babel, Ust. Faisal, S.Sos., serta didampingi Ketua DPW Hidayatullah Bangka Belitung, Ust. Ismail Zalukhu, S.H.I., M.Pd.
Dalam kegiatan itu, bantuan diserahkan kepada Bupati Bangka Selatan, H. Riza Herdavid, S.T., M.Tr.I.P., untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah kebakaran.
Kebakaran yang terjadi pada Sabtu (10/10/2026) tersebut melanda permukiman warga di Dusun Serdang. Dampaknya, ratusan rumah mengalami kerusakan dan ribuan warga terdampak.
Berdasarkan data yang disampaikan Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Hepi Nuranda, sebagaimana diberitakan Media Indonesia pada Rabu (14/10/2026), kebakaran tersebut berdampak pada 382 rumah. Jumlah itu terdiri atas 245 rumah yang terbakar dan 137 rumah yang terdampak secara tidak langsung. Jumlah warga terdampak tercatat mencapai 1.880 jiwa.
Di tengah kondisi tersebut, dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kebakaran. Penyaluran bantuan kemanusiaan menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana.
Melalui aksi ini, BMH Babel berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud kepedulian sosial dan semangat gotong royong dalam membantu warga melewati masa sulit.
BMH terus berupaya menyalurkan amanah kebaikan dari para donatur kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk mereka yang terdampak bencana.
PONTIANAK (Hidayatullah.or.id) — Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Kalimantan Barat menerima apresiasi dari Bank Permata Syariah atas kemitraan dan kolaborasi dalam mendukung pemberdayaan umat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Apresiasi tersebut diberikan dalam agenda Sinergi ZISWAF dan Keuangan Syariah untuk Pemberdayaan Umat yang diselenggarakan Forum Zakat (FOZ) Kalimantan Barat bersama Bank Permata Syariah di Hotel Transera, Pontianak, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi dan penguatan kolaborasi antara lembaga amil zakat dan institusi keuangan syariah untuk memperluas dampak program pemberdayaan masyarakat.
Acara dibuka dengan sambutan Executive Branch Coordinator (EBC) Bank Permata wilayah Kalbar-Kalsel, Ellen Sutharia, dan Ketua FOZ Kalbar, Nurhayati. Diskusi menghadirkan perwakilan Bank Permata Syariah Pusat, Donny Priyatna dari bidang Sharia Cross Sell and Ecosystem serta Martha Ekasari, Sharia Transaction Banking Specialist.
Keduanya memaparkan sejumlah program dan peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama lembaga amil zakat (LAZ). Para peserta dari berbagai lembaga zakat di Kalimantan Barat juga terlibat aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab.
Kepala BMH Perwakilan Kalimantan Barat, Rohsyiandi Santika, menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan kepercayaan yang diberikan Bank Permata Syariah kepada BMH.
Ia menjelaskan, kemitraan kedua pihak telah berlangsung cukup lama dan mencakup berbagai program di sejumlah daerah.
“Terima kasih atas kerja sama, kolaborasi, dan kepercayaan Bank Permata Syariah selama ini kepada BMH. Hubungan ini dijalin tidak hanya satu-dua tahun saja, tapi sudah cukup lama di berbagai program dan di banyak daerah,” ujar Rohsyiandi.
Ia juga mengapresiasi inovasi Bank Permata Syariah dalam mendukung penguatan ekosistem zakat dan filantropi Islam. Ia berharap kolaborasi tersebut terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Sementara itu, Donny Priyatna menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara lembaga amil zakat dan institusi keuangan syariah. Kolaborasi yang solid dan berkelanjutan dinilai dapat mendukung optimalisasi pengelolaan ZISWAF sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, BMH Kalbar berharap kemitraan dengan berbagai pihak dapat terus diperkuat untuk mendorong program pemberdayaan umat yang berkelanjutan.
DEPOK (Hidayatullah.or.id) — Perguruan Tinggi Hidayatullah (PTH) didorong melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat daya saing institusi. Kejelasan visi, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta penerapan sistem penjaminan mutu menjadi aspek penting dalam mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama Direktorat Pendidikan Tinggi PTKI, Dr. Ahmad Mahfud Arsyad, M.Ag., dalam Workshop Penguatan dan Implementasi Pedoman Sistem Penjaminan Mutu di kampus STIE Hidayatullah, kawasan terpadu Hidayatullah Depok, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para pimpinan dan pengelola jaringan Perguruan Tinggi Hidayatullah dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Ahmad Mahfud menekankan bahwa keberlangsungan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
Menurutnya, perguruan tinggi perlu memiliki keunggulan yang dapat dibuktikan melalui kualitas pendidikan, kompetensi lulusan, dan tata kelola institusi. Karena itu, peningkatan mutu harus menjadi bagian dari strategi pengembangan jangka panjang, bukan sekadar program sesaat.
Ia mengibaratkan perguruan tinggi yang sibuk menjalankan berbagai aktivitas tanpa arah yang jelas seperti seseorang yang berlari di atas treadmill. Meski mengerahkan banyak tenaga, orang tersebut tidak benar-benar bergerak menuju tujuan.
Gambaran itu, menurutnya, menjadi pengingat bahwa kesibukan organisasi tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan institusi. Setiap kegiatan operasional dan administratif perlu diarahkan pada pencapaian tujuan serta peningkatan kualitas pendidikan.
Ahmad Mahfud juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi perguruan tinggi, antara lain visi institusi yang belum jelas, keterbatasan SDM dan anggaran, jumlah mahasiswa yang belum memadai, sarana dan prasarana yang terbatas, hingga persoalan internal organisasi.
Berbagai tantangan tersebut, lanjutnya, membutuhkan diagnosis yang tepat agar solusi yang diterapkan mampu menjawab akar persoalan, bukan sekadar menyelesaikan masalah di permukaan.
Penjaminan Mutu dan Penguatan SDM
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Ahmad Mahfud menegaskan pentingnya menjadikan sistem penjaminan mutu sebagai bagian integral dari tata kelola perguruan tinggi. Sistem ini mencakup penjaminan mutu internal dan eksternal yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.
Ia juga merujuk pada regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta ketentuan perubahan yang berlaku.
Menurutnya, penerapan sistem penjaminan mutu perlu diikuti evaluasi berkala untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai standar dan terus mengalami perbaikan.
Selain pembenahan sistem, pengembangan SDM menjadi aspek strategis yang tidak dapat diabaikan. Investasi pada peningkatan kapasitas dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola perguruan tinggi dinilai akan berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan efektivitas tata kelola.
Karena itu, pengembangan SDM perlu direncanakan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kinerja institusi sekaligus mempersiapkan perguruan tinggi menghadapi perubahan dunia pendidikan.
Mendorong Lahirnya Kampus Unggulan
Ahmad Mahfud turut mendorong jaringan Perguruan Tinggi Hidayatullah untuk memiliki arah pengembangan yang lebih terukur. Dari sembilan perguruan tinggi yang berada dalam jaringan Hidayatullah, ia menekankan pentingnya upaya membangun kampus unggulan.
Upaya tersebut perlu diawali dengan pemetaan potensi masing-masing perguruan tinggi, penentuan fokus pengembangan, serta penyusunan tahapan pencapaian yang realistis dan terukur.
Dengan strategi tersebut, kampus unggulan diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan mutu sekaligus mendorong perguruan tinggi Hidayatullah lainnya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa kejelasan visi, penguatan SDM, kecukupan sumber daya, evaluasi berkelanjutan, dan strategi pengembangan keunggulan harus berjalan secara terpadu.
Melalui pembenahan tata kelola dan penerapan sistem penjaminan mutu secara konsisten, perguruan tinggi Hidayatullah diharapkan mampu mengatasi stagnasi, memperkuat daya saing, serta melahirkan institusi pendidikan tinggi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
