Beranda blog Halaman 662

Kader Hidayatullah Boleh Berpolitik Praktis asal Terekomendasi

Kampanye partai politik / IST
Kampanye partai politik / IST

Hidayatullah.com — Meski tegas menolak untuk berpolitik praktis, Hidayatullah tetap berpartisipasi aktif dalam politik karena negara telah membuat regulasi dan orang harus memilih. Hidayatullah berpartisipasi untuk memilih orang yang benar-benar bisa dipercaya.

“Kalau ada kader Hidayatullah yang mau masuk partai politik, silahkan saja, yang penting ada rekomendasi hasil musyawarah untuk masuk dan jelas apa yang mau Anda lakukan di sana. Selama semua itu jawaban dan cita-citanya Islami, kenapa tidak, kita harus dorong maju,” kata Ketua Pimpinan Pusat Hidayatullah, Ir Ahkam Sumadiana, di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2014 dan Leadership Training Hidayatullah di Kota Depok, Jawa Barat, ditulis Rabu (22/01/2014).

Namun Ahkam menegaskan, kalau warga Hidayatullah yang tertarik ke politik tapi tidak bisa menjawab jaminan bahwa ia tetap Islami, tidak akan diberikan rekomendasi.

“Intinya ke politik itu dakwah untuk Islam. Kita berada di Hidayatullah ini dalam rangka untuk Islam, berada di luar itu juga berislam. Kita tidak berpolitik untuk Islam, kita berpolitik juga untuk Islam,” ungkap beliau.

“Biar kita tidak berpolitik tapi kalau tidak Islami, untuk apa. Kita jangan mengharamkan politik tapi waktu yang sama kita tidak Islami,” tambahnya mewanti-wanti.

Lebih dari itu, Ahkam mendorong jamaah Hidayatullah untuk tak henti menyibuki dakwah. Dan, kelak Hidayatullah akan melalukan standarisasi dai agar pola dan geraknya seiring satu dengan yang lain.

Selain melakukan standarisisi dai, beliau juga berharap lembaga pemerhati dai yakni POSDAI yang berada di bawah koodinasi departemen dakwah PP Hidayatullah dapat melakukan akselerasi semua lini produk layanannya. Misalnya, akselerasi terhadap program Gerakan Nasional Dasar Membaca dan Belajar Al Qur’an (Grand MBA) agar dapat menjadi metode unggulan pembelajaran Al Qur’an di masyarakat.

Ahkam mengatakan, pendidikan dan dakwah adalah mainstream gerakan Hidayatullah. Karena mainsteram maka harus selalu prioritas dari skala-skala yang lain. “Sebab ketika ia tidak menjadi utama, pasti tidak jalan,” ujarnya.

Solusinya, tentu, harus ada penanggungjawab dai baik wilayah maupun daerah. Kalau itu tidak ada, kegiatan dakwah dai tidak akan bisa maksimal. Karena pasti nanti semua berfikir dakwah sebagai sampingan. Padahal, menurut dia, dalam dakwah ini banyak sekali yang bisa dilakukan, salah satunya adalah edukasi keummatan dengan Grand MBA.

Dai dan lembaga penyantun dai kata Ahkam bukan sekedar mengisi ceramah atau menempel jadwak khutbah, sebab kalau hanya sekedar begitu pegawai Telkom pun juga bisa jalan. Tapi seorang dai tidak sekedar mengisi ceramah dan khutbah.

“Semoga kelak lahir dai dai yang handal. Melahirlkan dai yang mujahid, bahkan dai yang ideolog. Karena dai yang ideolog itu walaupun tidak dibiayai ia tetap bisa lari kencang,” tandasnya. (ybh/hio)

Tahapan Quranisasi Hidayatullah Hadir untuk Mengeliminir Masalah

Ilustrasi
Ilustrasi

Hidayatullah.or.id — Semua orang di dunia wajib didakwahi. Dakwah Hidayatulkah sendiri itu dilakukan secara bertahap. Dakwah Hidayatullah saat ini baru dominan ke internal. Internal itu, jika mengacu pada manhaj SNW, orang Hidayatullah harus memperbaiki ilmunya dulu, memperbaiki kafaah, dan prosesnya panjang.

“Dakwah baru dominan ke internal, dan Hidayatullah sekarang ini sebenarnya baru masuk tahapan Quranisasi. Jadi, kultur Hidayatullah baru Quranisasi,” kata Ketua Pimpinan Pusat Hidayatullah, Ir Ahkam Sumadiana, di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2014 dan Leadership Training Hidayatullah di Kota Depok, Jawa Barat, ditulis Rabu (22/01/2014).

Dan itu pun secara fakta, istilahnya kalau orang Hidayatullah ditahsin qiroaah Qur’an itu masih banyak yang masalah.

“Artinya apa, kita tidak mencari cari musuh. Kita tidak cari cari masalah. Tapi kita ini selalu mengeliminir masalah,” kata Ahkam.

Ia menjelaskan, apabila anggota Hidayatullah telah masuk dalam tahapan Al Muzammil, itu berarti sudah tahapan internalisasi ibadah. Ilmunya kuat, berqur’annya kuat, dan ibadahnya kuat juga.

“Baru setelah itu kita mengajak. Nanti mengajak ini ada risikonya,” ungkapnya.

Sejujurnya memang, kata Ahkam, Hidayatullah belum sampai pada tingkatan bagaimana negara ini menerapkan pola-pola kehidupan Islami. Kalau Hidayatullah sudah terkulturisasi dengan nilai-nilai Islami tersebut, barulah kita tawarkan ke siapa saja; mana lebih baik kulturnya masyarakat dengan kulturnya Hidayatullah.

“Jika kampus Hidayatullah seperti Depok ini sudah kelihatan warna Islaminya, dan ini ada di setiap kecamatan, kita sudah bisa mudah merubah pola pikir orang, mudah mengubah perilaku orang. Diajak atau tidak diajak itu secara tidak langsung mereka akan tertarik. Sehingga stigma buruk itu akan hilang dengan sendirinya,” jelas Ahkam ditemui media ini di komplek Kampus Terpadu Hidayatullah Depok.

“Yang menuding Hidayatullah negatif maklumi saja, karena mereka tidak tahu Hidayatullah. Kelak mereka akan tahu sendiri apa Hidayatullah dengan kiprah-kiprahnya. Jadi tidak perlu kita tanggapi dengan emosional,” tambahnya.

Hidayatullah punya standar manhaj. Hidayatullah, jelas Ahkam, hadir tengah masyarakat karena adanya manhaj. Artinya, kalau bukan karena manhaj, dibubarkan saja Hidayatullah ini karena hanya menambah jumlah kelompok kelompok saja.

“Manhaj Hidayatullah itu washatiyah (di tengah-tengah). Hidayatullah tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri,” imbuh beliau. (ybh/hio)

Jaga Soliditas dan Buang Kejenuhan, Mushida Tarakan Gelar Outbond

Peserta lomba mencari ikan
Peserta lomba mencari ikan

Hidayatullah.or.id — Muslimat Hidayatullah (Mushida) di Kampus 1 Pondok Pesantren Hidayatullah yang terletak di Jalan Kuburan Cina, Gunung Lingkas, Tarakan Tengah, Kalimantan Utara, mengadakan kegiatan silaturrahim dan outbond, Selasa (14/1/2014).

Acara itu dimulai sekitar pukul 09.30 Wita, yang dirangkaikan dengan acara tukar kado agar bisa mengaplikasikan salah satu hadits Rasulullah, ‘tahadau tahabbuh’ yang artinya, “salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi untuk menyenangkan teman”. Peserta kegiatan ini berusia 18 tahun hingga 70 tahun.

Jenis kegiatan permainan outbond yang digelar antara lain, melewati jembatan shirath, melewati jaringan laba-laba, berjalan di jalan zig-zag sambil menutup mata sambil mendengarkan aba-aba, mengisi pipa bocor dengan air, memindahkan karet dari pipet satu ke pipet yang lain yang bertujuan untuk melatih kekompakan dan kesabaran.

Juga ada kegiatan fun gaming dengan memindahkan kelereng dari sendok satu ke sendok yang lain, mengisi air di botol dengan menggunakan spon, telur digelindingkan di atas bambu yang dibelah dengan cara berantai, dan berjalan di batas bata. Agar terkesan lebih seru, berjalan di atas bata diberi istilah Sidratul Muntaha. Juga ada kegiatan berlomba lari mengambil hadiah di atas tambak di lokasi kampus.

Ketua Mushida Tarakan, Munawwaroh SPdI mengatakan, tujuan outbond kali ini antara lain untuk menjalin ukhuwah serta bagaimana seseorang itu mampu berkolaborasi dengan orang lain atau adanya kerjasama antar anggota.

“Juga untuk keluar dari rutinitas yang monoton untuk menghindari kejenuhan yang sering menyerang siapa saja, dan menambah wawasan anggota Muslimah Hidayatullah untuk berkreasi,” kata Munawwaroh dalam rilisnya diterima Hidayatullah.or.id, Selasa.

Munawwaroh menjelaskan, kegiatan seperti ini tidak hanya belajar tapi sebagai pembelajaran dan di setiap game ada nilai yang ditanamkan pada peserta, seperti meniti jembatan yang dilabeli “sirothul mustakim” yang bertujuan menguji kesabaran, kecerdasan, keuletan dan ketekunan agar memahami apa yang selama ini kita baca dalam halaqoh.

Salah satu peserta outbond, Hj Siti Hajjar, berusia 70 tahun, mengaku sangat berkesan dengan kegiatan ini. Katanya, kegiatan ini dapat lebih mengingatkan dirinya bahwa di dunia, kita hidup hanya sementara dan wajib terus memperbaiki serta menjalankan perintah Allah.

“Sesungguhnya apa yang kita miliki saat ini, suatu saat akan kembali kepada-Nya,” terangnya.

Melengkapi kegiatan yang berlangsung semarak ini, Bendahara Muslimat Hidayatullah Tarakan, Hafsoh mengungkapkan hal senada. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan keislaman, selain rutinitas seperti hafalan hadist dan surah.

“Mudah-mudahan Muslimah Hidayatullah lebih semangat lagi ikut dalam halaqoh dan menarik teman-teman dalam kegiatan keislaman yang harus kita dalami terus, sebelum meninggalkan dunia ini,” urainya.

Jika ada yang ingin bergabung dengan kegiatan indoor dan outdorr Muslimat Hidayatullah tarakan, bisa menghubungi nomor ponsel 081350068669 atau 08125478178. (ybh/hio)

Standarisasi dan Sentralisasi Kebutuhan Mendesak Hidayatullah

Kegiatan tadarus kelompok di Ponpes Hidayatullah Depok / IST
Kegiatan tadarus kelompok di Ponpes Hidayatullah Depok / IST

Hidayatullah.or.id — Standarisasi dan sentralisasi adalah kebutuhan mendesak bagi Hidayatullah sekarang ini. Karenanya, kalau tidak memulai melakukan standarisasi dan sentralisasi, ke depan ini dinamika Hidayatullah bisa bisa tak terkendali.

Demikian ditegaskan Ketua Pimpinan Pusat Hidayatullah, Ir Ahkam Sumadiana, di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2014 dan Leadership Training Hidayatullah di Kota Depok, Jawa Barat, ditulis Selasa (21/01/2014).

Maka untuk menganstisipasi dinamika tersebut, kita kata Ahkam harus melakukan standarisasi dan sentralisasi. Khususnya standarisasi itu menyangkut banyak hal. Karena kita dibenturkan dengan berbagai macam tantangan baik berkenaan dengan kapasitas, kemampuan dari sisi manajerial, dan leadership.

“Kalau kita tidal melakukan standarisasi, nanti akan terjadi kesenjangan antara Hidayatullah satu dengan yang lain,” kata Ahkam ditemui media ini beberapa saat lalu.

Standarisasi organisasi ini akan dilakukan menyeluruh. Misalnya standarisasi nilai, nilai yand dipakai Hidayatullah itu sifatnya kesepakatan atau syura’. Standar dasarnnya adalah Qur’an dan Hadits.

Kemudian ada standarisasi wilayah, bahwa keberadaan Hidayatullah harus punya tempat atau wilayah yang disebut sebagai kampus peragaan peradaban Islam. Hal itu, kata jelas beliau, harus menjadi kesepakatan bersama karena kita tidak punya paradigma seperti cukup pasang papan nama.

“Kalau pengurus Hidayatullah hanya pasang papan nama saja itu tidak standar,” ujarnya.

Selain itu, kemudian ada standar kultur. Di Hidayatullah ada kultur sholat berjamaah, kultur bersyariah, dan kultur berahlak.

Selanjutnya, ada standar jamaah atau anggota. Kalau standar jamaah Hidayatullah levelnya itu pertama adalah anggota, kedua kader, dan ketiga adalah level ideolog. Anggota tentunya bebannya tidak sebesar kader. Anggota itu sebenarnya kalau kita ikut pengajian, ikut halaqah, ikut melaksanakan syariat Islam, itu sudah bisa disebut anggota.

“Tapi kalau kader tentunya dia bisa menjadi fungsionaris dan aktifis. Jadi pengurus rendah maupun tinggi,” ungkap mantan tokoh HMI Sulawesi Selatan ini.

Karenanya, tegas beliau, kultur-kultur ini tidak ada yang bisa menolak. Dunia pun tidak akan bisa menolak gerakan kultural ini karena sudah menjadi fitrah. Misalnya wanita muslim pakai jilbab, gerakan kultur moral agama ini akan senantiasa mengkultur dan siapa pun harus menerima.

“Gerakan kulturisasi nilai-nilai Islam itu tidak bisa dihalangi. Tapi kalau diundang-undangkan dianggap melanggar HAM, dianggap tidak aspiratif. Maka kulturnya Hidayatullah itu bersyariah. Di mana mana itu kultur yang terbangun. Waktunya sholat berjamaah, sholat. Waktunya bekerja, kerja,” imbuhnya. (ybh/hio)

Negara Menjamin Kulturisasi Nilai-nilai Islam

Ketua PP Hidayatullah Ir Ahkam Sumadiana
Ketua PP Hidayatullah Ir Ahkam Sumadiana

Hidayatullah.or.id — Negara menjamin kulturisasi nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga andakaian kita bisa melaksanakan 1000 persen syariat Islam pun di kampus, negara menjamin sebagaimana diatur dalam konstitusi untuk berkeyakinan.

“Tapi kalau kita paksakan orang semua begitu, itu yangg persoalan. Karena di satu sisi orang juga dijamin keyakinannya. Kultur selain Islam punya jaminan juga,” kata Ketua Pimpinan Pusat Hidayatullah, Ir Ahkam Sumadiana, di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2014 dan Leadership Training Hidayatullah di Kota Depok, Jawa Barat, ditulis Selasa (21/01/2014).

Makanya, tegas Ahkam, Hidayatullah concern untuk membangun kultur Islam terlebih dahulu. Karena pada prinsipnya, waqul jaal haqqu wazahaqol bathilu innal bathila kana zahuqo sebagaimana di dalam Surah Al Isra ayat 81 yang berarti “Dan Katakanlah ‘Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap”.

“Jadi hadirkan saja kultur yang Islami, nanti kultur yang tidak Islami pelan pelan akan hilang,” kata beliau.

Namun, Ahkam menegaskan bahwa walaupun dijamin negara, kita tidak juga sekedar begitu. Karena kita juga harus merekrut, mengkader, dan mengajak.

“Ketika orang kita diajak, pertanyannaya diajak ke mana saya? Diajak bersyariah. Di mana? Bagaimana? Jadi kita tidak utopis, maka kita harus lebih dulu berkultur Islami sebelum mengajak. Kita sodorkan bukti peragaan,” katanya.

Ahkam menegaskan praktik dakwah Hidayatullah selalu dengan cara-cara yang santun dan menjunjung tinggi keberagaman. Metodologi Hidayatullah, jelas Ahkam, itu seperti petani. Tiap orang punya petak sawah. Tidak perlu saling mengintimidasi. Apa yang mau Anda tanam, ya mari fastabiqul khairat.

“Hidayatullah begitu. Hidayatullah itu memandang kiri dan kanan, siapa saja yang punya petak lahan, mari kita berlomba. Perlombaan kita ya kulturisasi itu. Dan, negara tidak melarang,” jelasnya. (ybh/hio)

Standarisasi dan Sentralisasi untuk Menjaga Kultur Organisasi

Rakornas Hidayatullah 2014 di Gedung Pusdiklat Hidayatullah Depok
Rakornas Hidayatullah 2014 di Gedung Pusdiklat Hidayatullah Depok

Hidayatullah.or.id — Musyawarah atau syura’ dan sistem komando merupakan kultur yang berkembang di ormas Hidayatullah. Budaya tersebut harus dijaga dan dipertahankan dengan membangun konsep organisasi yang terstandarisasi serta terpusat (sentralisasi).

Demikian dikatakan Sekjen Pimpinan Pusat (PP) Hidayatullah, Ir Abu A’la Abdullah, di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hidayatullah 2014 di komplek Kampus Terpadu Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat, ditulis Senin (20/01/2013).

Rakornas Hidayatullah 2014 tersebut mengangkat tema besar Revitalisasi Organisasi Menuju Standarisasi dan Sentralisasi. Abdullah menjelaskan tema itu sengaja diangkat karena melihat dinamika yang ada.

Ia menjelaskan, bahwasanya kita selama ini mempraktikkan, atau kesusupan cara cara demokrasi. Sehingga dianggap mempengaruhi kewibawaan organisasi yang menjadi luntur. Karena di sana banyak sekali pertengkaran pendapat dan bisa jadi membuat kita melemah.

“Banyak benturan yang muncul karena terlalu banyak perbedaan-perbedaan yang ditolelir oleh sistem demokrasi,” kata Abu A’la Abdullah ditemui media ini di lokasi acara beberapa waktu lalu.

Pola standarisasi dan sentralisasi Hidayatullah menurut Abdullah adalah penerapan sistem manajemen tersentral. Dengan adanya standar dan pola yang terpusat, roda organisasi bisa berjalan efektif.

“Faktanya bahwa Indonesia dengan semakin menjunjung tinggi demokrasi justru tidak menunjukkan sebuah kinerja sistem kemasyarakatan atau ketatanegaraan yang membuat bangsa semakin berwibawa di tingkat dunia,” tukas dia.

Dalam sistem manajemen organisasi yang tersentralisasi, semua bidang, departemen, dan lini dalam lingkup organisasi nanti memiliki ukuran sendiri. Maka perlukan sebuah standarisasi. Standar itu, kata Abdullah, adalah bagaimana target bersama, mekanisme bersama, dan bagaimana tekhnik kontrol yang dijalankan bersama-sama.

“Manajemen juga harus meningkat kapasitasnya. Sebab itu sentralisasi membutuhkan standarisasi supaya sentralisasi itu tidak menyimpang ke mana mana,” kata dia.

Standarisasi adalah sebagai alat ukur dalam organisasi. Di dalamnya menjabarkan sentralisasi dalam sebuah paradigma konsep ideologi maupun standar standar operasi, pungkasnya. (ybh/hio)

Grand MBA dan Pendidikan Disentralisasi Agar Berciri Khas Hidayatullah

Sekjen PP Hidayatullah Ir Abu A'la Abdullah
Sekjen PP Hidayatullah Ir Abu A’la Abdullah

Hidayatullah.or.id — Ide dan produk produk karya dari kader dan jamaah Hidayatullah yang berkualitas dan pada kenyataannnya memberi manfaat kepada khalayak luas, maka dia bisa disentralkan. Demikian ditegaskan Sekjen PP Hidayatullah Ir Abu A’la Abdullah.

“Kalau secara standar sudah bagus, manajemen sudah siap, maka distandarisasi. Namun, kalau masih berupa ide ide besar dan belum memiliki standar manajemen dan standar operasional yang cukup, maka perlu dipending. Perlu penyelarasan antara gagasan, konsep, manajemen operasional, dan aplikasi di lapangan,” kata Abu A’la Abdullah kepada media ini di sela-sela acara Rakornas Hidayatullah 2014 di Kota Depok, Jawa Barat, ditulis Senin (20/01/2014).

Selain Grand MBA atau Gerakan Nasional Dasar Mengajar dan Belajar Al Qur’an, sistem pendidikan integral yang dimiliki Hidayatullah juga akan distandarisasi dan disentralisasi. Namun kata Abdullah, memang ke semuanya secara konsep harus benar-benar matang serta siap berkompetisi dengan produl lain.

“Katakanlah Grand MBA harus siap berkompetisi dengan metode lain seperti metode ummii atau qiroati,” kata beliau.

Beliau menegaskan bahwa sektor riil memang berkembang sangat pesat dan cepat. Sementara pendidikan yang diselenggarakan oleh kampus-kampus Hidayatullah adalah merupakan bentuk layanan masyarakat. Sehingga pelaksana pendidikan selalu dituntut untuk mengejar kualitas dan loyalitas. Sebab kalau ada konsep dan gagasan baru yang lebih dulu hadir, ia akan mengambil itu.

“Tapi kalau Grand MBA dan sistem pendidikan intgeral ala Hidayatullah menunjukkan sebuah gagasan nasional yang sama atau setidaknya kurang kurang sedikit dengan produk lainnya, itu bisa diangkat,” imbuhnya.

Bagaimana pun revitalisasi organisasi merupakan kensicayaan yang harus dilakukan agar terus ada inovasi, dan tidak boleh mandeg.

“Harus berkembang karena kompetisi fastabiqul khairat kita dengan teman-teman yang lain juga berjalan alamiah,” tandasnya. (ybh/hio)

Tidak Anti Politik, Hidayatullah Imbau Kader Tekuni Sektor Riil

logo hidayatullahHidayatullah.or.id — Di tengah puncak euforia pesta demokrasi tahun 2014 ini, sikap Hidayatullah tetap tegas menyatakan tidak akan terlibat dalam politik praktis. Kendati demikian, Hidayatullah tidak anti politik dan tetap mendorong warga masyarakat untuk terlibat dalam politik partisipatif.

“Sejak dulu Hidayatullah tidak mengizinkan kadernya berpolitik praktis. Hidayatullah menghendaki kadernya fokus pada sektor riil amal amal sholeh, amal usaha, amal dakwah, tarbiyah, sosial, pembangunan ekonomoi umat, dan sebagainya,” tegas Sekjen PP Hidayatullah Abu A’la Abdullah kepada media ini, ditulis Senin (20/01/2014).

Abdullah menjelaskan, posisi Hidayatullah lebih fokus pada kerja-kerja riil sosial kemasyarakatan. Menurut beliau, euforia untuk berpartai politik dan berkampanye saat ini sudah berada di titik jenuh. Masyarakat sudah muak dengan janji-janji.

Hidayatullah, jelas Abdullah, lebih kepada keterlibatan aktif dan partisipatif di sektor riil. Namun bukan berarti Hidayatullah mengajak untuk memandang negatif terhadap hal tersebut.

“Kalau memang ada orang yang bagus sesuai dengan visi misi Hidayatullah, silahkan itu dicoblos bagi masing masing. Nyoblos itu hak masing-masing, Hidayatullah tidak mengajak golput,” ujar dia.

Dalam peran pembelajaran politik, Hidayatullah berperan mencerdaskan masyarakat untuk memilih yang benar. Namun, kalau tidak ada yang bener, mana yang mau dipilih. Ia berpesan agar masyarakat memilih yang benar-benar akan memberi maslahat untuk umat kalau memang ada. “Kalau nggak ada terpaksa gak milih,” selorohnya.

Hidayatullah dan ormas-ormas Islam lainnya berkewajiban untuk mencerdaskan masyarakat dan mencerahkan politik umat. “Cerah itu nuur, terang, pintar, dan benar. Ada yang cerdas tapi tapi ndak cerah. Makanya ada yang tersandung di KPK dan narkoba,” pungkasnya. (ybh/hio)

Kemalasan dan Bermewah-mewah Membuat Umat dan Bangsa Inferior

Ketum PP Hidayatullah Dr H Abdul Mannan
Ketum PP Hidayatullah Dr H Abdul Mannan

Hidayatullah.or.id — Bangsa Indonesia belum mendapati dirinya sebagai negeri yang percaya diri, superior, dan punya berwibawa bahkan sangat inferior. Untuk itu, umat dan bangsa harus mengaktualisasi nilai moral dari semangat hijrah dengan membuang sifat kemalasan.

Demikian dikatakan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Hidayatullah KH Dr Abdul Mannan. Menurut Abdul, spirit hijrah sesungguhnya adalah kembalinya hidup dalam kesederhanaan.

Beliau memandang banyak pemimpin maupun pejabat dan umat Islan pada umumnya telah terjebak dalam gaya hidup yang bermewah-mewahan.

Kontras sekali dengan masa Rasulullah. Abdul memaknai hijrah dari masa dan tempat yang tidak baik ke tempat yang lebih baik. Karena berdakwah di Makkah memiliki banyak cobaan dan ujian maka Rasul dan umatnya berhijrah ke Madinah sekaligus disambut kebahagiaan oleh penduduknya.

“Hijrah mesti dimaknai seorang Muslim saat ini dengan mengubah kehidupan yang miskin menjadi sejahtera, tidak berpendidikan menjadi berpendidikan,” kata Ustadz Abdul Mannan sebagaimana dikutip juga harian umum nasional Republika, belum lama ini.

Setiap individu, tegas beliau, harus mampu berhijrah dengan mengubah pemikiran menuju Islam yang integral mulai dari diri sendiri dan keluarga. “Hijrah saat ini dapat diartikan dengan mengubah nasib,” ujarnya

Soal kiat berhijrah, Abdul Mannan mengatakan, seorang Muslim harus dapat memenuhi perintah Allah SWT dan menjalani teladan Rasul. Perintah dan larangan telah tercantum jelas di dalam Alquran dan Hadits. Umat Islam hanya perlu berpegang kepada dua hal itu saja.

Adapun tantangan terbesar dari kesuksesan hijrah, ia mengungkapkan, yakni kemalasan. Kemalasan hanya dapat disembuhkan dari dalam diri setiap Muslim. Bangkitkan motivasi kesadaran untuk berubah ke arah yang lebih baik.

Mulakan dari yang terkecil, seperti shalat fardu tepat waktu. Lalu, sempurnakan dengan beristiqamah. Konsistensi itu bisa dipupuk dengan menjaga hasrat dan nafsu duniawi.  “Tetap fokus pada kehidupan akhirat,” katanya.

Sementara, Ketum pagi tadi membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Hidayatullah 2014 yang berlangsung di Kampus Terpadu Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat, Jum’at (17/01/2014) pagi. (rep/hio/)

Ketum Buka Rakornas Hidayatullah di Kampus Terpadu Depok

0

Hidayatullah.or.id — Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Hidayatullah, Dr H Abdul Mannan, MM, membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Hidayatullah 2014 yang berlangsung di Kampus Terpadu Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat, Jum’at (17/01/2014) pagi.

Rakornas yang membidik tema besar “Revitalisasi Organisasi Menuju Standarisasi dan Sentralisasi” ini dihadiri oleh seluruh ketua dan pengurus inti Pimpinan Wilaya (PW) Hidayatullah se-Indonesia. Rapat kerja ini rencananya akan berlangsung selama dua hari tersebut.

Selain iu, pembukaan Rakornas pagi ini dihadiri juga oleh pengusaha nasional Riyanto Sofyan yang juga pendiri Hotel Sofyan. Sofyan dalam kesempatan tersebut ikut berbagi pengalaman manajerial saat pembukaan Rakornas Hidayatullah yang berlangsung di bilangan Cilodong, Depok. (ybh/hio)

Peserta Rakornas menyimak seksama / FOTO: Mahladi
Peserta Rakornas menyimak seksama / FOTO: Mahladi
pembukaan rakornas hidayatullah 2014 (1)
Riyanto Sofyan berbagi pengalaman / FOTO: Mahladi
Ketum menyampaikan pengarahan / FOTO: Mahladi
Ketum menyampaikan pengarahan / FOTO: Mahladi